Jakarta | Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menghadiri sidang perdana perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing. Persidangan tersebut berlangsung pada Kamis, 29 Oktober 2026, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Kehadiran Silmy menandai dimulainya proses persidangan atas perkara yang berkaitan dengan layanan izin tinggal bagi warga negara asing tersebut.
Silmy tiba di ruang sidang Kusuma Atmadja 3 sekitar pukul 13.43 WIB. Saat memasuki ruangan, ia mengenakan kemeja batik berwarna biru dan rompi tahanan oranye milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangannya berlangsung menjelang persidangan perdana yang dijadwalkan memiliki agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa KPK. Waktu kedatangan, ruang sidang, serta pakaian yang dikenakan menjadi rincian yang menyertai kehadirannya pada hari itu.
Sebelum sidang dimulai, Silmy menjawab singkat pertanyaan mengenai kondisinya. Ia menyampaikan bahwa dirinya sehat. Pernyataan tersebut disampaikan menjelang agenda pembacaan dakwaan, tanpa keterangan lain yang disampaikan dalam jawaban singkat itu. Setelah kedatangannya di ruang Kusuma Atmadja 3, perhatian persidangan tertuju pada agenda awal yang akan dijalankan oleh jaksa KPK, yakni membacakan dakwaan dalam perkara tersebut.
Sidang perdana ini merupakan tahap awal pemeriksaan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang dikaitkan dengan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Silmy hadir sebagai terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, dengan mengenakan rompi tahanan oranye KPK. Persidangan berlangsung pada Kamis, 29 Oktober 2026, dan agenda yang tercantum untuk sidang tersebut adalah pembacaan dakwaan. Rangkaian informasi mengenai kehadiran, waktu tiba, pakaian, serta jawaban singkat Silmy menggambarkan jalannya kedatangan sebelum agenda sidang dimulai.
Selain Silmy Karim, tujuh terdakwa lain dalam perkara terkait juga menjalani sidang perdana, sehingga total delapan terdakwa hadir dalam rangkaian persidangan. Meski berhubungan dengan perkara izin tinggal warga negara asing, kedelapan orang tersebut tidak tercatat dalam satu berkas yang sama. Perkara mereka dibagi ke dalam lima berkas terpisah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pembagian tersebut terlihat dari nomor registrasi masing-masing berkas, yang memuat satu terdakwa atau beberapa terdakwa sekaligus.
Berkas Silmy Karim tercatat dengan nomor 81/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst. Tiga berkas lain masing-masing memuat satu terdakwa. Ronald Arman Abdullah tercatat dalam perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst, sedangkan Jaya Saputra tercatat dalam perkara nomor 83/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst. Saffar M. Godam menjalani sidang dalam berkas nomor 82/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst. Dengan demikian, nomor perkara yang disebutkan untuk keempat terdakwa tersebut merujuk pada berkas berbeda, meskipun seluruhnya merupakan bagian dari penanganan perkara terkait.
Satu berkas lainnya, yakni perkara nomor 85/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst, memuat empat terdakwa sekaligus: Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Gusti Benardiansyah, dan Juniadi Sri Priambudi. Karena itu, lima berkas tersebut mencakup satu perkara Silmy, tiga perkara individual untuk Ronald, Jaya, dan Saffar, serta satu berkas bersama bagi empat nama tersebut. Susunan ini menjelaskan bagaimana delapan terdakwa dapat menjalani sidang serupa tanpa seluruhnya didaftarkan dalam satu perkara. Nomor berkas menjadi pembeda administratif dalam proses persidangan, sementara daftar terdakwa menunjukkan siapa saja yang hadir pada rangkaian sidang perdana tersebut. Informasi itu juga menegaskan bahwa perkara dengan nomor 85 memiliki komposisi terdakwa yang berbeda dari empat berkas lainnya, dan tidak menggabungkan seluruh nama yang hadir.
