Jakarta | Sidang gugatan perdata yang diajukan Nur Rohmah terhadap Rien Wartia Trigina, yang dikenal sebagai Erin Taulany, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, 22 Oktober 2026. Dalam persidangan tersebut, Nur maupun Erin tidak hadir secara langsung. Kedua pihak diwakili oleh kuasa hukum masing-masing, sehingga agenda tetap dapat dijalankan melalui perwakilan hukum yang hadir di ruang sidang.
Agenda persidangan kali ini adalah penyampaian laporan mengenai proses mediasi yang sebelumnya telah ditempuh para pihak. Mediasi tersebut dilaporkan menemui jalan buntu, sehingga belum menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di luar persidangan. Kuasa hukum Nur, Adharu Soleh, menjelaskan bahwa pihaknya diminta menyampaikan perkembangan mediasi kepada ketua majelis hakim. Pelaporan ini menjadi bagian dari tahapan perkara setelah upaya penyelesaian melalui mediasi tidak mencapai titik temu.
Menurut Adharu, laporan yang disampaikan berkaitan dengan hasil dan perkembangan komunikasi dalam proses mediasi. Majelis hakim perlu memperoleh informasi tersebut sebagai dasar untuk menentukan kelanjutan penanganan gugatan. Dengan demikian, agenda sidang tidak berfokus pada pemeriksaan pokok perkara, melainkan pada pembaruan mengenai upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Pelaporan kepada ketua majelis juga memastikan bahwa status mediasi tercatat dalam proses persidangan.
Ketidakhadiran Erin secara langsung dalam sidang tersebut tidak menghentikan jalannya perkara. Karena kuasa hukum kedua pihak hadir, persidangan tetap berlangsung sesuai agenda yang ditetapkan pengadilan. Proses hukum pun dapat berlanjut dengan mempertimbangkan laporan mediasi dan arahan majelis hakim. Meski upaya mediasi belum menghasilkan kesepakatan, kesempatan untuk berdamai masih menunggu jawaban dan sikap para pihak. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada langkah yang ditempuh dalam proses hukum serta kemungkinan adanya komunikasi lanjutan Nur dan Erin melalui kuasa hukum masing-masing.
Meski proses mediasi belum menghasilkan kesepakatan, upaya untuk menyelesaikan perkara melalui perdamaian sukarela masih terbuka. Majelis hakim memberikan waktu 14 hari kepada para pihak untuk mempertimbangkan kemungkinan mencapai kesepakatan di luar proses persidangan. Kesempatan tersebut memungkinkan kedua belah pihak menyampaikan sikap dan menilai kembali opsi penyelesaian yang tersedia sebelum perkara berlanjut ke tahapan berikutnya.
Adharu menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu respons Erin terkait tawaran untuk berdamai. Menurut keterangannya, kuasa hukum Erin yang hadir dalam proses tersebut belum banyak memberikan tanggapan mengenai kemungkinan penyelesaian secara damai. Pihak Erin, melalui kuasa hukumnya, meminta waktu dua minggu untuk menyampaikan jawaban. Permintaan itu sejalan dengan tenggat 14 hari yang diberikan majelis hakim kepada para pihak.
Dengan demikian, belum ada pernyataan lanjutan yang menunjukkan apakah Erin menerima atau menolak upaya perdamaian tersebut. Sikap pihaknya masih ditunggu, sementara kesempatan yang diberikan pengadilan dapat digunakan untuk menyampaikan jawaban secara resmi. Sampai jawaban itu diterima, belum dapat dipastikan apakah proses ini akan berujung pada kesepakatan atau perkara tetap berjalan melalui persidangan.
Pemberian waktu tersebut juga menandai bahwa ruang dialog belum sepenuhnya tertutup, meskipun mediasi sebelumnya tidak mencapai hasil. Para pihak memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dan mempertimbangkan penyelesaian yang dapat diterima bersama, tanpa mengesampingkan proses hukum yang sedang berlangsung. Namun, perkembangan berikutnya bergantung pada respons masing-masing pihak dan langkah yang mereka ambil dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
Adharu belum menyampaikan adanya jawaban baru dari Erin setelah permintaan waktu tersebut. Karena itu, informasi yang tersedia saat ini hanya menunjukkan bahwa pihaknya masih menanti tanggapan dan majelis hakim telah memberi kesempatan selama dua pekan. Belum ada dasar untuk menyatakan bahwa perdamaian pasti tercapai ataupun bahwa peluang tersebut telah ditutup. Perkembangan mengenai sikap Erin akan menjadi penentu bagi arah pembicaraan selanjutnya, sementara proses hukum tetap menjadi latar perkara ini.
