Jakarta | Pemilu paruh waktu Amerika Serikat yang dijadwalkan berlangsung pada 3 November 2026 menjadi kesempatan bagi pemilih untuk menentukan susunan Kongres tanpa memilih presiden baru. Dalam pemungutan suara ini, seluruh kursi di House of Representatives atau DPR diperebutkan, bersama sekitar sepertiga kursi Senat. Anggota DPR menjalani masa jabatan dua tahun, sedangkan masa jabatan senator enam tahun dan pemilihannya berlangsung secara bergilir. Karena itu, komposisi Senat hanya berubah sebagian dalam setiap pemilu paruh waktu.
Pemilu paruh waktu diselenggarakan setiap dua tahun, bergantian dengan pemilihan presiden yang berlangsung setiap empat tahun. Istilah “paruh waktu” merujuk pada posisinya di tengah masa jabatan presiden, bukan pada pemilihan yang berskala lebih kecil. Hasilnya dapat mengubah keseimbangan partai di salah satu atau kedua kamar Kongres. Perubahan tersebut berpengaruh terhadap proses penyusunan undang-undang, persetujuan anggaran, pengawasan terhadap pemerintah, serta pengesahan sejumlah penunjukan dan kebijakan. Dengan demikian, pemilu ini menjadi penentu penting bagi arah politik nasional, meskipun nama presiden tidak tercantum sebagai pilihan.
Bagi Donald Trump, hasil pemungutan suara akan menentukan seberapa besar dukungan politik yang dapat ia andalkan untuk menjalankan agenda pemerintahan selama dua tahun berikutnya. Jika Partai Republik mempertahankan kendali atas Kongres, presiden berpeluang menghadapi lebih sedikit hambatan dari pihak oposisi dalam mendorong rancangan kebijakan. Sebaliknya, jika Demokrat mengambil alih satu atau kedua kamar, proses legislasi dapat menjadi lebih sulit dan pengawasan terhadap pemerintah berpotensi meningkat. Situasi ini tidak otomatis menghentikan agenda presiden, tetapi dapat membatasi ruang untuk memperoleh dukungan legislatif.
Karena itu, pemilu 2026 juga merupakan ujian bagi upaya Partai Republik mempertahankan kendali atas Kongres. Kampanye akan berpusat pada isu yang dinilai penting oleh pemilih, kinerja pemerintahan, dan kemampuan para kandidat meyakinkan konstituen di wilayah masing-masing. Hasil pemilihan di berbagai distrik DPR dan negara bagian yang menggelar pemilihan senator akan menentukan peta kekuasaan baru. Perimbangan tersebut akan membentuk hubungan Gedung Putih dan Kongres hingga pemilu presiden berikutnya.
Catatan sejarah menunjukkan bahwa pemilu paruh waktu umumnya menjadi tantangan bagi partai yang menguasai Gedung Putih. Dalam sepuluh pemilu paruh waktu terakhir, partai presiden kehilangan kursi di DPR sebanyak delapan kali. Pola ini mencerminkan kecenderungan pemilih untuk menggunakan pemilu sela sebagai kesempatan menilai kinerja pemerintahan, sekaligus menyeimbangkan kekuasaan politik di Washington. Namun, angka tersebut merupakan gambaran historis, bukan aturan yang memastikan hasil pemilu berikutnya.
Rentang pemilu dari 1986 hingga 2022 memperlihatkan kecenderungan serupa. Dalam periode tersebut, hanya dua pemilu paruh waktu yang menghasilkan penambahan kursi DPR bagi partai presiden. Pada 1998, Partai Demokrat di bawah Presiden Bill Clinton memperoleh tambahan empat kursi. Perolehan itu terjadi di tengah perhatian publik terhadap proses pemakzulan Clinton, ketika partainya berhasil mempertahankan dukungan pemilih dan tidak mengalami kemunduran yang lazim terjadi dalam pemilu sela.
Pengecualian lainnya berlangsung pada 2002, saat Partai Republik di bawah Presiden George W. Bush menambah delapan kursi DPR. Pemilu itu berlangsung setelah serangan 11 September 2001 dan dalam suasana dukungan publik yang kuat terhadap presiden serta fokus nasional pada keamanan. Kedua hasil tersebut menonjol karena berbeda dari kecenderungan umum, tetapi konteks masing-masing juga khas. Pengalaman Clinton dan Bush tidak dapat diperlakukan sebagai pola baru yang menghapus kecenderungan partai presiden kehilangan kursi.