Perkara yang menyeret nama Silmy Karim bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2–3 Juni 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di lingkungan kementerian yang menangani urusan imigrasi dan pemasyarakatan. Dalam rangkaian penanganan perkara itu, Silmy kemudian menyerahkan diri kepada KPK. Langkah tersebut menjadi bagian dari perkembangan awal kasus sebelum lembaga antirasuah mengumumkan penetapan para tersangka.
Pada 4 Juni 2026, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Penetapan itu terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA untuk periode 2022–2026. Rentang waktu tersebut menunjukkan bahwa perkara yang diselidiki mencakup proses yang berlangsung selama beberapa tahun, bukan hanya satu kejadian pada saat operasi dilakukan. Meski demikian, status tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan dugaan yang disampaikan penyidik tetap harus diuji melalui tahapan peradilan. Penetapan tersebut juga menjadi dasar bagi KPK untuk melanjutkan penyidikan terhadap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang diduga terlibat.
Konteks kelembagaan turut penting untuk memahami lokasi perkara. Peristiwa yang disorot terjadi di lingkungan kementerian yang sebelumnya dikenal sebagai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah perubahan kelembagaan, urusan terkait berada dalam Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Karena itu, penyebutan nama kementerian dalam pemberitaan dapat berbeda, bergantung pada periode peristiwa yang dibahas dan nama institusi yang berlaku saat itu. Perubahan nama dan susunan kelembagaan tersebut tidak mengubah pokok perkara, yakni dugaan penyimpangan dalam layanan izin tinggal WNA.
Urutan peristiwa—OTT pada 2–3 Juni, penyerahan diri Silmy, lalu pengumuman delapan tersangka pada 4 Juni 2026—memberi gambaran awal mengenai perkembangan penanganan kasus. Namun, rincian peran masing-masing pihak serta bukti yang mendasari dugaan tersebut merupakan materi penyidikan dan persidangan. Pemisahan kronologi, dugaan, dan fakta yang kelak ditetapkan pengadilan diperlukan agar pemberitaan tetap cermat. Sidang perdana menjadi tahap berikutnya untuk menguji perkara secara terbuka berdasarkan keterangan, dokumen, dan alat bukti yang diajukan di persidangan.
Dalam perkara dugaan terkait izin tinggal warga negara asing (WNA), nama Silmy Karim tercantum sebagai salah satu tersangka. Silmy pernah menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada periode 2023–2024. Sementara itu, Saffar Muhammad Godam disebut pernah menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi pada periode 2024–2025. Penyebutan riwayat jabatan tersebut memberi konteks mengenai posisi yang pernah diemban keduanya di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, sebagaimana dirangkum dalam bahan perkara.
Enam nama lain yang disebut sebagai tersangka memiliki jabatan di sejumlah unit imigrasi. Jaya Saputra tercatat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat. Ronald Arman Abdullah pernah menjabat Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat. Adapun Tessar Bayu Setyaji dan Bagus Bramantyo disebut sebagai kepala subdirektorat pada Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian. Jabatan-jabatan tersebut menunjukkan bahwa para tersangka berasal dari tingkat kantor wilayah, kantor imigrasi, hingga unit teknis yang menangani izin tinggal dan status keimigrasian.
Nama lainnya ialah Juniadi Sri Priambudi, yang disebut sebagai ketua tim alih status izin tinggal, serta Gusti Benardiansyah, yang tercatat sebagai staf subdirektorat izin tinggal. Dengan demikian, daftar yang dimuat dalam bahan mencakup delapan orang, termasuk Silmy Karim dan Saffar Muhammad Godam, dengan latar jabatan yang beragam di institusi imigrasi. Uraian mengenai jabatan ini semata-mata menjelaskan identitas dan posisi yang pernah atau sedang mereka emban sesuai keterangan yang tersedia. Status mereka dalam perkara harus dipahami sebagai bagian dari dugaan yang sedang diproses, bukan sebagai penetapan bahwa seseorang telah terbukti melakukan pelanggaran.
