Jakarta | Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuka opsi pemberian sanksi berupa pengurangan poin kepada klub yang tidak mampu menjaga perilaku suporternya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab klub tidak hanya berkaitan dengan performa di lapangan, tetapi juga mencakup upaya menjaga ketertiban dan memastikan dukungan suporter tidak menimbulkan persoalan bagi pihak lain. Opsi pengurangan poin menjadi perhatian karena dapat berdampak langsung terhadap perjalanan klub dalam kompetisi.
Sikap Erick Thohir itu muncul setelah terdapat dua insiden penyerangan yang menjadi sorotan. Peristiwa pertama berkaitan dengan rombongan Persib Bandung U-18 di Batang, Jawa Tengah. Insiden lainnya melibatkan The Jakmania Cikampek di Tol Palikanci, Cirebon, Jawa Barat. Kedua lokasi tersebut kini menjadi perhatian PSSI dalam melihat persoalan perilaku suporter dan tanggung jawab klub terhadap kelompok pendukungnya.
PSSI menilai kejadian di Batang dan Tol Palikanci tidak dapat dipandang sebagai persoalan terpisah dari perkembangan sepak bola nasional. Insiden tersebut dinilai mencoreng citra sepak bola Indonesia, yang sedang berupaya membangun kompetisi secara lebih tertib dan profesional. Karena itu, wacana pengurangan poin menunjukkan adanya dorongan agar klub mengambil peran yang lebih besar dalam menjaga perilaku suporter.
Ancaman sanksi tersebut juga menjadi pesan bahwa identitas dan dukungan terhadap klub harus disertai tanggung jawab. Klub diharapkan tidak mengabaikan dampak perilaku pendukungnya, terutama ketika tindakan tersebut berpotensi merusak keamanan serta reputasi sepak bola nasional. Dengan menyoroti dua insiden di Batang dan Tol Palikanci, PSSI menempatkan pengendalian perilaku suporter sebagai bagian penting dari pembenahan kompetisi.
PSSI belum menyampaikan langkah akhir terkait wacana pengurangan poin klub yang muncul menyusul perilaku suporter. Federasi masih memantau perkembangan penanganan yang dilakukan oleh operator kompetisi I.League bersama klub-klub terkait. Pemantauan tersebut diperlukan agar setiap keputusan yang diambil memiliki dasar yang jelas, mempertimbangkan fakta di lapangan, serta tidak terburu-buru menetapkan bentuk tindakan tertentu.
Erick Thohir menegaskan bahwa proses penanganan masih berjalan. Operator kompetisi diharapkan menjalankan kewenangannya secara proporsional, sementara klub diminta menunjukkan tanggung jawab dalam merespons tindakan suporter. Langkah klub, termasuk komunikasi dengan kelompok pendukung dan upaya mencegah kejadian serupa, menjadi bagian penting yang diperhatikan dalam evaluasi. PSSI juga perlu melihat apakah prosedur yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan kompetisi dan prinsip pembinaan sepak bola nasional.
Pemantauan ini dilakukan untuk mencari penyelesaian yang dinilai paling baik bagi sepak bola Indonesia. Persoalan suporter tidak hanya berkaitan dengan aspek disiplin, tetapi juga menyangkut keamanan pertandingan, perlindungan pemain dan ofisial, serta keberlangsungan kompetisi. Karena itu, koordinasi federasi, operator, klub, dan pihak terkait diperlukan supaya penanganannya tidak berhenti pada pemberian respons sesaat.
Di sisi lain, Erick masih membuka ruang bagi tercapainya kesepakatan sebelum tindakan tegas diterapkan. Ruang dialog tersebut dapat digunakan untuk menilai komitmen klub, memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak, dan menyusun langkah perbaikan yang dapat dijalankan. Apabila kesepakatan tidak tercapai atau penanganan dianggap belum memadai, PSSI dapat mempertimbangkan opsi lanjutan sesuai aturan yang berlaku.
Hingga proses pemantauan dan pembahasan selesai, belum ada pernyataan bahwa sanksi tertentu telah resmi dijatuhkan. Demikian pula, tidak ada klub yang dapat dinyatakan bersalah hanya berdasarkan wacana atau laporan awal. Setiap keputusan perlu menunggu hasil evaluasi dan mekanisme yang berlaku dalam kompetisi.
