Jakarta | Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan membantah klaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankannya menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam polemik ijazah SMA. Menurut Syahganda, Prabowo tidak mungkin menganjurkan langkah hukum tersebut. Bantahan itu menegaskan perbedaan klaim yang disampaikan Gibran dan pandangan Syahganda mengenai kemungkinan adanya saran dari presiden.
Dalam pokok keterangannya, Syahganda secara langsung menolak anggapan bahwa Prabowo mengarahkan Gibran untuk berjuang melalui PTUN. Ia menyebut saran semacam itu tidak mungkin datang dari Prabowo. Pernyataan tersebut berfokus pada siapa yang disebut memberi anjuran, bukan pada uraian mengenai proses hukum atau perkembangan lain dalam polemik ijazah SMA. Dengan demikian, inti berita ini adalah bantahan Syahganda terhadap klaim tentang saran presiden.
Klaim Gibran menyebut Prabowo menyarankan jalur PTUN, sedangkan Syahganda membantah bahwa presiden mungkin memberikan anjuran itu. Kedua hal tersebut perlu dibedakan sebagai pernyataan masing-masing pihak: Gibran dikaitkan dengan klaim mengenai saran tersebut, sementara Syahganda menyampaikan penolakan atas kemungkinan Prabowo menganjurkannya. Informasi yang tersedia tidak memuat alasan tambahan dari Syahganda maupun penjelasan lebih jauh mengenai persoalan ijazah yang menjadi pokok polemik. Karena itu, pemberitaan atas pernyataan ini dapat disampaikan secara terbatas pada bantahan tersebut, tanpa menarik kesimpulan lain mengenai sikap para pihak atau langkah yang akan ditempuh. Pokok yang disampaikan tetap jelas: Syahganda membantah klaim bahwa Prabowo menyarankan Gibran berjuang melalui PTUN dalam polemik ijazah SMA, dan menilai saran itu tidak mungkin berasal dari Presiden Prabowo Subianto.
Dalam menjelaskan mengapa ia membantah anggapan bahwa Prabowo menyarankan Gibran menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Syahganda merujuk pada keterangan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Menurut Syahganda, penjelasan Yusril mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) berkaitan langsung dengan kemungkinan langkah hukum yang masih tersedia dalam perkara ijazah Gibran.
Yusril menyatakan bahwa kedua putusan tersebut telah bersifat final. Dalam penjelasan itu, ia juga menyebut tidak ada lagi jalur hukum yang dapat ditempuh untuk mempersoalkan perkara tersebut. Dengan merujuk pada keterangan itu, Syahganda menilai gagasan untuk membawa persoalan ijazah Gibran ke PTUN tidak sejalan dengan batas-batas hukum sebagaimana diterangkan oleh pejabat yang menangani bidang hukum di pemerintahan.
Syahganda menghubungkan pandangan Yusril dengan sikap Presiden Prabowo. Ia menilai keterangan menteri tersebut mencerminkan pandangan Prabowo, bukan arahan agar Gibran mengajukan perkara melalui PTUN. Dasar yang ia kemukakan adalah posisi Yusril sebagai menteri yang membidangi urusan hukum dalam pemerintahan. Karena itu, menurut penalaran Syahganda, penjelasan Yusril dapat dibaca sebagai gambaran mengenai sikap hukum pemerintah terhadap putusan yang telah dijatuhkan.
Makna bantahan Syahganda terletak pada pembedaan penjelasan tentang status putusan dan dugaan adanya saran untuk mengambil langkah hukum baru. Ia menekankan bahwa pernyataan mengenai tidak tersedianya jalur hukum lanjutan tidak sama dengan mendorong Gibran mengajukan gugatan ke PTUN. Rujukan kepada Yusril juga digunakan untuk memperkuat pandangannya bahwa isu tersebut perlu dipahami berdasarkan keterangan resmi tentang putusan MK dan MA, bukan melalui tafsir bahwa presiden meminta adanya proses hukum tambahan.
Dengan demikian, Syahganda menempatkan pernyataan Yusril sebagai konteks utama dalam membantah klaim tentang saran Prabowo. Penjelasan itu tetap merupakan penilaian Syahganda atas hubungan keterangan menteri dan sikap presiden, sementara substansi yang ia rujuk adalah finalitas putusan serta ketiadaan jalur hukum lanjutan menurut Yusril.
