JANGAN TUNGGU JADI KORBAN KETIDAKADILAN: HUKUM BUKAN MILIK ORANG BERKUASA, TETAPI HAK SEMUA ORANG

KEDIRI — Ketika kecepatan jempol lebih diagungkan daripada kedalaman berpikir, ketika opini lebih dipercaya daripada fakta, dan ketika seseorang lebih mudah melontarkan cacian daripada membaca sebuah argumentasi secara utuh, sesungguhnya ada persoalan serius yang sedang menggerogoti budaya hukum masyarakat kita.

Ironisnya, di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pemahaman hukum, upaya memberikan edukasi hukum secara terbuka dan cuma-cuma di ruang digital justru tidak selalu mendapatkan respons yang mencerminkan kedewasaan intelektual.

Penjelasan hukum yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendekatan akademis, dan realitas empiris terkadang justru disambut dengan serangan personal, tudingan politis, pelabelan negatif, bahkan penghakiman tanpa argumentasi.

Fenomena ini melahirkan pertanyaan mendasar: Apakah masyarakat benar-benar tidak membutuhkan edukasi hukum, atau justru sebagian masyarakat hanya menginginkan hukum yang sesuai dengan kepentingan dan persepsi kelompoknya sendiri?

Pertanyaan tersebut bukan sekadar kritik terhadap perilaku pengguna media sosial. Ini merupakan refleksi terhadap kondisi literasi hukum publik yang perlu mendapatkan perhatian serius.

EDUKASI HUKUM BUKAN PANGGUNG PENCITRAAN, MELAINKAN TANGGUNG JAWAB MORAL DAN PROFESIONAL

Dedy Luqman Hakim, S.H., Praktisi Hukum Pidana dan Perdata, menegaskan bahwa kegiatan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat tidak semestinya dipandang sebagai upaya mencari popularitas, membangun pencitraan, apalagi sebagai manuver politik.

Menurutnya, edukasi hukum merupakan bagian dari upaya membangun masyarakat yang memahami hak, kewajiban, serta batas-batas tindakan yang dibenarkan oleh hukum.

Sebagai praktisi hukum yang berhadapan dengan berbagai persoalan pidana maupun perdata, ia melihat bahwa banyak konflik sosial sebenarnya berawal dari ketidaktahuan masyarakat terhadap konsekuensi hukum atas tindakan yang dilakukan.

Persoalan pertanahan, utang-piutang, pembiayaan kendaraan, sengketa kontrak, pinjaman online, dugaan penipuan, hingga konflik antarmasyarakat merupakan contoh nyata bahwa ketidaktahuan hukum dapat menempatkan seseorang pada posisi yang sangat rentan.

Di sinilah pendekatan das sollen dan das sein menjadi penting.

Das sollen menggambarkan bagaimana hukum seharusnya berlaku berdasarkan norma, asas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara das sein menggambarkan kenyataan sosial mengenai bagaimana hukum benar-benar dijalankan dan dirasakan masyarakat.

Keduanya tidak boleh dipisahkan.

Hukum tidak cukup hanya dipahami sebagai kumpulan pasal dalam undang-undang. Hukum juga harus dilihat dari bagaimana norma tersebut diterapkan, apakah memberikan kepastian, apakah melindungi hak masyarakat, serta apakah menghadirkan keadilan dalam kehidupan nyata.

Menurut Dedy, kesenjangan antara hukum normatif dan realitas sosial inilah yang membuat pendidikan hukum publik menjadi semakin penting.

KETIKA ARGUMENTASI HUKUM DIJAWAB DENGAN CACIAN, DI MANA LETAK BUDAYA INTELEKTUAL KITA?

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah kecenderungan sebagian pengguna media sosial dalam merespons informasi hukum secara dangkal.

Tidak sedikit orang membaca sebuah penjelasan hanya melalui judul, beberapa kalimat pembuka, atau potongan pernyataan. Setelah itu, kesimpulan dibangun berdasarkan asumsi pribadi tanpa terlebih dahulu memahami keseluruhan konteks.

Ketika argumentasi hukum tidak sesuai dengan pandangan kelompoknya, serangan personal mulai bermunculan.

Gelar akademik dipersoalkan. Latar belakang profesi diserang. Bahkan istilah-istilah merendahkan seperti “termul” digunakan untuk mendiskreditkan seseorang yang sedang menyampaikan pandangan hukum.

Padahal, dalam tradisi akademik, sebuah argumentasi semestinya diuji dengan argumentasi tandingan, bukan dihancurkan melalui serangan terhadap pribadi orang yang menyampaikannya.

