Kota Solo Sidak SPBU | Wali Kota Solo Respati Ardi mendatangi SPBU 44.571.27 di Jalan Dr. Radjiman, Laweyan, pada Senin, 9 November 2026. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas aduan warga mengenai harga Pertalite bersubsidi yang dijual melalui pedagang eceran. Bahan bakar yang semestinya berharga Rp10.000 per liter itu dilaporkan dapat mencapai Rp15.000 per liter ketika dibeli dari penjual eceran. Perbedaan harga tersebut menjadi perhatian pemerintah kota karena menyangkut akses masyarakat terhadap bahan bakar yang banyak digunakan sehari-hari.
Respati menyampaikan bahwa warga mengaku harus membayar Pertalite dengan harga lebih tinggi daripada harga yang berlaku di stasiun pengisian bahan bakar umum. Menurutnya, harga hingga Rp15.000 per liter itu membebani masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada Pertalite untuk menunjang aktivitas harian. Aduan tersebut kemudian mendorong wali kota untuk datang langsung ke SPBU di kawasan Laweyan dan melihat situasi di lapangan. Kunjungan itu juga menjadi kesempatan untuk menelusuri informasi yang disampaikan warga tentang penjualan bahan bakar secara eceran.
Dalam sidak tersebut, persoalan yang disoroti bukan hanya selisih harga resmi dan harga di tingkat pedagang eceran, tetapi juga dampaknya terhadap warga yang membutuhkan bahan bakar dengan harga terjangkau. Keluhan mengenai harga Pertalite menjadi gambaran bahwa sebagian pembeli dapat menghadapi biaya tambahan ketika tidak memperoleh bahan bakar langsung dari SPBU. Pemerintah kota menaruh perhatian pada laporan tersebut karena bahan bakar bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kehadiran Respati di lokasi menunjukkan bahwa aduan warga menjadi dasar untuk memeriksa persoalan secara langsung, sekaligus memahami kondisi penjualan di sekitar SPBU. Informasi mengenai harga eceran itu menjadi pokok perhatian dalam kunjungan wali kota pada hari tersebut. Respati menyebut adanya pengakuan warga tentang harga yang mereka temui, serta menegaskan bahwa kondisi itu terasa memberatkan bagi masyarakat.
Temuan di lapangan yang disampaikan Respati menyoroti pola pembelian Pertalite subsidi yang dinilai tidak wajar. Sejumlah kendaraan diduga datang untuk membeli bahan bakar berulang kali, sementara sebagian lainnya diduga menggunakan tangki yang telah dimodifikasi agar dapat menampung Pertalite dalam jumlah besar. Pola tersebut berbeda dari pembelian oleh warga untuk memenuhi kebutuhan perjalanan atau kegiatan sehari-hari.
Menurut Respati, pembelian berulang dan penggunaan tangki berkapasitas besar patut dicermati karena BBM yang diperoleh diduga tidak seluruhnya digunakan oleh pemilik kendaraan. Pertalite subsidi itu disebut berpotensi dikumpulkan, kemudian dijual kembali secara eceran. Jika dugaan tersebut terbukti, praktik itu menunjukkan adanya pemanfaatan bahan bakar bersubsidi di luar tujuan penyalurannya.
Respati menilai tindakan tersebut bukan pembelian biasa untuk kebutuhan pribadi, melainkan penyalahgunaan subsidi yang seharusnya dapat diakses masyarakat sesuai peruntukannya. Dampaknya, warga dapat ikut menanggung akibat ketika pasokan di SPBU terganggu atau akses terhadap BBM subsidi menjadi lebih sulit. Karena itu, ia menekankan pentingnya menyoroti pola transaksi yang tidak lazim, terutama apabila pembelian dilakukan berulang kali atau melibatkan wadah penampung yang tidak sesuai penggunaan normal kendaraan.
Ia menyatakan bahwa pelaku pelangsiran yang mengambil BBM dari SPBU dengan cara tersebut akan ditindak tegas. Pernyataan itu disampaikan sebagai penegasan terhadap praktik pembelian Pertalite subsidi dalam jumlah besar untuk dijual kembali. Respati tidak merinci bentuk penindakan, sehingga langkah yang disebutkan terbatas pada komitmen untuk menindak tegas pelaku. Sorotan terhadap dugaan pembelian berulang dan tangki modifikasi ini menempatkan penyalahgunaan subsidi sebagai persoalan yang berdampak langsung pada kepentingan warga. Penjualan eceran dari BBM subsidi, apabila dilakukan oleh pelaku pelangsiran, dinilai bertentangan dengan fungsi bantuan tersebut dan dapat mengurangi manfaatnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Temuan lapangan itu menjadi dasar perhatian pemerintah kota terhadap distribusi Pertalite bersubsidi di Solo.
