Jakarta | Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan kepolisian akan menindak tegas siapa pun yang terbukti melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penegakan hukum, katanya, tidak akan membedakan latar belakang pelaku. Tindakan akan diterapkan secara setara, baik jika dugaan tersebut melibatkan pihak dari luar institusi maupun anggota internal Polri. Pernyataan itu menekankan bahwa kedudukan, jabatan, atau hubungan seseorang dengan kepolisian tidak menjadi alasan untuk menghindarkannya dari proses hukum apabila bukti menunjukkan adanya pelanggaran. Komitmen tersebut disampaikan Suyudi saat menghadiri konferensi Gerakan Pemuda yang diselenggarakan Cipayung Plus Pusat di Jakarta.
Suyudi menggambarkan penyadapan ilegal terhadap kepala negara sebagai tindakan serius yang menyentuh kepentingan bangsa dan institusi. Ia menyebut perbuatan semacam itu sebagai pengkhianatan terhadap bangsa dan institusi, sekaligus menyampaikan bahwa dirinya bersama rekan-rekannya merasa dikhianati. Ungkapan tersebut mencerminkan sikap tegas pimpinan Polri terhadap dugaan pelanggaran yang dinilai dapat merusak kepercayaan serta integritas lembaga. Meski demikian, penindakan tetap dikaitkan dengan pembuktian: pihak yang bersangkutan harus terbukti melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, pernyataan Kapolri menempatkan proses hukum sebagai dasar untuk menentukan tanggung jawab, bukan sekadar dugaan atau identitas pihak yang terlibat.
Penegasan mengenai penindakan tanpa pandang bulu juga membawa pesan bahwa standar akuntabilitas berlaku bagi seluruh pihak. Jika terdapat indikasi keterlibatan anggota Polri, proses penanganannya tidak semestinya berbeda dari penanganan terhadap orang di luar institusi. Prinsip yang sama berlaku bagi siapa pun yang diduga melanggar hukum, dengan tetap mengacu pada bukti dan prosedur yang berlaku. Dalam konteks pernyataan tersebut, Kapolri menyatakan bahwa kepolisian tidak akan memberi perlakuan khusus kepada pelaku yang terbukti. Pesan ini disampaikan di hadapan peserta konferensi Gerakan Pemuda Cipayung Plus Pusat di Jakarta, sebagai penegasan atas sikap institusi terhadap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu sekaligus menunjukkan bahwa keseriusan perkara tidak menghapus pentingnya pemeriksaan yang cermat dan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak terkait.
Suyudi menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden dilakukan oleh segelintir oknum yang memiliki kepentingan untuk mengganggu jalannya pemerintahan. Penilaian tersebut menempatkan peristiwa ini bukan sekadar persoalan teknis atau pelanggaran privasi, tetapi juga tindakan yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap stabilitas dan kewibawaan negara. Meski demikian, penanganan dugaan tersebut tetap perlu bertumpu pada proses hukum dan pembuktian yang jelas, agar pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sikap tegas, menurut Suyudi, perlu disertai langkah yang terukur dan tidak mendahului hasil penyelidikan.
Ia menekankan pentingnya menjaga kewibawaan serta marwah Presiden, karena Presiden merupakan simbol negara. Upaya yang menyasar kepala negara, apabila terbukti, dapat dipandang mencederai kehormatan jabatan sekaligus mengusik kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Karena itu, kepolisian disebut tidak akan tinggal diam menghadapi tindakan yang dinilai mengancam kepentingan negara. Suyudi juga menegaskan bahwa aparat tidak gentar berhadapan dengan pihak mana pun yang mencoba mencederai kedaulatan negara. Penegakan hukum, dalam pandangannya, harus berjalan tanpa pandang bulu: siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses sesuai hukum, tanpa memandang latar belakang atau kedudukannya.
Suyudi menyatakan kesiapan untuk berada di depan apabila terdapat pihak yang melakukan tindakan hukum yang mencederai negara. Pernyataan itu menggambarkan komitmen untuk menghadapi persoalan secara terbuka melalui jalur hukum, bukan dengan membiarkan tindakan yang berpotensi mengganggu pemerintahan dan kedaulatan. Pada saat yang sama, ia mengharapkan dukungan para pemuda dalam menjaga kepentingan bangsa. Dukungan tersebut dapat diwujudkan dengan bersikap kritis, tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta mendorong penyelesaian perkara secara tertib. Dengan demikian, respons terhadap dugaan penyadapan tetap mengedepankan kepastian hukum dan ketenangan publik. Ketegasan aparat, penghormatan pada proses hukum, dan partisipasi warga diharapkan berjalan beriringan untuk melindungi simbol negara serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang bertugas menegakkan hukum.
