Jakarta | Bobi, juru parkir berusia 53 tahun yang bekerja di kawasan Gandaria City, Jakarta Selatan, mengaku sudah memperkirakan adanya penertiban terhadap sepeda motor yang parkir liar. Perkiraan itu, menurut pengamatannya, berkaitan dengan pola kedatangan petugas yang ia nilai kerap berlangsung pada tanggal 26 dan 27. Pengalaman tersebut membuatnya merasa bahwa penertiban bukan sesuatu yang sepenuhnya datang tanpa tanda bagi dirinya.
Ia menyampaikan pengamatan itu kepada wartawan di Jakarta pada Senin. Bobi mengatakan petugas kerap datang pada dua tanggal tersebut, sehingga ia dapat memperkirakan kemungkinan adanya penertiban. Pernyataan itu menggambarkan pola yang ia lihat selama bekerja di sekitar pusat perbelanjaan tersebut. Namun, keterangannya merujuk pada pengalaman dan pengamatan pribadi, bukan kepastian bahwa petugas selalu datang pada setiap tanggal 26 atau 27.
Karena itu, pengalaman Bobi menyoroti bagaimana jadwal penertiban sepeda motor parkir liar dipahami oleh orang yang bekerja di kawasan tersebut. Ia sudah menduga petugas akan datang berdasarkan pola tanggal yang diamatinya, tetapi tidak menyebutkan tanggal tertentu untuk penertiban yang sedang dibicarakan. Keterangan yang disampaikan kepada wartawan itu juga tidak merinci waktu kedatangan petugas. Dengan demikian, inti pengalamannya terletak pada perkiraan yang terbentuk dari pengamatan berulang, bukan pada penetapan jadwal resmi. Bagi Bobi, tanggal 26 dan 27 menjadi penanda yang ia kaitkan dengan kedatangan petugas. Pernyataan tersebut memberi gambaran tentang cara seorang juru parkir membaca kemungkinan penertiban di lingkungan kerjanya, tanpa memastikan kapan tindakan itu berlangsung atau menyimpulkan adanya jadwal tetap dari pihak berwenang.
Bobi dan sejumlah juru parkir lain di kawasan Gandaria City mengaku sudah mengenali pola kedatangan petugas yang melakukan penertiban motor. Mereka tidak menerima pemberitahuan resmi mengenai jadwal sebelumnya, tetapi pengalaman menghadapi kegiatan serupa membuat waktu kedatangan petugas terasa cukup mudah diperkirakan. Menurut Bobi, penertiban bukan peristiwa yang baru terjadi sekali. Kegiatan tersebut telah berlangsung berulang kali, sehingga para juru parkir mulai mengamati kecenderungan kapan petugas biasanya datang. Meski tidak memiliki informasi pasti, mereka menilai ada pola yang kerap muncul dari satu pelaksanaan ke pelaksanaan berikutnya. Kondisi ini membuat penertiban yang semestinya menjadi upaya pengawasan terasa kurang mengejutkan bagi mereka.
Bobi menyebut petugas sering melakukan penertiban pada tanggal-tanggal tertentu setiap bulan. Ia tidak menjelaskan adanya jadwal yang diumumkan atau kepastian bahwa kegiatan akan selalu berlangsung pada hari yang sama. Namun, frekuensi kejadian yang berulang membuatnya dan rekan-rekannya mengaitkan kedatangan petugas dengan periode tertentu. Pola tersebut kemudian menjadi pengetahuan informal di para juru parkir. Mereka dapat menduga kapan pengawasan mungkin dilakukan, meskipun tidak mengetahui jam maupun tanggal secara persis. Bagi Bobi, keadaan ini menunjukkan bahwa kegiatan penertiban di sekitar pusat perbelanjaan itu bukan hal yang asing. Pengalaman tersebut juga menimbulkan kesan bahwa pengawasan datang pada waktu-waktu yang sudah dapat dikenali.
Bobi berharap penindakan dapat dilaksanakan secara rutin, bukan sekadar muncul pada tanggal atau periode tertentu. Menurutnya, konsistensi diperlukan agar aturan parkir ditegakkan dengan cara yang jelas dan dapat dipahami semua pihak. Jika petugas hadir secara berkala, kepatuhan tidak hanya terlihat ketika penertiban sedang berlangsung, tetapi dapat menjadi kebiasaan dalam keseharian. Ia menilai tindakan yang sesekali dilakukan berisiko membuat orang hanya menyesuaikan diri untuk sementara, lalu kembali pada pola sebelumnya setelah petugas pergi. Karena itu, keteraturan pengawasan dinilai penting untuk menjaga penerapan aturan. Harapannya, penertiban tidak hanya diketahui para juru parkir sebagai pola kedatangan, melainkan mendorong kepatuhan yang berkelanjutan di kawasan tersebut.
