Jakarta | Kementerian Perhubungan mengusulkan agar kebijakan work from anywhere (WFA) kembali diterapkan pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2026/2027. Gagasan tersebut disampaikan sebagai salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan untuk membantu mengurai kepadatan perjalanan, terutama ketika mobilitas masyarakat meningkat selama periode liburan. Melalui pengaturan lokasi kerja yang lebih fleksibel, sebagian pekerja berpotensi menyesuaikan waktu perjalanan dan tidak harus bepergian pada hari-hari yang sama. Dengan demikian, arus keberangkatan maupun kepulangan diharapkan dapat tersebar lebih merata.
Usulan itu muncul dalam rapat koordinasi yang membahas evaluasi penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026 sekaligus persiapan menghadapi periode berikutnya. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 27 Oktober. Pembahasan evaluasi menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk meninjau pelaksanaan layanan transportasi sebelumnya, termasuk pola pergerakan penumpang dan upaya pengelolaan kepadatan. Masukan dari evaluasi itu kemudian dapat menjadi bahan dalam menyusun langkah antisipasi untuk Nataru 2026/2027.
Meski demikian, penerapan WFA pada periode mendatang belum ditetapkan sebagai keputusan pemerintah. Kementerian Perhubungan baru menyampaikan usulan yang masih perlu dibahas dan dikoordinasikan dengan kementerian serta lembaga terkait. Rencana tersebut akan dibawa untuk dibicarakan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pembahasan lanjutan diperlukan untuk menilai kesesuaian kebijakan, waktu pelaksanaan, serta kemungkinan dampaknya terhadap mobilitas masyarakat dan aktivitas kerja.
Karena itu, masyarakat dan pelaku usaha belum dapat menganggap WFA sebagai kebijakan yang pasti berlaku pada libur Nataru berikutnya. Keputusan akhir akan bergantung pada hasil koordinasi antarkementerian dan pertimbangan pemerintah dalam menyiapkan angkutan serta mengendalikan arus perjalanan. Jika nantinya disepakati, kebijakan tersebut dapat menjadi bagian dari rangkaian strategi, bersama pengaturan transportasi dan informasi perjalanan, untuk mendukung perjalanan yang lebih tertib. Sampai ada pengumuman resmi, usulan itu tetap berada pada tahap pembahasan.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, menyampaikan usulan penerapan work from anywhere (WFA) pada 21–22 Desember dan 4 Januari. Rangkaian tanggal tersebut disiapkan sebagai salah satu opsi untuk membantu mengurai kepadatan perjalanan selama periode Natal dan Tahun Baru 2026/2027. Namun, tanggal-tanggal itu masih berupa usulan dan belum dapat diperlakukan sebagai kebijakan yang telah ditetapkan.
Dalam perkiraan Kemenhub, puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 23 Desember. Karena itu, dua hari WFA yang diusulkan pada 21 dan 22 Desember berada sebelum perkiraan puncak perjalanan menuju berbagai daerah. Pengaturan kerja jarak jauh pada tanggal tersebut diharapkan dapat memberi sebagian masyarakat pilihan untuk mengatur waktu keberangkatan lebih awal, sekaligus mengurangi penumpukan perjalanan yang terkonsentrasi menjelang hari puncak.
Untuk arus balik, Kemenhub memperkirakan puncaknya jatuh pada 4 Januari. Tanggal 4 Januari juga tercantum sebagai salah satu hari dalam usulan WFA. Dengan demikian, masyarakat dan pemberi kerja perlu mencermati perkembangan rencana tersebut, terutama karena tanggal usulan itu berdekatan dengan periode yang diprediksi menjadi masa tersibuk perjalanan kembali. WFA dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam mengatur jadwal pulang, tetapi tidak dengan sendirinya mengubah perkiraan waktu puncak arus.
Perkiraan puncak perjalanan merupakan gambaran awal yang dapat digunakan untuk merencanakan mobilitas, bukan kepastian bahwa kepadatan hanya terjadi pada tanggal tersebut. Kondisi lalu lintas juga dipengaruhi oleh pilihan waktu berangkat, tujuan perjalanan, kapasitas angkutan, dan kebijakan yang nantinya berlaku. Karena itu, warga sebaiknya menunggu pengumuman resmi mengenai usulan WFA sebelum menyusun rencana kerja atau perjalanan berdasarkan tanggal tersebut. Jika usulan disetujui, pelaksanaannya tetap dapat bergantung pada ketentuan instansi atau perusahaan masing-masing.
