Jakarta | BP Global Investments Limited telah melepas seluruh kepemilikannya di PT Aneka Petroindo Raya (APR), perusahaan yang sebelumnya dijalankan sebagai usaha patungan bersama PT AKR Corporindo Tbk. Dalam transaksi yang berlangsung pada 6 November 2026, BP menjual 11.444.565 saham APR, setara dengan 49,9% dari modal ditempatkan dan disetor perusahaan tersebut. Penjualan ini menandai berakhirnya posisi BP sebagai pemegang saham APR.
Saham yang dilepas BP dibeli oleh dua anak usaha AKR, yaitu PT Anugerah Krida Retailindo (AKRida) dan PT Andahanesa Abadi (ADH). Nilai pembelian keseluruhan tercatat sebesar US$14.221.500, atau setara sekitar Rp255,96 miliar dengan asumsi kurs Rp18.000 per dolar AS. Dengan selesainya pengalihan saham, kepemilikan yang sebelumnya berada pada BP berpindah kepada kedua entitas dalam Grup AKR.
Perubahan tersebut mengakhiri struktur kepemilikan bersama BP dan AKR di APR. Sebelum divestasi, porsi saham BP sebesar 49,9% menempatkannya sebagai salah satu pemegang saham utama perusahaan. Setelah saham itu dialihkan kepada AKRida dan ADH, BP tidak lagi memiliki saham APR, sementara Grup AKR menjadi pihak yang menguasai penuh perusahaan melalui anak-anak usahanya.
Transaksi ini merupakan langkah korporasi pada tingkat kepemilikan, dengan dampak langsung berupa perubahan pemegang saham APR. Informasi mengenai jumlah saham, persentase kepemilikan, nilai transaksi, pihak pembeli, dan tanggal penyelesaian memberikan gambaran mengenai ruang lingkup divestasi tersebut. Penggunaan kurs Rp18.000 dalam penyetaraan nilai dolar ke rupiah juga menjelaskan dasar angka rupiah yang disampaikan, sehingga nilai US$14,22 juta dapat dibaca dalam konteks nominal domestik.
Dengan demikian, pelepasan seluruh saham BP bukan sekadar pengurangan porsi kepemilikan, melainkan pengalihan penuh kepentingan BP di APR. Usai transaksi 6 November 2026, hubungan kepemilikan BP dengan perusahaan itu berakhir, sedangkan kepemilikan APR berada sepenuhnya di bawah Grup AKR melalui AKRida dan ADH. Perubahan ini juga memperjelas struktur pemegang saham APR setelah proses jual beli saham selesai.
Divestasi BP mengubah susunan kepemilikan APR secara menyeluruh. Sebelum transaksi, Grup AKR telah menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan sebesar 50,1%. Setelah membeli seluruh saham yang dilepas BP, kepemilikan Grup AKR meningkat menjadi 100%. Dengan demikian, perusahaan yang sebelumnya dimiliki bersama oleh BP dan Grup AKR kini sepenuhnya berada di bawah kendali grup tersebut. Perubahan ini menandai berakhirnya partisipasi BP sebagai pemegang saham APR dan mengonsolidasikan seluruh kepemilikan pada entitas dalam Grup AKR.
Dalam komposisi kepemilikan setelah transaksi, AKRida tercatat menguasai 22.934.999 saham APR. Sementara itu, satu saham lainnya dimiliki oleh ADH, yang juga merupakan anak usaha Grup AKR. Susunan tersebut memperlihatkan bahwa seluruh saham APR kini dimiliki oleh dua perusahaan dalam grup yang sama, dengan porsi terbesar berada pada AKRida. Walaupun secara pencatatan terdapat dua pemegang saham, kepemilikan keseluruhan tetap berada dalam Grup AKR. Rincian jumlah saham ini menjelaskan bagaimana penguasaan penuh tersebut terbentuk setelah saham BP dialihkan.
Informasi mengenai transaksi dan perubahan pemegang saham disampaikan melalui keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia pada Senin, 9 November 2026. Dalam keterangan tersebut, manajemen AKR menyebut pembelian saham BP dilakukan bersama oleh kedua anak usahanya, yakni AKRida dan ADH. Keduanya menjadi pihak yang menerima dan memegang saham APR sesuai dengan pembagian kepemilikan yang diumumkan. Penyampaian kepada BEI memberikan informasi resmi kepada pasar mengenai perubahan struktur pemegang saham, termasuk kepemilikan Grup AKR yang naik dari 50,1% menjadi 100%. Dengan pengumuman ini, posisi APR sebagai perusahaan yang sepenuhnya dimiliki Grup AKR tercermin dalam komposisi saham pascatransaksi.
