Kabupaten Kotawaringin Barat | Temuan baru dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menunjukkan api telah meluas di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Luas area yang terbakar tercatat mencapai 513,89 hektare, mencakup wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan. Skala kebakaran tersebut menjadi perhatian karena berlangsung di kawasan konservasi yang memiliki nilai penting bagi ekosistem dan keanekaragaman hayati.
Informasi mengenai temuan itu disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto dalam rapat terbatas penanganan karhutla yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin malam, 12 Oktober. Laporan tersebut menjadi bagian dari pembaruan kondisi kebakaran di sejumlah daerah sekaligus dasar untuk memperkuat langkah pemadaman dan penanganan dampak bencana.
Menurut laporan BNPB, titik-titik kebakaran berada di area Taman Nasional Tanjung Puting yang masuk dalam wilayah administrasi Kotawaringin Barat dan Seruyan. Total lahan yang terdampak mencapai 513,89 hektare. Meski berada di kawasan hutan dan lahan yang rentan terbakar, area tersebut dipastikan merupakan lahan mineral, bukan lahan gambut. Keterangan ini penting karena karakteristik lahan memengaruhi pola rambatan api, strategi pemadaman, serta potensi munculnya kembali titik api.
Temuan tersebut menambah kompleksitas upaya pengendalian karhutla di Kalimantan Tengah. Selain harus melindungi kawasan konservasi, petugas perlu memastikan api tidak meluas ke wilayah lain di sekitar taman nasional. Data luas kebakaran dan lokasi terdampak juga menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengerahkan sumber daya, menentukan prioritas operasi, serta mengevaluasi perkembangan penanganan di lapangan. Pemerintah terus memantau kondisi kawasan untuk memperoleh gambaran terbaru mengenai sebaran api dan kebutuhan penanganan lanjutan.
Dalam paparan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia masih menunjukkan kondisi yang memerlukan penanganan berkelanjutan. Setelah memahami perkembangan kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting, gambaran yang lebih luas memperlihatkan bahwa persoalan serupa juga berlangsung di sejumlah wilayah lain. BNPB mencatat masih terdapat 639,23 hektare lahan yang terbakar dan saat ini berada dalam proses pemadaman.
Lahan yang masih terbakar tersebut tersebar di enam provinsi di Indonesia. Data ini memberikan konteks nasional terhadap penanganan karhutla, karena upaya pemadaman tidak hanya terpusat pada satu kawasan. Setiap titik kebakaran yang masih aktif membutuhkan perhatian sesuai kondisi penanganan di lapangan. Dengan demikian, perkembangan di Taman Nasional Tanjung Puting merupakan bagian dari situasi karhutla yang lebih luas dan masih memerlukan koordinasi antarpihak.
Dari enam provinsi yang masih menangani kebakaran, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan menjadi dua wilayah yang tetap menjadi fokus penanganan. Keduanya tercantum dalam paparan BNPB sebagai provinsi yang masih menghadapi lahan terbakar dalam proses pemadaman. Informasi tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan pemadaman belum sepenuhnya selesai dan masih berlangsung pada beberapa wilayah. Angka 639,23 hektare menjadi gambaran mengenai luas lahan yang masih harus ditangani secara nasional, sekaligus menegaskan perlunya pemantauan terhadap perkembangan karhutla di seluruh provinsi terdampak. Dalam konteks ini, penanganan kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting perlu dipahami sebagai bagian dari respons yang berjalan bersamaan dengan upaya pemadaman di lima provinsi lainnya. BNPB terus menjadi rujukan informasi mengenai luas lahan yang terbakar dan wilayah yang masih berada dalam proses penanganan.
Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, menghadapi kendala teknis serius. Satuan tugas udara yang dikerahkan dari Palangka Raya, Bandara Tjilik Riwut, dan Bandara Syamsudin Noor di Banjarmasin belum dapat menembus lokasi kebakaran. Jarak pandang di wilayah tersebut sangat rendah akibat kabut asap tebal, sehingga penerbangan menuju titik api belum memenuhi persyaratan keselamatan. Kondisi ini membatasi kemampuan kru untuk mengenali posisi kebakaran, menentukan jalur masuk, serta menjatuhkan air secara akurat.
