Kabupaten Ogan Komering Ilir | Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi di Indonesia. Peristiwa ini bukan kejadian pertama dalam beberapa tahun terakhir, karena kebakaran serupa berulang di sejumlah wilayah, terutama ketika kondisi cuaca, vegetasi, dan tata kelola lahan meningkatkan risiko penyebaran api. Luas area yang terbakar juga berubah-ubah setiap tahun. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk intensitas musim kering, curah hujan, kondisi gambut, aktivitas pembukaan lahan, serta efektivitas pencegahan dan penanganan di lapangan.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla Kementerian Kehutanan yang dikutip pada 13 Oktober 2026, terdapat tujuh provinsi yang ditetapkan sebagai wilayah prioritas penanganan. Ketujuh wilayah tersebut ialah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Penetapan prioritas menunjukkan bahwa pemerintah perlu memusatkan pemantauan, pencegahan, pemadaman, serta koordinasi lintas lembaga di daerah-daerah yang memiliki risiko dan dampak kebakaran tinggi.
Data sebaran luas karhutla untuk tujuh provinsi tersebut tersedia hingga Juli 2026. Data itu menjadi rujukan untuk melihat perkembangan kebakaran di wilayah prioritas, meskipun kondisi di lapangan dapat berubah setelah periode pencatatan tersebut. Karena itu, pembaruan informasi dan pemantauan langsung tetap diperlukan untuk menilai perkembangan terbaru secara akurat.
Perhatian kini mengarah pada Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Kedua wilayah tersebut masih menghadapi kebakaran yang meluas, sekaligus penurunan kualitas udara yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan aktivitas sehari-hari. Asap dari kebakaran berpotensi mengurangi jarak pandang serta meningkatkan paparan partikel berbahaya, khususnya bagi kelompok rentan. Situasi ini menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga perlindungan warga, pengendalian dampak asap, dan pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per malam 12 Oktober 2026, kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah masih memerlukan penanganan intensif. Pada 11 Oktober 2026, area yang terbakar tercatat mencapai 64,8 hektare dan tersebar di 49 lokasi kebakaran. Angka tersebut menunjukkan bahwa api muncul di sejumlah titik yang terpisah, sehingga upaya pengendalian harus dilakukan secara bertahap sesuai kondisi lapangan.
Petugas gabungan telah memadamkan kebakaran seluas 54 hektare di 38 lokasi. Namun, masih terdapat 10,8 hektare pada 11 lokasi yang menjadi sasaran operasi lanjutan. Pemadaman dilakukan melalui operasi darat karena operasi udara belum dapat dijalankan. Rendahnya jarak pandang menjadi kendala utama bagi pengerahan dukungan udara, sekaligus membuat penanganan di sejumlah wilayah bergantung pada akses dan kemampuan tim di permukaan.
Aktivitas titik panas juga masih terpantau di wilayah tersebut. Dari total 3.908 titik panas yang terdeteksi, sebanyak 74 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Data ini menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mendukung pemantauan dan penentuan prioritas penanganan, meskipun keberadaan titik panas perlu diverifikasi lebih lanjut di lapangan. Dampak karhutla tercatat menjangkau 11 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, sehingga penanganannya melibatkan koordinasi lintas wilayah.
Selain operasi pemadaman, pemerintah menjalankan operasi modifikasi cuaca sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko meluasnya kebakaran. Berdasarkan keterangan dalam dashboard informasi penanganan karhutla BNPB, operasi tersebut menghasilkan hujan lokal di Katingan, Kotawaringin Barat, dan Murung Raya. Hujan ini dapat membantu membasahi area terdampak, tetapi pemantauan terhadap lokasi yang masih terbakar tetap diperlukan karena kondisi cuaca dan jarak pandang dapat berubah. Penanganan di Kalimantan Tengah pun terus diarahkan pada pemadaman sisa api, pengawasan titik panas, serta pencegahan munculnya kebakaran baru.
