Jakarta | Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan dugaan anomali penjualan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) saat melakukan inspeksi mendadak di Toko Beras Sri Mulyo, Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, pada Rabu, 28 Oktober 2026. Temuan tersebut menjadi perhatian karena beras SPHP merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan pasokan dan membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam sidak itu, dugaan yang diperiksa berkaitan dengan kemungkinan perubahan kemasan dan harga jual beras program tersebut.
Beras SPHP disubsidi pemerintah dan semestinya dijual sekitar Rp12.500 per kilogram. Namun, beras yang ditemukan di toko itu diduga diolah serta dikemas ulang sebagai beras premium, lalu ditawarkan dengan harga Rp17.000 per kilogram. Perbedaan harga tersebut menjadi dasar munculnya dugaan bahwa produk bersubsidi dipasarkan dengan identitas dan nilai jual yang berbeda dari tujuan awal program. Jika dugaan itu terbukti, praktik tersebut dapat mengurangi manfaat yang seharusnya diterima konsumen dan mengganggu pelaksanaan kebijakan stabilisasi pangan.
Meski demikian, informasi mengenai pengolahan ulang dan penjualan dengan harga premium pada saat sidak masih berstatus dugaan. Temuan di lokasi perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan verifikasi, termasuk penelusuran asal beras, proses pengemasan, serta pihak yang bertanggung jawab atas penjualannya. Karena itu, belum tepat untuk menyimpulkan telah terjadi pelanggaran sebelum hasil pemeriksaan tersedia. Sidak di Pasar Induk Beras Cipinang menyoroti pentingnya pengawasan distribusi beras SPHP agar beras bersubsidi tetap dijual sesuai peruntukan dan harga yang ditetapkan. Kejelasan hasil tindak lanjut akan membantu memastikan fakta sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pangan pemerintah.
Dalam sidak di Pasar Induk Beras Cipinang, perhatian tertuju pada perbedaan harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang seharusnya berlaku dan harga jual yang diduga ditemukan di lapangan. Harga SPHP disebut sekitar Rp12.500 per kilogram, sedangkan beras yang diduga telah dikemas ulang dipasarkan hingga Rp17.000 per kilogram. Jika kedua angka tersebut dibandingkan, terdapat selisih Rp4.500 untuk setiap kilogram. Angka harga jual itu masih merupakan dugaan yang disampaikan dalam konteks pemeriksaan, sehingga perlu dibedakan dari penetapan atau kesimpulan resmi mengenai pelanggaran.
Beras SPHP merupakan komoditas yang disalurkan melalui kebijakan pemerintah untuk membantu menjaga ketersediaan pasokan sekaligus mempertahankan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Dengan harga yang diarahkan agar lebih rendah, program ini diharapkan memberi pilihan pangan pokok yang lebih terjangkau, khususnya ketika harga beras di pasar mengalami tekanan. Karena itu, dugaan penjualan dengan harga lebih tinggi setelah pengemasan ulang menimbulkan pertanyaan mengenai apakah manfaat kebijakan tersebut sampai kepada konsumen sebagaimana ditujukan. Namun, penilaian atas praktik tertentu tetap memerlukan pemeriksaan, termasuk penelusuran asal barang, proses distribusi, dan informasi harga yang berlaku.
Amran menjelaskan bahwa subsidi beras SPHP berada di sisi hilir, yakni pada tahap yang berkaitan dengan penyaluran hingga harga yang diterima masyarakat. Ia memperkirakan nilai subsidi berada di kisaran Rp6.000 per kilogram. Keterangan tersebut disampaikan sebagai perkiraan, bukan angka final, dan Amran menyebut nilainya perlu dicek kembali. Besaran ini juga tidak dapat langsung disamakan dengan selisih Rp4.500 harga SPHP yang disebut seharusnya dan harga jual yang diduga ditemukan, karena keduanya merujuk pada perbandingan berbeda. Tanpa data lengkap mengenai volume beras, biaya penyaluran, serta hasil verifikasi transaksi, belum ada dasar untuk menghitung kerugian. Dengan demikian, selisih harga menjadi poin yang perlu ditelusuri, sementara nilai subsidi tetap menunggu pengecekan lebih lanjut.
Dalam menanggapi temuan dugaan pengoplosan beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Amran menyampaikan bahwa praktik tersebut mungkin tidak berdiri sendiri. Ia menduga terdapat jaringan atau sindikat yang perlu ditelusuri, termasuk kemungkinan kaitannya dengan kasus serupa yang pernah ditemukan di kawasan Kayumanis, Matraman, Jakarta Timur. Pernyataan itu masih berupa dugaan dan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan mengenai hubungan kedua peristiwa. Karena itu, penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan apakah memang ada pola, pihak, atau jalur distribusi yang saling berkaitan.
