Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu terobosan yang memberi dampak terhadap ekonomi kerakyatan. Ia menyebut program tersebut telah menyerap sekitar 1,3 juta warga miskin sebagai pekerja dalam waktu singkat. Menurut Muhaimin, angka itu menunjukkan bahwa manfaat MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga terbuka melalui kegiatan ekonomi yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Pernyataan itu disampaikan Muhaimin setelah menghadiri penganugerahan Mandaya Awards dan Innovilleague 2026 di Plaza BP Jamsostek, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG membentuk ekosistem yang menghubungkan kebutuhan program dengan kegiatan produksi dan layanan di berbagai daerah. Rantai pelaksanaannya dapat melibatkan pekerja, penyedia bahan pangan, pengolah makanan, serta pihak lain yang mendukung operasional. Dengan demikian, belanja untuk program dapat beredar di tengah masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi setempat.
Muhaimin menilai pola tersebut membuat belanja negara lebih berorientasi pada penciptaan kerja dan nilai tambah di tingkat akar rumput. Dana publik, dalam pandangannya, tidak berhenti sebagai pengeluaran, tetapi dapat menjadi penggerak kesempatan kerja dan kegiatan produktif. Penyerapan tenaga kerja yang ia sebutkan juga dipandang sebagai salah satu indikator awal kontribusi program terhadap pemberdayaan masyarakat, terutama bagi warga yang membutuhkan akses terhadap pekerjaan dan penghasilan.
Meski demikian, klaim mengenai jumlah pekerja menggambarkan penilaian yang disampaikan Muhaimin dalam acara tersebut. Dampak nyata bagi masyarakat bergantung pada keberlangsungan pelaksanaan, kualitas pekerjaan, serta seberapa luas pelaku lokal dapat ikut serta. Pengembangan ekosistem MBG, menurut kerangka yang ia sampaikan, berpotensi mempertemukan tujuan pemenuhan gizi dengan upaya memperluas kesempatan ekonomi. Karena itu, program ini diposisikan bukan semata sebagai layanan sosial, melainkan juga sebagai salah satu instrumen untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan dan memperkuat peran masyarakat dalam rantai pasok.
Laporan kinerja dua tahun Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat mencatat ekosistem Badan Gizi Nasional melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah melibatkan 148,5 ribu pemasok. Angka tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi, tetapi juga membentuk jaringan pelaku usaha yang mendukung kebutuhan operasionalnya. Di dalam jaringan itu, pemasok menyediakan barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan program, sehingga belanja negara mengalir ke berbagai bagian rantai pasok.
Dari keseluruhan pemasok, sebanyak 63,1 ribu merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), atau sekitar 42,5 persen. Porsi ini menunjukkan keterlibatan UMKM dalam ekosistem MBG cukup berarti. Pelaku usaha tersebut dapat berperan dalam penyediaan bahan pangan dan kebutuhan lain, sesuai dengan kapasitas serta kebutuhan di masing-masing wilayah. Dengan demikian, kegiatan pengadaan program berpotensi menghubungkan pelaksanaan layanan publik dengan kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk usaha yang beroperasi pada skala kecil.
Muhaimin menilai besarnya keterlibatan pelaku usaha dan cepatnya penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa belanja negara dapat mendorong kegiatan produktif. Menurut penilaiannya, pengeluaran pemerintah tidak hanya membiayai pelaksanaan program, tetapi juga dapat menciptakan permintaan bagi pemasok dan membuka peluang kerja dalam proses pemenuhan kebutuhan. Rantai pasok untuk penyediaan gizi, lanjutnya, turut menyediakan ruang bagi pengusaha baru untuk terlibat. Peluang itu dapat muncul ketika kebutuhan program mendorong munculnya usaha, layanan, atau kapasitas produksi yang sebelumnya belum tersedia. Pada saat yang sama, hubungan pemasok, UMKM, dan penyelenggara program berpotensi membangun ekosistem ekonomi yang lebih luas. Data pemasok tersebut menjadi salah satu gambaran mengenai jangkauan ekonomi MBG, meskipun manfaatnya bergantung pada keterlibatan pelaku usaha dan tenaga kerja secara berkelanjutan. Karena itu, pengelolaan pengadaan dan penguatan kapasitas pemasok menjadi bagian penting agar peluang yang tercipta dapat mendukung kegiatan produktif di berbagai daerah.
