Jakarta | Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa pemerintah mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama Danantara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Keduanya dipandang sebagai instrumen yang dapat bekerja berdampingan dalam mendukung agenda pembangunan dan memperkuat kegiatan ekonomi. Menurut Suahasil, negara perlu menggunakan kapasitas fiskal sekaligus mengoptimalkan peran investasi agar upaya mendorong pertumbuhan dapat berjalan melalui jalur yang saling melengkapi.
Ia menggambarkan APBN dan Danantara sebagai “dua tangan” negara. APBN mewakili kebijakan fiskal, yakni peran pemerintah dalam mengelola anggaran dan menjalankan kebijakan ekonomi. Sementara itu, Danantara ditempatkan sebagai instrumen investasi negara. Analogi tersebut menegaskan bahwa keduanya memiliki fungsi berbeda, tetapi sama-sama menjadi bagian dari pendekatan pemerintah untuk menggerakkan perekonomian. Perbedaan peran itu bukan berarti keduanya berjalan terpisah; justru, pemerintah memandang keduanya dapat digunakan secara beriringan sesuai fungsi masing-masing.
Dalam kerangka itu, APBN menjadi salah satu sarana kebijakan pemerintah, sedangkan Danantara membawa dimensi investasi negara. Pemaduan kedua instrumen tersebut mencerminkan upaya untuk tidak hanya bertumpu pada satu jalur dalam mendukung pertumbuhan. Kebijakan fiskal dan investasi negara dapat berkontribusi dengan cara yang berbeda, namun memiliki arah yang sama, yaitu mendorong aktivitas ekonomi. Pernyataan Suahasil menempatkan hubungan keduanya sebagai bagian penting dari cara pemerintah mengelola peran negara dalam perekonomian.
Suahasil menyampaikan pandangan tersebut dalam Rapimnas Kadin pada Jumat, 30 Oktober 2026. Gagasan mengenai “dua tangan” itu menjadi penjelasan ringkas atas pendekatan pemerintah: APBN berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal, sementara Danantara berperan sebagai instrumen investasi negara. Dengan memadukan keduanya, pemerintah berharap dapat memanfaatkan perbedaan fungsi tersebut secara saling melengkapi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Penekanan pada dua instrumen ini juga menunjukkan bahwa strategi pemerintah mencakup pengelolaan anggaran serta pemanfaatan investasi negara, bukan memilih salah satunya sebagai satu-satunya penggerak. Kerangka tersebut menjadi pokok pernyataan yang disampaikan Suahasil kepada para peserta Rapimnas Kadin.Menurut Suahasil, APBN menjalankan tiga fungsi besar yang saling terkait: menumbuhkan perekonomian, melindungi masyarakat, serta menjaga kepercayaan dan kredibilitas. Ketiganya menjadi landasan bagi pemerintah dalam mengelola penerimaan dan belanja negara. Fungsi perlindungan memastikan masyarakat, terutama kelompok rentan, tetap memperoleh dukungan ketika menghadapi tekanan. Sementara itu, kredibilitas dijaga melalui pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Di fungsi tersebut, pertumbuhan menjadi agenda penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan ekonomi menciptakan kegiatan produktif, kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Dalam menjalankan fungsi pertumbuhan, APBN tidak hanya berperan sebagai sumber belanja pemerintah. Anggaran dapat membantu mendorong kegiatan ekonomi melalui berbagai kebijakan dan investasi yang membuka ruang bagi produktivitas. Belanja yang terarah dapat mendukung layanan dan infrastruktur, sementara kebijakan fiskal yang konsisten memberi kepastian bagi dunia usaha. Tujuannya bukan semata memperbesar aktivitas ekonomi dalam jangka pendek, melainkan membangun kondisi yang memungkinkan investasi berkembang dan menghasilkan manfaat dalam jangka panjang. Dengan demikian, pertumbuhan yang diupayakan perlu memiliki dasar yang kuat, inklusif, serta mampu bertahan menghadapi perubahan kondisi ekonomi.
Pemerintah memandang bahwa pelaksanaan fungsi pertumbuhan tersebut tidak dapat hanya mengandalkan APBN. Skala kebutuhan pembangunan dan peluang investasi mendorong perlunya kerja sama dengan pihak lain, termasuk Danantara. Kolaborasi dapat mempertemukan peran negara dalam menetapkan arah dan menjaga kepentingan publik dengan kapasitas mitra untuk mendukung pembiayaan maupun pengembangan kegiatan produktif. Dalam kerangka ini, APBN tetap memiliki fungsi penting sebagai pengungkit dan penopang kebijakan, sedangkan keterlibatan Danantara diharapkan membantu memperluas ruang investasi. Penyelarasan keduanya perlu dilakukan secara terukur, dengan tata kelola yang jelas dan tujuan yang sejalan, agar dorongan terhadap kegiatan ekonomi dapat berkontribusi pada pertumbuhan yang berkelanjutan tanpa mengabaikan perlindungan masyarakat ataupun kredibilitas fiskal.
