Jakarta | Gerakan 212 bersama sejumlah organisasi masyarakat Islam, pondok pesantren, dan majelis taklim menyatakan akan mengupayakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan tersebut disampaikan Muhammad bin Husein Alatas dalam konferensi pers di Petamburan, Jakarta, pada Selasa, 10 November 2026. Dalam kesempatan itu, Alatas menyampaikan bahwa kelompok-kelompok yang hadir berencana mendorong DPR menindaklanjuti desakan tersebut melalui mekanisme yang berlaku. Pernyataan ini menandai langkah politik yang mereka nyatakan akan ditempuh terkait posisi Gibran sebagai wakil presiden.
Alasan yang dikemukakan Alatas berkaitan dengan polemik ijazah Gibran. Menurutnya, persoalan mengenai dokumen pendidikan tersebut belum tuntas dan masih memerlukan penjelasan. Alatas juga menilai Gibran belum dapat membuktikan kepemilikan ijazahnya. Penilaian itu menjadi dasar yang disampaikan kelompok tersebut untuk mendorong pembahasan lebih lanjut di DPR. Dengan demikian, desakan pemakzulan yang diumumkan bukanlah kesimpulan hukum yang telah ditetapkan, melainkan sikap dan tuntutan politik dari pihak-pihak yang hadir dalam konferensi pers.
Rencana tersebut menempatkan DPR sebagai lembaga yang mereka minta untuk menindaklanjuti persoalan. Namun, proses pemakzulan pejabat negara memiliki ketentuan konstitusional dan prosedur tersendiri, sehingga pernyataan kelompok masyarakat tidak dengan sendirinya mengubah status jabatan wakil presiden. Klaim tentang ijazah dan penilaian bahwa persoalan belum selesai juga perlu dipahami sebagai keterangan yang disampaikan Alatas, bukan sebagai temuan independen yang telah dipastikan dalam forum itu. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada langkah yang benar-benar diajukan, respons lembaga terkait, serta bukti dan dasar hukum yang dapat diperiksa. Sampai ada proses resmi, desakan tersebut mencerminkan tuntutan para pengusungnya, sementara penilaian atas polemik itu tetap memerlukan verifikasi dan mekanisme yang berwenang. Konferensi pers di Petamburan menjadi tempat kelompok tersebut mengumumkan rencana dan alasan mereka kepada publik, bukan forum yang menetapkan hasil pemakzulan.
Alatas menilai polemik mengenai ijazah yang dikaitkan dengan Gibran perlu memperoleh perhatian serius, terutama karena isu tersebut menyangkut figur yang memegang jabatan wakil presiden. Menurutnya, pembahasan ini tidak semestinya dipandang semata-mata sebagai perdebatan politik atau persoalan pribadi. Ia berpendapat bahwa pertanyaan publik mengenai kelayakan dan kepercayaan terhadap pejabat negara perlu ditanggapi melalui proses yang jelas, terbuka, serta berlandaskan mekanisme yang berlaku. Pandangan tersebut menjadi alasan Alatas mendorong DPR menindaklanjuti upaya pemakzulan yang disuarakan oleh Gerakan 212.
Dalam penilaian Alatas, jabatan wakil presiden memikul tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemegangnya berada pada posisi penting dalam tata kelola negara dan dapat turut berperan dalam menjalankan agenda pemerintahan. Karena itu, ia berpandangan bahwa isu yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap pemimpin nasional patut dibicarakan secara sungguh-sungguh. Alatas mengaitkan besarnya tanggung jawab tersebut dengan kebutuhan untuk memastikan bahwa pejabat yang menjalankannya memiliki kelayakan yang dapat diterima masyarakat. Ia menyampaikan alasan ini sebagai pandangannya atas pentingnya tindak lanjut, bukan sebagai kesimpulan independen mengenai kebenaran tuduhan atau status dokumen yang dipersoalkan.
Alatas juga menyoroti situasi Indonesia yang, menurutnya, tengah menghadapi berbagai persoalan kompleks. Dalam konteks itu, ia menilai negara perlu dipimpin oleh sosok yang layak untuk mengemban amanah dan menghadapi tantangan pemerintahan. Pernyataan tersebut mencerminkan penilaian Alatas tentang standar kepemimpinan yang ia anggap penting, sekaligus menjelaskan mengapa ia meminta persoalan ini tidak dibiarkan tanpa pembahasan. Penilaian itu tetap merupakan pandangan yang ia kemukakan dalam polemik politik tersebut. Penentuan fakta, penilaian atas bukti, serta keputusan mengenai langkah konstitusional berada pada proses dan lembaga yang berwenang. Dengan demikian, desakan agar DPR memberi perhatian dapat dipahami sebagai tuntutan untuk menelaah isu secara serius, bukan sebagai bukti bahwa seluruh tuduhan telah terbukti.