Bagi pemilu paruh waktu 2026, catatan tersebut memberi konteks untuk memahami risiko politik yang dihadapi pemerintahan Trump, termasuk upaya mempertahankan kendali Kongres. Sejarah menunjukkan bahwa partai presiden sering menghadapi hambatan dalam mempertahankan kursi DPR, tetapi tidak menjelaskan secara pasti bagaimana pemilih akan bertindak pada pemilu mendatang. Kondisi ekonomi, isu yang dominan, tingkat partisipasi, kandidat, serta dinamika kampanye dapat berbeda dari satu siklus ke siklus lainnya. Karena itu, pola masa lalu berguna sebagai tolok ukur, bukan ramalan. Hasil 1998 dan 2002 menegaskan bahwa pengecualian mungkin terjadi, sementara dominasi pola kehilangan kursi tetap patut diperhitungkan dalam membaca persaingan politik 2026 secara hati-hati.
Pemilu paruh waktu biasanya menjadi kesempatan bagi pemilih untuk mengoreksi partai presiden yang sedang berkuasa. Namun, hasil tidak selalu mengikuti pola tersebut. Konteks politik dan suasana nasional dapat mengubah cara pemilih menilai pemerintahan, sehingga partai presiden kadang justru memperoleh tambahan kursi. Pemilu 1998 dan 2002 merupakan dua contoh penting. Pada kedua pemilu itu, keadaan yang dihadapi presiden berbeda dari situasi politik biasa: Bill Clinton menghadapi kontroversi pemakzulan, sedangkan George W. Bush memimpin negara setelah serangan teroris 11 September 2001. Peristiwa-peristiwa tersebut membantu menjelaskan mengapa hasil pemilu melampaui pertimbangan sederhana tentang partai mana yang mengendalikan Gedung Putih.
Pada 1998, Partai Republik di Kongres mendorong penyelidikan dan upaya pemakzulan terhadap Clinton. Namun, proses tersebut tidak memperoleh dukungan luas dari masyarakat. Banyak pemilih memandang langkah itu terlalu politis atau tidak sebanding dengan persoalan yang menjadi pokok penyelidikan. Tingkat persetujuan terhadap kinerja Clinton berada di sekitar 66 persen menjelang pemungutan suara. Di tengah konflik yang berlangsung di Washington, perhatian publik terhadap kinerja presiden tidak serta-merta berubah menjadi hukuman bagi Partai Demokrat. Sebaliknya, Demokrat menambah kursi di DPR, hasil yang tidak lazim bagi partai presiden dalam pemilu paruh waktu. Angka persetujuan yang tinggi dan reaksi pemilih terhadap upaya pemakzulan menjadi bagian penting untuk memahami hasil tersebut, meskipun keduanya bukan satu-satunya faktor yang menentukan.
Empat tahun kemudian, pemilu 2002 berlangsung dalam suasana nasional yang sangat berbeda. Serangan 11 September 2001 masih membentuk perdebatan publik tentang keamanan, kepemimpinan, dan respons pemerintah. Dukungan kepada Bush meningkat setelah serangan, dan tingkat persetujuannya tercatat 63 persen pada hari pemungutan suara. Partai Republik kemudian menambah delapan kursi DPR serta dua kursi Senat, memperkuat kendalinya di Kongres. Hasil itu menunjukkan bahwa pemilih dapat memberikan ganjaran elektoral kepada presiden ketika mereka menilai kepemimpinannya sesuai dengan kebutuhan saat itu. Kedua contoh tersebut menegaskan bahwa popularitas presiden dan keadaan nasional dapat memengaruhi pilihan pemilih, berdampingan dengan penilaian terhadap partai yang berkuasa. Karena itu, hasil pemilu paruh waktu perlu dibaca dalam konteks, bukan hanya sebagai referendum atas pemerintahan.
Survei Reuters/Ipsos yang rampung pada 26 Oktober menunjukkan tingkat persetujuan terhadap kinerja Presiden Donald Trump sebesar 32%. Angka ini naik satu poin persentase dibandingkan survei sebelumnya, tetapi masih dekat dengan titik terendah selama masa jabatan keduanya. Hasil tersebut memberi gambaran bahwa penilaian publik terhadap kepemimpinannya belum banyak pulih. Dalam pertanyaan mengenai partai yang lebih mereka inginkan untuk mengendalikan Kongres, Demokrat mendapat dukungan 47% di kalangan pemilih terdaftar, sedangkan Republik memperoleh 36%. Di pemilih yang dinilai kemungkinan besar akan memberikan suara, keunggulan Demokrat tercatat 53% berbanding 44%.
Angka-angka itu merupakan potret preferensi pada saat survei dilakukan, bukan hasil pemilu atau kepastian tentang komposisi Kongres setelah pemungutan suara. Dukungan nasional juga belum tentu mencerminkan keadaan di setiap daerah pemilihan, tempat persaingan dapat dipengaruhi oleh kandidat, isu setempat, dan tingkat partisipasi. Karena itu, keunggulan Demokrat dalam survei tidak dengan sendirinya memastikan partai tersebut akan merebut kendali. Persaingan untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat pun memiliki dinamika berbeda.
