Jakarta | Rencana Indonesia untuk mengekspor listrik ke negara lain belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa gagasan tersebut masih berada dalam tahap kajian. Pemerintah belum menetapkan keputusan yang memungkinkan penyaluran listrik lintas negara segera dimulai, sehingga rencana itu tidak dapat dipandang sebagai kebijakan yang sudah siap dijalankan.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil dalam konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/10/2026). Ia menjelaskan bahwa pembahasan ekspor perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kecukupan pasokan untuk kebutuhan di dalam negeri. Dengan demikian, kajian yang berlangsung tidak hanya menyangkut peluang kerja sama dengan negara lain, tetapi juga kemampuan Indonesia menyediakan listrik secara memadai bagi masyarakat dan berbagai kegiatan ekonomi.
Alasan utama yang disampaikan adalah Indonesia masih membutuhkan pasokan listrik dalam jumlah besar. Kebutuhan domestik itu menjadi pertimbangan penting sebelum pemerintah mempertimbangkan pemanfaatan listrik untuk pasar luar negeri. Selama pasokan nasional masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan di berbagai daerah dan sektor, pemenuhan kebutuhan tersebut tetap menjadi prioritas. Karena itu, potensi ekspor harus dinilai dengan cermat agar tidak mengganggu ketersediaan listrik bagi pengguna di Indonesia.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa pembicaraan mengenai ekspor listrik masih bergantung pada perkembangan kebutuhan dan kapasitas pasokan nasional. Pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu bahwa listrik tersedia secara cukup di dalam negeri sebelum menentukan apakah ada kelebihan pasokan yang dapat ditawarkan kepada negara lain. Sampai kajian itu menghasilkan keputusan, belum ada kepastian mengenai waktu pelaksanaan maupun bentuk ekspor yang mungkin dilakukan. Pernyataan Bahlil menegaskan bahwa rencana tersebut masih dibahas, sedangkan kebutuhan listrik domestik tetap menjadi perhatian utama dalam penentuan langkah berikutnya.
Pemerintah menegaskan bahwa rencana ekspor listrik Indonesia belum dapat diputuskan tanpa melihat perkembangan kebutuhan energi di dalam negeri. Seiring pertumbuhan ekonomi, pembangunan industri, dan peningkatan aktivitas masyarakat, konsumsi listrik nasional diperkirakan terus bertambah. Karena itu, rencana penyaluran listrik ke negara lain perlu dikaji kembali secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan ketersediaan pasokan pada saat ini. Perhitungan harus mempertimbangkan proyeksi permintaan, kemampuan pembangkit, kesiapan jaringan transmisi, serta kebutuhan berbagai wilayah. Langkah ini penting agar kebijakan ekspor tidak mengurangi keandalan pasokan ataupun menghambat pemenuhan kebutuhan konsumen domestik.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemenuhan kebutuhan listrik di dalam negeri harus ditempatkan sebagai prioritas. Sebelum pasokan dipertimbangkan untuk dikirim ke luar negeri, pemerintah perlu memastikan bahwa kebutuhan masyarakat dan sektor produktif nasional telah tercukupi. Prinsip tersebut menjadi dasar dalam menilai kembali rencana ekspor, termasuk menentukan berapa besar listrik yang mungkin tersedia dan kapan penyaluran dapat dilakukan. Dengan demikian, ekspor tidak dipandang sebagai tujuan yang berdiri sendiri, melainkan opsi yang hanya dapat dipertimbangkan setelah kepentingan domestik terlindungi.
Pengkajian ulang juga memberi ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan keputusan dengan perubahan kondisi pasokan dan permintaan. Ketersediaan listrik dapat berbeda antarwilayah dan berubah seiring beroperasinya pembangkit baru, bertambahnya pelanggan, maupun meningkatnya kebutuhan industri. Oleh sebab itu, perhitungan perlu dilakukan secara berkala dan mengacu pada data serta proyeksi yang memadai. Pemerintah juga perlu menimbang dampak rencana tersebut terhadap keandalan sistem, harga energi, dan agenda pembangunan nasional. Jika kebutuhan domestik meningkat, prioritas pemanfaatan listrik harus mengikuti kondisi tersebut sebelum ada keputusan mengenai pengiriman ke pasar luar negeri.
