Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengingatkan industri pusat data agar menghitung kebutuhan air dan dampak lingkungan secara matang sebelum memutuskan membangun fasilitas baru. Pesan tersebut menyoroti pentingnya perencanaan sejak tahap awal, ketika lokasi, skala, serta kebutuhan operasional fasilitas masih dapat dipertimbangkan secara menyeluruh. Pembangunan pusat data tidak seharusnya berjalan hanya dengan memperhitungkan kesiapan lahan dan infrastruktur digital, tetapi juga ketersediaan sumber daya yang menopang operasinya.
AHY menyampaikan imbauan itu setelah rapat koordinasi swasembada air nasional di kantornya di Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026. Dalam konteks penguatan ketahanan air, ia meminta pelaku industri memastikan rencana pembangunan selaras dengan kondisi setempat. Perhitungan yang terperinci dapat membantu memperjelas besarnya kebutuhan pasokan, potensi tekanan terhadap sumber air, serta langkah yang perlu disiapkan untuk mengurangi dampak bagi lingkungan sekitar.
Fasilitas pusat data memerlukan pasokan air dalam jumlah besar untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Pada saat yang sama, kebutuhan air masyarakat dan sektor industri lain juga terus meningkat. Persaingan atas sumber daya yang terbatas dapat menjadi persoalan ketika kebutuhan suatu fasilitas tidak diselaraskan dengan kapasitas pasokan di wilayah tempat fasilitas itu dibangun. Karena itu, pertimbangan mengenai penggunaan air perlu menjadi bagian penting dari keputusan investasi, bukan sekadar urusan yang ditangani setelah proyek berjalan.
AHY menekankan agar pembangunan tidak dilakukan tanpa perhitungan terperinci mengenai dampaknya terhadap lingkungan sekitar dan ketersediaan air bersih bagi warga. Industri perlu memahami bagaimana kebutuhan fasilitas akan berinteraksi dengan pemakaian air yang sudah ada, termasuk kebutuhan rumah tangga dan kegiatan ekonomi lain. Dengan penilaian yang cermat, rencana pembangunan dapat mempertimbangkan kondisi sumber daya lokal dan kebutuhan berbagai pihak. Langkah ini penting agar ekspansi pusat data berlangsung seiring dengan upaya menjaga akses masyarakat terhadap air bersih, sekaligus mendukung pengelolaan air yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.Dalam pandangan AHY, kebutuhan air dan energi untuk mendukung operasional pusat data tidak tepat dipahami sebagai persoalan yang hanya dihadapi Indonesia. Perhatian terhadap penggunaan sumber daya dalam kegiatan ekonomi terus berkembang secara lebih luas, seiring meningkatnya peran teknologi digital. Dengan demikian, pembahasan mengenai ketersediaan air dan energi perlu ditempatkan dalam konteks yang melampaui batas satu negara, sekaligus mempertimbangkan bagaimana berbagai sektor memenuhi kebutuhannya.
Perhatian tersebut juga muncul di negara-negara maju. Hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan tentang dampak kebutuhan sumber daya bukan isu yang khas bagi Indonesia atau semata-mata berkaitan dengan kondisi lokal. Ketika pusat data berkembang sebagai bagian dari industri digital, kebutuhan operasionalnya menjadi bagian dari diskusi yang lebih besar tentang pemanfaatan air dan energi. Pandangan ini membantu menghindari kesan bahwa tantangan tersebut berdiri sendiri, terpisah dari perubahan industri dan perhatian publik yang berlangsung di berbagai tempat.
AHY menempatkan industri digital dalam persoalan yang dihadapi beragam jenis industri. Setiap kegiatan industri memiliki kebutuhan sumber daya, sehingga perhatian terhadap dampaknya dapat berlaku lintas sektor, bukan hanya ditujukan kepada pusat data. Karena itu, pembahasan tentang kebutuhan air dan energi perlu dilakukan secara proporsional: mengakui bahwa industri digital turut menjadi perhatian, tanpa menjadikannya satu-satunya pihak yang dibicarakan. Sudut pandang ini juga mengingatkan bahwa pertumbuhan industri dan ketersediaan sumber daya merupakan dua hal yang patut dipertimbangkan bersama.
Dengan melihat isu ini sebagai perhatian yang bersifat luas, diskusi mengenai pusat data dapat berlangsung dengan kerangka yang lebih seimbang. Fokusnya tidak hanya pada kebutuhan industri digital, tetapi juga pada hubungan aktivitas industri, penggunaan sumber daya, dan perhatian terhadap dampaknya. Keterangan AHY menegaskan bahwa kebutuhan air dan energi merupakan bagian dari percakapan yang berkembang di tingkat global dan mencakup berbagai sektor. Pemahaman tersebut menjadi landasan untuk membicarakan tantangan ketersediaan sumber daya tanpa menganggapnya sebagai persoalan Indonesia semata.
