Jakarta | Polisi tengah menyelidiki dugaan kekerasan seksual terhadap seorang santri yang disebut melibatkan pimpinan Pondok Pesantren Daru Hasbi berinisial F. Peristiwa tersebut dilaporkan diduga terjadi pada 2025 di Petukangan Utara, wilayah Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Informasi mengenai dugaan perkara ini telah diterima Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan.
Hingga tahap ini, perkara masih berada dalam penyelidikan. Karena itu, keterangan tentang tindakan F belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti. F baru disebut dalam laporan sebagai pihak yang diduga terlibat, sementara polisi masih perlu menelusuri informasi dan mengumpulkan keterangan untuk memperjelas apa yang terjadi. Belum ada kesimpulan hukum yang dapat ditarik dari laporan tersebut.
Penanganan oleh Unit PPA menempatkan laporan dugaan kekerasan terhadap santri dalam proses pemeriksaan kepolisian. Dalam perkara seperti ini, penyelidik perlu memperoleh keterangan dari pihak-pihak terkait dan menilai informasi yang tersedia sebelum menentukan perkembangan penanganan berikutnya. Namun, rincian langkah pemeriksaan maupun hasil yang telah diperoleh belum dapat dipastikan berdasarkan keterangan yang tersedia saat ini. Oleh sebab itu, uraian mengenai kronologi dan dugaan keterlibatan pihak tertentu perlu disampaikan secara hati-hati.
Lokasi yang disebut dalam laporan adalah Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, sedangkan waktu kejadian masih berupa dugaan dan dikaitkan dengan tahun 2025. Informasi tersebut menjadi bagian dari perkara yang sedang ditelusuri, bukan penetapan bahwa seluruh rangkaian peristiwa telah terbukti. Perkembangan selanjutnya bergantung pada hasil penyelidikan dan keterangan resmi kepolisian. Sampai ada penjelasan lebih lanjut, status perkara tetap sebagai dugaan, dan asas praduga tak bersalah perlu dihormati bagi semua pihak. Identitas santri yang disebut sebagai korban juga perlu dilindungi dalam pemberitaan, terutama karena perkara ini menyangkut dugaan kekerasan seksual dan lingkungan pendidikan. Penyampaian informasi yang terukur membantu publik memahami bahwa laporan telah diterima, tetapi proses pembuktian masih berlangsung.
Kuasa hukum pelapor dan korban, La Ode Joko, menjelaskan bahwa para santri disebut dipanggil secara bergantian dan seorang diri pada waktu serta kesempatan yang berbeda. Menurut keterangannya, pemanggilan itu dilakukan dengan alasan meminta santri memijat. Penjelasan tersebut menggambarkan pola yang diduga terjadi, tetapi tetap merupakan keterangan pihak pelapor dan korban yang perlu dinilai dalam proses penyelidikan dan penanganan perkara.
La Ode menyebut pemanggilan tidak berlangsung hanya sekali. Frekuensinya, menurut dia, berbeda-beda pada setiap santri. Ada korban yang disebut dipanggil hingga lima kali, sementara korban lain disebut mengalami pemanggilan sampai tujuh kali. Perbedaan jumlah tersebut penting dicatat sebagai bagian dari keterangan yang disampaikan kuasa hukum, bukan sebagai kesimpulan bahwa seluruh santri mengalami kejadian dengan pola atau frekuensi yang sama. Rincian itu juga tidak dengan sendirinya menetapkan jumlah keseluruhan korban.
Keterangan La Ode memiliki titik temu dengan informasi awal dari kepolisian yang menyebut dugaan modus meminta santri melakukan pemijatan. Dalam penjelasan awal tersebut, polisi juga menyampaikan bahwa terdapat tujuh korban dan seorang pelapor dalam proses awal penanganan. Kedua keterangan itu sama-sama menyebut pemijatan sebagai alasan yang diduga digunakan untuk memanggil santri, tetapi berasal dari penyampaian yang berbeda dan masih berada dalam konteks dugaan. Karena itu, rincian mengenai pemanggilan individual, waktu kejadian, serta jumlah korban perlu dipahami sesuai sumber masing-masing dan perkembangan penyelidikan.
Belum tepat menarik kesimpulan lebih jauh mengenai tindakan yang dituduhkan, berapa kali setiap orang dipanggil, atau siapa saja yang termasuk korban di luar keterangan yang telah disampaikan. Informasi tentang pemanggilan berulang kali dan variasi frekuensinya merupakan hal yang perlu diperiksa melalui keterangan para pihak dan bukti yang relevan. Penanganan perkara oleh kepolisian diharapkan dapat menguji informasi tersebut secara menyeluruh, sekaligus menjaga kerahasiaan dan kepentingan para santri yang terkait. Sampai ada penjelasan resmi lebih lanjut, uraian mengenai alasan pemijatan dan frekuensi pemanggilan tetap perlu disampaikan sebagai dugaan serta keterangan awal, bukan sebagai fakta hukum yang telah dipastikan.
