Jakarta | Basuki Tjahaja Purnama, yang dikenal sebagai Ahok, mendorong generasi muda untuk memberi perhatian lebih besar terhadap pengelolaan anggaran dan kebijakan publik. Ia menyampaikan pandangan tersebut sebagai narasumber dalam dialog antargenerasi yang digelar DPP PDI Perjuangan bersama Millennium Public Pulse 28 pada Rabu, 28 Oktober 2026. Ajakan itu menempatkan keterlibatan kaum muda sebagai bagian penting dari upaya menjaga agar keputusan pemerintah dapat dipahami dan diawasi masyarakat.
Perhatian pada anggaran publik tidak terbatas pada angka yang tercantum dalam dokumen resmi. Masyarakat juga perlu memahami bagaimana prioritas ditetapkan, untuk siapa program dirancang, serta bagaimana pelaksanaannya dapat dinilai. Dengan memiliki informasi yang memadai, generasi muda dapat mengajukan pertanyaan secara kritis dan menilai apakah kebijakan menjawab kebutuhan publik. Pengawasan yang berbasis data dan dilakukan melalui saluran yang tepat dapat membantu memperkuat transparansi sekaligus mendorong pertanggungjawaban lembaga pemerintah.
Ajakan untuk mengawasi kebijakan juga berkaitan dengan pentingnya keterbukaan mengenai pengelolaan kekayaan pejabat. Informasi yang disampaikan secara jelas memungkinkan publik menilai integritas dan kepatuhan terhadap aturan, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian serta proses yang berlaku. Bagi generasi muda, partisipasi dapat dilakukan dengan mengikuti pembahasan kebijakan, memeriksa sumber informasi, menyampaikan masukan, dan terlibat dalam ruang dialog yang tersedia. Langkah-langkah tersebut membantu membangun budaya kewargaan yang aktif, bukan sekadar mengikuti isu secara sepintas.
Dialog antargenerasi memberi ruang bagi pertukaran pandangan pengalaman para tokoh dan perspektif anak muda. Dalam konteks ini, seruan Ahok dapat dipahami sebagai dorongan agar generasi muda tidak menyerahkan seluruh urusan publik kepada pemerintah atau kelompok tertentu. Keterlibatan warga tetap perlu berlandaskan informasi yang dapat dipercaya, sikap kritis, dan komunikasi yang bertanggung jawab. Dengan perhatian berkelanjutan terhadap anggaran, kebijakan, dan keterbukaan pejabat, kaum muda dapat ikut mendorong tata kelola yang lebih transparan dan responsif terhadap kepentingan masyarakat.
Ahok mendorong pemanfaatan teknologi untuk membuka informasi mengenai anggaran pemerintah kepada masyarakat. Gagasan ini menempatkan akses terhadap data belanja sebagai bagian penting dari pengawasan publik: informasi yang sebelumnya sulit diketahui dapat disajikan agar warga dapat melihat bagaimana uang negara direncanakan dan digunakan. Dengan demikian, keterbukaan tidak hanya menjadi pernyataan, tetapi juga perlu diwujudkan melalui penyediaan informasi yang bisa dijangkau masyarakat. Teknologi dipandang sebagai sarana untuk membuat rincian anggaran lebih mudah diketahui, sehingga pengawasan tidak terbatas pada kalangan tertentu. Masyarakat, termasuk generasi muda, dapat ikut mencermati informasi yang tersedia dan menaruh perhatian pada penggunaan dana publik.
Dalam gagasan tersebut, informasi yang dibuka dapat mencakup rincian belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Artinya, keterbukaan anggaran tidak hanya menyajikan jumlah besar atau ringkasan secara umum, tetapi juga memungkinkan masyarakat mengetahui pengeluaran yang lebih terperinci. Rincian semacam itu membantu memperjelas apa yang masuk dalam belanja pemerintah, sesuai informasi yang dicatat dan disediakan. Ahok menekankan bahwa akses terhadap keterangan mengenai pengeluaran merupakan bagian dari transparansi. Masyarakat dapat melihat informasi tersebut sebagai dasar untuk memahami belanja pemerintah, tanpa harus mengandalkan penjelasan yang bersifat umum saja. Hal ini sejalan dengan dorongan agar data anggaran dapat dibuka secara lebih jelas.
Tujuan yang disampaikan Ahok melalui gagasan ini adalah mencegah kebocoran uang negara. Ketika informasi anggaran dapat diakses, masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengawasi penggunaan dana publik dan mencermati rincian yang tersedia. Keterbukaan melalui teknologi diharapkan membuat belanja pemerintah lebih mudah diperiksa, termasuk pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari. Karena itu, penerapan teknologi bukan semata soal penyajian data, melainkan juga tentang menyediakan jalan bagi warga untuk mengetahui dan mengawal anggaran. Gagasan tersebut mengajak masyarakat untuk memberi perhatian pada informasi belanja pemerintah. Dengan akses yang terbuka, pengawasan dapat dilakukan berdasarkan keterangan anggaran yang disediakan, sementara rincian pengeluaran menjadi bagian dari informasi publik yang perlu dipahami.
