Jakarta | Pengamat politik Bawono Kumoro menilai konsolidasi politik selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu modal penting untuk menjaga stabilitas politik. Dukungan yang luas di lembaga legislatif dinilai memberi ruang bagi pemerintah untuk menjalankan agenda strategis tanpa terus-menerus menghadapi ketegangan politik yang dapat menghambat proses pengambilan keputusan. Penilaian tersebut disampaikan Bawono kepada wartawan di Jakarta pada Minggu.
Konsolidasi itu, menurut Bawono, terlihat dari dukungan hampir seluruh kekuatan partai politik yang berada di DPR RI. Komposisi dukungan tersebut menunjukkan bahwa hubungan pemerintah dan parlemen relatif kooperatif. Dalam praktiknya, komunikasi serta kerja sama di kedua lembaga dapat membantu pembahasan kebijakan berlangsung lebih terarah, termasuk ketika pemerintah memerlukan dukungan politik untuk melaksanakan program prioritas.
Hubungan yang kooperatif bukan berarti parlemen kehilangan peran kritisnya. DPR tetap memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang perlu dijalankan secara independen. Namun, ketika perbedaan kepentingan dikelola melalui komunikasi dan proses politik yang terbuka, dinamika tersebut dapat berlangsung tanpa mengganggu stabilitas pemerintahan secara berlebihan. Keseimbangan dukungan dan pengawasan menjadi penting agar kebijakan tetap memperoleh legitimasi sekaligus dapat diperiksa oleh wakil rakyat.
Bagi pemerintah, dukungan politik yang relatif solid dapat memberi kepastian dalam merancang serta melaksanakan agenda strategis. Stabilitas juga berpotensi memperkuat kepercayaan berbagai pihak terhadap arah kebijakan nasional. Meski demikian, konsolidasi perlu disertai keterbukaan terhadap kritik dan pertanggungjawaban publik. Dukungan partai-partai di parlemen sebaiknya tidak dipahami sebagai persetujuan otomatis atas setiap kebijakan, melainkan sebagai peluang untuk membangun kesepahaman sekaligus memastikan keputusan pemerintah dibahas secara memadai.
Dengan demikian, penilaian Bawono menempatkan konsolidasi politik sebagai penopang bagi kesinambungan pemerintahan, bukan sebagai pengganti pengawasan. Kerja sama pemerintah dan DPR dapat mendukung pelaksanaan program, sementara kontrol parlemen serta perhatian masyarakat tetap dibutuhkan untuk menjaga kualitas kebijakan. Stabilitas yang terbentuk akan lebih bermakna apabila berjalan seiring dengan proses yang akuntabel, responsif, dan terbuka terhadap aspirasi publik. Dalam kerangka itu, hubungan politik yang kondusif dapat membantu agenda pemerintah berjalan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Menurut Bawono, dukungan dari partai-partai di luar kelompok pendukung presiden menjadi kebutuhan penting dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia. Kebutuhan itu berkaitan dengan karakter sistem presidensial multipartai yang berkembang setelah Orde Baru. Dalam sistem tersebut, presiden dipilih melalui mekanisme tersendiri, sementara kekuatan politik di parlemen tersebar di banyak partai. Karena itu, kemenangan dalam pemilihan presiden tidak otomatis memberi pemerintah dukungan mayoritas yang stabil di DPR. Presiden dapat memimpin pemerintahan, tetapi tetap perlu membangun kerja sama politik agar agenda yang diajukan memperoleh dukungan lembaga legislatif.
Jika hanya mengandalkan partainya sendiri, presiden dapat menghadapi keterbatasan dalam menggalang suara untuk berbagai keputusan. Dukungan di DPR diperlukan untuk membahas dan menyetujui agenda legislasi, menetapkan anggaran, serta mengawal kebijakan strategis pemerintah. Proses-proses tersebut melibatkan keputusan bersama dan membutuhkan komunikasi pemerintah dengan berbagai fraksi. Tanpa dukungan yang memadai, rancangan kebijakan dapat tertunda, mengalami perubahan, atau sulit memperoleh persetujuan. Situasi itu berpotensi menghambat pelaksanaan program pemerintah, sekalipun program tersebut merupakan bagian dari prioritas presiden. Oleh sebab itu, dukungan lintas partai dipandang sebagai salah satu prasyarat bagi efektivitas pemerintahan dalam konfigurasi politik yang majemuk.
Bawono juga menilai konsolidasi politik dapat membantu mengurangi potensi konflik di para elite. Hubungan yang lebih terkoordinasi presiden dan partai-partai di parlemen dapat membuka ruang bagi dialog, penyelarasan kepentingan, dan penyelesaian perbedaan sebelum berkembang menjadi kebuntuan politik. Konsolidasi bukan berarti menghilangkan perbedaan pandangan atau fungsi pengawasan DPR, melainkan membangun dukungan yang memungkinkan agenda pemerintahan dibahas secara lebih teratur. Dengan dukungan yang cukup, presiden memiliki ruang lebih besar untuk menjalankan kebijakan dan menjaga konsistensinya dari satu tahap pelaksanaan ke tahap berikutnya. Hal ini penting agar perubahan arah kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh tarik-menarik dukungan jangka pendek, sementara akuntabilitas dan proses parlementer tetap berjalan.