Di Sumatera Selatan, luas lahan yang terbakar mencapai 278,75 hektare. Dari total tersebut, sebanyak 271,85 hektare telah berhasil dipadamkan, sementara 6,90 hektare masih berada dalam penanganan. Upaya pengendalian kebakaran dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi lapangan, termasuk keterbatasan jarak pandang dan risiko terhadap keselamatan personel maupun penerbangan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.991 titik panas di Sumatera Selatan, dengan 121 titik di antaranya memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Dampak kebakaran dirasakan di delapan kabupaten/kota. Kondisi udara dan jarak pandang turut memperumit operasi. Jarak pandang di Sumatera Selatan berkisar 0,3 hingga 7 kilometer, sedangkan di Kalimantan Tengah dilaporkan mencapai 0,2 kilometer. Asap pekat dapat menghambat mobilitas, mengurangi jarak pandang, serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terdampak.
Operasi water bombing di Sumatera Selatan belum dapat dilakukan karena jarak pandang yang rendah. Penanganan tetap dilanjutkan melalui operasi modifikasi cuaca untuk membantu meningkatkan peluang turunnya hujan di kawasan terdampak. Pada 12 Oktober 2026, operasi tersebut dilaksanakan dalam satu sorti dengan membawa 800 kilogram natrium klorida. Sementara itu, akumulasi operasi pada 9–11 Oktober mencapai empat sorti dengan total 3.600 kilogram natrium klorida. Patroli udara dan pemadaman lanjutan akan terus dilakukan untuk memantau titik api serta menentukan prioritas penanganan. Seluruh penerbangan tetap direncanakan dengan mempertimbangkan perkembangan cuaca, kualitas udara, dan keselamatan penerbangan.
BNPB mengarahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan untuk dipusatkan pada titik-titik yang belum benar-benar padam. Api yang tampak mengecil tetap perlu ditangani karena bara di bawah permukaan dan sisa material kering dapat kembali menyala, terutama ketika cuaca panas, angin bertiup, serta kelembapan udara rendah. Langkah di lapangan mencakup penyekatan area terbakar, pemadaman langsung, dan pendinginan menyeluruh guna mencegah penjalaran api ke lahan di sekitarnya.
Pengerahan personel, peralatan, dan sumber air perlu dilakukan secara terarah berdasarkan tingkat ancaman dan akses menuju lokasi. Armada pemadaman di wilayah prioritas harus dioptimalkan apabila kondisi lapangan memungkinkan, dengan mempertimbangkan keselamatan petugas, jarak tempuh, serta ketersediaan air. Patroli udara juga diperlukan untuk mengidentifikasi sasaran pemadaman secara lebih akurat, memeriksa potensi titik api baru, dan menilai perkembangan penanganan dari waktu ke waktu. Pemantauan berkala terhadap jarak pandang dan kondisi atmosfer menjadi bagian penting dalam pengaturan operasi, termasuk untuk menentukan kelayakan penerbangan dan risiko terhadap masyarakat.
Di Sumatera Selatan, kesiapsiagaan armada water bombing perlu ditingkatkan di wilayah yang memiliki kerawanan tinggi, terutama Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Muara Enim, dan Musi Banyuasin. Penempatan serta perawatan armada harus disiapkan agar respons dapat dilakukan segera ketika titik api terdeteksi atau kembali membesar. Pada saat yang sama, satuan tugas darat perlu memperkuat kesiapsiagaan di sekitar permukiman. Patroli, pemantauan batas kebakaran, penyediaan jalur akses, dan koordinasi dengan pemerintah daerah perlu dijalankan untuk mengantisipasi kemungkinan api meluas serta melindungi warga dan fasilitas umum.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla | Perkuat Kesadaran Warga, Tim Penyuluh Karhutla Sesko TNI Bersama Pasis Sesko TNI Sosialisasikan Pencegahan Karhutla