Kuasa hukum korban, La Ode, menyebut sejumlah santri diduga mengalami tekanan psikologis dalam situasi yang berkaitan dengan biaya pendidikan mereka. Menurut keterangannya, biaya tersebut ditanggung oleh F. La Ode mengatakan bantuan itu kemudian disebut-sebut ketika ada santri yang menolak sesuatu, sehingga para korban diduga merasa berada dalam posisi sulit. Uraian ini merupakan keterangan dari pihak kuasa hukum dan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan penyidik mengenai peristiwa yang dilaporkan.
La Ode menjelaskan, ketergantungan pada bantuan biaya pendidikan dapat membuat santri merasa khawatir akan dampak penolakan terhadap kelangsungan sekolah atau kebutuhan mereka. Ia menyebut bantuan tersebut diduga diungkit dalam situasi penolakan, yang menurutnya menambah beban psikologis para korban. Namun, rincian mengenai percakapan, waktu, dan keadaan ketika bantuan itu disebut perlu merujuk pada keterangan yang telah dihimpun serta proses pemeriksaan. Pernyataan La Ode ini menggambarkan dugaan tekanan sebagaimana disampaikan kuasa hukum, bukan penetapan bahwa tekanan tersebut telah terbukti secara hukum.
Selain tekanan psikologis, La Ode juga menyampaikan bahwa ada korban yang disebut mengalami kekerasan fisik. Ia menuturkan salah satu bentuk kekerasan yang diduga terjadi adalah tindakan menginjak bagian perut korban. Keterangan itu masih berupa klaim yang disampaikan kuasa hukum; identitas, keadaan, dan detail kejadian tidak dapat dipastikan hanya dari pernyataan tersebut. Karena itu, penyebutan dugaan kekerasan fisik perlu disertai atribusi kepada La Ode, bukan ditulis sebagai fakta yang telah dikonfirmasi oleh penyidik. Penilaian atas laporan, bukti, dan kesaksian berada dalam proses penanganan perkara oleh pihak berwenang. Sampai ada keterangan resmi lebih lanjut, informasi mengenai tekanan terkait biaya pendidikan maupun dugaan tindakan fisik sebaiknya dipahami sebagai bagian dari penuturan kuasa hukum mengenai pengalaman para korban. Pihak kepolisian perlu dimintai konfirmasi untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan dan hasil verifikasi atas setiap klaim tersebut.
Menurut La Ode, F pernah mengakui perbuatannya di hadapan sejumlah guru senior. Dalam pertemuan tersebut, F disebut menyatakan bahwa dirinya khilaf. La Ode juga mengatakan bahwa F meminta maaf secara langsung kepada orang tua korban. Keterangan itu disampaikan sebagai bagian dari penjelasan mengenai sikap F setelah dugaan peristiwa tersebut mencuat. Pengakuan dan permintaan maaf yang diceritakan La Ode tetap merupakan keterangan dari pihak yang bersangkutan; proses hukum dan penyelidikan kepolisian diperlukan untuk menguji seluruh informasi serta memastikan fakta-fakta dalam perkara.
La Ode turut menyampaikan bahwa F sempat berpindah tempat tinggal, dari apartemen ke hotel. Ia tidak merinci waktu perpindahan maupun lokasi tempat-tempat tersebut. Karena itu, informasi mengenai keberadaan F perlu disampaikan sebatas keterangan yang tersedia, tanpa menambahkan dugaan mengenai tempat atau kapan perpindahan terjadi. La Ode mendesak polisi agar segera mengambil tindakan terhadap F dan mencegahnya bepergian ke luar negeri. Ia mengaitkan kekhawatirannya dengan dugaan kedekatan F dengan Syeikh Al-Misry. Kekhawatiran tersebut merupakan pandangan La Ode, bukan kepastian bahwa F akan meninggalkan Indonesia ataupun bahwa perjalanan semacam itu telah direncanakan.
Di sisi lain, penyidikan disebut masih berjalan. Polisi mengumpulkan rekaman audio dan video serta meminta keterangan dari korban sebagai bagian dari upaya menghimpun bukti dan mengurai rangkaian dugaan kejadian. Keterangan korban dan materi rekaman perlu diperiksa sesuai prosedur, termasuk untuk dicocokkan dengan informasi lain yang diperoleh penyidik.
Baca juga: Dua Polisi Baubau Ditempatkan di Ruang Khusus Usai Dugaan Kekerasan terhadap Jurnalis | Rizky Ridho Soroti Kekerasan terhadap Rombongan EPA Persib U-18 di Batang | Pertemuan Dradjad Wibowo dan Kepala BPS Dijadwalkan Berlangsung di Jakarta
15 kunjungan