Adharu menjelaskan bahwa tuntutan Nur Rohmah berkaitan dengan hak-hak yang menurut pihaknya belum diterima selama Nur bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Erin. Permintaan tersebut, kata Adharu, tidak mencakup hal lain di luar pengembalian barang pribadi dan pembayaran gaji yang diklaim masih tertunggak. Dengan demikian, pihak Nur menempatkan persoalan ini sebagai upaya memperoleh kembali barang serta hak finansial yang mereka nilai belum dipenuhi setelah hubungan kerja berakhir. Pernyataan itu disampaikan sebagai penjelasan mengenai ruang lingkup tuntutan kliennya, bukan sebagai rincian tuntutan tambahan.
Barang yang diminta kembali mencakup telepon genggam dan KTP asli milik Nur. Selain kedua barang tersebut, pihak Nur meminta pembayaran gaji selama satu bulan yang menurut mereka belum dibayarkan. Adharu menyebut tuntutan kliennya terbatas pada tiga hal itu, sehingga fokus mereka adalah penyelesaian hak dasar yang berkaitan dengan barang pribadi dan upah. Klaim mengenai gaji yang belum dibayar tersebut merupakan keterangan dari pihak Nur melalui kuasa hukumnya. Belum ada keterangan dalam pernyataan Adharu bahwa permintaan itu telah dipenuhi, ataupun bahwa kedua pihak telah menyepakati cara dan waktu untuk menyelesaikannya.
Adharu juga menyatakan belum ada komunikasi lanjutan pihak Nur dan Erin setelah mediasi berakhir tanpa kesepakatan. Sebelumnya, memang sempat berlangsung pertemuan dengan kuasa hukum Erin. Namun, menurut Adharu, pertemuan tersebut belum diikuti komunikasi atau pembahasan baru yang menghasilkan penyelesaian atas barang dan gaji yang diminta Nur. Kondisi itu membuat tuntutan yang disampaikan pihak Nur masih menunggu tanggapan lebih lanjut. Keterangan tersebut menggambarkan posisi komunikasi berdasarkan penjelasan Adharu; tidak adanya kabar lanjutan tidak dengan sendirinya menjelaskan sikap Erin terhadap setiap tuntutan. Pihak Nur, melalui kuasa hukumnya, menyatakan batas permintaan mereka tetap pada pengembalian telepon genggam dan KTP asli serta pembayaran gaji satu bulan yang diklaim belum diterima. Sampai ada komunikasi berikutnya, belum diketahui apakah kedua pihak akan kembali membicarakan tuntutan tersebut atau mencapai kesepakatan di luar mediasi sebelumnya.
Perkara yang melibatkan Nur Rohmah, yang juga dikenal sebagai Teh Nur, dan Erin Taulany tercatat sebagai gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam perkara tersebut, tuntutan yang disebutkan mencakup ganti rugi imateriil sebesar Rp1 miliar. Selain tuntutan itu, terdapat pula klaim materiil yang berkaitan dengan gaji dan sejumlah biaya lainnya. Rincian tersebut menggambarkan jenis nilai yang diminta dalam gugatan, bukan putusan pengadilan atau kepastian bahwa tuntutan akan dikabulkan.
Adharu menerangkan bahwa Erin berada di luar negeri ketika mediasi berlangsung. Keterangan mengenai keberadaannya itu disampaikan dalam konteks proses mediasi para pihak. Adharu juga menjelaskan bahwa kehadiran Erin secara langsung bukan merupakan syarat agar tahapan persidangan tetap berjalan. Dengan demikian, ketidakhadiran langsung pihak tersebut dalam mediasi tidak serta-merta menghentikan proses perkara di pengadilan. Persidangan dapat berlanjut sesuai tahapan yang berlaku, sementara perkembangan lebih lanjut bergantung pada proses hukum dan keterangan resmi yang disampaikan dalam perkara.
Di tengah tuntutan ganti rugi dan proses mediasi tersebut, kesempatan untuk berdamai masih menjadi hal yang menunggu jawaban Erin. Namun, informasi yang tersedia dalam konteks ini hanya menjelaskan bahwa gugatan telah diajukan, nilai tuntutan imateriilnya mencapai Rp1 miliar, serta terdapat klaim materiil terkait gaji dan biaya lainnya. Tidak ada keterangan tambahan di sini mengenai dasar gugatan, tanggapan substantif Erin, ataupun hasil akhir perkara. Karena itu, perkara Nur Rohmah atau Teh Nur dan Erin Taulany tetap perlu dipahami sebagai proses perdata yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