Jika terdapat kesalahan dalam penafsiran suatu peraturan, tunjukkan pasal yang menjadi persoalan. Jika terdapat perbedaan pandangan yuridis, kemukakan dasar hukumnya. Jika terdapat kekeliruan fakta, bantah dengan data yang dapat diverifikasi.

Itulah mekanisme berpikir kritis.

Perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi, tetapi merendahkan pribadi seseorang bukanlah pengganti argumentasi ilmiah.

Dedy menilai, masyarakat harus mulai membedakan antara kritik terhadap substansi pemikiran dengan serangan terhadap identitas pribadi.

Seseorang boleh tidak setuju terhadap suatu pendapat hukum. Namun, ketidaksetujuan itu seharusnya disampaikan secara rasional, proporsional, dan bertanggung jawab.

KONSTITUSI MENJAMIN HAK MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT

Secara konstitusional, edukasi hukum dan penyampaian pendapat memiliki landasan yang kuat.

Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Selanjutnya, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Sementara Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Ketentuan tersebut memberikan landasan konstitusional bagi masyarakat untuk memperoleh sekaligus menyampaikan informasi, termasuk informasi dan edukasi hukum.

Namun, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas.

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang demi menghormati hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Dengan demikian, kebebasan berpendapat harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab hukum.

UU ADVOKAT DAN UU BANTUAN HUKUM: ADA LANDASAN PROFESIONAL UNTUK MEMBERIKAN PENCERAHAN

Dalam perspektif profesi hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan landasan penting mengenai kedudukan dan tanggung jawab profesi.

Pasal 1 angka 1 UU Advokat mendefinisikan advokat sebagai orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Kemudian, Pasal 22 ayat (1) UU Advokat secara tegas menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Kewajiban tersebut diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Sementara itu, landasan yang lebih eksplisit mengenai penyuluhan hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pasal 9 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2011 memberikan hak kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum.

Pasal 10 undang-undang yang sama mengatur sejumlah kewajiban Pemberi Bantuan Hukum, termasuk kewajiban memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum sesuai persyaratan dan tata cara yang ditentukan.

Perlu dipahami bahwa ketentuan tersebut memiliki ruang lingkup dan subjek hukum masing-masing. Tidak setiap kegiatan edukasi hukum di media sosial otomatis merupakan pelaksanaan bantuan hukum berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011.

Namun, keseluruhan regulasi tersebut memperlihatkan bahwa akses terhadap pengetahuan hukum dan keadilan merupakan bagian penting dalam pembangunan negara hukum.

Karena itu, edukasi hukum tidak seharusnya dianggap sebagai kegiatan yang tidak berguna hanya karena disampaikan secara terbuka dan tanpa meminta imbalan.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI: KRITIK DAN PENGAWASAN PUBLIK TIDAK BOLEH SEMBARANGAN DIKRIMINALISASI

Persoalan kebebasan menyampaikan pandangan di ruang digital juga memiliki relevansi dengan perkembangan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada 29 April 2025, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan pengujian terhadap ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan tersebut memberikan penegasan penting terhadap pemaknaan Pasal 27A UU ITE.

Mahkamah menegaskan bahwa kritik dalam kaitannya dengan pasal tersebut merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Mahkamah juga memberikan pemaknaan konstitusional terhadap frasa “orang lain” dan “suatu hal” dalam Pasal 27A, sehingga ketentuan pencemaran nama baik tersebut harus diarahkan pada perlindungan kehormatan atau nama baik orang perseorangan, bukan digunakan untuk menjadikan lembaga pemerintah, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan sebagai korban pencemaran berdasarkan ketentuan tersebut.

Putusan ini memiliki arti penting bagi kehidupan demokrasi digital.

Artinya, kritik, pengawasan, koreksi, dan penyampaian pendapat mengenai persoalan kepentingan masyarakat harus dibedakan dari tindakan yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik.

Namun, putusan tersebut juga tidak dapat ditafsirkan sebagai pembenaran untuk menyebarkan fitnah, tuduhan palsu, atau serangan terhadap kehormatan pribadi seseorang.

Dengan demikian, terdapat garis pembatas yang harus dipahami masyarakat: kritik terhadap substansi merupakan bagian dari demokrasi, sedangkan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.

Yurisprudensi tersebut sekaligus memberikan pelajaran bahwa ruang digital membutuhkan kedewasaan dalam menyampaikan maupun menerima pendapat.

