Jakarta | Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 456 Tahun 2026 ditetapkan pada 10 November 2026 sebagai penegasan atas pengawasan harga pangan. Melalui aturan ini, Bapanas mengingatkan pelaku usaha agar menjalankan kegiatan perdagangan sesuai ketentuan harga yang berlaku. Pengawasan tersebut ditujukan untuk menjaga keterjangkauan pangan sekaligus mendukung kestabilan pasokan di berbagai wilayah. Surat edaran ini menjadi acuan bagi pihak yang terlibat dalam rantai distribusi, mulai dari pengadaan hingga penjualan kepada konsumen, untuk memperhatikan aturan harga pemerintah.
Pelaku usaha diwajibkan mematuhi ketentuan harga pembelian pemerintah (HPP), harga eceran tertinggi (HET), serta harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kepatuhan perlu diperhatikan dalam transaksi dan penetapan harga jual, sesuai jenis komoditas serta ketentuan yang berlaku untuk masing-masing produk. Dengan memperkuat pemantauan, pemerintah berupaya mencegah harga melampaui batas yang ditetapkan dan memastikan kebijakan stabilisasi diterapkan secara konsisten. Surat edaran tersebut tidak menjadi dasar untuk mengasumsikan angka harga baru bagi komoditas yang tidak disebutkan nominalnya dalam bahan aturan.
Cakupan pengawasan meliputi sejumlah komoditas strategis yang berpengaruh terhadap kebutuhan rumah tangga dan pasokan pangan. Komoditas yang tercantum lain beras, minyak goreng, gula konsumsi, telur ayam, daging ayam, dan jagung. Bagi setiap komoditas, pelaku usaha perlu merujuk pada ketentuan harga yang memang berlaku, termasuk HPP atau HET apabila telah ditetapkan, serta memperhatikan aturan khusus untuk beras SPHP. Konsumen dapat menggunakan informasi harga resmi sebagai pembanding saat berbelanja, sementara pelaku usaha perlu memastikan bahwa pencatatan dan praktik penjualannya sejalan dengan ketentuan. Pengawasan yang lebih ketat diharapkan membantu menjaga distribusi tetap tertib dan harga pangan tidak menyimpang dari aturan pemerintah, tanpa mengabaikan kondisi pasokan setempat.Harga Beras Berdasarkan ZonaKetentuan harga beras membedakan batas harga eceran tertinggi (HET) menurut jenis beras dan zona wilayah. Untuk beras premium, HET ditetapkan sebesar Rp14.900 per kg di Zona 1, Rp15.400 per kg di Zona 2, dan Rp15.800 per kg di Zona 3. Perbedaan angka antarzona menunjukkan bahwa batas harga tidak seragam secara nasional, sehingga konsumen dan pelaku usaha perlu mencocokkan lokasi penjualan dengan pembagian zona yang berlaku.
Beras medium memiliki HET Rp13.500 per kg untuk Zona 1, Rp14.000 per kg untuk Zona 2, serta Rp15.500 per kg untuk Zona 3. Sementara itu, beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) memiliki batas harga Rp12.500 per kg di Zona 1, Rp13.100 per kg di Zona 2, dan Rp13.500 per kg di Zona 3. Angka tersebut merupakan batas harga eceran per kilogram dan disajikan berurutan sesuai pembagian zona, bukan harga tunggal yang berlaku sama di seluruh wilayah.
Selain batas harga beras, ketentuan mencantumkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kg. HPP ini merupakan acuan pembelian gabah pada tingkat petani, sehingga berbeda fungsi dari HET beras yang menjadi batas harga jual eceran kepada konsumen. Memahami perbedaan istilah tersebut membantu pembaca menafsirkan angka secara tepat dan tidak menyamakan harga gabah dengan harga beras siap jual.
Untuk gula konsumsi, HET yang dicantumkan adalah Rp17.500 per kg bagi wilayah luar Indonesia Timur dan wilayah 3TP. Adapun bagi wilayah Indonesia Timur dan wilayah 3TP, HET tercantum sebesar Rp18.500 per kg. Rumusan wilayah ini disajikan mengikuti pembagian yang disebutkan dalam ketentuan sumber. Karena cakupan wilayah menentukan angka batas harga, pengecekan lokasi tetap diperlukan sebelum membandingkan harga di toko atau pasar. Seluruh nilai tersebut membantu memberi gambaran terstruktur mengenai acuan harga beberapa pangan pokok pada November 2026. Konsumen dapat menggunakannya sebagai patokan saat memeriksa label harga, sedangkan pedagang dapat menjadikannya rujukan untuk memastikan harga eceran tetap sesuai batas yang berlaku di wilayah masing-masing.Ketentuan harga untuk komoditas nonberas yang dicantumkan dalam aturan November 2026 meliputi telur ayam ras, daging ayam ras, dan jagung pipilan kering. Angka untuk masing-masing komoditas perlu dibaca dengan memperhatikan jenis harga serta tingkat yang disebutkan. Harga produsen dan harga eceran merupakan keterangan berbeda dalam ketentuan ini, demikian pula istilah HPP, HAP, dan HET. Karena itu, setiap nilai berikut disajikan sesuai label dan cakupan yang tercantum, tanpa mengubahnya menjadi kategori harga lain.