Pendekatan berhati-hati ini menegaskan bahwa ekspor listrik bukan agenda yang dapat segera berjalan hanya karena terdapat peluang kerja sama lintas negara. Pemerintah masih harus menghitung kebutuhan nasional dan menilai kapasitas yang benar-benar dapat dialokasikan tanpa mengganggu pasokan. Kejelasan mengenai prioritas domestik juga penting untuk menjaga kepastian bagi rumah tangga, dunia usaha, dan industri yang bergantung pada listrik. Dengan menempatkan kebutuhan dalam negeri di urutan pertama, setiap keputusan terkait ekspor diharapkan selaras dengan keamanan energi nasional. Rencana tersebut baru dapat dibahas lebih lanjut apabila hasil kajian menunjukkan bahwa pasokan memadai dan kepentingan pengguna di Indonesia tetap terpenuhi.
Rencana ekspor listrik Indonesia tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pembangkit, tetapi juga oleh proyeksi kebutuhan energi di dalam negeri. Bahlil menyampaikan bahwa pengembangan pusat data menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menghitung kecukupan pasokan. Indonesia berencana meningkatkan kapasitas pusat data hingga 20 gigawatt. Skala pengembangan tersebut membutuhkan dukungan listrik yang besar dan andal, sehingga kapasitas yang tampak tersedia saat ini belum otomatis dapat dialokasikan untuk pasar luar negeri. Pemerintah perlu memperhitungkan kebutuhan energi dari infrastruktur digital yang direncanakan, termasuk pertumbuhan permintaan seiring pembangunan fasilitas baru.
Pusat data bergantung pada pasokan listrik yang berkelanjutan untuk menjalankan server, sistem penyimpanan, jaringan, serta perangkat pendingin. Karena itu, peningkatan kapasitas pusat data berpotensi menambah beban listrik secara signifikan. Perencanaan pasokan harus mempertimbangkan bukan hanya konsumsi saat ini, melainkan juga kebutuhan ketika proyek-proyek tersebut beroperasi. Dalam konteks ini, rencana mencapai kapasitas 20 gigawatt menjadi salah satu alasan pemerintah berhati-hati sebelum menetapkan volume listrik yang dapat dijual ke negara lain. Keputusan ekspor perlu diselaraskan dengan perkembangan kebutuhan domestik, agar pemenuhan infrastruktur digital tidak mengurangi keandalan pasokan bagi pengguna di Indonesia.
Urutan kebijakan yang disampaikan Bahlil menempatkan kebutuhan dalam negeri sebagai prioritas. Pemerintah terlebih dahulu memastikan bahwa pasokan listrik mencukupi untuk masyarakat, kegiatan usaha, dan kebutuhan pembangunan, termasuk pusat data. Setelah kondisi tersebut terpenuhi, peluang ekspor dapat dipertimbangkan berdasarkan ketersediaan listrik yang benar-benar tersisa. Dengan demikian, ekspor bukan sasaran yang berdiri sendiri, melainkan langkah lanjutan setelah kebutuhan domestik dipastikan aman. Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa kapasitas pembangkit dan proyeksi konsumsi perlu dinilai bersama sebelum keputusan dibuat. Selama kebutuhan nasional masih berkembang dan kapasitas pusat data direncanakan meningkat, ruang untuk mengekspor listrik harus dihitung secara cermat. Prioritas tersebut menjadi dasar dalam menentukan waktu serta besaran ekspor, bukan sekadar membandingkan kapasitas pembangkit dengan permintaan pada saat ini.
Bahlil mengaitkan kebijakan untuk mendahulukan pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat dan aktivitas di dalam negeri dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pandangannya, keputusan mengenai pemanfaatan sumber daya energi tidak semata-mata ditentukan oleh peluang penjualan ke pasar luar negeri. Pemerintah, menurut prinsip yang ia kemukakan, perlu memastikan terlebih dahulu bahwa pasokan tersedia bagi rumah tangga, layanan publik, serta sektor usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi di Indonesia. Karena itu, pembahasan tentang ekspor listrik ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional dan kewajiban negara terhadap masyarakat.
Pasal 33 UUD 1945 memuat prinsip bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Bahlil menekankan bahwa penguasaan tersebut harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks energi, prinsip itu berarti sumber daya dan infrastruktur kelistrikan perlu dikelola dengan mempertimbangkan manfaat yang diterima masyarakat luas, bukan hanya nilai transaksi atau keuntungan dari penjualan. Peran negara menjadi penting untuk mengatur pemanfaatan sumber daya, menjaga kecukupan pasokan, dan memastikan kegiatan ekonomi domestik memperoleh dukungan energi yang diperlukan. Dengan demikian, kebijakan kelistrikan berkaitan erat dengan tujuan kesejahteraan yang tercantum dalam konstitusi.
Penekanan pada Pasal 33 juga memberi dasar bagi urutan prioritas yang disampaikan Bahlil.
