Jakarta | Wakil Menteri Koperasi RI Farida Faricha menyampaikan bahwa pengelolaan koperasi perlu diarahkan agar mampu memanfaatkan digitalisasi seiring perkembangan teknologi. Perubahan cara masyarakat berkomunikasi, bertransaksi, dan mengakses layanan membuka peluang bagi koperasi untuk bekerja lebih efektif serta menjangkau anggota dan pasar secara lebih luas. Karena itu, pemanfaatan teknologi bukan sekadar mengikuti tren, melainkan bagian dari upaya menyesuaikan tata kelola koperasi dengan kebutuhan saat ini.
Digitalisasi dapat mendukung berbagai kegiatan, mulai dari pencatatan administrasi dan pengelolaan keanggotaan hingga penyampaian informasi usaha. Data yang tertata membantu pengurus memahami kondisi koperasi dan menjadi bahan pertimbangan ketika merencanakan langkah pengembangan. Dengan proses yang lebih terorganisasi, koperasi juga dapat memperkuat keterbukaan kepada anggota. Namun, penerapan teknologi tetap perlu disertai pengelolaan data yang cermat serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia agar sistem yang tersedia benar-benar digunakan dan memberi manfaat.
Salah satu perangkat pendataan yang menjadi perhatian ialah Online Data System (ODS), yang ditujukan untuk mendukung penguatan informasi mengenai sekitar 139 ribu koperasi yang telah ada. Sistem ini memuat beragam keterangan penting, termasuk data pengurus, volume usaha, sisa hasil usaha (SHU), pelaksanaan rapat anggota tahunan (RAT), dan jenis usaha. Cakupan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai profil serta aktivitas koperasi, sekaligus membantu memastikan informasi kelembagaan tercatat secara terstruktur.
Penguatan ODS juga penting sebagai dasar untuk membaca perkembangan sektor koperasi secara lebih akurat. Informasi tentang volume usaha dan SHU, misalnya, dapat melengkapi pemahaman mengenai aktivitas ekonomi koperasi, sedangkan data RAT dan pengurus berkaitan dengan tata kelola kelembagaan. Pencatatan jenis usaha membantu mengidentifikasi keragaman bidang yang dijalankan. Dengan data yang diperbarui secara konsisten, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat memiliki rujukan yang lebih baik dalam menyusun pembinaan dan kebijakan. Bagi koperasi, langkah ini mendukung pengelolaan yang lebih tertib dan adaptif terhadap perubahan teknologi maupun kebutuhan pasar. Pengembangan digitalisasi dan pendataan karena itu menjadi bagian penting dalam memperkuat fondasi koperasi Indonesia ke depan.
Digitalisasi menjadi salah satu cara untuk memperkuat tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa Merah Putih (Simkopdes), informasi penting mengenai koperasi dapat dihimpun dan dikelola dalam satu sistem. Pendekatan ini membantu menyediakan gambaran yang lebih terstruktur tentang kelembagaan dan kegiatan usaha, sekaligus mendukung proses pencatatan yang lebih tertib. Data yang tersusun dengan baik dapat menjadi dasar bagi pengurus dalam memantau kondisi koperasi, meninjau perkembangan kegiatan, serta mengidentifikasi informasi yang perlu diperbarui. Dengan demikian, penerapan sistem digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga dengan pembentukan administrasi yang lebih konsisten dan mudah ditelusuri.
Ruang lingkup Simkopdes mencakup data kelembagaan, termasuk informasi dasar yang menjelaskan identitas dan kondisi organisasi. Sistem ini juga memuat data pengurus serta pengawas, sehingga susunan dan peran pihak yang bertanggung jawab dapat tercatat secara jelas. Selain itu, volume usaha menjadi bagian dari informasi yang dikelola. Pencatatan tersebut dapat membantu koperasi melihat skala kegiatan usahanya dan meninjau perubahan dari waktu ke waktu. Informasi mengenai transaksi turut menjadi komponen penting, karena memberikan catatan tentang aktivitas ekonomi koperasi. Jika dicatat secara teratur, data transaksi dapat mendukung pemeriksaan administrasi dan membantu pengurus memahami arus kegiatan usaha. Kelengkapan unsur ini membuat informasi kelembagaan dan operasional dapat dibaca dalam konteks yang saling berkaitan.