Kabut tebal juga menghambat pelaksanaan water bombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Tengah. Kedua metode tersebut memerlukan dukungan kondisi atmosfer dan visibilitas yang memadai agar dapat dilakukan secara efektif. Ketika jarak pandang berada di bawah batas aman, pesawat tidak dapat beroperasi secara optimal, bahkan berisiko mengalami gangguan navigasi dan kesulitan saat kembali ke pangkalan. Karena itu, penanganan kebakaran di wilayah tersebut lebih diarahkan melalui operasi darat. Tim di lapangan bertugas menyisir area terdampak, mengendalikan pergerakan api, serta mencegah bara menyebar ke kawasan lain.
Menurut keterangan Suharyanto, pembagian armada udara dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi wilayah. Kalimantan Tengah menggunakan empat pesawat, sedangkan Sumatra Selatan memperoleh dua pesawat yang diberangkatkan dari Pangkalpinang. Untuk Sumatra Selatan, penerbangan baru dapat dilakukan pada hari penyampaian laporan, setelah kondisi memungkinkan untuk operasi. Pengerahan tersebut akan dipadukan dengan operasi modifikasi cuaca dan penambahan armada, sehingga kapasitas penanganan dapat ditingkatkan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa strategi pemadaman disesuaikan secara dinamis dengan jarak pandang, perkembangan titik api, dan kesiapan keselamatan penerbangan.
Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga terlihat di wilayah lain di Indonesia, termasuk Palembang, Sumatra Selatan. Pada Selasa pagi, 13 Oktober 2026, kota tersebut kembali diselimuti kabut asap tebal yang belum menipis hingga siang hari. Kondisi ini menambah panjang periode gangguan kualitas udara yang telah berlangsung lebih dari dua bulan.
Asap membuat Jembatan Ampera nyaris tidak terlihat dari sejumlah titik. Jarak pandang di beberapa jalan utama juga menurun, sehingga pengguna kendaraan perlu meningkatkan kewaspadaan, mengurangi kecepatan, dan menyalakan lampu saat melintas. Warga Palembang turut mengeluhkan gangguan kesehatan, seperti iritasi dan rasa perih pada mata, sesak napas, serta tenggorokan kering. Keluhan tersebut menunjukkan bahwa paparan asap tidak hanya mengganggu aktivitas harian, tetapi juga berpotensi memengaruhi kondisi kesehatan masyarakat.
Selama siklus karhutla yang berlangsung sejak Agustus hingga 9 Oktober 2026, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) bersama Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) menyelamatkan 46 orang utan kalimantan di Kalimantan Barat. Satwa-satwa itu menjalani proses evakuasi, pemeriksaan kesehatan, dan observasi untuk memastikan kondisi fisik serta kesiapan mereka sebelum dipindahkan ke habitat yang sesuai.
Pada 9 Oktober, delapan orang utan yang dinyatakan sehat mulai ditranslokasikan ke Hutan Lindung Batu Nyambu, Kabupaten Ketapang. Pemindahan ini menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko terhadap satwa terdampak karhutla sekaligus mengembalikan mereka ke kawasan yang lebih aman. Namun, penyediaan habitat yang terlindungi tetap menjadi tantangan. Ketersediaan kawasan yang aman, memadai, dan mampu mendukung kebutuhan ekologis orang utan harus dipastikan agar penyelamatan tidak berhenti pada evakuasi, melainkan berlanjut hingga pemulihan dan perlindungan jangka panjang, sesuai pernyataan sumber.
Baca juga: Pemadaman dan Pembasahan Lahan Gambut Diperkuat, Satgas Darat Lanud Sjamsudin Noor Berjibaku di Tengah Asap Tekan Dampak Karhutla di Kalsel | Cegah Karhutla Meluas, Danrem 091/ASN Tinjau Posko Karhutla di Sanga-Sanga | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas
