Jakarta | Dalam pidatonya di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta, pada Senin (9/11/2026), Megawati Soekarnoputri menyoroti dugaan penyadapan terhadap presiden dan sejumlah tokoh. Ia meminta penegakan hukum dalam perkara tersebut diperkuat, terutama apabila penyadapan dilakukan di luar proses penindakan hukum yang sah. Pernyataan itu menempatkan perlindungan privasi dan kepatuhan terhadap aturan sebagai pokok perhatian. Megawati menilai, dugaan tindakan semacam itu perlu ditangani melalui mekanisme hukum yang jelas, bukan dibiarkan tanpa pemeriksaan maupun pertanggungjawaban. Namun, informasi mengenai penyadapan tersebut tetap merupakan dugaan sebagaimana disebut dalam bahan sumber, bukan kesimpulan hukum yang telah dipastikan. Karena itu, penanganannya perlu bertumpu pada pemeriksaan bukti dan proses yang berlaku.
Megawati juga mendorong agar aturan mengenai penyadapan diperkuat. Penguatan regulasi, menurut arah pernyataannya, diperlukan untuk memperjelas batas kewenangan, prosedur, serta pengawasan terhadap tindakan penyadapan. Dengan kerangka yang tegas, aparat dapat membedakan penyadapan yang dilakukan berdasarkan kewenangan hukum dari tindakan yang diduga berlangsung di luar penegakan hukum. Kejelasan aturan juga penting agar hak warga dan pejabat publik terlindungi, sementara kebutuhan penegakan hukum tetap dapat dijalankan secara bertanggung jawab. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang konsisten dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Tuduhan, identitas pihak yang disebut, dan bukti pendukung tetap harus diuji secara objektif oleh pihak berwenang, sesuai prosedur, serta dengan menghormati asas praduga tak bersalah.
Dalam kaitan dengan dugaan tersebut, Megawati meminta pihak-pihak yang disebut terkait, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi, dihukum berat. Permintaan itu disampaikan sebagai sikap politik dan dorongan agar perkara diproses serius, bukan sebagai penetapan bahwa mereka telah terbukti melakukan pelanggaran. Penentuan tanggung jawab pidana tetap berada pada proses hukum, berdasarkan keterangan, bukti, dan pemeriksaan yang sah. Apabila dugaan terbukti, sanksi harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan diberikan secara proporsional. Sebaliknya, proses yang adil juga perlu memastikan setiap orang memperoleh kesempatan membela diri. Dengan demikian, tuntutan penguatan aturan dan penindakan tegas berjalan seiring dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta penghormatan terhadap hukum. Pokok pesan Megawati adalah agar dugaan penyadapan tidak disepelekan, diperiksa tuntas, dan ditindak sesuai hasil pembuktian.
Megawati menilai penyadapan perlu diatur dengan ketentuan yang lebih kuat dan jelas. Menurut pandangannya, tindakan tersebut tidak semestinya dilakukan tanpa batas atau tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Aturan perlu menjelaskan syarat dan tata cara penyadapan, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaannya mengikuti hukum yang berlaku. Dengan demikian, kewenangan untuk menyadap tidak menjadi sesuatu yang kabur atau dapat dijalankan sekehendak pihak tertentu.
Ia juga menekankan pentingnya kejelasan mengenai siapa yang berwenang melakukan penyadapan. Penentuan kewenangan itu, dalam pandangannya, harus berpijak pada ketentuan hukum, bukan pada keputusan yang tidak memiliki landasan. Pernyataan tersebut menggambarkan kekhawatiran bahwa praktik penyadapan dapat menimbulkan persoalan apabila prosedurnya tidak terang. Namun, inti pesannya bukanlah menambahkan tuduhan atau menyimpulkan siapa yang telah melakukan tindakan tertentu, melainkan menuntut aturan yang tegas dan pelaksanaan yang sah.
Sebagai alasan yang memperkuat kekhawatirannya, Megawati merujuk pada bukti penggunaan alat sadap. Rujukan itu menjadi konteks bagi pandangannya bahwa praktik penyadapan bukan sekadar kemungkinan yang dibicarakan secara abstrak. Ia menyampaikan pula keengganannya memiliki ponsel karena takut disadap. Sikap tersebut menunjukkan adanya rasa khawatir terhadap kemungkinan penyadapan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa ponselnya telah disadap atau bahwa pihak tertentu menjadi pelakunya.
Pokok tuntutannya adalah agar penyadapan memiliki dasar hukum yang jelas, dilakukan sesuai aturan, dan hanya dijalankan oleh pihak yang memang berwenang. Kejelasan ini penting agar kewenangan tersebut dapat dibatasi dan dipahami, serta masyarakat mengetahui bahwa pelaksanaannya tidak berada di luar hukum. Dengan mengaitkan kekhawatiran pribadi mengenai ponsel dengan bukti penggunaan alat sadap, Megawati mendorong perhatian pada perlunya ketentuan yang lebih kuat. Pernyataannya menempatkan kepastian hukum dan kejelasan kewenangan sebagai inti pembahasan, tanpa memperluas klaim di luar hal-hal yang ia sampaikan.