Alatas menyatakan upaya untuk memakzulkan Gibran akan terus diperjuangkan sampai Gibran turun dari jabatan wakil presiden. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa desakan kepada DPR bukan sekadar seruan sesaat, melainkan bagian dari gerakan yang menurutnya perlu tetap dijaga. Ia mengaitkan dorongan itu dengan polemik mengenai ijazah, yang masih menjadi perhatian para pendukung gerakan. Dalam menyampaikan sikapnya, Alatas mengajak umat Islam untuk tetap siaga dan terus mengawal persoalan tersebut. Ajakan itu, sebagaimana disampaikan Alatas, ditujukan agar perhatian terhadap polemik tidak mengendur dan proses pengawalan tetap berlangsung.
Seruan untuk tetap siaga juga disertai permintaan agar berbagai elemen pendukung berkonsolidasi. Alatas mendorong mereka menyatukan kekuatan, sehingga gerakan memiliki sikap yang lebih terkoordinasi dalam menyampaikan desakan. Konsolidasi itu dipaparkan sebagai upaya menghimpun dukungan dari unsur-unsur yang sejalan, bukan sebagai penetapan agenda atau jadwal aksi tertentu. Ia tidak menyebut waktu pelaksanaan maupun jumlah peserta. Karena itu, yang ditekankan dalam pernyataannya adalah kesinambungan pengawalan, kesiapan para pendukung, dan pentingnya menjaga komunikasi serta kesatuan sikap di mereka. Ajakan tersebut menjadi bagian dari dorongan untuk mempertahankan tuntutan pemakzulan hingga tujuan yang dinyatakannya tercapai.
Alatas juga menyatakan bahwa aksi dapat digelar berjilid-jilid apabila diperlukan. Ungkapan itu menunjukkan kesediaan untuk melanjutkan aksi secara berulang, menurut kebutuhan gerakan, tanpa merinci bentuk atau tahapan pelaksanaannya. Ia menyampaikan kemungkinan tersebut sebagai penegasan bahwa desakan tidak akan dihentikan sebelum Gibran turun dari jabatan wakil presiden. Pernyataan mengenai aksi berjilid-jilid itu tetap perlu dipahami sebagai sikap yang diutarakan Alatas, bukan keterangan tentang jadwal atau rincian kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, seruan utamanya mencakup pengawalan polemik ijazah, konsolidasi antarelemen pendukung, dan keberlanjutan upaya pemakzulan sebagaimana ia sampaikan.
Alatas meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menindaklanjuti aspirasi pemakzulan Gibran secara serius dan terbuka. Ia juga mengajak partai-partai politik yang memiliki kursi di parlemen agar tidak mengabaikan tuntutan tersebut. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan masyarakat perlu diterima sebagai bagian dari proses demokrasi, lalu dibahas melalui mekanisme yang berlaku. Karena itu, ia berharap para wakil rakyat memberikan perhatian dan menjelaskan langkah yang akan ditempuh, bukan membiarkan tuntutan warga tanpa tanggapan yang jelas.
Alatas menilai DPR merupakan salah satu tempat bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan menyampaikan pandangan mengenai persoalan kenegaraan. Para anggota parlemen, menurut dia, semestinya bersedia mendengar suara warga, termasuk ketika tuntutan itu menyangkut kepemimpinan dan konstitusi. Ia mengingatkan bahwa hubungan wakil rakyat dan masyarakat tidak seharusnya hanya dibangun menjelang pemilu, ketika dukungan pemilih diperlukan. Setelah memperoleh mandat, para anggota DPR tetap memiliki tanggung jawab untuk menyerap aspirasi, menilai substansinya, dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan serta aturan yang berlaku.
Seruan kepada DPR dan partai-partai di parlemen itu, dalam pandangan Alatas, bukan semata permintaan untuk menyatakan dukungan terhadap satu sikap politik. Ia meminta agar persoalan tersebut diperiksa melalui proses yang tepat, dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan ketentuan konstitusi. Dengan demikian, pembahasan dapat berlangsung secara bertanggung jawab dan tidak berhenti pada pernyataan atau perdebatan publik. Gerakan 212 bersama elemen umat Islam menyatakan akan terus mengawal persoalan ini. Mereka juga menyebut akan berada di barisan depan dalam upaya yang mereka pandang sebagai penegakan konstitusi serta pencegahan pengkhianatan terhadap negara. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa mereka menghendaki perhatian berkelanjutan dari para wakil rakyat, sekaligus proses yang mereka nilai perlu dijalankan melalui jalur politik dan kelembagaan. Bagi mereka, tindak lanjut DPR menjadi bagian penting dari respons terhadap aspirasi yang telah disuarakan.
Baca juga: FPP Indramayu Menolak Wacana Pemakzulan Gibran dan Mengingatkan Risiko Krisis Konstitusi
10 kunjungan