Menurut Bawono, dinamika konsolidasi politik selama pemerintahan Prabowo juga tercermin dalam perubahan susunan Kabinet Merah Putih. Dalam dua tahun pemerintahan tersebut, kabinet telah mengalami tujuh kali perombakan atau reshuffle. Angka ini menjadi bagian dari gambaran yang ia gunakan untuk membaca perkembangan konsolidasi, bukan sekadar catatan administratif mengenai susunan pemerintahan. Dengan demikian, reshuffle dapat ditempatkan sebagai salah satu indikator dinamika politik yang berlangsung di sekitar pemerintahan dan kabinetnya.
Catatan tentang tujuh kali perombakan itu menunjukkan bahwa komposisi kabinet mengalami perubahan berulang dalam rentang pemerintahan yang dibahas. Dalam penilaian Bawono, fakta tersebut berkaitan dengan proses konsolidasi politik. Namun, informasi yang tersedia tidak merinci alasan di balik setiap perubahan, siapa yang terdampak, maupun pertimbangan yang melatarbelakanginya. Karena itu, angka tersebut sebaiknya dipahami secara terbatas sebagai bagian dari penilaian mengenai dinamika konsolidasi, bukan sebagai dasar untuk mengaitkan setiap reshuffle dengan motif tertentu.
Pembacaan yang cermat juga perlu membedakan fakta jumlah perombakan dan penafsiran atas arti masing-masing peristiwa. Bawono memasukkan tujuh kali reshuffle sebagai salah satu cerminan konsolidasi politik selama masa pemerintahan Prabowo, tetapi tidak berarti setiap perombakan memiliki latar atau konsekuensi yang sama. Tanpa rincian lebih lanjut, tidak tepat menyimpulkan bahwa perubahan tertentu dilakukan untuk tujuan khusus, ataupun bahwa semuanya menghasilkan dampak tertentu bagi hubungan antarkekuatan politik. Yang dapat dicatat dari penilaian tersebut adalah bahwa perubahan susunan kabinet menjadi bagian dari dinamika konsolidasi yang berlangsung, sementara penjelasan rinci mengenai masing-masing perombakan tetap berada di luar informasi yang tersedia.
Bawono mengingatkan bahwa dukungan kuat di parlemen tidak seharusnya membuat pemerintah mengabaikan pengawasan dari luar lembaga legislatif. Dukungan politik dapat membantu agenda pemerintahan berjalan, tetapi tetap perlu diimbangi ruang yang memadai bagi masyarakat sipil, mahasiswa, dan pers untuk memantau kebijakan serta meminta pertanggungjawaban pejabat. Peran kelompok-kelompok tersebut bukan semata-mata untuk berseberangan dengan pemerintah. Mereka juga menyampaikan dampak kebijakan yang dirasakan masyarakat, mengangkat persoalan yang belum tertangani, dan menyediakan informasi yang berguna bagi publik. Karena itu, keberadaan kritik merupakan bagian penting dari hubungan pemerintah dan warga, bukan gangguan yang patut disingkirkan.
Menurut pandangan Bawono, demokrasi tidak berhenti pada penyelenggaraan pemilu. Pemilihan umum memberi warga kesempatan menentukan pemimpin secara berkala, tetapi kehidupan demokratis juga harus dijaga di satu pemilu dan pemilu berikutnya. Hal tersebut membutuhkan kebebasan berpendapat, kemerdekaan pers, dan kesempatan untuk menyampaikan kritik secara terbuka. Demonstrasi, sepanjang berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku, menjadi salah satu cara masyarakat mengutarakan aspirasi dan menunjukkan keberatan terhadap kebijakan. Media yang dapat bekerja secara independen dan warga yang bebas menyuarakan pandangan membantu memastikan bahwa keputusan pemerintah terus diperiksa, termasuk ketika pemerintah memperoleh dukungan politik yang besar.
Dalam penilaiannya terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo, Bawono melihat bahwa kontrol publik masih berlangsung tanpa pengekangan berarti ataupun tindakan represif dari pemerintah. Pengamatan ini menunjukkan bahwa kritik dan pengawasan tetap hadir dalam ruang politik, meskipun pemerintah memiliki dukungan kuat di parlemen. Menjaga keadaan tersebut memerlukan komitmen berkelanjutan untuk menghormati kebebasan warga, melindungi kerja pers, dan merespons aspirasi secara terbuka. Konsolidasi elite politik, dengan demikian, tidak harus menutup ruang partisipasi masyarakat.
Baca juga: Tak Hanya Logistik, Hercules TNI AU Bawa Dukungan Kesehatan dan Peralatan Untuk Menopang Perjuangan Pasukan Karhutla Kalsel | TNI Salurkan Dukungan Peralatan Penanganan Karhutla ke Kalimantan Tengah | Panglima TNI Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Penanganan Karhutla di Riau dan Sumatera Selatan