Pelepasan 49,9% saham BP di APR dijelaskan sebagai bagian dari langkah perusahaan menyederhanakan portofolio bisnisnya. Berdasarkan keterangan manajemen AKR, divestasi tersebut mencerminkan pilihan BP untuk menata kembali fokus kegiatan usaha, bukan perubahan yang perlu ditafsirkan sebagai hal di luar keputusan bisnis perusahaan. Setelah transaksi, Grup AKR menguasai seluruh saham APR. Namun, alasan yang disampaikan mengenai penjualan saham BP berpusat pada strategi BP sendiri, yakni menyederhanakan portofolio dan memusatkan perhatian pada bidang usaha yang dinilai menjadi prioritasnya.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyebut pelepasan saham itu sebagai keputusan bisnis biasa. Menurut penjelasannya, BP ingin berfokus pada sektor hulu minyak dan gas bumi. Keterangan tersebut memberi konteks bahwa divestasi APR berkaitan dengan arah pengelolaan portofolio BP, sementara keputusan mengenai kepemilikan saham merupakan bagian dari pertimbangan bisnis perusahaan. Pernyataan Laode tidak mengubah fakta transaksi bahwa BP melepas kepemilikannya, tetapi menjelaskan alasan fokus yang mendasari langkah tersebut.
Laode juga menyampaikan bahwa BP tengah melakukan eksplorasi di Papua dan memilih memusatkan perhatian pada bisnis hulu. Informasi itu mempertegas penjelasan mengenai fokus BP, tanpa perlu menarik kesimpulan lebih jauh mengenai kegiatan eksplorasi ataupun rencana bisnis lainnya. Dengan demikian, alasan divestasi yang tersedia dapat dipahami melalui dua keterangan yang saling melengkapi: manajemen AKR mengaitkan pelepasan saham APR dengan penyederhanaan portofolio BP, sedangkan pejabat Kementerian ESDM menyebut fokus BP pada sektor hulu migas. Keduanya menempatkan transaksi tersebut sebagai keputusan strategis bisnis yang berkaitan dengan prioritas perusahaan, bukan sebagai keterangan mengenai rincian kegiatan lain. Bagi APR, perubahan kepemilikan berarti Grup AKR kini memiliki seluruh saham perusahaan, sedangkan bagi BP, langkah itu sejalan dengan upaya mengarahkan perhatian pada bisnis hulu sebagaimana disampaikan Laode.
Laode menanggapi dugaan bahwa keputusan BP melepas kepemilikannya di bisnis hilir Indonesia dipicu oleh iklim investasi yang kurang kondusif. Ia membantah anggapan tersebut dan menegaskan bahwa divestasi itu merupakan keputusan bisnis perusahaan. Menurutnya, langkah BP tidak dapat serta-merta ditafsirkan sebagai penilaian negatif terhadap kondisi investasi di dalam negeri. Perusahaan memiliki pertimbangan dan strategi masing-masing dalam mengelola portofolio usahanya, termasuk menentukan sektor yang akan dipertahankan atau dilepas. Karena itu, keluarnya BP dari APR perlu dipahami dalam konteks keputusan korporasi, bukan sebagai bukti bahwa perusahaan menghadapi hambatan investasi tertentu di Indonesia.
Laode mengaitkan keputusan tersebut dengan dinamika bisnis global yang mendorong berbagai badan usaha mencari cara untuk menjalankan operasional secara lebih efisien dan efektif. Perubahan pasar, prioritas perusahaan, serta kebutuhan untuk mengoptimalkan sumber daya dapat memengaruhi susunan portofolio bisnis. Dalam situasi seperti itu, perusahaan dapat memilih untuk memusatkan perhatian pada bidang yang dinilai paling sesuai dengan strategi jangka panjangnya. Ia juga membandingkan langkah BP dengan Shell, yang disebut telah lebih dahulu melepas bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Setelah melepas bisnis tersebut, Shell disebut berfokus pada bisnis pelumas. Perbandingan ini menunjukkan bahwa penataan ulang kegiatan usaha juga terjadi di perusahaan energi lain, sebagai bagian dari strategi bisnis yang berkembang di tingkat global.
Di sisi lain, AKR menyampaikan bahwa transaksi pengalihan seluruh saham BP di APR tidak menimbulkan dampak negatif material terhadap kegiatan operasional perseroan. Perusahaan juga menyatakan transaksi tersebut tidak berdampak negatif secara material terhadap aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha. Keterangan itu menjadi bagian dari penjelasan AKR mengenai konsekuensi transaksi bagi perusahaan setelah Grup AKR menguasai penuh APR.
Baca juga: Sidak Gunung Sadeng Mengungkap Tunggakan Pajak 10 Perusahaan di Jember
20 kunjungan