Sepeda motor yang terkena penertiban disebut mencakup kendaraan milik karyawan pusat perbelanjaan. Di mereka ada pekerja yang baru pulang pada malam hari, ketika aktivitas di kawasan masih berlangsung. Kondisi tersebut menjadi bagian dari keluhan yang disampaikan Bobi, juru parkir yang mengaku telah bekerja di lokasi itu sejak 2014. Menurutnya, penindakan terhadap kendaraan perlu mempertimbangkan siapa pemiliknya, kapan kendaraan digunakan, serta posisi motor ketika petugas melakukan penertiban.
Bobi menyatakan keberatan terhadap penindakan atas motor yang, menurut pengamatannya, berada di bagian dalam kawasan dan tidak mengganggu jalan. Ia menilai lokasi kendaraan penting untuk diperhatikan sebelum motor ditertibkan, terutama ketika kendaraan itu digunakan oleh pekerja yang pulang setelah jam kerja. Bagi karyawan yang pulang malam, motor merupakan sarana untuk meninggalkan tempat kerja. Karena itu, tindakan terhadap kendaraan mereka dapat menimbulkan persoalan praktis, terlebih apabila mereka baru mengetahui bahwa motornya terkena penertiban setelah menyelesaikan pekerjaan.
Keberatan tersebut merupakan pandangan Bobi berdasarkan pengalamannya di lokasi, bukan keterangan bahwa semua motor yang ditertibkan berada di bagian dalam kawasan atau tidak mengganggu jalan. Kendaraan yang ditindak bisa berada dalam situasi dan posisi yang berbeda, sehingga penilaian perlu merujuk pada keadaan masing-masing. Bobi menyoroti apa yang ia anggap sebagai ketidaksesuaian lokasi motor yang ia lihat dan tindakan yang dilakukan. Penjelasan ini menunjukkan adanya perbedaan penilaian mengenai batas area yang dapat digunakan untuk parkir dan cara aturan diterapkan.
Persoalan tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan karyawan akan informasi yang jelas. Jika penertiban dilakukan di area yang digunakan pekerja, pemberitahuan mengenai lokasi parkir yang diperbolehkan, waktu pembatasan, serta konsekuensi pelanggaran dapat membantu mencegah kesalahpahaman. Pada saat yang sama, penanganan kendaraan tetap perlu mempertimbangkan ketertiban kawasan dan kondisi jalan. Dengan memperjelas dasar penindakan dan menyampaikan aturan secara konsisten kepada pekerja maupun pengguna lain, pihak terkait dapat mengurangi kebingungan tanpa mengabaikan tujuan pengaturan parkir.
Bobi menyebut tarif parkir sepeda motor yang dibayarkan pengendara berada pada kisaran Rp5.000 hingga Rp7.000. Sementara itu, pengemudi ojek daring dikenai tarif Rp2.000. Perbedaan nominal tersebut menjadi bagian dari keterangan yang ia sampaikan ketika menyoroti penertiban di sekitar Gandaria City. Informasi tarif itu menggambarkan biaya yang disebut berlaku bagi kelompok pengguna yang berbeda, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan dasar penetapan ataupun ketentuan resmi yang mengaturnya.
Menurut Bobi, para juru parkir sebenarnya telah menerima peringatan sebelumnya mengenai penertiban. Karena itu, isu yang ia soroti bukan semata-mata adanya tindakan penertiban, melainkan pola pelaksanaannya yang dinilai belum menentu. Ketika peringatan telah disampaikan, konsistensi penerapan aturan menjadi hal yang penting agar mereka dapat memahami apa yang diperbolehkan dan apa yang harus dihindari. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa juru parkir mengetahui adanya perhatian terhadap kegiatan parkir, namun masih mengharapkan kejelasan dalam pelaksanaannya.
Tarif yang disebutkan Bobi juga perlu dibaca sesuai konteks keterangannya, tanpa menambahkan rincian yang tidak tersedia mengenai waktu, lokasi khusus, atau mekanisme pembayaran. Untuk sepeda motor, nominalnya disebut berkisar Rp5.000 dan Rp7.000, sedangkan untuk pengemudi ojek daring sebesar Rp2.000. Perbedaan tarif ini merupakan informasi yang ia paparkan, bukan penjelasan tentang hasil penertiban maupun sikap pihak lain. Dengan menjaga batas informasi tersebut, pembahasan tetap berfokus pada tarif dan harapan atas kepastian aturan.
Bobi berharap petugas dapat menindak secara konsisten. Menurut harapan itu, pelaksanaan yang jelas dan tidak berubah-ubah akan membantu masyarakat mengetahui aturan yang berlaku, sekaligus memberi pemahaman yang sama kepada para juru parkir. Kepastian mengenai aturan dinilai penting agar kedua kelompok tersebut tidak menghadapi penafsiran yang berbeda terkait kegiatan parkir.
