Jakarta | Pengamat politik dan militer Universitas Nasional, Selamat Ginting, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tengah menghadapi situasi yang semakin berat untuk mempertahankan posisinya. Penilaian itu merujuk pada tekanan yang datang dari tiga ranah sekaligus, yakni hukum, politik, dan legitimasi publik. Ketiganya dapat membentuk tantangan yang saling berkaitan, meskipun dampak akhirnya terhadap kedudukan Gibran belum dapat dipastikan.
Dalam ranah hukum, perhatian terhadap persoalan yang menyangkut jabatan dan proses politik dapat menambah beban bagi seorang pejabat publik. Perkembangan hukum, penilaian lembaga terkait, serta respons terhadap berbagai pertanyaan yang muncul berpotensi menjadi bagian dari sorotan. Namun, adanya tekanan hukum tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran ataupun bahwa posisinya pasti berubah. Penilaian Selamat Ginting perlu dipahami sebagai pembacaan atas situasi yang dihadapi, bukan sebagai kepastian mengenai hasil proses hukum.
Tekanan politik juga menjadi unsur penting dalam gambaran tersebut. Sebagai wakil presiden, Gibran berada di lingkungan pemerintahan dan politik yang melibatkan banyak kepentingan serta aktor. Dinamika dukungan, kritik, dan hubungan antarkekuatan politik dapat memengaruhi ruang gerak seorang pejabat dalam menjalankan perannya. Dalam keadaan seperti itu, mempertahankan posisi bukan hanya persoalan formal, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan merespons perubahan dinamika dan menjaga dukungan yang diperlukan.
Dimensi ketiga adalah legitimasi publik, yaitu penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan dan kewenangan yang dijalankan. Persepsi publik dapat terbentuk melalui pemberitaan, perdebatan, pengalaman masyarakat, serta cara pejabat menjelaskan kebijakan dan menjawab kritik. Ketika perhatian terhadap seorang pemimpin meningkat, respons masyarakat menjadi bagian dari konteks politik yang tidak dapat diabaikan. Meski demikian, tingkat legitimasi tidak dapat disimpulkan hanya dari satu peristiwa atau suara tertentu.
Dengan demikian, pandangan Selamat Ginting menempatkan posisi Gibran dalam tekanan dari sejumlah arah, bukan menyatakan bahwa perubahan jabatan telah terjadi atau pasti akan terjadi. Ketahanan posisinya masih bergantung pada perkembangan proses hukum, pergeseran dinamika politik, dan bagaimana legitimasi publik terbentuk. Ketiga ranah itu menyediakan kerangka untuk memahami tantangan yang disebut Ginting, sambil tetap membedakan analisis mengenai risiko dari kepastian tentang masa depan jabatan wakil presiden.
Selamat Ginting membagi tekanan yang dihadapi Gibran ke dalam ranah hukum dan politik. Pembagian ini membantu menjelaskan bahwa perhatian terhadap dirinya tidak hanya berpusat pada proses hukum, tetapi juga meluas ke lingkungan lembaga politik dan pemerintahan. Dalam uraiannya, persoalan hukum disebut telah bergulir melalui putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kedua lembaga peradilan telah menjadi bagian dari konteks pembahasan, tanpa menjelaskan lebih jauh perkara atau pertimbangan yang diputus.
Batas informasi itu penting untuk diperhatikan. Pernyataan Selamat tidak merinci isi putusan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak tepat untuk menarik kesimpulan mengenai pokok perkara, hasil, atau dampak hukumnya berdasarkan uraian tersebut saja. Penyebutan dua lembaga itu sebatas menandai bahwa persoalan Gibran telah melewati proses yang berkaitan dengan putusan di tingkat peradilan. Dengan demikian, pembaca perlu membedakan fakta bahwa putusan disebutkan dari penafsiran tentang apa yang terkandung di dalamnya.
Di ranah politik, Selamat menyebut persoalan berkembang di DPR dan Istana. Kedua tempat tersebut memperlihatkan bahwa tekanan politik yang dimaksud hadir dalam lingkup lembaga perwakilan dan pusat pemerintahan. Namun, sumber tidak menguraikan bentuk dinamika yang berlangsung di DPR ataupun Istana, termasuk pihak yang terlibat, langkah yang diambil, atau bagaimana perkembangan itu memengaruhi posisi Gibran. Karena itu, penyebutan keduanya sebaiknya dipahami sebagai penanda ruang politik yang menjadi perhatian, bukan sebagai penjelasan terperinci tentang suatu konflik atau keputusan tertentu.
