Jakarta | Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz resmi mengundurkan diri dari posisi tenaga ahli di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah. Keduanya merupakan putra Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf. Pengunduran diri tersebut menjadi perhatian publik karena menyangkut anggota keluarga pejabat yang bekerja di kementerian yang dipimpin orang tua mereka.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengonfirmasi bahwa surat pengunduran diri keduanya telah diterima oleh pimpinan kementerian. Keterangan itu disampaikan Dahnil saat ditemui di kantornya di Jakarta Pusat pada Senin, 26 Oktober. Ia menyatakan bahwa surat tersebut sudah diterima, sehingga keputusan untuk melepas jabatan tenaga ahli telah disampaikan secara resmi kepada pimpinan kementerian.
Informasi mengenai pengunduran diri ini menempatkan posisi kedua putra menteri sebagai sorotan dalam pembahasan publik tentang penugasan tenaga ahli di lingkungan pemerintahan. Namun, keterangan yang disampaikan Dahnil terbatas pada penerimaan surat pengunduran diri oleh pimpinan kementerian. Tidak ada rincian tambahan mengenai alasan keputusan tersebut ataupun proses setelah surat diterima.
Farros dan Fawwaz sebelumnya tercatat menduduki posisi tenaga ahli di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah. Dengan pengunduran diri yang telah dikonfirmasi, keduanya tidak lagi melanjutkan jabatan tersebut. Keterangan resmi dari wakil menteri memberikan kepastian mengenai status surat, sekaligus menegaskan bahwa pimpinan kementerian telah menerima pemberitahuan dari keduanya.
Peristiwa ini menjadi bagian dari perhatian terhadap struktur dan pengisian posisi di kementerian, terutama ketika nama pejabat publik dan keluarganya turut disebut. Meski demikian, informasi yang tersedia saat ini berfokus pada dua hal: Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz mengundurkan diri dari jabatan tenaga ahli, serta surat pengunduran diri mereka telah diterima oleh pimpinan Kementerian Haji dan Umrah. Dahnil menyampaikan konfirmasi tersebut ketika ditemui di kantornya di Jakarta Pusat pada Senin, 26 Oktober.
Pengangkatan Barbarossa dan Gibran sebagai tenaga ahli di lingkungan Kementerian Haji menjadi perhatian publik setelah diketahui bahwa keduanya merupakan anak kandung Menteri Haji. Informasi mengenai hubungan keluarga tersebut mendorong munculnya pertanyaan tentang dasar penunjukan dan pertimbangan yang digunakan dalam proses pengangkatan. Perhatian itu kemudian berkembang menjadi kritik, terutama di ruang digital, tempat warganet membahas hubungan jabatan yang diberikan dan kedekatan keluarga dengan pejabat yang memimpin kementerian. Polemik tersebut muncul bukan semata-mata karena posisi tenaga ahli, melainkan juga karena identitas kedua orang yang mengisinya.
Sejumlah warganet mengaitkan pengangkatan itu dengan dugaan praktik nepotisme. Dalam perbincangan publik, istilah tersebut digunakan untuk mempertanyakan apakah hubungan keluarga turut berperan dalam pemberian jabatan kepada Barbarossa dan Gibran. Namun, kritik dan dugaan yang beredar di media sosial tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran atau memastikan alasan yang mendasari penunjukan mereka. Informasi yang tersedia dalam polemik ini menunjukkan adanya sorotan terhadap kemungkinan konflik kepentingan, tetapi tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa tuduhan nepotisme telah terbukti. Karena itu, pembahasan perlu membedakan penilaian warganet dan fakta yang dapat dipastikan.
Di tengah sorotan tersebut, Barbarossa dan Gibran kemudian memutuskan mundur dari jabatan tenaga ahli. Keputusan itu menjadi perkembangan penting dalam polemik yang sebelumnya berpusat pada hubungan keluarga dan dugaan nepotisme. Mundurnya keduanya dapat dicatat sebagai respons berupa pelepasan jabatan, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh pertimbangan di balik pengangkatan maupun keputusan tersebut. Tanpa keterangan tambahan yang dapat dipastikan, tidak tepat menyatakan bahwa pengunduran diri itu merupakan pengakuan atas tuduhan yang beredar. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana penunjukan pejabat atau tenaga ahli yang memiliki hubungan keluarga dengan menteri dapat memicu pertanyaan publik mengenai proses, kepatutan, dan transparansi, sekaligus menuntut pemisahan yang cermat kritik, dugaan, dan fakta.
Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa keterlibatan dua putra Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf bermula saat Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) dibentuk pada akhir Oktober 2024. Menurut Dahnil, pada masa awal pembentukan, lembaga tersebut belum memiliki struktur organisasi yang lengkap, kantor, ataupun staf administrasi. Kondisi itu membuat pekerjaan persiapan harus dilakukan dengan sumber daya manusia yang sangat terbatas.
Dahnil menyebut BP Haji pada awalnya praktis dijalankan oleh Menteri Haji dan dirinya. Ia menggambarkan bahwa saat itu belum ada orang yang membantu secara sukarela, meskipun berbagai pekerjaan untuk menyiapkan lembaga baru perlu segera ditangani. Dalam situasi tersebut, dua anak menteri kemudian ikut membantu sejumlah kebutuhan pembentukan BP Haji. Dahnil menegaskan bahwa keterlibatan mereka tidak disertai pemberian gaji.
Keterangan Dahnil itu sejalan dengan klarifikasi yang sebelumnya disampaikan Irfan Yusuf. Ia menyebut anak-anaknya bersama sejumlah santri turut membantu proses pembentukan BP Haji secara cuma-cuma. Bantuan tersebut berlangsung selama sekitar tiga hingga empat bulan. Penjelasan mengenai masa dan sifat bantuan itu disampaikan untuk menerangkan konteks keterlibatan mereka ketika lembaga masih berada pada tahap awal, sebelum memiliki perangkat kerja dan dukungan administrasi yang lebih mapan.
Dalam perkembangannya, BP Haji bertumbuh menjadi kementerian dengan kebutuhan organisasi dan pekerjaan yang semakin luas. Seiring perubahan tersebut, sejumlah orang yang dinilai memiliki integritas serta kompetensi kemudian diangkat sebagai tenaga ahli. Dahnil menjelaskan pengangkatan itu sebagai bagian dari perkembangan kelembagaan dan kebutuhan dukungan profesional. Dengan demikian, terdapat perbedaan bantuan awal yang diberikan secara sukarela saat lembaga belum terbentuk secara lengkap dan penugasan tenaga ahli setelah organisasi berkembang.
Penjelasan tersebut disampaikan di tengah sorotan publik terhadap keterlibatan kedua putra menteri. Dahnil memaparkan bahwa peran mereka pada mulanya berkaitan dengan kebutuhan praktis untuk membantu pembentukan lembaga, ketika jumlah personel dan fasilitas masih terbatas. Ia juga menempatkan perubahan status BP Haji menjadi kementerian sebagai konteks bagi pengangkatan tenaga ahli berikutnya. Keterangan itu melengkapi klarifikasi Irfan Yusuf mengenai bantuan tanpa bayaran selama beberapa bulan pada masa persiapan awal.
Pengunduran diri dua putra Menteri Haji dari jabatan tenaga ahli, menurut Dahnil, merupakan langkah untuk menjaga integritas lembaga sekaligus meredam kegaduhan yang berkembang di tengah sorotan publik. Ia menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil agar perhatian masyarakat terhadap Kementerian Haji dan Umrah tidak terus terpusat pada hubungan keluarga, melainkan pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab institusi. Dalam situasi yang menjadi perhatian luas, menurut dia, kepentingan kelembagaan perlu ditempatkan di atas kepentingan pribadi. Pengunduran diri itu juga diharapkan mengurangi polemik dan memberi ruang bagi kementerian untuk menjalankan agenda kerjanya secara lebih tenang, dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Dahnil menegaskan bahwa dirinya bersama Menteri Haji dan Umrah memiliki komitmen untuk memastikan kementerian bekerja dengan menjunjung etika dan integritas. Komitmen tersebut, kata dia, mencakup upaya mencegah praktik tidak beretika, tindakan manipulatif, perilaku koruptif, serta keberadaan atau pengaruh perilaku mafia dalam lingkungan kementerian. Penegasan itu disampaikan sebagai bagian dari tanggung jawab untuk menjaga lembaga tetap berorientasi pada kepentingan publik. Setiap unsur di dalam kementerian diharapkan menjalankan tugas sesuai ketentuan dan menghindari tindakan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Dahnil juga menyatakan bahwa upaya menjaga integritas tidak hanya berkaitan dengan aturan formal, tetapi menuntut konsistensi dalam sikap dan pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan demikian, komitmen tersebut diarahkan untuk menjaga proses kerja kementerian tetap beretika, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Dahnil keputusan mundur itu sejalan dengan sikap yang ingin ditunjukkan bahwa jabatan di kementerian harus.
Baca juga: Solar dari Lapak Penampungan di Tuban Diduga Diambil PT Trisaka Adi Rajasa, Legalitas Jadi Sorotan | Panglima TNI Hadiri Pelantikan Menteri Keuangan RI
