Jakarta | Komisi Kode Etik Profesi Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution. Putusan etik tersebut berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, menyatakan bahwa Ahrie dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam perkara itu. Dengan demikian, keputusan yang diumumkan merupakan sanksi dalam ranah etik profesi kepolisian.
PTDH merupakan bentuk sanksi disipliner yang berdampak pada status keanggotaan seseorang di institusi Polri. Dalam kasus Ahrie, keputusan dijatuhkan melalui mekanisme sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, bukan melalui putusan pengadilan pidana. Pembedaan ini penting karena dugaan penyadapan menjadi latar perkara etik, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai tindak pidana yang telah terbukti secara hukum melalui proses peradilan. Informasi mengenai hasil sidang etik juga tidak dengan sendirinya menetapkan kesimpulan pidana atas dugaan tersebut.
Pernyataan Johnny Isir menjadi penjelasan resmi Polri mengenai dasar sanksi yang dijatuhkan: Ahrie dinyatakan terbukti melanggar kode etik terkait perkara dugaan penyadapan. Keputusan PTDH menandai konsekuensi institusional yang dikenakan terhadap perwira tersebut, sementara penilaian tentang dugaan tindak pidana harus merujuk pada proses dan kewenangan penegak hukum serta pengadilan. Karena itu, pemberitaan mengenai perkara ini perlu membedakan secara jelas fakta adanya putusan etik dan status dugaan penyadapan yang disebut dalam perkara.
Keputusan tersebut menempatkan proses penegakan kode etik sebagai fokus utama dalam perkembangan kasus. Sidang etik menilai perilaku anggota berdasarkan ketentuan profesi Polri, sedangkan perkara pidana, apabila diproses, memiliki tahapan pembuktian dan standar hukum tersendiri. Penjelasan yang disampaikan Divisi Humas memberi publik keterangan tentang hasil pemeriksaan internal, namun tidak menggantikan putusan pengadilan mengenai unsur pidana. Dengan pemisahan itu, pembaca dapat memahami bahwa PTDH terhadap Ahrie adalah sanksi etik yang dijatuhkan Polri atas pelanggaran yang dinilai terbukti dalam sidang, sementara dugaan penyadapan terhadap Presiden tetap harus disebut sebagai dugaan dalam konteks hukum pidana.
Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Ahrie Sonta Nasution berlangsung selama 11 jam, menurut keterangan Isir. Persidangan dimulai pukul 09.00 WIB pada Selasa (10/11) dan berjalan hingga majelis menyelesaikan rangkaian pemeriksaan serta mengambil keputusan. Durasi tersebut menunjukkan bahwa proses etik dilaksanakan melalui tahapan yang panjang, dengan kesempatan bagi majelis untuk mendengarkan keterangan dan menilai materi yang disampaikan selama sidang.
Dalam persidangan, sejumlah saksi yang sebelumnya telah diperiksa oleh Bareskrim turut dihadirkan. Kehadiran mereka memberi majelis kesempatan untuk mendengar langsung keterangan yang berkaitan dengan perkara, sekaligus menelaah informasi yang telah dihimpun dalam pemeriksaan sebelumnya. Keterangan para saksi menjadi bagian dari bahan yang dipertimbangkan dalam proses sidang etik. Namun, penilaian terhadap setiap keterangan dan kaitannya dengan dugaan pelanggaran tetap berada pada kewenangan majelis KKEP.
Sidang dipimpin oleh Ketua Tim KKEP, Kepala Lemdiklat Polri Komjen Pol Rudi Darmoko, dengan Wakil Ketua Irjen Pol Roma Hutajulu. Adapun anggota KKEP yang disebut dalam susunan majelis adalah Irjen Jayadi, Irjen M. Zulkarnain, dan Irjen Rahmat Setiadi. Susunan tersebut menempatkan sejumlah pejabat kepolisian sebagai pihak yang memimpin dan mengikuti pemeriksaan etik terhadap Ahrie.
Setelah mendengarkan keterangan saksi dan menjalani rangkaian persidangan, majelis menilai perkara berdasarkan ketentuan kode etik yang berlaku. Proses pengambilan keputusan dilakukan dalam forum KKEP, bukan semata-mata berdasarkan lamanya sidang atau jumlah saksi yang hadir. Keterangan Isir mengenai durasi, waktu pelaksanaan, serta kehadiran saksi menggambarkan jalannya persidangan, sementara penetapan sanksi merupakan hasil penilaian majelis atas fakta dan bahan yang diperiksa. Sidang yang berlangsung sejak pagi hingga sekitar 11 jam itu kemudian berujung pada putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta Nasution. Dengan demikian, keputusan etik tersebut menjadi hasil akhir dari pemeriksaan yang dipimpin oleh Rudi Darmoko bersama jajaran majelis KKEP, setelah seluruh agenda persidangan diselesaikan.
