Jakarta | Mahkamah Konstitusi menggelar sidang permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Senin, 12 Oktober 2026. Persidangan tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan perkara yang diajukan untuk menguji ketentuan dalam Undang-Undang Partai Politik.
Sidang kali ini beragendakan perbaikan permohonan. Agenda tersebut memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan penyempurnaan terhadap dokumen permohonan sebelum perkara berlanjut ke tahapan pemeriksaan berikutnya. Proses perbaikan dilakukan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Perkara ini menarik perhatian karena pemohon menyampaikan rencana mendirikan PSSI dalam rangkaian persidangan. Namun, pokok perkara yang dibahas tetap berkaitan dengan permohonan pengujian terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Partai Politik. Sidang perbaikan permohonan menjadi tahapan penting untuk memperjelas perkara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, sekaligus memastikan permohonan tersebut tercatat dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Pelaksanaan sidang pada 12 Oktober 2026 menandai kelanjutan penanganan perkara uji materi tersebut. Mahkamah Konstitusi selanjutnya akan memproses permohonan berdasarkan dokumen yang telah diperbaiki dan tahapan persidangan yang berlaku. Perkembangan perkara akan ditentukan melalui agenda lanjutan setelah perbaikan permohonan disampaikan.
Mohammad Sabar Musman menyampaikan perubahan arah perjuangannya dalam perbaikan permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam keterangannya di persidangan, Musman menegaskan bahwa ia kini ingin menempuh perjuangan politik melalui pendirian partai politik. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari penjelasan pemohon mengenai langkah yang hendak ditempuh setelah permohonannya diperbaiki.
Keinginan untuk membentuk partai baru disampaikan secara langsung oleh Musman dalam sidang. Ia menyatakan bahwa perjuangan yang sebelumnya dijelaskan dalam permohonan kini diarahkan pada upaya mendirikan partai politik. Dengan demikian, pendirian partai menjadi salah satu hal yang secara tegas dicantumkan dan diterangkan dalam perbaikan permohonannya.
Dalam konteks persidangan, keterangan Musman menunjukkan adanya perubahan fokus perjuangan politik. Ia tidak lagi hanya menyampaikan permohonan terkait materi yang diuji, tetapi juga menerangkan rencana untuk membangun wadah politik baru. Rencana tersebut disebut sebagai bagian dari keinginannya untuk melanjutkan perjuangan melalui pendirian partai, sebagaimana disampaikan di hadapan majelis hakim.
Musman juga menyampaikan rencana mendirikan PSSI sebagai partai baru. Keinginan itu tetap menjadi bagian dari keterangan pemohon dalam sidang, tanpa mengubah pokok pernyataannya bahwa ia ingin berjuang melalui pendirian partai politik. Pernyataan tersebut memperjelas arah yang hendak ditempuh Musman dalam perjuangan politiknya, yakni membentuk partai baru dan menjadikannya sebagai sarana untuk melanjutkan perjuangan tersebut.
Dalam persidangan pengujian materi Undang-Undang Partai Politik di Mahkamah Konstitusi, hakim konstitusi Saldi Isra meminta klarifikasi kepada Musman mengenai rencana pembentukan partai yang disampaikan pemohon. Klarifikasi tersebut muncul ketika Musman menjelaskan gagasannya untuk mendirikan partai politik baru sebagai bagian dari pokok permohonan yang diajukan.
Saldi kemudian menyoroti nama partai yang disebut dalam penjelasan Musman. Ia menanyakan apakah partai yang hendak didirikan tersebut menggunakan nama PSSI. Pertanyaan itu disampaikan untuk memastikan bahwa nama yang terdengar dalam persidangan memang merujuk pada organisasi politik yang dimaksud oleh pemohon, bukan pada hal lain.
Setelah menanyakan nama, Saldi meminta Musman menjelaskan kepanjangan dari PSSI. Dengan demikian, hakim tidak hanya mengklarifikasi singkatan yang digunakan, tetapi juga meminta penegasan mengenai identitas dan nomenklatur partai yang direncanakan. Alur pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa majelis berupaya memahami secara tepat gagasan pendirian partai yang disampaikan dalam persidangan.
Musman menjadi pihak yang diminta memberikan penjelasan atas penyebutan nama tersebut. Namun, bagian tanya jawab itu berfokus pada permintaan klarifikasi dari Saldi, yakni mengenai apakah nama partai yang dimaksud adalah PSSI dan apa kepanjangan singkatan tersebut. Pertanyaan hakim ditempatkan dalam konteks pemeriksaan terhadap keterangan pemohon di hadapan Mahkamah Konstitusi.
Momen itu memperlihatkan bahwa penyebutan nama partai dalam sidang mendapat perhatian khusus dari hakim konstitusi. Saldi memastikan istilah yang digunakan Musman dapat dipahami secara jelas sebelum pembahasan berlanjut pada perkara yang diuji. Klarifikasi mengenai nama dan kepanjangan partai menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan, tanpa mengubah pokok permohonan yang sedang dibahas oleh Mahkamah.
Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, Musman menyampaikan nama partai yang ingin didirikannya sebagai PSSI. Menurut penjelasan yang diberikan secara langsung di hadapan majelis hakim, PSSI merupakan singkatan dari Partai Syariah Sosial Indonesia. Penyebutan nama tersebut muncul ketika Musman menjawab pertanyaan hakim mengenai rencana pembentukan partai yang disampaikannya dalam perkara uji materi Undang-Undang Partai Politik.
Musman menjelaskan identitas PSSI sebagai bagian dari gagasan politik yang ingin ia perjuangkan. Nama Partai Syariah Sosial Indonesia memuat unsur syariah dan sosial, sebagaimana disebutkan oleh pemohon saat memberikan keterangan dalam sidang. Keterangan itu menjadi penjelas mengenai kepanjangan PSSI dalam konteks rencana partai yang ia sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
Penyampaian nama tersebut perlu ditempatkan sesuai konteks persidangan. Musman mengungkapkan keinginannya untuk mendirikan Partai Syariah Sosial Indonesia, tetapi keterangan yang tersedia tidak menyatakan bahwa partai itu telah berdiri. Tidak ada pula informasi dalam keterangan tersebut yang menunjukkan bahwa PSSI telah memperoleh status resmi sebagai partai politik. Dengan demikian, PSSI dalam sidang itu merujuk pada nama dan gagasan partai yang ingin didirikan Musman, yakni Partai Syariah Sosial Indonesia. Nama itu bukan hasil penafsiran pihak lain, melainkan jawaban langsung Musman ketika hakim meminta penjelasan mengenai rencana tersebut. Status pembentukan maupun legalitasnya tidak dapat disimpulkan hanya dari penyebutan nama dalam persidangan.
