Kabupaten Bogor | Pertemuan sepuluh mantan Kapolri dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan Presiden Prabowo Subianto berlangsung di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu, 8 November 2026. Agenda tersebut menjadi ruang bagi para purnawirawan pimpinan kepolisian untuk berdialog dengan Presiden sekaligus membahas sejumlah persoalan yang berkaitan dengan institusi Polri. Mantan Kapolri Dai Bachtiar turut hadir dalam pertemuan itu. Keterangan mengenai suasana diskusi dan tanggapan Prabowo kemudian disampaikan Dai kepada awak media. Ia menjelaskan bahwa pembahasan berlangsung dalam suasana terbuka, dengan kesempatan bagi para peserta untuk menyampaikan pandangan mengenai isu yang sedang menjadi perhatian.
Salah satu hal yang dibicarakan adalah dugaan penyadapan terhadap Prabowo. Menurut Dai Bachtiar, Presiden mengaku terkejut saat mengetahui dirinya diduga menjadi sasaran penyadapan. Dai menggambarkan reaksi tersebut sebagai rasa kaget sekaligus terguncang setelah informasi itu disampaikan. Pernyataan tersebut merujuk pada keterangan Dai tentang respons Prabowo dalam pertemuan, bukan konfirmasi tersendiri mengenai siapa yang melakukan penyadapan atau bagaimana dugaan itu terjadi. Karena itu, isu tersebut tetap perlu dipahami sebagai dugaan yang dibahas dalam forum, sementara rincian lebih lanjut mengenai peristiwa maupun bukti yang mendasarinya tidak dijelaskan dalam keterangan Dai yang tersedia. Penekanan pada atribusi penting agar kabar mengenai percakapan itu tidak diperlakukan sebagai kepastian di luar pernyataan yang telah disampaikan.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo disebut mengapresiasi cara Kapolri menangani persoalan tersebut. Dai menyampaikan bahwa Presiden menilai langkah Jenderal Suyudi Ario Seto dilakukan secara profesional di lingkungan institusinya. Apresiasi itu berkaitan dengan penanganan internal oleh Polri, dan tidak dengan sendirinya menjelaskan hasil pemeriksaan atau kesimpulan atas dugaan penyadapan. Pertemuan di Hambalang dengan demikian memuat dua pokok respons: keterkejutan Presiden setelah mendengar dugaan tersebut dan penghargaan terhadap pendekatan Kapolri dalam menanganinya. Kehadiran sepuluh mantan Kapolri juga memberi latar penting pada dialog, karena para purnawirawan dapat menyampaikan pandangan berdasarkan pengalaman mereka memimpin kepolisian. Namun, keterangan publik mengenai diskusi tetap terbatas pada uraian Dai, sehingga rincian proses tindak lanjut perlu merujuk pada penjelasan resmi dari pihak terkait apabila tersedia.
Dai Bachtiar menjelaskan bahwa Prabowo mengapresiasi langkah tindak lanjut terhadap dugaan penyadapan yang dibahas dalam forum. Apresiasi tersebut, menurut Dai, berkaitan dengan upaya untuk memproses persoalan itu secara tepat agar dampaknya tidak berkembang lebih jauh. Penanganan yang jelas dinilai penting, terutama karena dugaan tersebut menyangkut persoalan hukum dan dapat menimbulkan kekhawatiran apabila tidak ditangani dengan cermat.
Dai menyampaikan bahwa Prabowo terkejut ketika mengetahui adanya dugaan penyadapan. Namun, perhatian dalam forum tidak hanya tertuju pada reaksi tersebut. Para peserta juga menyoroti perlunya memastikan setiap informasi ditindaklanjuti melalui proses yang sesuai. Dengan demikian, langkah penanganan dapat dilakukan berdasarkan prosedur dan fakta, sekaligus menghindari munculnya dampak lanjutan yang tidak diinginkan.
Dalam forum itu, turut disampaikan kekhawatiran bahwa kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum dapat berpengaruh terhadap stabilitas keamanan nasional. Kekhawatiran tersebut disampaikan sebagai perhatian terhadap konsekuensi yang mungkin timbul, bukan sebagai kesimpulan bahwa pelanggaran telah terbukti. Karena itu, proses pemeriksaan dan penanganan menjadi penting untuk menjernihkan persoalan serta memberi dasar bagi langkah berikutnya. Dai menekankan apresiasi Prabowo terhadap tindak lanjut tersebut dalam konteks mencegah persoalan berkembang dan menjaga situasi tetap terkendali.
