Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menetapkan percepatan normalisasi 137 sungai di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai salah satu prioritas penanganan pascabencana. Langkah ini diarahkan untuk mengurangi risiko banjir dan mendukung pemulihan wilayah yang berulang kali terdampak. Normalisasi sungai mencakup upaya memulihkan kapasitas aliran, termasuk penanganan sedimentasi dan hambatan lain yang dapat memperburuk luapan air. Pemerintah memandang pekerjaan tersebut perlu dipercepat agar penanganan tidak hanya berfokus pada kerusakan yang terlihat setelah banjir, tetapi juga pada sumber risiko di kawasan aliran sungai.
Instruksi itu muncul ketika banjir susulan masih mengganggu daerah terdampak dan menghambat proses pemulihan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, sejak April hingga Oktober 2026 tercatat sedikitnya 41 kali banjir susulan di tiga provinsi tersebut. Frekuensi kejadian itu menunjukkan bahwa tantangan penanganan tidak berhenti setelah banjir besar mereda. Hujan dan kenaikan debit air kembali memicu genangan, sehingga warga, pemerintah daerah, serta petugas harus berulang kali menghadapi keadaan darurat di lokasi yang sama atau di kawasan sekitarnya. Situasi tersebut turut menyulitkan penjadwalan dan pelaksanaan pekerjaan pemulihan.
Banjir susulan juga dapat merusak infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki. Jalan dan jembatan yang sudah ditangani berisiko kembali terdampak arus atau genangan, sementara kawasan yang telah dibersihkan dari lumpur dapat tertutup material lagi. Akibatnya, sebagian pekerjaan harus diulang dan akses masyarakat menuju layanan, pusat kegiatan, maupun jalur distribusi dapat kembali terganggu. Kondisi ini menjadi alasan penting untuk mempercepat penanganan sungai bersamaan dengan perbaikan sarana yang rusak, sehingga upaya pemulihan dapat berjalan lebih berkelanjutan dan tidak terus tertahan oleh bencana berulang.
Tito menyampaikan keterangan mengenai angka banjir susulan tersebut setelah mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 9 November 2026. Rapat itu membahas prioritas penanganan pascabencana, termasuk percepatan normalisasi 137 sungai di tiga provinsi. Dengan adanya arahan presiden, pemerintah pusat dan daerah diharapkan menyelaraskan langkah, menentukan lokasi yang paling mendesak, serta memastikan pekerjaan lapangan memperhatikan kondisi terkini. Pendataan kerusakan dan pemantauan risiko juga penting agar sumber daya diarahkan secara tepat, sementara keselamatan warga dan pemulihan akses tetap menjadi perhatian selama proses berlangsung.
Penanganan pascabanjir mencakup sungai-sungai terdampak di tiga provinsi di Sumatra. Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat 31 sungai di Aceh, 48 sungai di Sumatra Utara, dan 58 sungai di Sumatra Barat yang menjadi bagian dari pekerjaan pemerintah. Jika digabungkan, jumlahnya mencapai 137 sungai. Sebaran tersebut menunjukkan bahwa upaya pemulihan mencakup wilayah yang luas dan membutuhkan penanganan pada sejumlah lokasi sekaligus.
Selain sungai, pemerintah juga menangani normalisasi 38 muara di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dari jumlah itu, tujuh muara telah selesai dinormalisasi. Pekerjaan pada 11 muara masih berlangsung, sementara 20 muara lainnya belum tertangani. Rincian progres ini menggambarkan tahapan pekerjaan yang berbeda-beda: sebagian telah rampung, sebagian masih dikerjakan, dan bagian terbesar masih menunggu penanganan.
Normalisasi muara menjadi bagian dari rangkaian pekerjaan pada kawasan sungai yang terdampak banjir. Upaya ini berjalan berdampingan dengan penanganan sungai, sehingga pemulihan tidak hanya berfokus pada satu jenis lokasi. Dengan mengetahui jumlah sungai dan perkembangan pekerjaan di muara, pemerintah dapat melihat cakupan pekerjaan yang masih harus ditangani di tiap provinsi serta membedakan pekerjaan yang sudah selesai dari yang masih berjalan atau belum dimulai.
Percepatan penanganan diperlukan agar kondisi di kawasan sungai dan muara dapat segera dipulihkan, sekaligus mengurangi risiko banjir susulan terus menghambat proses pemulihan. Selama masih terdapat muara yang belum tertangani dan pekerjaan yang berlangsung, koordinasi serta kelanjutan pekerjaan tetap penting. Namun, data yang tersedia tidak mencantumkan jadwal penyelesaian atau target waktu untuk masing-masing lokasi. Karena itu, progres perlu dipahami berdasarkan status yang telah disebutkan: tujuh muara selesai, 11 masih dikerjakan, dan 20 belum tertangani, di tengah penanganan 137 sungai di tiga provinsi tersebut.