Danantara dapat berperan sebagai katalis investasi dengan memobilisasi modal strategis untuk proyek-proyek bernilai tambah tinggi. Kehadirannya membuka ruang bagi pengelolaan dan penempatan investasi yang lebih terarah, terutama pada sektor yang membutuhkan pembiayaan besar, berjangka panjang, dan memiliki dampak luas terhadap perekonomian. Dengan dukungan modal yang terkoordinasi, proyek strategis berpeluang berkembang lebih cepat, menciptakan kapasitas produksi, memperkuat rantai pasok, serta mendorong penciptaan lapangan kerja. Peran tersebut melengkapi APBN: anggaran negara tetap menopang layanan publik dan prioritas pemerintah, sementara investasi Danantara dapat membantu memperbesar sumber daya yang tersedia untuk mendorong pertumbuhan.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa Danantara merupakan lembaga yang bersifat independen dan berorientasi pada profit, sekaligus mendukung program strategis pemerintah. Karakter tersebut menempatkannya sebagai pengelola investasi yang diharapkan mampu mempertimbangkan kelayakan komersial tanpa melepaskan tujuan pembangunan. Suahasil menyebut tiga fungsi utama lembaga ini. Pertama, menggerakkan sektor swasta agar menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Kedua, mendukung investasi strategis yang dapat memperkuat kapasitas nasional. Ketiga, membangun sinergi untuk menjalankan program prioritas pemerintah. Ketiganya menuntut tata kelola yang profesional, pemilihan proyek yang cermat, serta koordinasi yang jelas pemerintah, pengelola investasi, dan pelaku usaha.
Sinergi tersebut dapat diarahkan pada ketahanan pangan, energi, hilirisasi, dan industrialisasi. Investasi pada produksi pangan dan infrastruktur pendukung, misalnya, dapat memperkuat pasokan, sedangkan pembiayaan energi membantu memenuhi kebutuhan industri. Di bidang hilirisasi, modal strategis dapat mendukung pengolahan bahan mentah di dalam negeri, meningkatkan nilai tambah, dan memperluas keterkaitan dengan industri lokal. Namun, pelaksanaan proyek membutuhkan partisipasi dunia usaha, kepastian kebijakan, serta pembagian risiko yang transparan. Karena itu, Suahasil mengajak kelompok swasta untuk bergandengan tangan dan membangun optimisme dalam memperluas investasi di berbagai sektor di Indonesia. Kolaborasi yang produktif dapat mempertemukan kemampuan modal dan keahlian swasta dengan arah prioritas pemerintah, sehingga investasi tidak hanya mendorong keuntungan, tetapi juga memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Koordinasi fiskal pemerintah dan Danantara menjadi ruang untuk menyelaraskan kebijakan anggaran dengan peran investasi dalam mendukung pembangunan. Dalam kerangka ini, Suahasil menekankan pentingnya hubungan kerja yang erat agar strategi fiskal dan langkah investasi dapat berjalan searah. Koordinasi tersebut bukan sekadar pembahasan mengenai sumber pembiayaan, melainkan juga upaya memastikan bahwa kebijakan dan investasi mendukung tujuan pembangunan nasional. Dengan penyelarasan yang terencana, kedua pihak dapat membahas kontribusi masing-masing terhadap kebutuhan pembangunan serta peluang untuk memperkuat aktivitas ekonomi.
Arah pertama yang disampaikan adalah mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Pertumbuhan menjadi tujuan yang perlu didorong dengan mempertimbangkan kesinambungan dalam jangka panjang. Arah kedua ialah menyelaraskan strategi fiskal dan investasi dengan agenda pembangunan nasional. Penyelarasan ini menempatkan prioritas pembangunan sebagai acuan dalam membahas kebijakan anggaran maupun keputusan investasi, sehingga keduanya tidak bergerak secara terpisah. Kerja sama dalam kerangka tersebut diharapkan dapat membuat peran instrumen fiskal dan investasi lebih terpadu dalam mendukung sasaran yang telah ditetapkan.
Arah ketiga mencakup penguatan investasi, optimalisasi pengelolaan sumber daya negara, serta peningkatan kapasitas pembiayaan. Ketiganya terkait dengan upaya memanfaatkan potensi yang tersedia secara lebih baik dan memperkuat dukungan pembiayaan bagi kebutuhan pembangunan. Pengelolaan sumber daya negara yang optimal menjadi bagian penting dari pembahasan, bersama dengan investasi yang dapat menopang kegiatan produktif. Arah keempat adalah menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih besar melalui investasi produktif. Penekanan pada nilai tambah menggarisbawahi pentingnya investasi yang berkontribusi pada kegiatan ekonomi, bukan hanya pada besarnya dana yang ditanamkan.
Baca juga: Pesan Ketua Dewan Ekonomi Nasional : Berikan Keteladanan dan Loyalitas