Pertumbuhan pusat data menambah kebutuhan air untuk pendinginan dan operasional, sementara rumah tangga, pertanian, dan peternakan juga bergantung pada sumber yang sama. Pemerintah bertanggung jawab memastikan izin pengambilan air, lokasi fasilitas, serta kapasitas pasokan diputuskan berdasarkan ketersediaan setempat dan kebutuhan seluruh pengguna. Keputusan tersebut perlu didukung data yang terbuka, termasuk perkiraan kebutuhan industri, kondisi sumber air, dan dampak terhadap layanan masyarakat. Dengan begitu, ekspansi ekonomi digital dapat dikelola tanpa menganggap pasokan air sebagai sumber daya yang tak terbatas.
Pengelolaan yang bijak dan proporsional berarti mendahulukan akses aman bagi kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus mempertimbangkan fungsi air bagi produksi pangan dan kegiatan ekonomi. Rumah tangga memerlukan pasokan yang andal untuk minum, sanitasi, dan kesehatan. Pertanian serta peternakan membutuhkan air sesuai musim dan kebutuhan produksi, sedangkan industri perlu memenuhi persyaratan efisiensi dan bertanggung jawab atas pemakaian yang besar. Pembagian tidak harus berarti setiap sektor memperoleh jumlah yang sama; alokasi sebaiknya mempertimbangkan urgensi, manfaat, dampak sosial, serta kondisi hidrologis di wilayah terkait.
Dalam praktiknya, pemerintah dapat menetapkan batas pengambilan, memantau penggunaan secara berkala, dan meninjau izin ketika ketersediaan berubah. Persyaratan bagi perusahaan dapat mencakup teknologi pendinginan hemat air, penggunaan kembali air yang telah diolah, serta rencana mitigasi saat pasokan menurun. Mekanisme konsultasi dengan warga dan pelaku usaha lokal juga membantu mengidentifikasi risiko persaingan sebelum fasilitas beroperasi. Langkah-langkah ini semakin penting karena pertumbuhan populasi meningkatkan kebutuhan layanan dasar, sementara ekonomi digital mendorong pembangunan infrastruktur dan aktivitas industri. Kenaikan permintaan tersebut perlu diantisipasi melalui perencanaan jangka panjang, bukan dijadikan bukti bahwa krisis telah terjadi. Kebijakan yang transparan dan berbasis kondisi daerah memungkinkan pemerintah menyeimbangkan investasi dengan perlindungan akses masyarakat, serta mendorong semua sektor menggunakan air secara bertanggung jawab.
AHY mengingatkan bahwa percepatan transformasi digital perlu disertai kesiapan mengelola dampak lingkungan, termasuk kebutuhan air. Ekonomi dan keuangan digital dipandang akan menjadi arus utama perekonomian Indonesia dalam 10 hingga 20 tahun mendatang. Perkembangan tersebut berpotensi mendorong pembangunan lebih banyak pusat data sebagai infrastruktur penting bagi layanan daring, transaksi keuangan, penyimpanan informasi, dan berbagai kegiatan usaha. Namun, jika kebutuhan sumber daya tidak diperhitungkan sejak awal, kemajuan teknologi dapat menghadirkan tekanan baru terhadap masyarakat dan lingkungan. Kekhawatiran itu bukan alasan untuk menghentikan investasi, melainkan dorongan agar pertumbuhan berlangsung secara terencana dan bertanggung jawab.
Kebutuhan air sebuah pusat data tidak selalu sama dengan fasilitas lainnya. Besarnya konsumsi bergantung pada kapasitas, rancangan sistem pendingin, teknologi yang digunakan, tingkat pemanfaatan, serta kondisi operasionalnya. Karena itu, perkiraan kebutuhan air perlu disusun berdasarkan karakteristik masing-masing proyek, bukan hanya memakai angka umum untuk seluruh industri. Pengelola dan pemerintah juga perlu menilai ketersediaan sumber air setempat, kebutuhan rumah tangga, serta kepentingan sektor lain sebelum menentukan lokasi dan skala pembangunan. Pemantauan konsumsi secara berkala dapat membantu mengidentifikasi penggunaan yang tidak efisien dan mendukung langkah penghematan. Pilihan teknologi yang lebih hemat air, penggunaan kembali air yang sesuai, dan pelaporan yang transparan dapat menjadi bagian dari upaya tersebut.
Perencanaan berbasis lingkungan sebaiknya dimulai sebelum pembangunan dilakukan, ketika pilihan lokasi, desain, dan teknologi masih dapat disesuaikan. Kajian awal perlu menghubungkan proyeksi pertumbuhan industri digital dengan daya dukung wilayah dan kebutuhan dasar penduduk.
