Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa jika Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden, pengisian posisi yang kosong akan mengikuti mekanisme konstitusional. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan meminta Presiden Prabowo Subianto mengajukan dua calon pengganti. Setelah menerima usulan tersebut, MPR mengadakan pemilihan untuk menentukan wakil presiden yang baru.
Menurut Yusril, proses pemilihan itu harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak MPR menerima surat dari presiden. Dengan demikian, tahapan dimulai setelah pengunduran diri secara resmi disampaikan dan surat terkait diterima lembaga yang berwenang. Pengajuan dua nama oleh presiden menjadi bagian dari prosedur sebelum MPR melakukan pemilihan. Penjelasan ini menggambarkan urutan yang perlu ditempuh apabila terjadi kekosongan jabatan, bukan pengisian otomatis oleh pihak tertentu.
Yusril menyampaikan keterangan tersebut di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia memaparkan ketentuan sebagai penjelasan normatif mengenai tata cara penggantian wakil presiden, dengan merujuk pada mekanisme yang berlaku dalam konstitusi. Penjelasan mengenai kemungkinan pengunduran diri tidak berarti bahwa Gibran telah mengajukan atau secara resmi menyatakan mundur. Karena itu, tahapan yang disebutkan masih bersifat bersyarat dan baru dijalankan apabila kondisi yang menjadi pemicunya benar-benar terjadi.
Uraian tersebut juga menegaskan peran masing-masing lembaga dalam proses pengisian jabatan. Presiden menyampaikan dua calon kepada MPR, sedangkan MPR menyelenggarakan pemilihan dalam tenggat yang telah ditentukan. Batas waktu 60 hari menjadi acuan agar proses tidak berlangsung tanpa kepastian setelah surat presiden diterima. Sampai ada pengunduran diri resmi, tidak ada tahapan penggantian yang dapat dianggap telah dimulai berdasarkan penjelasan itu. Dengan demikian, masyarakat perlu membedakan pemaparan prosedur hukum dari kabar atau keputusan politik mengenai status wakil presiden. Yusril hanya menjelaskan langkah yang berlaku jika terjadi kekosongan, termasuk permintaan kepada presiden untuk mengusulkan dua nama dan kewajiban MPR memilih pengganti dalam batas waktu tersebut.
Menurut Yusril, apabila Gibran Rakabuming Raka benar-benar hendak mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden, langkah awal yang perlu ditempuh adalah menyampaikan pernyataan tertulis pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Penjelasan tersebut menggambarkan tahap formal yang harus mendahului proses lebih lanjut, bukan keterangan bahwa surat pengunduran diri telah diserahkan. Dengan demikian, niat untuk mundur dan pengajuan resmi merupakan dua hal berbeda yang perlu dibedakan dalam memahami prosedur konstitusional.
Yusril mengaitkan mekanisme itu dengan kedudukan presiden dan wakil presiden sebagai pejabat yang memperoleh mandat melalui pemilihan oleh rakyat. Keduanya juga mengucapkan sumpah jabatan di gedung MPR. Menurut penjelasannya, rangkaian tersebut menjadi alasan mengapa urusan pemberhentian maupun pengunduran diri pejabat pada pasangan kepemimpinan nasional tidak cukup dipahami sebagai keputusan pribadi semata, melainkan harus mengikuti aturan kelembagaan yang berlaku. Penyampaian tertulis kepada MPR menjadi bagian awal yang memungkinkan lembaga terkait menerima pemberitahuan secara resmi.
Ia menyebut konstitusi dan tata tertib MPR sebagai landasan yang mengatur proses pemberhentian presiden maupun wakil presiden dilakukan oleh MPR. Karena itu, apabila pengunduran diri diajukan, prosesnya perlu ditempatkan dalam kerangka ketentuan tersebut dan ditangani melalui mekanisme yang berlaku di lembaga itu. Uraian Yusril berfokus pada urutan prosedur serta peran MPR, bukan pada kepastian bahwa pengunduran diri akan terjadi atau telah diproses. Sampai ada penyampaian resmi, pembicaraan mengenai surat tetap merujuk pada tahapan yang diperlukan jika niat tersebut diwujudkan. Penjelasan ini menegaskan pentingnya membedakan pernyataan mengenai kemungkinan mundur dari tindakan administratif yang secara formal memulai proses sesuai konstitusi dan tata tertib MPR.Menurut penjelasan Yusril, tahapan pengisian jabatan wakil presiden baru dimulai setelah MPR menerima surat pengunduran diri dari Gibran. Surat tersebut menjadi dasar bagi MPR untuk melanjutkan proses secara kelembagaan. MPR dapat mengadakan sidang dan mengumumkan bahwa jabatan wakil presiden mengalami kekosongan. Dengan demikian, pengumuman itu menandai bahwa posisi tersebut tidak lagi terisi dan proses untuk mengajukan pengganti dapat diteruskan. Urutan ini menempatkan penerimaan surat pengunduran diri sebagai langkah awal, sebelum MPR menyampaikan pemberitahuan kepada presiden.