Dalam evaluasi dua tahun pemerintahan, Muhaimin Iskandar menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dijalankan melalui tiga jalur yang saling melengkapi. Jalur pertama adalah program berbasis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang memungkinkan pemerintah merancang dukungan secara terarah. Jalur kedua mencakup inisiatif masyarakat, termasuk kegiatan yang tumbuh dari kebutuhan dan kapasitas komunitas setempat. Jalur ketiga adalah kolaborasi berbagai pihak, ketika pemerintah, lembaga sosial, dunia usaha, dan unsur masyarakat bekerja bersama. Pembagian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya bergantung pada satu sumber pembiayaan atau satu pelaksana. Menurut Muhaimin, upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kemampuan warga membutuhkan peran pemerintah sekaligus partisipasi pihak lain.
Contoh inisiatif masyarakat yang disampaikan adalah pesantren mandiri. Lembaga semacam ini dapat menampung dan mendidik anak-anak dari keluarga miskin, sehingga dukungan yang diberikan tidak berhenti pada bantuan sesaat. Pesantren berperan sebagai lingkungan pendidikan dan pembinaan, sementara keterlibatan komunitas membantu menjaga keberlanjutan kegiatan. Muhaimin juga mencontohkan inisiatif sektor swasta melalui sebuah SMK di kawasan industri MM2100, Bekasi. Sekolah tersebut menyiapkan lulusannya agar memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan industri di sekitarnya. Hubungan pendidikan vokasi dan dunia kerja diharapkan membuka jalur yang lebih jelas bagi lulusan untuk terserap sebagai tenaga kerja. Kedua contoh ini menggambarkan bentuk pemberdayaan yang berangkat dari kebutuhan kelompok sasaran dan konteks wilayahnya.
Untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program, pemerintah juga dapat membangun kolaborasi dengan lembaga amil zakat dan organisasi filantropi. Dukungan tersebut dapat mempertemukan sumber daya, jaringan, serta pengalaman lembaga yang telah bekerja langsung dengan masyarakat. Selain itu, kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dari badan usaha milik negara (BUMN) dapat menjadi bagian dari upaya bersama. Dalam skema kolaboratif, peran para mitra dapat diselaraskan dengan program pemerintah, agar bantuan lebih tepat sasaran dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Pembagian jalur APBN, inisiatif masyarakat, dan kemitraan lintas sektor memberi ruang bagi pendekatan yang beragam. Dengan demikian, pemberdayaan dapat menjangkau lebih banyak warga melalui dukungan yang sesuai kebutuhan, baik lewat pendidikan, penguatan komunitas, maupun persiapan memasuki dunia kerja.
Muhaimin menilai capaian Badan Gizi Nasional (BGN) dalam kategori program berbasis APBN sebagai salah satu yang terbaik. Penilaian itu didasarkan pada kecepatan BGN membangun ekosistem ekonomi melalui pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan penyediaan layanan, tetapi juga berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi dan membuka peluang kerja di berbagai wilayah. Karena itu, pelaksanaan MBG menunjukkan bahwa belanja negara dapat menghasilkan dampak yang lebih luas ketika dirancang dan dijalankan secara cepat. Meski demikian, apresiasi terhadap capaian BGN tidak berarti seluruh pengelolaan anggaran pemerintah telah memberi ruang yang cukup bagi pemberdayaan masyarakat.
Muhaimin menyoroti masih lemahnya alokasi anggaran pemberdayaan di tingkat pemerintah pusat. Ia meminta Menteri Keuangan serta kementerian dan lembaga yang mengelola APBN untuk tidak mencoret anggaran tersebut dalam proses penyusunan maupun penyesuaian belanja. Menurutnya, anggaran pemberdayaan perlu ditempatkan sebagai prioritas utama, bukan diperlakukan sebagai pos yang dapat dikurangi ketika pemerintah melakukan penataan anggaran. Keputusan mengenai alokasi dana, ujarnya, perlu mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, terutama dalam memperkuat kemampuan warga untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik. Dengan perhatian yang memadai, berbagai program pemberdayaan dapat berjalan konsisten dan menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Permintaan itu menegaskan pentingnya menyeimbangkan program yang mendorong aktivitas ekonomi dengan dukungan yang meningkatkan kapasitas masyarakat.
