Jakarta | Bank Indonesia menyiapkan perluasan cakupan aset yang dapat dilindungi nilainya melalui kerangka transaksi Vastra. Mulai Januari 2027, saham akan masuk dalam jenis aset yang tercakup. Kebijakan ini disampaikan oleh Deputi Gubernur BI Thomas A. M. Djiwandono. Dengan langkah tersebut, Vastra tidak hanya mencakup aset yang sebelumnya telah berada dalam kerangka transaksi, tetapi juga membuka ruang bagi saham sebagai pilihan aset lindung nilai.
Perluasan ini berfokus pada bertambahnya jenis aset yang dapat digunakan dalam transaksi Vastra. Dalam cakupan baru tersebut, saham yang tercatat di bank akan termasuk sebagai aset yang nilainya dapat dilindungi. Penerapan kebijakan dijadwalkan dimulai pada Januari 2027. Penyampaian waktu mulai tersebut memberikan gambaran mengenai rencana BI untuk memperluas kerangka Vastra pada awal tahun itu, tanpa mengubah pokok tujuan yang disebutkan, yakni menyediakan pilihan instrumen lindung nilai yang lebih beragam bagi pelaku pasar.
Masuknya saham menambah alternatif bagi pelaku pasar yang memerlukan instrumen untuk melindungi nilai aset. Sebelumnya, pilihan dalam kerangka Vastra terbatas pada aset yang telah tercakup. Dengan saham ikut dimasukkan, kerangka tersebut memiliki cakupan jenis aset yang lebih luas. Inti kebijakan ini adalah perluasan pilihan, bukan penjelasan mengenai mekanisme teknis transaksi atau perubahan lain yang belum disampaikan. Karena itu, informasi yang tersedia menekankan jenis aset baru dan tanggal penerapannya.
Rencana BI tersebut menjadi perkembangan dalam cakupan Vastra karena saham akan diakui sebagai salah satu aset yang dapat dilindungi nilainya mulai Januari 2027. Keterangan Thomas A. M. Djiwandono menunjukkan arah kebijakan yang hendak menambah pilihan instrumen bagi pelaku pasar. Untuk saat ini, pokok informasi yang dapat dicatat adalah bahwa perluasan itu mencakup saham yang tercatat di bank dan mulai berlaku pada tanggal yang telah disebutkan. Detail di luar cakupan dan tujuan tersebut tidak menjadi bagian dari penjelasan ini.
Perkembangan operasional Vastra mulai terlihat melalui penetapan jaringan bank mitra domestik. Bank Indonesia telah menunjuk 14 dealer utama PUFA sebagai domestic partner bank atau bank mitra domestik. Penetapan tersebut menjadi bagian dari persiapan infrastruktur transaksi Vastra, dengan melibatkan institusi yang berperan sebagai penghubung dalam mekanisme yang disiapkan. Informasi mengenai jumlah dan status bank mitra ini disampaikan Thomas dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026. Dengan demikian, pembahasan Vastra tidak hanya menyangkut arah kebijakan ke depan, tetapi juga mencakup langkah operasional yang mulai dijalankan.
Dalam kesempatan yang sama, Thomas menyampaikan bahwa transaksi perdana Vastra telah dilakukan pada 9 Oktober. Transaksi itu melibatkan DBS Singapura dan DBS Indonesia. Keterangan tersebut menandai bahwa mekanisme Vastra telah memasuki tahap pelaksanaan, setelah BI menetapkan kelompok bank mitra domestik. Namun, informasi yang disampaikan dalam konferensi pers tidak merinci nilai transaksi, jumlah instrumen yang diperdagangkan, maupun hasil yang dicapai. Karena itu, perkembangan ini lebih tepat dipahami sebagai konfirmasi dimulainya aktivitas transaksi, bukan sebagai ukuran kinerja atau gambaran lengkap mengenai skala pasar.
Rangkaian informasi tersebut memberi konteks bagi rencana BI menyiapkan saham sebagai aset lindung nilai Vastra pada 2027. Penetapan 14 dealer utama PUFA sebagai bank mitra domestik menyediakan unsur kelembagaan, sementara transaksi perdana melalui DBS di Singapura dan Indonesia menunjukkan adanya pelaksanaan awal. Meski demikian, rincian mengenai tahapan berikutnya, cakupan peserta, dan bentuk operasional lanjutan tidak dijelaskan dalam keterangan yang tersedia. Perkembangan ini karena itu perlu dibaca secara proporsional: struktur mitra telah ditetapkan dan transaksi pertama telah berlangsung, sedangkan informasi tentang nilai ataupun dampaknya belum dipaparkan. Pernyataan Thomas dalam konferensi pers tersebut menjadi rujukan utama untuk memahami status terkini persiapan Vastra.