Secara keseluruhan, gambaran Selamat menempatkan persoalan hukum dan politik sebagai dua ranah tekanan yang berjalan dalam konteks berbeda. Ranah hukum dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sedangkan ranah politik dikaitkan dengan DPR dan Istana. Uraian yang tersedia belum menyediakan rincian untuk menilai isi maupun akibat dari perkembangan tersebut. Penyajian yang cermat karenanya perlu tetap berpegang pada informasi yang dinyatakan, serta menghindari spekulasi mengenai proses hukum atau dinamika politik yang tidak dijelaskan.
Selain persoalan hukum dan dinamika politik, legitimasi publik menjadi sorotan dalam pembahasan mengenai posisi Gibran. Aksi demonstrasi turut memperlihatkan bahwa penilaian masyarakat terhadap kepemimpinan dan arah pemerintahan hadir sebagai bagian dari perdebatan yang lebih luas. Demonstrasi tidak dengan sendirinya membuktikan sikap seluruh masyarakat, tetapi dapat menjadi ruang bagi sebagian warga untuk menyampaikan aspirasi, kritik, atau keberatan. Karena itu, isu legitimasi publik perlu dibaca secara cermat, dengan membedakan ekspresi kelompok yang turun ke jalan dari kesimpulan tentang pandangan publik secara keseluruhan. Dalam konteks ini, perhatian tidak hanya tertuju pada proses formal, melainkan juga pada bagaimana berbagai kalangan merespons perkembangan politik yang melibatkan Gibran.
Pandangan tersebut disampaikan Selamat Ginting dalam program Rakyat Bersuara bertajuk “Dewan Jenderal Sadap Presiden, Ada Dalangnya?” yang tayang di pada Selasa (10/11/2026). Dalam diskusi itu, ia menggambarkan persoalan yang dihadapi Gibran telah memasuki tiga tahap: hukum, politik, dan legitimasi publik. Pernyataan tersebut menempatkan respons masyarakat sebagai dimensi tersendiri, bukan sekadar dampak sampingan dari perdebatan hukum maupun persaingan politik. Dengan demikian, demonstrasi dan suara publik menjadi bagian dari konteks yang menurut Selamat perlu diperhatikan ketika menilai eskalasi persoalan tersebut.
Kerangka tiga tahap itu juga membantu menjelaskan mengapa isu legitimasi dapat berkembang bersamaan dengan proses hukum dan dinamika politik. Ketika kritik muncul di ruang publik, perhatian dapat bergeser pada penerimaan masyarakat terhadap aktor dan kebijakan yang dipersoalkan. Namun, pernyataan Selamat sebagaimana disampaikan dalam program tersebut merupakan penilaian atas tahapan persoalan, bukan bukti bahwa legitimasi Gibran telah hilang atau bahwa seluruh masyarakat mengambil posisi yang sama. Membaca pernyataan itu secara proporsional berarti mencatat adanya sorotan publik, sekaligus menghindari generalisasi yang tidak didukung oleh bahan yang tersedia. Aksi demonstrasi menjadi salah satu wujud ekspresi yang relevan dalam pembahasan, sementara ukuran dan cakupan dukungan atau penolakan publik memerlukan informasi tersendiri.
Selamat Ginting memandang persoalan hukum, politik, dan publik yang dihadapi Gibran tidak berdiri sendiri. Ketiganya dapat saling berkaitan dan, dalam pandangannya, berpengaruh terhadap dinamika politik di Dewan Perwakilan Rakyat. Perkembangan pada satu ranah dapat menjadi bagian dari perhatian di ranah lain, terutama ketika isu tersebut menyentuh sikap lembaga, perdebatan politik, serta penerimaan masyarakat. Karena itu, Selamat menempatkan tiga persoalan tersebut dalam satu konteks yang perlu dicermati, bukan sebagai hal-hal yang sepenuhnya terpisah.
Ia juga menggarisbawahi waktu ketika pernyataan itu disampaikan: hari tersebut merupakan hari pertama pembukaan masa reses DPR. Dalam periode itu, perhatian terhadap perkembangan politik tetap berjalan, sementara anggota dewan juga memiliki ruang untuk menyerap pandangan dan aspirasi masyarakat. Selamat menilai momen tersebut relevan dengan pembahasan mengenai Gibran, sebab perkembangan sikap di Istana dan respons publik sama-sama menjadi hal yang akan dicermati. Penekanannya terletak pada pemantauan atas perkembangan, bukan pada kesimpulan mengenai apa yang akan diputuskan atau dilakukan oleh DPR.
Menurut Selamat, DPR akan mencermati bagaimana sikap di Istana berkembang terkait persoalan yang menjadi perhatian tersebut. Pada saat yang sama, lembaga itu akan menyerap aspirasi masyarakat, termasuk pandangan mengenai legitimasi publik Gibran.
Baca juga: Thom Haye Kembali ke Persib dengan Fokus Penuh Menghadapi Dewa United | Rocky Gerung Pertanyakan Kedatangan Jokowi ke Rumah Prabowo: Menego-Mengingatkan Perjanjian Politik?
5 kunjungan