Sebelum sanksi etik dijatuhkan, Ahrie Sonta Nasution disebut telah berstatus sebagai salah satu dari empat perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Prabowo. Penetapan status tersebut merupakan bagian dari proses penanganan perkara, dan tuduhan penyadapan tetap harus dipahami sebagai dugaan yang memerlukan pembuktian. Status tersangka tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seseorang telah dinyatakan bersalah. Karena itu, konteks perkara ini perlu dibedakan dari putusan dalam sidang etik yang menjadi pokok pembahasan. Informasi mengenai penetapan dan dugaan perbuatan para pihak perlu merujuk pada keterangan atau sumber yang melaporkannya, bukan diperlakukan sebagai fakta yang telah diputus oleh pengadilan.
Selain Ahrie, tiga nama lain yang disebut dalam perkara tersebut adalah mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Polri Irjen Pol Slamet Uliandi. Penyebutan nama dan jabatan itu menggambarkan posisi mereka sebagaimana dicantumkan dalam sumber pemberitaan mengenai kasus. Mereka, bersama Ahrie, dilaporkan telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan keterlibatan dalam penyadapan terhadap Prabowo. Rangkaian dugaan tersebut menjadi konteks yang lebih luas sebelum sanksi etik terhadap Ahrie dijatuhkan, tetapi tidak menggantikan proses pembuktian atas masing-masing tuduhan.
Dalam laporan mengenai perkara ini, para tersangka juga diduga menyadap sejumlah tokoh politik lain, jurnalis, dan pengusaha. Dengan demikian, dugaan aktivitas yang diselidiki disebut tidak hanya menyasar satu orang, melainkan sejumlah pihak dari latar belakang berbeda. Namun, informasi tersebut harus tetap disampaikan sebagai dugaan, bukan kesimpulan bahwa penyadapan telah terbukti dilakukan oleh seluruh orang yang disebut. Perlu dibedakan pula status tersangka dalam perkara pidana dan pemeriksaan etik di lingkungan kepolisian: keduanya memiliki proses serta dasar penilaian yang berbeda. Rincian mengenai sasaran penyadapan, peran tiap orang, dan bukti yang mendasari penetapan tersangka sebaiknya mengacu pada keterangan resmi atau perkembangan proses hukum. Penyampaian konteks secara cermat membantu pembaca memahami latar perkara tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah bagi pihak-pihak yang disebut.
Dalam perkara ini, dugaan penyadapan disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Aktivitas tersebut diduga dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan tanpa dasar penegakan hukum yang sah. Karena itu, dugaan perbuatan tersebut menjadi bagian dari materi yang ditangani dalam proses hukum, selain pemeriksaan etik yang berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Ahrie Sonta Nasution. Informasi mengenai rentang waktu dan cara pelaksanaan penyadapan itu merujuk pada keterangan yang disampaikan dalam sumber perkara, sehingga tetap perlu dipahami sebagai dugaan, bukan sebagai kesimpulan hukum yang telah berkekuatan tetap.
Sumber juga menyebut adanya dugaan upaya menghapus rekam jejak digital pada Oktober 2026. Penghapusan log digital itu diduga dimaksudkan untuk mengaburkan perbuatan yang dilakukan. Log dapat memuat catatan aktivitas pada suatu sistem, sehingga keberadaannya dinilai relevan untuk menelusuri tindakan dan waktu kejadian. Namun, dugaan penghapusan tersebut tetap merupakan bagian dari perkara yang perlu diuji melalui proses hukum. Tidak ada keterangan tambahan dalam uraian ini mengenai hasil pemeriksaan atas log, bukti lain, ataupun perkembangan penyidikan, sehingga informasi tersebut tidak dapat diperluas melampaui apa yang disebutkan dalam sumber.
Pasal yang dikenakan dalam perkara ini sebagaimana tertulis di sumber yakni Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP ayat.
Baca juga: Empat Kabar Nasional: Pernyataan Bobby Nasution, Putusan MK, Banjir Padang, dan Mutasi Polri
5 kunjungan
