Jakarta | Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengimpor gula konsumsi atau white sugar hingga akhir 2026. Kebutuhan gula masyarakat, menurutnya, dipastikan dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Pernyataan tersebut disampaikan kepada wartawan di kawasan Kalibata, Jakarta, pada Selasa, 10 November 2026. Penegasan ini menunjukkan bahwa pasokan untuk konsumsi rumah tangga akan mengandalkan hasil produksi nasional, bukan gula putih yang didatangkan dari luar negeri.
Kebijakan tersebut membedakan gula konsumsi dari gula untuk kebutuhan industri. Pemerintah tetap membuka kemungkinan impor gula industri, sehingga penghentian impor tidak berlaku untuk seluruh jenis gula. Gula industri digunakan sebagai bahan baku atau penunjang proses produksi di sektor usaha tertentu, sedangkan gula konsumsi dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan langsung masyarakat. Karena fungsi dan penggunanya berbeda, kebijakan pasokan untuk kedua kategori itu juga dapat ditetapkan secara terpisah.
Amran menyampaikan bahwa produksi domestik menjadi dasar bagi pemenuhan kebutuhan gula konsumsi sampai penghujung 2026. Dengan demikian, pemerintah menargetkan ketersediaan gula putih bagi masyarakat bersumber dari hasil produksi dalam negeri. Pernyataan itu sekaligus menegaskan arah kebijakan yang mengutamakan pasokan lokal untuk pasar konsumsi, sembari mempertahankan ruang impor bagi kebutuhan industri. Tidak disebutkan dalam pernyataan tersebut rincian volume produksi, angka kebutuhan, atau mekanisme pengadaan untuk kategori industri.
Bagi konsumen, kepastian sumber pasokan menjadi penting karena gula merupakan salah satu kebutuhan pangan sehari-hari. Sementara bagi pelaku usaha, pembedaan gula konsumsi dan gula industri menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak serta-merta menutup akses bahan baku impor bagi kegiatan industri. Pemerintah menyatakan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dari produksi nasional, tetapi tetap memungkinkan impor untuk segmen industri sesuai kebutuhan. Pelaksanaan target tanpa impor gula konsumsi hingga akhir 2026 pada akhirnya bergantung pada kecukupan dan kelancaran pasokan domestik sebagaimana ditegaskan oleh Menteri Pertanian.
Produksi gula tebu nasional diproyeksikan mencapai 2,8 juta ton pada 2026, naik sekitar 200 ribu ton dibandingkan capaian 2025 yang berada di angka 2,6 juta ton. Kenaikan tersebut mencerminkan upaya pemerintah memperkuat pasokan dari dalam negeri melalui peningkatan produktivitas kebun tebu. Target ini juga menjadi salah satu landasan kebijakan menahan impor gula konsumsi hingga 2026, dengan harapan kebutuhan dapat dipenuhi lebih banyak dari hasil produksi nasional. Meski demikian, pencapaian proyeksi bergantung pada pelaksanaan program peremajaan dan kondisi produksi di lapangan.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengaitkan peningkatan produksi dengan peremajaan tebu rakyat menggunakan metode bongkar ratoon. Dalam metode ini, tanaman tebu lama dibongkar untuk kemudian ditanam kembali, sehingga kebun dapat diperbarui dan potensi hasilnya ditingkatkan. Pemerintah menargetkan kegiatan tersebut mencakup sekitar 100 ribu hektare setiap tahun selama tiga tahun ke depan. Skala program itu diharapkan dapat mempercepat pembaruan kebun rakyat yang menjadi bagian penting dari rantai pasok gula nasional, sekaligus membantu memperbaiki produktivitas secara bertahap.
Pemerintah menyatakan pembiayaan peremajaan akan disiapkan agar pelaksanaannya tidak menambah beban petani. Dukungan pendanaan menjadi faktor penting karena bongkar ratoon memerlukan biaya dan waktu sebelum tanaman baru menghasilkan tebu. Dengan pengaturan pembiayaan tersebut, petani diharapkan dapat mengikuti program tanpa harus menanggung seluruh kebutuhan modal sendiri. Amran juga memperkirakan produksi gula pada tahun berikutnya berpeluang mencapai 3 juta ton, meskipun hasil peremajaan belum maksimal. Perkiraan ini menunjukkan adanya ruang kenaikan produksi lebih lanjut, tetapi realisasinya tetap akan dipengaruhi luas lahan yang diremajakan, keberhasilan budidaya, dan perkembangan hasil panen. Karena itu, capaian tahunan akan menjadi ukuran penting untuk menilai efektivitas program serta kesiapan pasokan gula dalam negeri.