PUTUSAN MK NOMOR 50/PUU-VI/2008: PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK HARUS DILIHAT BERDASARKAN UNSUR HUKUM

Relevansi lain dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai pengujian ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebelum perubahan.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menghubungkan ketentuan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE dengan ketentuan penghinaan dalam KUHP.

Putusan ini penting sebagai bagian dari perkembangan penafsiran hukum mengenai perlindungan kehormatan seseorang di ruang elektronik.

Selain itu, Putusan MK Nomor 36/PUU-XX/2022 juga memberikan penegasan mengenai pemaknaan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam rezim UU ITE sebelumnya, termasuk rujukannya terhadap Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Perlu dicatat, putusan-putusan tersebut harus dibaca bersama perkembangan hukum pidana nasional dan perubahan UU ITE yang berlaku saat ini.

Pelajaran utamanya jelas: penilaian terhadap suatu pernyataan tidak boleh hanya didasarkan pada rasa tersinggung atau ketidaksukaan subjektif. Unsur hukum, konteks, objek pernyataan, maksud, dan ketentuan yang berlaku harus diperiksa secara cermat.

Dengan demikian, orang yang menyampaikan edukasi hukum tidak semestinya langsung dihakimi hanya karena pendapatnya berbeda dari pandangan pihak lain.

Sebaliknya, seorang pemberi edukasi hukum juga harus menjaga akurasi, objektivitas, dan etika dalam setiap pernyataannya.

MASYARAKAT BARU MENCARI HUKUM KETIKA MASALAH SUDAH BERADA DI DEPAN MATA

Ada persoalan sosiologis yang jauh lebih besar daripada sekadar perdebatan di media sosial.

Hukum sering kali baru dicari ketika seseorang sudah menghadapi masalah.

Ketika tanah disengketakan, barulah seseorang mencari tahu tentang sertifikat dan hak kepemilikan. Ketika kendaraan ditarik perusahaan pembiayaan, barulah masyarakat mempelajari hukum jaminan fidusia. Ketika terjerat pinjaman online, barulah ketentuan perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi mulai diperhatikan.

Ketika seseorang dilaporkan ke kepolisian, barulah KUHP, KUHAP, hak tersangka, dan prosedur pemeriksaan menjadi perhatian.

Pola semacam ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masih sering bersifat reaktif, bukan preventif.

Padahal, memahami hukum sebelum persoalan terjadi jauh lebih baik daripada mencari perlindungan ketika kerugian sudah terlanjur dialami.

Masyarakat yang tidak memahami hukum akan lebih mudah menjadi korban manipulasi informasi, perjanjian yang merugikan, praktik penagihan yang melanggar ketentuan, maupun tindakan sewenang-wenang.

Karena itu, edukasi hukum seharusnya tidak berhenti di ruang pengadilan, kampus, kantor advokat, atau lembaga pemerintahan.

Media sosial juga dapat menjadi ruang pendidikan hukum sepanjang informasi yang disampaikan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

GELAR AKADEMIK BUKAN TAMENG DARI KRITIK, TETAPI KRITIK JUGA BUKAN PEMBENARAN UNTUK MERENDAHKAN

Menanggapi serangan personal terhadap orang yang menyampaikan pandangan hukum, Dedy menegaskan bahwa gelar akademik bukanlah alasan untuk merasa paling benar.

Ilmu pengetahuan justru menuntut seseorang terbuka terhadap kritik, koreksi, dan perbedaan penafsiran.

Namun, ada perbedaan mendasar antara mengkritik pemikiran dengan merendahkan pribadi seseorang.

Kritik yang sehat memperkaya diskursus. Serangan personal justru menghilangkan substansi perdebatan.

Menurutnya, apabila ada pihak yang tidak sependapat dengan analisis hukum yang disampaikan, ruang dialog selalu terbuka.

Silakan bantah menggunakan undang-undang. Silakan kemukakan putusan pengadilan. Silakan hadirkan argumentasi akademis dan fakta empiris.

Tetapi jangan menggantikan argumentasi dengan cacian.

Sebab, orang yang benar-benar memahami hukum seharusnya mengerti bahwa perbedaan pendapat bukanlah ancaman bagi supremasi hukum.

Justru kemampuan menerima perbedaan merupakan salah satu indikator kedewasaan dalam kehidupan demokratis.

HUKUM TIDAK SELALU DIBUTUHKAN KETIKA KITA BERKUASA, TETAPI AKAN SELALU DIBUTUHKAN KETIKA KITA MEMBUTUHKAN KEADILAN

Dedy mengingatkan bahwa kekuasaan, jabatan, kekayaan, popularitas, maupun pengaruh sosial bukanlah jaminan seseorang akan selalu berada dalam posisi aman.

