Kabupaten Maybrat | Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Letnan Jenderal TNI Lucky Avianto menjelaskan bahwa dukungan intelijen menjadi salah satu unsur penting dalam operasi keamanan terhadap kelompok bersenjata di Maybrat, Papua. Informasi mengenai keberadaan dan pergerakan kelompok tersebut disebut membantu aparat memahami situasi di lapangan sebelum menentukan langkah penindakan.
Menurut Lucky, informasi yang akurat dapat menjadi dasar bagi aparat untuk menetapkan sasaran operasi secara lebih terarah. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan tidak semata-mata berdasarkan dugaan, melainkan mempertimbangkan data mengenai lokasi, aktivitas, serta potensi ancaman yang dihadapi. Ketersediaan informasi semacam ini juga mendukung proses pengambilan keputusan di tengah kondisi wilayah yang memiliki tantangan geografis dan keamanan.
Penentuan sasaran secara cermat dinilai penting karena operasi berlangsung di wilayah yang juga dihuni masyarakat sipil. Dukungan intelijen diharapkan dapat membantu aparat membedakan sasaran penindakan dari warga yang tidak terkait dengan aktivitas kelompok bersenjata. Langkah tersebut berperan dalam mengurangi risiko terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasi sekaligus menjaga agar tindakan keamanan tetap terukur.
Lucky menyatakan bahwa informasi tentang keberadaan kelompok bersenjata menjadi faktor yang membantu aparat menjalankan penindakan secara lebih terarah. Dalam konteks operasi di Maybrat, keterangan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan langkah keamanan tidak hanya bergantung pada kekuatan personel dan peralatan, tetapi juga pada ketepatan informasi yang digunakan sebagai landasan. Koordinasi unsur intelijen dan satuan yang melaksanakan operasi menjadi bagian penting untuk memastikan setiap tindakan sesuai dengan kondisi lapangan.
Dukungan informasi yang memadai juga memungkinkan aparat menyesuaikan pendekatan ketika situasi berubah. Pemantauan berkelanjutan diperlukan agar perkembangan di lapangan dapat segera dipahami dan ditindaklanjuti. Dengan dasar informasi yang lebih kuat, operasi keamanan dapat diarahkan untuk menghadapi ancaman sekaligus membatasi dampak terhadap aktivitas serta keselamatan warga di wilayah Maybrat.
Lucky menilai kerja sama Badan Intelijen Negara (BIN) dan satuan operasi TNI memiliki peran penting dalam menghadapi ancaman kekerasan bersenjata. Koordinasi tersebut memungkinkan unsur intelijen dan pasukan lapangan bekerja berdasarkan tujuan yang selaras, terutama ketika operasi harus dilakukan di wilayah dengan kondisi geografis serta dinamika keamanan yang kompleks.
Pandangan itu dikaitkan dengan operasi pasukan gabungan Satgas Yonif Marinir 9 dan Denkull 4 Satgas Rajawali V Koops TNI Habema terhadap kelompok bersenjata TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Operasi tersebut menunjukkan pentingnya keterpaduan informasi yang diperoleh sebelum penindakan dan kemampuan satuan dalam melaksanakan tugas di lapangan.
Menurut Lucky, satuan operasi TNI membutuhkan dukungan informasi yang akurat agar dapat menentukan langkah secara lebih terarah. Dalam konteks operasi di Maybrat, dukungan tersebut disebut membantu pasukan gabungan memahami sasaran serta menyesuaikan pelaksanaan tindakan dengan situasi yang dihadapi. Kerja sama lintas lembaga juga dinilai dapat memperkuat koordinasi selama operasi berlangsung.
Berdasarkan informasi operasi yang disampaikan, keberhasilan penindakan terhadap kelompok bersenjata tersebut didukung oleh informasi intelijen bernilai A1 dari BIN. Informasi itu menjadi salah satu unsur pendukung bagi pelaksanaan operasi Satgas Yonif Marinir 9 dan Denkull 4 Satgas Rajawali V Koops TNI Habema di wilayah Kabupaten Maybrat.
Lucky menegaskan bahwa sinergi BIN dan satuan TNI perlu dipertahankan dalam menghadapi ancaman serupa. Kolaborasi yang berjalan baik dapat membantu memastikan setiap operasi memiliki dasar informasi yang kuat, sekaligus mendukung kesiapan pasukan dalam merespons gangguan keamanan. Dalam kerangka tersebut, operasi di Maybrat dipandang sebagai contoh pentingnya hubungan kerja yang terkoordinasi unsur intelijen dan satuan penindak.