Megawati menyampaikan kritik kepada orang-orang yang menurutnya melakukan penyadapan. Ia mempertanyakan sikap mereka dan mendorong agar tindakan tersebut tidak dipandang sebagai hal biasa. Dalam pandangannya, penyadapan menyentuh persoalan yang lebih luas daripada sekadar cara memperoleh informasi, karena tindakan itu berkaitan dengan penghormatan terhadap sesama manusia. Kritik tersebut berangkat dari nilai perikemanusiaan yang menjadi bagian dari Pancasila. Dengan menyoroti nilai itu, Megawati mengingatkan bahwa setiap tindakan perlu dipertimbangkan berdasarkan kepatutan dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mempertanyakan apakah para pelaku telah memikirkan makna dari tindakan yang dilakukan, serta bagaimana tindakan itu selaras dengan nilai kemanusiaan yang seharusnya dijunjung.
Ajakan Megawati agar mereka membayangkan dampak tindakan tersebut terhadap keluarga menjadi inti dari kritiknya. Ia meminta orang-orang yang melakukan penyadapan menempatkan diri pada posisi pihak yang terdampak, dengan mempertimbangkan keluarga mereka sendiri. Pertanyaan itu mengarahkan perhatian pada sisi kemanusiaan, bukan semata-mata pada tindakan teknis penyadapan. Pesannya menekankan perlunya refleksi sebelum bertindak: apakah seseorang akan menerima perlakuan serupa bila hal itu menyangkut dirinya dan keluarganya? Melalui pertanyaan tersebut, Megawati mengajak mereka menilai kembali sikap dan pilihan yang telah diambil, sekaligus mempertimbangkan nilai perikemanusiaan dalam Pancasila sebagai pedoman dalam memperlakukan orang lain.
Kritik itu juga menunjukkan bahwa, bagi Megawati, pembicaraan mengenai penyadapan tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral. Ia mempertanyakan sikap para pelaku karena tindakan yang dinilainya mengabaikan nilai kemanusiaan perlu direnungkan secara serius. Ajakan untuk membayangkan keadaan keluarga sendiri memberi tekanan pada pentingnya empati dalam menilai tindakan tersebut. Dengan demikian, pokok pesannya bukan hanya mempertanyakan apa yang dilakukan, melainkan juga mengingatkan agar orang mempertimbangkan nilai yang mendasari tindakannya. Rujukan kepada Pancasila menegaskan bahwa perikemanusiaan sepatutnya menjadi pertimbangan ketika seseorang bertindak terhadap sesama. Megawati meminta para pelaku melihat persoalan itu dari sudut pandang keluarga, lalu menilai kembali sikap mereka dengan kesadaran atas nilai tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Megawati juga menyampaikan keheranannya terhadap orang-orang yang memilih bekerja sebagai buzzer. Ia menyoroti kesediaan mereka untuk menyampaikan pesan yang dapat merugikan atau menjelek-jelekkan pihak lain, terutama ketika pihak yang diserang itu tidak mereka kenal secara pribadi. Menurutnya, imbalan uang tidak semestinya menjadi alasan untuk mengabaikan pertimbangan moral dalam berkomunikasi di ruang publik.
Kritik tersebut berangkat dari perhatian Megawati terhadap perilaku yang dinilai dapat merendahkan orang lain demi bayaran. Ia mempertanyakan bagaimana seseorang dapat merasa nyaman menyebarkan hal buruk tentang orang yang bahkan tidak dikenalnya, hanya karena memperoleh keuntungan. Pernyataan ini menggambarkan kegelisahannya terhadap praktik komunikasi berbayar yang, dalam pandangannya, dapat mengaburkan batas menyampaikan pendapat dan menyerang kehormatan pihak lain.
Sorotan terhadap buzzer itu merupakan pokok pernyataan tersendiri. Kritik Megawati berfokus pada pilihan individu untuk menerima bayaran dan menyebarkan penilaian negatif terhadap orang lain, serta tanggung jawab yang menyertainya. Ia mengajak masyarakat mencermati dampak perilaku semacam itu terhadap kualitas percakapan publik dan hubungan sosial. Dalam ruang digital, pesan yang disebarkan dapat menjangkau banyak orang dan membentuk persepsi, sehingga kehati-hatian serta sikap bertanggung jawab tetap penting.
Baca juga: Penghargaan Siswa MTsN 1 Pekanbaru Diserahkan, Komitmen Pendidikan Diperkuat
436 kunjungan