Seseorang yang hari ini merasa kuat bisa saja suatu saat berada dalam posisi yang membutuhkan perlindungan hukum.

Orang yang hari ini meremehkan hak orang lain mungkin suatu saat harus memperjuangkan haknya sendiri.

Orang yang hari ini menganggap edukasi hukum sebagai sesuatu yang tidak penting bisa saja kelak membutuhkan penjelasan hukum untuk menyelamatkan kepentingan dirinya dan keluarganya.

Di sinilah hukum memperlihatkan hakikatnya.

Hukum bukan milik kelompok tertentu. Hukum bukan alat untuk membela kepentingan orang yang sedang berkuasa. Hukum juga bukan instrumen untuk memenangkan perdebatan di media sosial.

Hukum adalah instrumen untuk menjaga keteraturan, melindungi hak, membatasi kekuasaan, dan menghadirkan keadilan.

Dedy menyampaikan sebuah pesan reflektif:

“Coba pikirkan kembali. Sebab orang yang paling berkuasa sekalipun pada akhirnya akan membutuhkan perlindungan hukum ketika kekuasaan tidak lagi mampu melindungi dirinya sendiri.”

PENEGASAN: EDUKASI HUKUM AKAN TERUS BERJALAN, MESKIPUN TIDAK SEMUA ORANG MAU MEMAHAMINYA

Bagi Dedy Luqman Hakim, S.H., perjuangan menempuh pendidikan dan mendalami ilmu hukum bukanlah perjalanan yang selalu mudah.

Ada proses panjang, pengorbanan, dan perjuangan yang membentuk cara pandangnya terhadap hukum dan keadilan.

Karena itu, cacian, pelabelan, dan serangan personal di media sosial tidak semestinya menjadi alasan untuk menghentikan upaya memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat.

Ia menyadari bahwa tidak semua orang akan sepakat dengan setiap analisis yang disampaikan. Tidak semua penjelasan hukum akan diterima dengan perspektif yang sama.

Namun, selama suatu pandangan disampaikan berdasarkan fakta, norma hukum, argumentasi yang rasional, serta tetap menghormati hak orang lain, ruang edukasi tersebut patut dipertahankan.

Sebab, yang harus diperjuangkan bukan popularitas pribadi, melainkan tumbuhnya kesadaran masyarakat agar tidak mudah ditipu, dimanipulasi, diintimidasi, maupun diperlakukan secara sewenang-wenang akibat ketidaktahuan terhadap hukum.

Pada akhirnya, pertanyaan mengenai apakah masyarakat membutuhkan hukum seharusnya tidak lagi menjadi perdebatan.

Setiap orang membutuhkan hukum, baik ketika menjadi korban, saksi, pihak dalam sengketa perdata, maupun ketika berhadapan dengan proses pidana.

Yang menjadi persoalan sesungguhnya adalah apakah masyarakat bersedia memahami hukum sebelum membutuhkannya.

Jangan menunggu menjadi korban ketidakadilan untuk mulai belajar tentang hukum. Jangan menunggu kehilangan hak untuk memahami bagaimana hak itu dilindungi. Dan jangan menghancurkan ruang edukasi hanya karena sebuah penjelasan tidak sesuai dengan kepentingan pribadi atau kelompok.

Karena ketika literasi hukum mati, yang tumbuh bukanlah kebebasan, melainkan kesewenang-wenangan.

Ketika argumentasi dikalahkan oleh cacian, yang hilang bukan hanya etika berkomunikasi, melainkan kualitas demokrasi itu sendiri.

Salam Penegakan Hukum.

Dedy Luqman Hakim, S.H.
Praktisi Hukum Pidana dan Perdata
Wakil Ketua Bidang (WAKABID) Hukum, HAM dan Advokasi GRIB Jaya DPC Kediri
Ketua Lembaga Bantuan Hukum Cakra Tirta Mustika (CAKRAM) Kediri Raya

KATA KUNCI SEO: Edukasi Hukum, Literasi Hukum Masyarakat, Praktisi Hukum Kediri, Dedy Luqman Hakim, Kebebasan Berpendapat, Hukum dan HAM, UU Advokat, UU Bantuan Hukum, Putusan MK 105/PUU-XXII/2024, Kritik di Media Sosial, Supremasi Hukum, Kesadaran Hukum Masyarakat.

6 kunjungan