Sesudah mengumumkan kekosongan jabatan, MPR menyurati Presiden Prabowo untuk memberitahukan keadaan tersebut. Dalam surat yang sama, MPR meminta presiden mengajukan dua calon wakil presiden. Permintaan itu juga mencakup berkas persyaratan pencalonan bagi kedua nama yang diajukan. Artinya, presiden diminta menyampaikan dua pilihan berikut dokumen yang diperlukan, bukan satu nama saja. Pengajuan calon dan kelengkapan persyaratannya menjadi tahap yang perlu dilakukan sebelum MPR dapat melanjutkan ke pemilihan. Rangkaian surat-menyurat ini menghubungkan pengumuman kekosongan oleh MPR dengan penyampaian calon oleh presiden, sebagaimana urutan yang diterangkan Yusril.
Setelah surat dari presiden diterima, MPR kemudian mengadakan pemilihan untuk mengisi jabatan wakil presiden yang kosong. Yusril menyebut adanya tenggat 60 hari bagi MPR untuk melaksanakan pemilihan tersebut. Batas waktu ini berlaku pada tahap setelah MPR menerima pengajuan dari presiden, sehingga pemilihan berada di ujung rangkaian yang telah dijelaskan: surat pengunduran diri diterima, kekosongan diumumkan, presiden diberi tahu dan diminta mengajukan dua calon beserta berkas persyaratan, lalu MPR memilih dalam tenggat yang disebutkan. Penjelasan ini menegaskan urutan tindak lanjut dan batas waktunya tanpa merinci tata cara pemungutan suara atau ketentuan lain.
Yusril menegaskan bahwa status Gibran Rakabuming Raka saat ini masih sebagai wakil presiden. Menurutnya, Gibran belum berhenti dari jabatannya dan juga belum diberhentikan melalui mekanisme yang berlaku. Karena itu, pernyataan mengenai niat untuk mundur tidak dapat diperlakukan sebagai tanda bahwa pengunduran diri telah berlaku atau bahwa jabatan wakil presiden sudah kosong. Ada perbedaan menyampaikan kehendak dan menuntaskan proses yang diperlukan agar perubahan status resmi terjadi. Selama proses tersebut belum menghasilkan keputusan yang berlaku, Gibran tetap menjalankan kedudukan sebagai wakil presiden. Penegasan ini penting agar pembahasan tentang kemungkinan pengisian jabatan tidak dipahami sebagai kabar bahwa pergantian telah berlangsung.
Yusril juga menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan polemik ijazah Gibran tidak menggugurkan statusnya sebagai wakil presiden. Putusan-putusan tersebut, menurut penjelasannya, tidak dengan sendirinya mengubah kedudukan Gibran ataupun menghentikan masa jabatannya. Dengan demikian, polemik mengenai ijazah perlu dibedakan dari persoalan hukum mengenai pemberhentian atau pengunduran diri seorang wakil presiden. Penilaian atas status jabatan tetap merujuk pada ketentuan dan proses resmi, bukan pada kesimpulan yang berkembang dalam perdebatan publik. Yusril menempatkan penjelasan itu sebagai klarifikasi atas isu yang ramai dibicarakan, bukan sebagai pernyataan bahwa proses penggantian sedang berjalan atau sudah diputuskan.
Mengenai kemungkinan perkembangan politik berikutnya, Yusril memilih untuk tidak berspekulasi. Ia menyatakan akan menunggu keadaan dan melihat bagaimana situasi berkembang, alih-alih mendahului proses yang belum terjadi. Sikap tersebut menjaga batas penjelasan mengenai aturan dan perkiraan tentang keputusan politik di masa mendatang. Untuk saat ini, pokok yang disampaikan tetap bahwa Gibran masih menjabat karena belum mengundurkan diri secara resmi dan belum diberhentikan. Niat yang pernah disampaikan tidak serta-merta mengubah status tersebut, sementara putusan MA maupun MK terkait polemik ijazah juga tidak membatalkannya. Apabila kelak ada perkembangan resmi, barulah hal itu dapat dinilai berdasarkan langkah dan ketentuan yang berlaku.
15 kunjungan