Penindakan pasukan gabungan TNI di wilayah Maybrat dilaporkan berujung pada tewasnya tiga tokoh kelompok bersenjata yang disebut terkait dengan TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya. Berdasarkan keterangan yang tersedia, pasukan gabungan tersebut menemukan lokasi persembunyian Manfret Fatem, yang disebut sebagai Komandan Operasi TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya. Di lokasi yang sama, turut ditemukan Anton Fatem dan Yesias Fatem, masing-masing disebut sebagai Komandan Batalyon Ayosami dan Komandan Batalyon Mosata.
Ketiganya dilaporkan melakukan perlawanan ketika pasukan TNI mendatangi lokasi persembunyian. Mereka disebut menembaki personel yang melakukan penindakan sehingga terjadi kontak senjata. Dalam peristiwa tersebut, Manfret Fatem dilaporkan tewas di lokasi. Keterangan mengenai kejadian itu menjadi bagian dari laporan operasi lapangan yang masih perlu ditempatkan sesuai informasi resmi dari pihak berwenang.
Anton Fatem dan Yesias Fatem dilaporkan berusaha melarikan diri menuju kawasan Sungai Frambu setelah kontak senjata berlangsung. Keduanya disebut tewas dalam upaya tersebut. Namun, pencarian terhadap dua jenazah yang dikabarkan tenggelam di sungai masih dilakukan oleh aparat. Proses pencarian diperlukan untuk memastikan lokasi serta kondisi korban, sekaligus melengkapi penanganan pascaoperasi di sekitar kawasan tersebut.
Dari lokasi penindakan, pasukan gabungan dilaporkan mengamankan sejumlah barang bukti. Barang tersebut terdiri atas satu pucuk senjata api jenis AK-101, puluhan butir amunisi tajam, dan selembar bendera Bintang Kejora. Barang bukti itu selanjutnya dapat digunakan dalam pemeriksaan dan pendalaman perkara oleh aparat terkait. Rangkaian informasi tersebut menggambarkan hasil operasi di lapangan, meskipun rincian mengenai kronologi, identitas, serta perkembangan pencarian masih menunggu pembaruan resmi.
Lucky menegaskan bahwa TNI akan melanjutkan tugas pengamanan wilayah dan penegakan hukum terhadap setiap ancaman kekerasan bersenjata di Papua Barat Daya. Pelaksanaan tugas tersebut, menurutnya, harus dilakukan secara profesional, tegas, dan terukur, dengan mempertimbangkan kondisi keamanan serta keselamatan masyarakat di wilayah operasi. Penindakan tidak semata-mata diarahkan untuk menghadapi kelompok bersenjata, tetapi juga untuk memulihkan rasa aman dan memastikan aktivitas warga dapat berlangsung tanpa tekanan.
Personel yang berada di bawah kendali Kogabwilhan III diwajibkan mengedepankan rules of engagement (ROE) dalam setiap tahapan operasi. Ketentuan itu menjadi pedoman agar penggunaan kekuatan dilakukan secara proporsional, berdasarkan kebutuhan yang jelas, dan sesuai dengan situasi di lapangan. Selain ROE, seluruh tindakan harus berlandaskan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kepatuhan tersebut diperlukan untuk menjaga akuntabilitas sekaligus mencegah timbulnya dampak yang tidak diinginkan terhadap penduduk sipil.
Dalam pelaksanaan mandat pengamanan, prinsip salus populi suprema lex esto atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi disebut menjadi landasan penting. Prinsip ini menempatkan keselamatan masyarakat sipil, perlindungan warga, dan stabilitas keamanan di Papua sebagai prioritas. Karena itu, koordinasi unsur operasi, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pihak terkait perlu dilakukan secara terarah. Pertukaran informasi yang bertanggung jawab juga diharapkan membantu satuan mengambil keputusan secara tepat, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan tugas.
Operasi di Maybrat dipandang sebagai bagian dari upaya berkelanjutan TNI untuk menjaga keamanan di Papua Barat Daya. Dukungan intelijen BIN dan koordinasi antarsatuan diharapkan memperkuat efektivitas tugas, tanpa mengurangi kewajiban untuk bertindak transparan, terukur, dan sesuai hukum. Pendekatan tersebut penting agar langkah pengamanan tidak hanya berorientasi pada penanganan ancaman, tetapi juga menjamin perlindungan masyarakat. Dengan disiplin terhadap ROE, peraturan nasional, dan prinsip hak asasi manusia, pelaksanaan operasi diharapkan mampu mendukung keamanan sekaligus mempertahankan kepercayaan publik.