Normalisasi sungai ditempatkan sebagai prioritas dalam penanganan pascabanjir karena sedimentasi yang menumpuk dapat mengurangi kapasitas aliran. Tito menjelaskan, ketika dasar dan badan sungai dipenuhi material endapan, air hujan lebih mudah meluap, bahkan dapat melewati tanggul yang sudah ada. Kondisi tersebut meningkatkan risiko banjir berulang, terutama saat hujan deras mengguyur wilayah yang masih dalam pemulihan. Karena itu, pengerukan dan penataan kembali alur sungai dinilai penting untuk membantu air mengalir lebih lancar serta menekan ancaman luapan berikutnya.
Pelaksanaan pekerjaan dipimpin Kementerian Pekerjaan Umum, dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya. Pembagian peran ini diharapkan mempercepat penanganan pada sungai-sungai yang menjadi prioritas sekaligus memastikan pekerjaan lapangan berjalan terkoordinasi. Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan anggaran yang telah dialokasikan untuk normalisasi sungai dan penguatan tanggul. Penggunaan anggaran tersebut perlu diarahkan pada kebutuhan yang mendesak, termasuk lokasi dengan sedimentasi tinggi atau tanggul yang memerlukan perbaikan setelah banjir.
TNI dan Polri juga ditugaskan membantu pekerjaan teknis di lapangan. Unsur zeni, khususnya, dapat mendukung pembersihan sedimentasi serta pembangunan atau penguatan tanggul. Keterlibatan personel dan peralatan dari institusi tersebut diharapkan melengkapi kemampuan pemerintah daerah dan kementerian dalam mempercepat pemulihan. Pembersihan endapan perlu dilakukan bersama penataan tanggul agar kapasitas sungai membaik dan perlindungan bagi permukiman di sekitarnya semakin kuat. Koordinasi antarpihak tetap diperlukan untuk menentukan kebutuhan, lokasi, dan tahapan pengerjaan.
Selain pekerjaan fisik, pemerintah merencanakan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di kawasan yang masih menjalani pemulihan. Langkah ini ditujukan untuk membantu menekan risiko hujan lebat ketika sungai dan tanggul masih ditangani, bukan menggantikan normalisasi maupun perbaikan infrastruktur. Dengan menggabungkan pengelolaan sedimentasi, penguatan tanggul, dukungan lintas instansi, dan upaya pengurangan hujan ekstrem, pemerintah berupaya membatasi kemungkinan banjir susulan. Penanganan terpadu tersebut menjadi bagian penting dari pemulihan wilayah terdampak dan kesiapsiagaan menghadapi cuaca yang berisiko.
Tito mempersilakan pemerintah daerah menetapkan kembali status tanggap darurat apabila banjir atau bencana susulan kembali terjadi dan menimbulkan dampak yang cukup luas. Kebijakan ini memberi ruang bagi kabupaten maupun kota untuk merespons keadaan terbaru di wilayahnya, terutama ketika masyarakat kembali menghadapi keadaan darurat setelah bencana sebelumnya. Penetapan ulang status tersebut dapat dilakukan apabila skala dampak kejadian susulan dinilai luas, sehingga kebutuhan penanganan bagi warga terdampak dapat segera diperhatikan.
Menurut Tito, langkah itu ditujukan untuk mempercepat penggunaan anggaran sekaligus mempercepat penanganan darurat bagi masyarakat yang terdampak. Dengan adanya status tanggap darurat, pemerintah daerah dapat memusatkan perhatian pada kebutuhan mendesak yang muncul akibat bencana, termasuk respons terhadap dampak yang kembali dirasakan warga. Penegasan ini menjadi penting dalam situasi ketika kondisi di lapangan berubah dan bencana susulan memperluas wilayah atau jumlah masyarakat yang membutuhkan penanganan. Fokusnya adalah agar dukungan dan respons darurat dapat bergerak lebih cepat bagi mereka yang terdampak.
Tito menyebut telah mengeluarkan surat edaran kepada daerah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Edaran tersebut memberikan penegasan bahwa kabupaten atau kota dapat kembali mengeluarkan status tanggap darurat apabila banjir atau bencana lain terjadi lagi dengan dampak yang cukup luas. Karena itu, pemerintah daerah di wilayah terdampak memiliki opsi untuk menetapkan kembali status tersebut ketika situasi menuntut respons darurat.
Baca juga: Wagub Kalbar Dorong Data Terpadu untuk Penanganan Karhutla di Sekadau | DPRD Provinsi Jambi Sepakat Bentuk Pansus untuk Bahas Penanganan Karhutla | Keselamatan Warga Jadi Fokus Penanganan Banjir di Dua Kecamatan Kota Padang
30 kunjungan
