Ponorogo | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo mencatat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan luas total mencapai 341,85 hektare hingga 30 September 2026. Peristiwa tersebut tersebar di 56 desa yang berada di 17 kecamatan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Data ini menunjukkan bahwa kebakaran tidak berlangsung hanya pada satu titik, melainkan menjangkau wilayah yang cukup luas di berbagai kawasan.
Persebaran karhutla di banyak desa menjadi perhatian karena kawasan hutan dan lahan memiliki kondisi yang mudah mendukung penyebaran api, terutama ketika musim kemarau berlangsung. Semak yang mengering serta tumpukan daun kering di permukaan tanah dapat menjadi bahan bakar yang mudah tersulut. Dalam kondisi demikian, api berpotensi merambat dari satu bagian lahan ke bagian lain apabila tidak segera ditangani.
Catatan luas kebakaran tersebut menggambarkan besarnya dampak karhutla terhadap kawasan hutan dan lahan di Ponorogo sepanjang periode pencatatan hingga akhir September. Sebaran di 17 kecamatan juga memperlihatkan bahwa penanganan perlu memperhatikan banyak wilayah sekaligus. Informasi mengenai luas area dan jumlah desa terdampak menjadi dasar penting bagi pemantauan serta upaya pengendalian kebakaran, khususnya selama kondisi lahan masih kering.
Dengan luas mencapai ratusan hektare, karhutla di Ponorogo menjadi peristiwa yang memerlukan perhatian berkelanjutan. Semak dan daun kering yang menumpuk di kawasan hutan perlu diwaspadai karena dapat mempercepat meluasnya api ketika tersulut. Hingga 30 September 2026, BPBD Ponorogo terus mencatat dampak kebakaran yang tersebar pada puluhan desa di seluruh wilayah kabupaten tersebut.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo, Masun, menyatakan bahwa luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2026 meningkat tajam dibandingkan periode yang sama pada 2024. Hingga September 2026, karhutla tercatat membakar 341,85 hektare yang tersebar di 56 desa. Angka tersebut menunjukkan skala kejadian yang jauh lebih besar daripada catatan dua tahun sebelumnya.
Pada 2024, kebakaran melanda 26 desa yang berada di 11 kecamatan. Total area yang terbakar pada periode tersebut mencapai 91,7 hektare. Dengan demikian, luas lahan yang terbakar pada 2026 telah melampaui catatan 2024 secara signifikan, sekaligus memperlihatkan peningkatan jumlah wilayah terdampak. Perbandingan itu menjadi salah satu dasar BPBD dalam menilai kondisi karhutla tahun ini.
Masun menjelaskan bahwa peningkatan tersebut terjadi meskipun Ponorogo juga menghadapi musim kemarau yang cukup berat pada 2024. Pernyataan itu menegaskan bahwa kondisi kemarau bukan satu-satunya ukuran untuk membandingkan dampak kebakaran, karena pada 2026 luasan lahan terbakar dan sebaran desa terdampak tercatat jauh lebih tinggi. “Luas karhutla tahun ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2024,” demikian inti pernyataan Masun mengenai perkembangan kejadian tersebut.
Data ini memperlihatkan adanya perluasan dampak karhutla, baik dari sisi luasan maupun cakupan wilayah. Jika pada 2024 kejadian tercatat di 26 desa dan 11 kecamatan dengan area terbakar 91,7 hektare, maka hingga September 2026 jumlahnya telah mencapai 56 desa dan 341,85 hektare. Perbedaan tersebut membuat penanganan kebakaran serta pencegahan di tingkat desa dan kecamatan menjadi semakin penting, terutama selama kondisi kemarau masih berlangsung.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo menunjukkan bahwa sebaran kebakaran hutan dan lahan tidak merata di seluruh wilayah terdampak. Kecamatan Slahung mencatat area terbakar paling luas, yakni 81,3 hektare. Angka tersebut menempatkan Slahung sebagai kawasan dengan dampak kebakaran terbesar berdasarkan pemantauan hingga September 2026. Luasan ini mencerminkan besarnya tekanan kebakaran terhadap bentang alam, terutama pada wilayah yang memiliki kawasan hutan dan lahan dengan vegetasi mudah mengering.
Setelah Slahung, Kecamatan Bungkal menempati urutan berikutnya dengan area terbakar seluas 64,5 hektare. Kecamatan Sambit menyusul dengan 42,5 hektare, sedangkan Jenangan mencatat 35,5 hektare. Di Kecamatan Kauman, area yang terbakar mencapai 30 hektare. Kelima wilayah tersebut menjadi lokasi dengan luasan kebakaran paling menonjol dibandingkan kecamatan lain yang masuk dalam pendataan BPBD Ponorogo.
Perbedaan luasan antarkecamatan memperlihatkan bahwa penanganan kebakaran memerlukan pemetaan risiko yang lebih spesifik di setiap wilayah. Slahung dan Bungkal, misalnya, membutuhkan perhatian lebih besar karena memiliki area terdampak yang jauh lebih luas. Sementara itu, angka di Sambit, Jenangan, dan Kauman tetap menunjukkan adanya ancaman terhadap lingkungan serta aktivitas masyarakat di sekitar lokasi kebakaran. Data BPBD juga mencatat bahwa kebakaran tidak hanya terjadi di kawasan hutan negara, tetapi turut melanda hutan rakyat. Kondisi tersebut memperluas cakupan pengawasan karena hutan rakyat umumnya berada dekat dengan lahan pertanian, permukiman, dan jalur kegiatan warga. Pembersihan lahan, cuaca kering, serta angin dapat mempercepat penjalaran api apabila tidak segera dikendalikan. Karena itu, informasi mengenai lokasi dan luas area terbakar penting digunakan untuk menentukan prioritas patroli, memperkuat kesiapsiagaan desa, serta mengarahkan upaya pemadaman dan pemulihan lingkungan secara lebih terukur.
Masun menyampaikan bahwa peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan di Ponorogo dipengaruhi oleh kemarau yang berlangsung lebih ekstrem. Hingga September 2026, wilayah tersebut telah mengalami lebih dari 60 hari tanpa hujan. Durasi kering yang panjang membuat kelembapan tanah dan tanaman menurun, sehingga api lebih mudah muncul serta menyebar dari satu titik ke area lain.
Dalam kondisi tersebut, vegetasi mengalami pengeringan dan berubah menjadi bahan yang mudah terbakar. Semak belukar, rumput, ranting, serta serasah berupa tumpukan daun kering dapat menjadi pemicu meluasnya kobaran api. Risiko semakin tinggi ketika suhu udara meningkat. Tiupan angin juga dapat membawa bara atau api ke vegetasi lain, termasuk area yang sebelumnya belum terdampak, sehingga penanganan kebakaran menjadi lebih sulit.
BPBD mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kehati-hatian saat menggunakan sumber api di sekitar hutan, lahan pertanian, dan lokasi yang dipenuhi vegetasi kering. Api dari aktivitas memasak, pembakaran sampah, maupun pembersihan lahan perlu dipastikan benar-benar padam dan tidak ditinggalkan tanpa pengawasan. Puntung rokok atau benda yang masih memiliki bara juga tidak boleh dibuang sembarangan di area kering.
Warga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena api dapat bergerak cepat dan meluas di tengah kondisi angin serta bahan bakar alami yang kering. Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan kepulan asap atau titik api dan membantu mencegah penyebaran api sesuai kemampuan serta prosedur keselamatan. Berdasarkan bahan sumber, Ponorogo diperkirakan belum memasuki musim hujan pada Oktober 2026, sehingga kewaspadaan terhadap potensi karhutla masih diperlukan.