Simkopdes juga mencakup informasi mengenai penyaluran distribusi subsidi pemerintah. Pencatatan aspek ini penting agar proses distribusi dapat terdokumentasi sebagai bagian dari kegiatan koperasi, serta mendukung penelusuran informasi terkait pelaksanaan penyaluran. Dengan cakupan tersebut, sistem menyediakan kerangka pengelolaan data yang menghubungkan organisasi, pelaku pengelola, aktivitas usaha, transaksi, dan distribusi subsidi. Kualitas manfaatnya tetap bergantung pada ketepatan serta pembaruan data yang dimasukkan oleh pihak terkait. Karena itu, penggunaan sistem perlu diiringi kebiasaan pencatatan yang disiplin dan pemahaman mengenai pengelolaan informasi. Bagi KDKMP, Simkopdes dapat menjadi sarana pendukung tata kelola yang lebih terbuka dan teratur, serta membantu menyediakan informasi sebagai bahan pemantauan dan pengambilan keputusan di tingkat koperasi.
Kementerian Koperasi mencatat volume usaha koperasi di Indonesia mencapai Rp257 triliun pada 2026. Angka tersebut menunjukkan skala kegiatan ekonomi yang dijalankan koperasi melalui layanan dan transaksi dengan anggota maupun masyarakat. Pada tahun yang sama, sisa hasil usaha (SHU) tercatat sebesar Rp87 triliun. Kedua indikator ini memberikan gambaran mengenai besarnya aktivitas usaha serta hasil yang dihimpun koperasi dalam menjalankan perannya.
Volume usaha merujuk pada nilai kegiatan usaha yang berlangsung dalam periode tertentu, sedangkan SHU menggambarkan hasil usaha koperasi setelah memperhitungkan pendapatan dan biaya sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, kedua angka tersebut perlu dibaca sebagai ukuran yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Volume usaha menunjukkan jangkauan aktivitas ekonomi, sementara SHU memberi informasi tentang hasil yang dapat dikelola koperasi untuk mendukung keberlanjutan organisasi dan kepentingan anggotanya.
Kementerian Koperasi juga mencatat kontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 1,2%. PDB menggambarkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian, sehingga porsi tersebut menjadi salah satu cara untuk melihat posisi koperasi dalam kegiatan ekonomi nasional. Angka kontribusi ini memberikan konteks bagi catatan volume usaha dan SHU: koperasi memiliki aktivitas yang signifikan, tetapi sumbangannya terhadap PDB juga menunjukkan ruang untuk memperkuat peran ekonomi secara lebih luas.
Catatan statistik tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah, pengelola koperasi, dan pemangku kepentingan lain untuk menilai perkembangan sektor ini. Namun, angka agregat belum menjelaskan secara terperinci sebaran kinerja antarwilayah, jenis koperasi, ataupun manfaat yang dirasakan setiap anggota. Pembacaan yang lebih lengkap memerlukan informasi tambahan mengenai produktivitas, kualitas tata kelola, partisipasi anggota, serta keberlanjutan usaha. Dengan konteks tersebut, capaian Rp257 triliun dalam volume usaha dan Rp87 triliun dalam SHU pada 2026 dapat dipahami sebagai gambaran penting, bukan satu-satunya ukuran keberhasilan koperasi. Kontribusi 1,2% terhadap PDB turut menegaskan posisi koperasi dalam perekonomian Indonesia sekaligus menyediakan tolok ukur untuk mencermati perkembangannya pada periode berikutnya.
Kementerian Koperasi terus mendorong koperasi Indonesia memperluas jangkauan bisnis dan transaksi ke pasar global. Salah satu upaya yang ditempuh ialah membuka akses bagi koperasi untuk berpartisipasi dalam pameran internasional. Forum tersebut memberi kesempatan memperkenalkan produk unggulan, menjalin hubungan dengan calon pembeli, serta memahami kebutuhan dan standar pasar di berbagai negara. Kehadiran pada pameran juga menjadi ruang bagi koperasi untuk menguji daya saing produk, menyampaikan identitas lokal, dan membangun kepercayaan mitra usaha secara langsung. Dengan pendampingan yang tepat, promosi dapat berkembang menjadi peluang transaksi berkelanjutan.
Sejumlah koperasi telah mengikuti berbagai pameran dengan membawa produk yang mencerminkan potensi daerah. Ragam produk unggulan yang diperkenalkan mencakup kopi hingga nira, dengan kualitas dan karakter yang berakar pada sumber daya lokal. Partisipasi ini membantu koperasi memperoleh paparan kepada pasar yang lebih luas sekaligus membuka peluang untuk mempertemukan produsen dengan distributor, pelaku industri, dan pembeli internasional. Agar peluang tersebut dapat dimanfaatkan, koperasi perlu menjaga mutu, konsistensi pasokan, kemasan, serta kemampuan memenuhi permintaan. Penguatan kapasitas usaha dan dukungan promosi menjadi bagian penting agar kehadiran dalam pameran memberi dampak nyata bagi anggota.
Ekspansi pasar juga berkaitan erat dengan kesiapan rantai pasok di dalam negeri.
Baca juga: Anjangsana Dengan Sesepuh TNI, Wujud Penguatan Silaturahmi dan Pewarisan Nilai Pengabdian