Bank Indonesia berencana memperluas pihak yang dapat berpartisipasi dalam transaksi Vastra dengan menambah jumlah bank mitra dan investor. Langkah ini diarahkan untuk membuka akses kepada lebih banyak pelaku, sehingga pemanfaatan transaksi tersebut tidak terbatas pada kelompok peserta yang saat ini tersedia. Perluasan partisipasi menjadi penting dalam mendukung fungsi Vastra sebagai sarana lindung nilai, termasuk ketika saham disiapkan sebagai aset lindung nilai pada 2027. Dengan keterlibatan peserta yang lebih beragam, pelaku pasar diharapkan memiliki lebih banyak pilihan untuk mengakses mekanisme transaksi sesuai kebutuhan mereka. Rencana tersebut menunjukkan bahwa pengembangan Vastra tidak hanya menyangkut instrumen, tetapi juga jangkauan pihak yang dapat menggunakannya.
Penambahan bank mitra dapat memperluas jaringan yang menghubungkan peserta dengan transaksi Vastra. Sementara itu, keterlibatan lebih banyak investor dapat memperbesar akses dari sisi pengguna pasar. Kedua hal tersebut saling melengkapi: jaringan mitra yang lebih luas membantu menyediakan jalur partisipasi, sedangkan penambahan investor memperluas kelompok yang dapat memanfaatkan transaksi. Dalam konteks lindung nilai, akses yang lebih terbuka dapat memberi pelaku lebih banyak kesempatan untuk mengelola eksposur mereka melalui mekanisme yang tersedia. Namun, perluasan peserta tetap perlu berjalan seiring dengan pengaturan transaksi yang jelas agar seluruh pihak memahami proses dan kewajibannya. BI menyampaikan rencana ini sebagai bagian dari upaya memperluas akses lindung nilai melalui Vastra.
Selain memperluas peserta, BI juga berencana membuat penyelesaian transaksi lebih fleksibel. Mekanisme penyelesaian transaksi back to back yang semula berlangsung pada T+0 direncanakan berubah menjadi T+1. Perubahan waktu ini memberi ruang penyelesaian yang berbeda dibandingkan mekanisme sebelumnya, sekaligus menjadi penyesuaian pada proses transaksi. Rencana tersebut bukan sekadar perubahan teknis: fleksibilitas penyelesaian dapat mendukung pelaku dalam menyesuaikan pelaksanaan transaksi dengan kebutuhan operasionalnya. Bersama penambahan bank mitra dan investor, perubahan dari T+0 ke T+1 mencerminkan dua arah pengembangan Vastra, yakni memperluas akses dan menyesuaikan mekanisme. Kedua upaya itu diharapkan memperkuat pilihan lindung nilai bagi peserta, dengan tetap mengikuti ketentuan transaksi yang berlaku.
Perluasan Vastra dibicarakan dalam konteks kebijakan ekonomi yang lebih luas, ketika pemerintah dan bank sentral memperkuat koordinasi menghadapi ketidakpastian global. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) menyatakan komitmen untuk memperkuat sinergi fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Komitmen tersebut dibahas dalam rapat koordinasi pada 24 September 2026 di BI. Pertemuan itu dihadiri Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, Gubernur BI, serta anggota Dewan Gubernur BI.
Koordinasi mencakup lima pilar. Pertama, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Kedua, memperkuat ketahanan eksternal agar perekonomian lebih siap menghadapi gejolak perdagangan dan arus modal. Ketiga, mengelola kecukupan likuiditas. Keempat, mengendalikan inflasi melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID), serta Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Kelima, memperdalam pasar keuangan. Kelima agenda ini menjadi kerangka kerja bersama bagi otoritas dalam merespons kondisi ekonomi, dengan tetap menjalankan mandat dan instrumen kebijakan masing-masing.
Dari sisi fiskal, arah kebijakan yang disampaikan mencakup pengelolaan APBN 2026 dengan defisit dijaga di bawah 3,0% dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut menegaskan batas defisit yang menjadi acuan dalam perencanaan fiskal tahun itu. Sementara itu, sasaran inflasi ditetapkan sebesar 2,5±1% untuk 2026–2027. Pengendalian inflasi ditempatkan sebagai salah satu fokus koordinasi, termasuk melalui kerja sama pusat dan daerah serta upaya terkait pangan. Sasaran tersebut memberikan rujukan bagi kebijakan moneter dan koordinasi pengendalian harga.
Dalam konteks ini, pembahasan mengenai Vastra berlangsung bersamaan dengan agenda penguatan koordinasi fiskal dan moneter.