Suyudi menilai terungkapnya dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh membawa hikmah di tengah perhatian publik terhadap perkara tersebut. Menurutnya, pengungkapan itu tidak hanya menyingkap dugaan tindakan yang perlu ditangani, tetapi juga memunculkan dukungan luas dari masyarakat. Pandangan tersebut disampaikan dengan merujuk pada suasana yang berkembang setelah informasi mengenai dugaan penyadapan muncul. Dengan demikian, hikmah yang dimaksud Suyudi berkaitan dengan respons publik, khususnya dukungan yang diberikan kepada pemimpin negara dalam menghadapi dugaan pengkhianatan.
Ia menggambarkan bahwa sebelum perkara ini terungkap, masyarakat sempat terbelah di media sosial. Perbedaan sikap itu, sebagaimana dijelaskan Suyudi, terjadi karena sebagian masyarakat tidak menerima apabila pemimpin negara dikhianati. Situasi tersebut memperlihatkan adanya reaksi yang beragam di ruang digital, sekaligus menunjukkan kuatnya perhatian terhadap persoalan yang menyangkut pemimpin negara. Namun, keterbelahan itu tidak menghapus dukungan yang kemudian muncul. Suyudi justru melihat pengungkapan dugaan penyadapan sebagai momentum yang mendorong dukungan tersebut terlihat lebih luas.
Dalam pandangannya, perkembangan ini menjadi sisi lain dari terungkapnya dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh. Perkara itu tetap merupakan dugaan yang perlu ditangani sesuai proses yang berlaku, sementara respons masyarakat yang disebut Suyudi menjadi bagian dari dinamika yang menyertainya. Ia tidak menggambarkan dukungan itu sebagai sikap yang seragam dalam setiap kelompok, melainkan menyebut adanya dukungan luas setelah kasus terungkap, di tengah situasi media sosial yang sebelumnya diwarnai perbedaan. Penjelasan tersebut menempatkan perhatian pada hubungan pengungkapan perkara dan reaksi publik, tanpa menyimpulkan lebih jauh mengenai sikap seluruh masyarakat. Dengan batasan itu, peristiwa ini dipandang Suyudi membawa hikmah karena memunculkan dukungan terhadap pemimpin negara ketika muncul dugaan bahwa ia dikhianati melalui penyadapan. Pernyataan tersebut sekaligus mencerminkan bagaimana isu keamanan dan kepercayaan terhadap pemimpin dapat menjadi perhatian bersama, meskipun percakapan di media sosial sebelumnya menunjukkan adanya perpecahan. Respons yang disebutkan tetap merujuk pada keterangan Suyudi mengenai dukungan luas, bukan ukuran atau gambaran menyeluruh tentang pendapat setiap warga. Fokusnya adalah perubahan suasana yang ia amati setelah dugaan penyadapan itu terungkap.
Polri sebelumnya menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh. Mereka disebut sebagai mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, serta seorang tersangka berinisial SU, yang diidentifikasi sebagai Irjen Slamet Uliandi. Penetapan tersangka tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan dan tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan para pihak.
Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto menerangkan bahwa tiga tersangka telah ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, SU belum ditahan karena kondisi kesehatan setelah mengalami stroke. Keterangan tersebut menjelaskan status penahanan para tersangka, sedangkan penyidikan perkara tetap berjalan untuk mengumpulkan dan menguji bukti.
Dugaan penyadapan itu disebut berlangsung sejak 2025. Dalam perkembangan yang disampaikan, Prabowo juga dikabarkan memecat Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu, 4 November. Penyidik telah meminta keterangan dari 13 saksi, termasuk ahli di bidang informasi dan transaksi elektronik (ITE), ahli pidana, serta anggota kepolisian. Pemeriksaan saksi dan pendalaman keterangan ahli diharapkan membantu penyidik menyusun gambaran peristiwa secara utuh, sekaligus memastikan setiap kesimpulan didasarkan pada bukti dan prosedur hukum yang berlaku.
Di tengah perhatian terhadap perkara tersebut, Suyudi mengajak kalangan pemuda dan masyarakat untuk menjaga persatuan, memperkuat silaturahmi, serta mengawal konsolidasi nasional.
Baca juga: Kapolri Suyudi Mengganti Wira Satya Triputra dari Jabatan Dirtipidum Bareskrim | Sukirman Tegaskan Komitmen Perkuat Pengakuan dan Kesejahteraan Guru PAUD | Kapolri Tetapkan Tiga Kapolda Baru dalam Mutasi 199 Perwira
6 kunjungan