Penjelasan Dai juga menempatkan dugaan penyadapan sebagai persoalan yang perlu disikapi secara hati-hati. Dugaan tersebut harus diproses tanpa mendahului hasil pemeriksaan, sementara kekhawatiran mengenai keamanan nasional perlu diperhatikan secara proporsional. Pendekatan demikian memungkinkan pihak terkait menilai persoalan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum, serta mengurangi risiko kesalahpahaman yang dapat memperbesar ketegangan. Keterbukaan mengenai proses dan kehati-hatian dalam menyampaikan informasi juga diperlukan agar masyarakat dapat memahami perkembangan perkara tanpa menarik kesimpulan sebelum waktunya.
Dai menyampaikan keterangan itu kepada wartawan melalui sambungan telepon pada Senin, 9 November 2026. Dalam keterangannya, ia menjelaskan bahwa apresiasi Prabowo diarahkan pada tindak lanjut serta pemrosesan dugaan tersebut, sementara kekhawatiran yang muncul dalam forum berkaitan dengan potensi dampak pelanggaran hukum terhadap stabilitas keamanan nasional.
Dai Bachtiar menjelaskan bahwa kehadirannya di Hambalang berlangsung setelah ia menerima undangan dari Persatuan Purnawirawan Polri atau PP Polri. Ia datang bersama sejumlah mantan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keterangan tersebut disampaikan untuk menerangkan rangkaian keberangkatan kelompok purnawirawan itu, tanpa menambahkan agenda lain di luar hal yang disebutkan dalam keterangannya.
Menurut Dai, sebelum berangkat menuju Hambalang, ia dan para mantan Kapolri berkumpul terlebih dahulu di kantor atau tempat PP Polri. Mereka berada di sana setelah menerima undangan dari organisasi tersebut. Dari titik itu, rombongan kemudian berangkat bersama ke Hambalang. Urutan tersebut menjadi bagian dari penjelasan Dai mengenai bagaimana ia dan para undangan sampai di lokasi.
Dai juga menerangkan bahwa para undangan tidak memperoleh daftar yang merinci satu per satu siapa saja yang akan hadir. Dengan demikian, ketika menerima undangan dan berkumpul di PP Polri, mereka tidak mengetahui seluruh nama peserta yang nantinya berada di Hambalang. Keterangannya menekankan keterbatasan informasi mengenai susunan orang yang hadir, bukan memastikan adanya daftar tertentu yang telah dibagikan kepada para undangan.
Penjelasan itu menggambarkan bahwa Dai berangkat dalam kelompok bersama sejumlah mantan Kapolri setelah mengikuti undangan PP Polri. Mereka terlebih dahulu bertemu di PP Polri, kemudian menuju Hambalang. Ia menyampaikan bahwa identitas para peserta tidak diketahui satu per satu sebelumnya. Rangkaian tersebut menjelaskan proses kehadiran para purnawirawan berdasarkan keterangan Dai, tanpa memberikan rincian tambahan mengenai maksud atau isi pertemuan selain kaitan yang dinyatakan dalam sumber.
Dalam konteks pemberitaan mengenai dugaan penyadapan, keterangan Dai tersebut berfokus pada undangan dan perjalanan para mantan Kapolri. Ia tidak merinci nama seluruh orang yang hadir maupun menyatakan bahwa para undangan telah mengetahui susunan peserta sebelum tiba. Karena itu, informasi yang dapat dipastikan dari penuturannya terbatas pada undangan PP Polri, pertemuan awal di PP Polri, keberangkatan ke Hambalang, serta ketidaktahuan para undangan mengenai siapa saja yang akan datang. Rincian itu membantu menjelaskan jalur kehadiran Dai, tanpa menarik kesimpulan tambahan tentang tujuan acara.
Jumlah jenderal polisi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan bertambah dari tiga menjadi empat. Tersangka terbaru adalah Irjen Slamet Uliandi, yang penetapannya disebut berdasarkan hasil gelar perkara. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto, menyatakan bahwa penyidik telah menemukan unsur perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan Slamet. Tiga tersangka lainnya ialah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi. Penetapan tersangka tersebut menambah perhatian terhadap proses penyidikan, termasuk dugaan peran masing-masing pihak dalam pengelolaan dan penghapusan berkas yang berkaitan dengan penyadapan.
Slamet disebut pernah menjabat sebagai Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri. Dalam dugaan konstruksi perkara, ia diduga menyetujui permintaan Ahrie pada awal Oktober 2026 untuk menghapus berkas hasil penyadapan. Penyidik menyebut penyadapan nomor ponsel Prabowo berlangsung selama 2025 hingga 2026. Dugaan sasaran kegiatan tersebut tidak terbatas pada Prabowo, tetapi juga mencakup pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta kalangan pengusaha.
Baca juga: Prabowo Panggil Dua Pejabat KKP ke Kediamannya di Hambalang | Demokrat Belum Bahas Pilpres 2029, Masih Fokus Mendukung Pemerintahan Prabowo
20 kunjungan