Pengakuan Gibran mengenai langkah yang akan ditempuhnya menjadi latar pernyataan Syahganda Nasution. Gibran mengatakan bahwa Prabowo Subianto menyarankannya untuk tetap berjuang melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut Gibran, upaya tersebut perlu disertai dokumen pendidikan yang lengkap, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga pendidikan sarjana (S-1). Ia menyampaikan bahwa berkas dari setiap tingkat pendidikan itu akan dibawa untuk mendukung langkah hukum yang dipilihnya. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa Gibran hendak menanggapi persoalan administrasi pendidikan melalui proses hukum, bukan semata-mata memberikan penjelasan kepada publik.
Selain menempuh proses di PTUN, Gibran juga menyebut rencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Koordinasi itu, menurut pengakuannya, berkaitan dengan pengajuan peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA). Dengan demikian, pernyataan Gibran memuat dua jalur yang disebutnya akan diperjuangkan: membawa dokumen pendidikan untuk proses di PTUN dan mengupayakan PK dengan berkoordinasi bersama kementerian terkait. Ia mengaitkan saran untuk tetap berjuang tersebut dengan Prabowo, sehingga kabar itu kemudian menjadi pokok yang ditanggapi Syahganda. Namun, pengakuan Gibran tentang saran itu perlu dibedakan dari isi putusan pengadilan yang menjadi dasar persoalan.
Putusan MA yang dirujuk dalam perkara ini menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal. Artinya, yang dinyatakan tidak sah dan batal adalah surat keterangan penyetaraan tersebut, bukan seluruh dokumen pendidikan Gibran dari SD sampai S-1. Perbedaan ini penting untuk memahami mengapa Gibran menyebut akan membawa berkas pendidikan secara menyeluruh ketika memperjuangkan posisinya. Rencana mengajukan PK juga merupakan langkah yang ia ungkapkan, bukan perubahan terhadap putusan yang telah dijatuhkan. Latar pernyataan itu membantu menjelaskan persoalan yang kemudian memunculkan bantahan Syahganda, sekaligus memisahkan klaim mengenai saran Prabowo dari fakta hukum tentang status surat penyetaraan SMA dalam putusan MA.
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa tidak tersedia jalur banding maupun peninjauan kembali (PK) terhadap putusan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Keterangan itu disampaikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/11). Dalam penjelasannya, Yusril membedakan kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan Mahkamah Agung (MA), sekaligus menerangkan posisi Gibran Rakabuming Raka dalam perkara di MA.
Menurut Yusril, putusan MK bersifat final dan mengikat. Ia menyatakan bahwa sifat putusan tersebut membuatnya tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan. Yusril juga mengatakan putusan MA dalam perkara terkait telah berkekuatan hukum tetap atau final. Dengan demikian, menurut penjelasannya, tidak ada pihak yang dapat mengajukan PK terhadap kedua putusan itu. Keterangan tersebut disampaikan sebagai penjelasan mengenai status hukum putusan MK dan MA, bukan sebagai uraian tentang adanya langkah hukum baru.
Yusril turut menjelaskan mengapa Gibran tidak dapat mengajukan banding atas putusan perkara di MA. Menurut dia, Gibran bukan tergugat intervensi dalam perkara tersebut. Ia menyebut pihak yang berstatus sebagai tergugat dalam perkara itu adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen). Karena itu, Yusril menyatakan Gibran tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan banding dalam perkara tersebut.
Penjelasan mengenai kedudukan para pihak itu disampaikan Yusril untuk menerangkan siapa yang tercatat sebagai tergugat dan bagaimana status Gibran dalam perkara di MA. Ia menegaskan bahwa Gibran bukan tergugat intervensi, sedangkan Dirjen Dikdasmen merupakan tergugat. Pernyataan Yusril tersebut berjalan seiring dengan penjelasannya bahwa putusan MA telah final dan putusan MK bersifat final serta mengikat. Ia juga menyatakan tidak ada pihak yang dapat mengajukan PK terhadap kedua putusan itu. Dengan demikian, keterangan Yusril berfokus pada status putusan serta posisi pihak-pihak dalam perkara, tanpa menyebut adanya mekanisme banding bagi Gibran.
Baca juga: Rapor Dua Tahun Prabowo-Gibran: Nilai Kinerja Rendah, Publik Soroti Stres dan Kebijakan Pemerintah | Survei Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Sepuluh Menteri Raih Penilaian Terendah | Perubahan Sikap Jokowi Dibaca sebagai Sinyal Kemarahan terhadap Prabowo
311 kunjungan