Evaluasi Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa sekitar 70–80 persen tanaman tebu nasional sudah berusia tua, tidak layak, atau tidak lagi produktif secara optimal. Kondisi kebun tersebut membatasi hasil panen dan membuat pasokan bahan baku bagi pabrik gula belum maksimal. Karena itu, peningkatan produksi tidak cukup dilakukan dengan menambah luas tanam semata. Peremajaan tanaman, penggunaan varietas yang sesuai, serta pendampingan budidaya diperlukan agar kebun yang ada dapat menghasilkan tebu lebih baik. Upaya ini menjadi bagian penting dalam peta jalan pemerintah untuk memperkuat produksi gula konsumsi dari sumber domestik.
Pada 2026, pemerintah merencanakan perluasan kawasan tebu seluas 99.547 hektare sebagai salah satu langkah memperkuat basis produksi. Perluasan tersebut perlu diiringi pasokan benih unggul bersertifikat yang memadai, sehingga petani memiliki akses pada bahan tanam berkualitas dan dapat meningkatkan produktivitas kebun. Benih bersertifikat juga membantu menjaga mutu serta keseragaman tanaman, sementara praktik budidaya yang tepat mendukung pemanfaatan lahan secara lebih efektif. Dengan demikian, pengembangan kawasan tidak hanya berorientasi pada penambahan luasan, tetapi juga pada peningkatan hasil per hektare dan keberlanjutan pasokan tebu.
Di sisi hilir, pemerintah mendorong revitalisasi pabrik gula untuk memperbaiki efisiensi pengolahan dan memperbesar kapasitas penyerapan tebu petani. Pabrik yang lebih andal dapat mengolah bahan baku secara lebih optimal, mengurangi hambatan saat musim giling, dan membantu memastikan tebu terserap tepat waktu. Keselarasan kebun produktif, ketersediaan benih, dan kemampuan pengolahan menjadi kunci agar kenaikan produksi tidak terhambat di salah satu mata rantai. Rangkaian pembenahan hulu dan hilir ini mendukung target produksi gula sebesar 3,27 juta ton pada 2027. Target tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat langkah menuju swasembada gula, mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri, dan menjaga ketersediaan gula konsumsi secara berkelanjutan bagi masyarakat. Pelaksanaannya tetap memerlukan koordinasi pemerintah, petani, dan pelaku industri, serta pemantauan capaian secara berkala agar kebijakan dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan.Sekretaris Jenderal Asosiasi Gula Indonesia, Dwi Purnomo, menyambut baik langkah pemerintah menahan impor gula konsumsi hingga 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan upaya memberi ruang bagi produksi tebu dalam negeri dan mendorong penyerapan hasil panen petani. Dukungan itu, bagaimanapun, perlu disertai pelaksanaan yang konsisten agar arah kebijakan perdagangan tidak berubah-ubah dan dapat mendukung kepentingan sektor gula domestik.
Dwi menekankan bahwa pengaturan perdagangan perlu mengutamakan hasil panen tebu lokal. Konsistensi menjadi penting supaya kebijakan yang diterapkan benar-benar memberi kesempatan bagi gula produksi dalam negeri untuk terserap. Dalam pandangannya, keputusan mengenai impor dan penyerapan hasil panen perlu berjalan selaras dengan tujuan memperkuat produksi domestik. Dengan demikian, pengendalian impor tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari kebijakan yang memperhatikan keberlanjutan kegiatan petani tebu dan industri gula nasional.
Meski menyambut baik rencana pemerintah, Dwi mengingatkan bahwa pengendalian impor perlu dilakukan secara cermat. Kebijakan yang diterbitkan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pendapatan petani maupun industri gula dalam negeri. Ia mengkhawatirkan pengaturan yang tidak tepat dapat menurunkan pendapatan kedua pihak tersebut. Karena itu, langkah menahan impor perlu dirancang dan dijalankan dengan kehati-hatian, tanpa mengabaikan penyerapan panen domestik.
Pesan asosiasi tersebut menempatkan konsistensi kebijakan perdagangan sebagai perhatian utama dalam pelaksanaan rencana hingga 2026. Pemerintah diharapkan menjaga agar keputusan terkait impor tetap mendukung penyerapan tebu hasil panen lokal, sekaligus mencermati pengaruh kebijakan terhadap petani dan pelaku industri gula. Dwi tidak hanya menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah, tetapi juga menyoroti perlunya keseimbangan dalam penerapannya. Pengendalian yang cermat, menurut penekanannya, dibutuhkan agar arah kebijakan sejalan dengan kepentingan produksi domestik serta tidak merugikan pendapatan petani dan industri gula dalam negeri.
Baca juga: Pemerintah Matangkan Pembagian Peran BRAN dan ATR/BPN dalam Reforma Agraria | Pemerintah Siapkan Strategi Terpadu untuk Menekan Karhutla | Pemerintah Siapkan Payung Hukum Baru untuk Transportasi Online dan Ojol
366 kunjungan