Erick Thohir membuka opsi pengurangan poin bagi klub yang dinilai tidak mampu menjaga perilaku suporternya. Gagasan tersebut disampaikan sebagai bentuk dorongan agar klub tidak memandang tindakan pendukung di luar lapangan sebagai persoalan yang berdiri sendiri. Dalam pandangan Erick, klub memiliki tanggung jawab untuk membangun serta menjaga hubungan yang tertib dengan basis suporternya, termasuk mencegah tindakan yang dapat mengganggu jalannya kompetisi dan merusak citra sepak bola nasional.
Namun, pengurangan poin yang disebut Erick masih berada pada tahap opsi tindakan disipliner. Pernyataan itu bukan penegasan bahwa sanksi tersebut telah diberlakukan dalam kasus yang sedang dibahas. Karena itu, usulan tersebut perlu dipahami sebagai sikap dan gagasan Erick untuk memperkuat akuntabilitas klub, bukan sebagai pengumuman mengenai keputusan hukuman terhadap pihak tertentu. Ia menekankan pentingnya klub mengambil peran aktif dalam mengarahkan perilaku pendukung, sehingga tanggung jawab tidak hanya diletakkan pada aparat atau penyelenggara pertandingan.
Usulan tersebut juga menunjukkan keinginan untuk mendorong klub lebih serius menangani potensi pelanggaran yang melibatkan suporternya. Ketika klub gagal menjaga ketertiban pendukung, dampaknya dapat berpengaruh terhadap pertandingan, keamanan, dan reputasi kompetisi. Dalam konteks itu, ancaman pengurangan poin diposisikan sebagai kemungkinan konsekuensi yang dapat dipertimbangkan, bukan sebagai keputusan yang otomatis berlaku. Erick menghubungkan opsi tersebut dengan kewajiban klub untuk membina suporternya dan memastikan dukungan terhadap tim tetap disalurkan secara bertanggung jawab. Pernyataan ini menegaskan bahwa klub diharapkan tidak hanya berfokus pada pencapaian di lapangan, tetapi juga bertanggung jawab atas lingkungan pendukung yang menyertainya.
Erick Thohir menyampaikan sikapnya mengenai perilaku suporter dan tanggung jawab klub di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2026. Ia membuka opsi pemberian sanksi berupa pengurangan poin kepada klub yang tidak mampu menjaga suporternya. Pernyataan tersebut menempatkan klub sebagai pihak yang perlu memastikan perilaku pendukung tetap berada dalam koridor yang dapat diterima.
Menurut Erick, pengurangan poin dapat didorong bagi klub yang gagal menjaga suporternya. Namun, langkah itu tidak langsung menjadi tindakan pertama. Ia masih memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan terlebih dahulu sebelum sanksi tegas diterapkan. Dengan demikian, terdapat kesempatan untuk menyelesaikan persoalan melalui kesepakatan sebelum pengurangan poin benar-benar didorong sebagai konsekuensi.
Inti pernyataan Erick adalah klub perlu memiliki tanggung jawab terhadap suporternya. Apabila tanggung jawab tersebut tidak dijalankan, pengurangan poin dapat menjadi salah satu pilihan tindakan. “Saya akan mendorong pengurangan poin bagi klub yang tidak bisa menjaga suporternya, tetapi sebelumnya kami beri ruang untuk kesepakatan,” ujar Erick dalam penyampaian sikapnya di Jakarta. Pernyataan itu menegaskan dua hal, yakni kemungkinan adanya sanksi terhadap klub dan kesempatan untuk membangun kesepakatan sebelum tindakan tegas dilakukan. Sikap tersebut disampaikan Erick sebagai dasar pendekatan terhadap persoalan perilaku suporter, tanpa mengesampingkan proses kesepakatan yang lebih dahulu diberi ruang.
Baca juga: Lompatan Ranking FIFA Timnas Indonesia di Era Erick Thohir: Tiga Pelatih, Naik 31 Peringkat