Dalam evaluasi pelaksanaan perjalanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, Kementerian Perhubungan menilai kelancaran perjalanan sebagai salah satu hal yang menjadi perhatian. Aan menyebut perjalanan selama periode tersebut berlangsung lancar. Pernyataan itu disampaikan dalam konteks peninjauan terhadap pelaksanaan operasi Nataru, yang mencakup pengalaman masyarakat selama melakukan perjalanan. Evaluasi dilakukan untuk melihat bagaimana penyelenggaraan periode mobilitas akhir tahun berjalan, termasuk dengan memperhatikan tanggapan publik. Dalam penilaian tersebut, kelancaran perjalanan dan tingkat kepuasan masyarakat menjadi informasi yang disampaikan mengenai pelaksanaan Nataru sebelumnya.
Kepuasan masyarakat disebut sebagai salah satu indikator evaluasi. Hasil yang disampaikan menunjukkan bahwa 87,9 persen masyarakat merasa puas terhadap pelaksanaan operasi Nataru 2025/2026. Angka tersebut menggambarkan proporsi responden yang menyatakan puas atas penyelenggaraan operasi pada periode itu. Penyebutan indikator kepuasan memberi gambaran mengenai penilaian publik, berdampingan dengan keterangan bahwa perjalanan berlangsung lancar. Kedua hal tersebut menjadi bagian dari paparan evaluasi Kemenhub atas Nataru 2025/2026. Angka 87,9 persen merujuk secara khusus pada masyarakat yang merasa puas terhadap pelaksanaan operasi, bukan pada ukuran lain seperti jumlah perjalanan atau tingkat kelancaran lalu lintas.
Catatan evaluasi Nataru 2025/2026 ini relevan dalam pembahasan persiapan periode Natal dan Tahun Baru berikutnya. Kemenhub tengah menyiapkan usulan kebijakan untuk membantu mengurai kepadatan Nataru 2026/2027, sementara hasil periode sebelumnya dapat menjadi bagian dari bahan tinjauan penyelenggaraan. Namun, angka kepuasan yang disampaikan tetap perlu dipahami sesuai maknanya: sebanyak 87,9 persen masyarakat menyatakan puas terhadap pelaksanaan operasi Nataru 2025/2026. Keterangan Aan mengenai perjalanan yang berlangsung lancar melengkapi hasil tersebut, tanpa mengubah indikator kepuasan menjadi ukuran yang berbeda. Dengan demikian, evaluasi yang disampaikan memuat dua pokok informasi utama, yakni kelancaran perjalanan dan tingkat kepuasan publik terhadap operasi.
Kementerian Perhubungan telah menerima sejumlah masukan dan rekomendasi untuk meningkatkan pelayanan angkutan selama Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027. Berbagai pandangan tersebut dihimpun dari pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan perjalanan, termasuk asosiasi, badan usaha jalan tol (BUJT), serta kementerian dan lembaga terkait. Keterlibatan beragam pihak dinilai penting karena kebutuhan perjalanan masyarakat dan penyelenggaraan layanan transportasi berkaitan dengan banyak unsur. Masukan tersebut menjadi bagian dari proses evaluasi yang dilakukan untuk menyiapkan pelayanan pada periode libur berikutnya.
Menurut Aan, hasil evaluasi dan rekomendasi yang telah diterima akan menjadi modal dasar bagi persiapan pelaksanaan angkutan Nataru mendatang. Bahan tersebut dapat membantu pemerintah menyusun langkah persiapan dengan mempertimbangkan pengalaman dan pandangan pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, perencanaan tidak hanya bertumpu pada evaluasi internal, tetapi juga memperhatikan masukan dari pelaksana layanan dan instansi terkait. Proses ini menjadi salah satu tahapan awal dalam menyiapkan penyelenggaraan angkutan yang lebih baik, sekaligus mendukung koordinasi lintas sektor menjelang masa perjalanan akhir tahun.
Pengumpulan masukan juga memberi ruang bagi pemangku kepentingan untuk menyampaikan penilaian terhadap penyelenggaraan sebelumnya serta hal-hal yang perlu menjadi perhatian pada periode mendatang. Kemenhub dapat menggunakan rekomendasi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pematangan rencana, bersama evaluasi lain yang relevan. Namun, rekomendasi yang telah diterima belum dijabarkan secara terperinci, sehingga tidak tepat untuk menyimpulkan bentuk tindak lanjut tertentu. Yang telah disampaikan adalah bahwa masukan dari asosiasi, BUJT, kementerian, dan lembaga terkait akan menjadi landasan bagi persiapan. Tahap berikutnya adalah mengolah bahan itu dalam perencanaan angkutan Nataru 2026/2027, agar peningkatan pelayanan dapat dibahas dengan lebih terarah dan melibatkan pihak-pihak yang berperan dalam kelancaran perjalanan masyarakat.
Baca juga: Kemenhub Sediakan 309 Rute Pesawat Perintis di 3T, Anggarannya Segini | Dari Pesantren untuk Ibu Pertiwi: Kodim 0813 Bojonegoro Bangun Sarana Olahraga Militer, Siapkan Santri Jadi Prajurit TNI