Dalam mengajak generasi muda mengawasi anggaran dan kekayaan pejabat, Ahok merujuk pada pengalamannya menerapkan keterbukaan anggaran ketika memimpin Jakarta. Pengalaman tersebut menjadi contoh bahwa informasi mengenai penggunaan dana pemerintah dapat dibuka kepada masyarakat, sehingga warga memiliki kesempatan untuk mengetahui bagaimana belanja publik dilakukan. Keterbukaan, dalam konteks ini, bukan hanya penyampaian angka besar atau laporan umum, melainkan juga akses terhadap rincian pengeluaran yang lebih konkret.
Ahok menekankan bahwa masyarakat dapat melihat informasi belanja pemerintah, termasuk pengeluaran yang tampak sederhana dalam kegiatan sehari-hari. Contoh yang ia sampaikan adalah pembelian air minum kemasan. Rincian semacam itu menunjukkan bahwa transparansi dapat mencakup berbagai jenis belanja, bukan semata proyek besar yang nilainya menonjol. Dengan adanya informasi yang dapat diperiksa, publik bisa memahami apa yang dibeli menggunakan anggaran dan menilai apakah pengeluaran tersebut patut mendapat perhatian.
Pengalaman di Jakarta itu juga memberi gambaran tentang hubungan akses informasi dan pengawasan publik. Ketika data belanja tersedia, masyarakat tidak harus sepenuhnya bergantung pada penjelasan lisan atau ringkasan yang disampaikan oleh pejabat. Warga dapat menelusuri informasi, mengajukan pertanyaan, dan membandingkan keterangan yang tersedia dengan kebutuhan pelayanan publik. Proses ini dapat membantu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka dan mendorong pejabat untuk menjelaskan penggunaan dana secara bertanggung jawab.
Bagi generasi muda, contoh tersebut menegaskan bahwa mengawal anggaran tidak selalu dimulai dengan persoalan yang rumit. Memahami catatan pengeluaran, memperhatikan keterbukaan informasi, dan meminta penjelasan ketika menemukan hal yang belum jelas merupakan bentuk partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat. Ajakan Ahok berangkat dari pengalaman bahwa detail belanja, bahkan pembelian air minum kemasan, layak diketahui publik sebagai bagian dari penggunaan uang bersama. Keterbukaan menyediakan dasar bagi warga untuk ikut mengawasi, sementara pemeriksaan yang kritis membantu memastikan informasi tersebut dipahami secara cermat dan tidak disimpulkan di luar konteksnya.
Ahok mendorong penggunaan sistem anggaran berbasis teknologi agar setiap tahap pengelolaan uang negara dapat dipantau secara lebih terbuka. Dengan dukungan platform digital, informasi mengenai perencanaan program, alokasi dana, realisasi belanja, hingga hasil kegiatan dapat disajikan secara tertib dan mudah ditelusuri. Keterbukaan tersebut penting supaya masyarakat tidak hanya mengetahui angka akhir, tetapi juga memahami alasan suatu anggaran disusun serta bagaimana pelaksanaannya. Sistem yang terhubung dan diperbarui secara berkala dapat membantu mengurangi ruang bagi informasi yang terputus atau sulit diperiksa. Namun, teknologi bukan pengganti pengawasan manusia; data perlu disajikan dengan bahasa jelas, format konsisten, dan mekanisme pemeriksaan yang dapat digunakan publik.
Bagi generasi muda, akses terhadap informasi anggaran dapat menjadi bekal untuk ikut mengawasi kebijakan secara bertanggung jawab. Mereka dapat membandingkan rencana dan realisasi, mengajukan pertanyaan mengenai penggunaan dana, serta menyampaikan temuan melalui saluran yang tersedia. Pengawasan tidak harus berangkat dari prasangka, melainkan dari data yang dapat diverifikasi dan perhatian pada kepentingan masyarakat. Karena itu, sistem digital perlu dirancang agar mudah diakses, termasuk oleh warga yang belum terbiasa membaca dokumen keuangan. Pemerintah juga perlu menjelaskan istilah dan proses anggaran secara sederhana, sehingga keterbukaan tidak berhenti pada publikasi berkas, tetapi benar-benar memungkinkan warga memahami informasi dan memberi masukan.
Selain mendorong transparansi anggaran, Ahok mengusulkan agar publik menyuarakan pentingnya aturan pembuktian terbalik terkait harta pejabat. Gagasan tersebut, menurut dorongannya, dapat membuka ruang untuk meminta penjelasan ketika kekayaan seorang pejabat dinilai tidak sejalan dengan sumber penghasilan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Baca juga: Peringati HUT ke-81 TNI, Kodim Bojonegoro Gelar Ziarah Nasional dan Ajak Generasi Muda Teladani Pahlawan | Nada Kreativitas Generasi Muda Menggema di Festival Band HUT ke-81 TNI | Silaturahmi Lintas Generasi, TNI Perkuat Semangat Pengabdian