Penelusuran terhadap dugaan tersebut penting dilakukan secara cermat, dengan memeriksa asal beras, proses pengemasan, dokumen distribusi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasok. Kesamaan modus atau lokasi penjualan, jika ditemukan, belum dengan sendirinya membuktikan adanya koordinasi maupun keterhubungan antarkasus. Bukti yang dapat diverifikasi diperlukan agar penanganan tidak didasarkan pada asumsi, sekaligus membantu aparat dan instansi terkait menentukan langkah yang sesuai. Hingga ada hasil pemeriksaan yang jelas, pihak tertentu tidak sepatutnya dinyatakan sebagai pelaku ataupun dikaitkan secara pasti dengan dugaan di lokasi lain.
Amran juga menyampaikan kekhawatiran bahwa praktik pengoplosan atau pengemasan ulang beras subsidi dapat merugikan masyarakat. Bantuan pangan dan subsidi dirancang agar manfaatnya diterima oleh kelompok yang membutuhkan melalui produk dengan mutu, takaran, dan harga yang semestinya. Apabila beras bersubsidi dialihkan, dicampur, atau dijual dengan cara yang tidak sesuai ketentuan, penerima berisiko memperoleh barang yang berbeda dari yang menjadi hak mereka. Dampaknya tidak hanya dapat mengurangi manfaat bantuan, tetapi juga berpotensi mengganggu kepercayaan publik terhadap program pangan. Oleh sebab itu, dugaan keterkaitan di Cipinang dan Kayumanis perlu diperiksa tuntas, dengan tetap menjaga asas kehati-hatian dan menunggu hasil verifikasi resmi sebelum menarik kesimpulan.
Menanggapi dugaan pengemasan ulang beras subsidi yang terungkap dalam inspeksi mendadak di Pasar Induk Beras Cipinang, Amran meminta aparat penegak hukum menelusuri perkara tersebut secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa pemeriksaan tidak seharusnya berhenti pada pihak yang terlihat menjalankan kegiatan di lapangan. Menurutnya, penyidik perlu mengungkap siapa saja yang mengetahui, memfasilitasi, atau diduga memperoleh keuntungan dari praktik tersebut, apabila bukti mengarah pada keterlibatan mereka.
Amran juga meminta agar penyelidikan mempertimbangkan kemungkinan keterlibatan orang dalam. Dugaan itu, menurut desakannya, perlu diperiksa secara serius melalui pengumpulan bukti dan penelusuran alur distribusi, bukan sekadar disimpulkan berdasarkan kecurigaan. Aparat diminta mengusut peran setiap pihak secara objektif, termasuk kemungkinan adanya pihak yang memiliki akses atau kewenangan dalam rantai penyaluran beras subsidi. Dengan demikian, penanganan perkara dapat menjangkau seluruh mata rantai yang relevan, tanpa mengabaikan proses hukum dan hak pihak-pihak yang diperiksa.
Dalam menyampaikan tuntutannya, Amran menyatakan bahwa pihak yang terbukti terlibat harus dijatuhi hukuman terberat. Ia bahkan menyebut hukuman mati apabila hukuman tersebut dimungkinkan oleh undang-undang atau regulasi yang berlaku. Pernyataan itu merupakan desakan dan pandangan Amran mengenai beratnya dugaan penyimpangan, bukan putusan pengadilan ataupun kepastian bahwa orang-orang yang sedang diperiksa telah bersalah. Penentuan tindak pidana, pihak yang bertanggung jawab, serta jenis sanksi tetap berada dalam kewenangan aparat dan lembaga peradilan berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum. Karena itu, penyelidikan perlu dilakukan transparan, cermat, dan sesuai prosedur, agar dugaan yang muncul dapat diuji secara adil. Jika ditemukan bukti yang cukup, proses hukum dapat diteruskan terhadap pihak terkait; sebaliknya, status seseorang tidak semestinya ditentukan sebelum pemeriksaan tuntas dan putusan berkekuatan hukum tetap. Desakan untuk mengusut kemungkinan keterlibatan orang dalam juga perlu dipahami sebagai permintaan agar seluruh dugaan diperiksa, bukan sebagai bukti bahwa keterlibatan tersebut telah terjadi.