Pemerintah Kota Solo menyiapkan surat edaran yang akan diterbitkan melalui Dinas Perdagangan untuk mengatur penjualan bahan bakar minyak bersubsidi di tingkat eceran. Kebijakan yang direncanakan itu secara khusus menyasar Pertalite yang dijual oleh pedagang eceran atau pengecer di luar jaringan resmi. Melalui edaran tersebut, Pemkot ingin menegaskan bahwa BBM bersubsidi tidak semestinya diperdagangkan kembali secara eceran tanpa mekanisme dan izin yang sesuai. Langkah ini disiapkan sebagai bagian dari upaya menjaga penyaluran subsidi agar lebih tertib dan tepat sasaran.
Penjualan barang bersubsidi, termasuk Pertalite, pada prinsipnya dilakukan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang ditunjuk Pertamina. Karena itu, keberadaan penjualan eceran di luar saluran resmi menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama jika bahan bakar diperoleh dengan cara yang melanggar ketentuan. Pemkot berencana memperketat pengawasan terhadap penjualan dan pembelian BBM subsidi, dengan melibatkan kepolisian serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Koordinasi antarlembaga diharapkan membantu menindaklanjuti laporan atau temuan di lapangan, sekaligus mencegah praktik penimbunan dan penyaluran yang tidak sesuai aturan.
Wali Kota Solo Respati juga meminta Pertamina memperkuat prosedur operasional standar (SOP) dalam pembelian BBM bersubsidi di SPBU. Penguatan prosedur dinilai penting agar proses pembelian dapat diawasi dan potensi penyalahgunaan bisa ditekan sejak awal. Selain itu, empat SPBU di Solo disebut masuk radar pantauan pemerintah terkait dugaan aktivitas ilegal dalam pembelian BBM subsidi. Status tersebut menunjukkan bahwa lokasi-lokasi itu sedang menjadi perhatian, bukan berarti pelanggaran telah dipastikan. Pengawasan lebih lanjut diperlukan untuk memeriksa dugaan tersebut berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku. Pemkot, kepolisian, Satpol PP, dan Pertamina diharapkan dapat bertukar informasi serta memperjelas tindak lanjut masing-masing. Rencana surat edaran dan pemantauan SPBU ini menjadi langkah administratif dan pengawasan yang berjalan berdampingan untuk menjaga distribusi Pertalite subsidi tetap melalui jalur resmi.Sales Branch Manager Pertamina Fuel Terminal Yogyakarta 4, Dany Sanjaya Putra, menjelaskan bahwa QR code digunakan untuk mengontrol sekaligus memantau penyaluran BBM bersubsidi di SPBU. Melalui sistem tersebut, transaksi pembelian dapat dicatat dan diawasi sehingga distribusi diharapkan lebih tepat sasaran. Data QR code juga membantu petugas melihat jumlah BBM yang telah dibeli konsumen dalam satu hari. Penggunaan mekanisme ini menjadi bagian dari pengendalian penyaluran Pertalite dan solar subsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk Pertalite, batas pembelian harian ditetapkan maksimal 10 liter bagi sepeda motor dan 120 liter bagi mobil. Sementara itu, kuota solar subsidi berbeda menurut jenis kendaraan. Kendaraan pribadi roda empat dapat membeli paling banyak 60 liter per hari. Kendaraan pengangkut barang roda empat memperoleh batas maksimal 80 liter, sedangkan kendaraan roda enam atau lebih dibatasi hingga 200 liter setiap hari. Pembatasan tersebut berlaku dalam skema pengawasan melalui QR code.
Dany juga menegaskan bahwa SPBU dilarang melayani pembelian berulang yang melampaui ketentuan. Larangan berlaku pula bagi kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah lebih besar. Aturan itu dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kuota dan menjaga agar BBM subsidi tidak dialihkan dari peruntukannya. Karena itu, pengelola SPBU diminta memeriksa transaksi dan kondisi kendaraan sesuai prosedur, sementara konsumen diharapkan mengikuti batas pembelian yang telah ditetapkan.
Respati mengapresiasi upaya Pertamina dalam menjaga keandalan pasokan BBM, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru ketika kebutuhan masyarakat berpotensi meningkat. Ia mengimbau warga tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan karena pasokan terus dijaga. Masyarakat juga diminta membeli BBM melalui jalur resmi di SPBU, bukan dari pedagang eceran.
Baca juga: Pemkot Serang Siapkan Program 1 Keluarga 1 Pengusaha untuk Mencetak 60 Pengusaha Baru | Pemkot Cilegon Siapkan 28 Ruang Kelas Baru untuk Hapus Sekolah Siang | Pemkot Bogor Siapkan Pembayaran Parkir QRIS untuk Menekan Kebocoran PAD
441 kunjungan