Untuk telur ayam ras, nilai HPP/HAP pada tingkat produsen ditetapkan sebesar Rp26.500 per kilogram. Adapun HET telur ayam ras ditetapkan sebesar Rp30.000 per kilogram. Kedua angka tersebut merujuk pada jenis harga dan tingkat yang berbeda: satu adalah HPP/HAP produsen, sedangkan yang lain merupakan HET. Dengan demikian, ketentuan telur mencantumkan masing-masing nilai secara terpisah, bukan sebagai satu angka gabungan ataupun sebagai nilai yang berlaku pada label yang sama.
Pada daging ayam ras, HPP/HAP produsen tercantum sebesar Rp25.000 per kilogram. Sementara itu, HET daging ayam ras ditetapkan sebesar Rp40.000 per kilogram. Penyebutan produsen melekat pada nilai HPP/HAP, sedangkan nilai HET disajikan tersendiri. Angka-angka tersebut sebaiknya dirujuk dengan nama komoditas, satuan, dan jenis harga yang tepat agar informasi batas harga tidak tertukar. Ketentuan ini mencantumkan kedua nilai itu tanpa menyamakan HPP/HAP dengan HET.
Untuk jagung pipilan kering dengan kadar air 15 persen, HET ditetapkan sebesar Rp5.800 per kilogram di tingkat peternak. Kadar air dan tingkat peternak merupakan bagian dari keterangan yang menyertai nilai tersebut, sehingga keduanya perlu tetap dicantumkan ketika menyebut harga. Ketentuan jagung yang disebutkan di sini adalah HET pada tingkat peternak; angka itu tidak dinyatakan sebagai HPP atau HAP produsen. Secara keseluruhan, rincian komoditas nonberas ini mencantumkan HPP/HAP produsen telur dan ayam, HET eceran untuk keduanya, serta HET jagung pipilan kering pada tingkat peternak, masing-masing dalam rupiah per kilogram.
Pengawasan terhadap pelaksanaan aturan harga pangan dilakukan oleh pejabat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pihak yang menjalankan pengawasan mencakup Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), gubernur, bupati atau wali kota, serta unsur kepolisian dan TNI, yaitu kapolda, pangdam, kapolres, dan dandim. Pelibatan pejabat di tingkat pusat hingga daerah dimaksudkan agar pemantauan dapat menjangkau kegiatan perdagangan pangan di berbagai wilayah. Pengawas diminta melaporkan dugaan pelanggaran kepada aparat penegak hukum. Laporan tersebut menjadi dasar untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penanganannya mengikuti kewenangan dan prosedur hukum yang ditetapkan.
Sasaran aturan mencakup pelaku dan saluran usaha di sepanjang rantai perdagangan pangan. Di antaranya Perum Bulog, pengecer yang berjualan di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta outlet pangan binaan. Aturan juga menyasar koperasi pemerintah daerah, outlet milik BUMN maupun BUMD, dan distributor. Cakupan yang luas ini berarti kepatuhan tidak hanya menjadi perhatian pada satu jenis penjual atau satu tingkat distribusi. Setiap pihak yang termasuk dalam sasaran perlu memperhatikan ketentuan harga yang berlaku dalam kegiatan usahanya. Pengawasan terhadap berbagai saluran tersebut membantu memastikan penerapan aturan dapat diperiksa di titik perdagangan yang berbeda, dari penyaluran hingga penjualan kepada konsumen.
Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan. Bentuknya meliputi peringatan tertulis dan denda, serta rekomendasi pencabutan izin.
Baca juga: Volatilitas Rupiah, Harga Komoditas, dan Reshuffle Kabinet dalam Sorotan Pasar | PLN Journalist Awards 2026 Angkat Kemandirian Energi, Pengumpulan Karya Dibuka hingga 6 November | Dirut Bulog Soroti Harga Ayam dan Evaluasi MinyaKita di Pasar Kebon Roek
20 kunjungan
