KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah meminta seluruh kader merapatkan barisan untuk menghadapi Pemilu 2029. Seruan tersebut disampaikan dalam kegiatan konsolidasi internal yang dirangkaikan dengan bakti sosial di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Jumat (9/10). Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi sekaligus menegaskan kesiapan partai menghadapi agenda politik mendatang.
Dalam kegiatan itu, hadir jajaran pengurus partai dari berbagai tingkatan, mulai dari DPC, PAC, hingga ranting. Kehadiran struktur organisasi secara lengkap mencerminkan pentingnya kerja bersama dalam menjaga kesinambungan gerakan partai di tingkat daerah. Konsolidasi tidak hanya diarahkan untuk menyampaikan evaluasi dan arahan politik, tetapi juga untuk memastikan komunikasi antarkader berjalan efektif hingga lapisan paling bawah.
Said menekankan bahwa kekompakan internal merupakan modal utama bagi PDI Perjuangan Jawa Timur untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. Menurutnya, soliditas harus dibangun melalui kedisiplinan organisasi, kesamaan sikap, serta kesediaan setiap kader untuk menjalankan tanggung jawab sesuai perannya. Dengan barisan yang terorganisasi, partai dinilai akan lebih mampu memahami kebutuhan warga dan merespons berbagai persoalan secara tepat.
Ia juga mengingatkan bahwa target politik pada 2029 membutuhkan persiapan yang dilakukan sejak dini. Penguatan struktur, pendataan kekuatan kader, dan peningkatan kedekatan dengan masyarakat perlu berjalan secara berkelanjutan, bukan hanya menjelang tahapan pemilu. Bakti sosial dalam rangkaian kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk kehadiran partai di tengah masyarakat, sekaligus sarana mempererat hubungan kader dan warga.
Melalui konsolidasi tersebut, para pengurus diharapkan meneruskan pesan persatuan ke seluruh jajaran. Said menilai kemenangan politik akan lebih mudah diraih apabila seluruh elemen partai bergerak dalam arah yang sama, menjaga kepercayaan publik, dan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai dasar perjuangan.
Said mengingatkan bahwa konsolidasi kader tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial yang hanya menghasilkan pertemuan, sambutan, dan dokumentasi. Konsolidasi harus diterjemahkan menjadi proses penyamaan visi, penguatan komunikasi, serta penyusunan langkah kerja yang dapat dijalankan secara konsisten oleh seluruh kader dan struktur partai. Dengan demikian, setiap tingkatan organisasi memahami arah perjuangan yang sama dan mampu menjalankan tanggung jawabnya tanpa berjalan sendiri-sendiri.
Menurut Said, kesamaan visi menjadi penting karena perbedaan langkah yang tidak dikelola dapat memicu konflik internal. Pertengkaran, saling memfitnah, dan pembentukan faksi bukan hanya mengganggu koordinasi, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap partai. Apabila persoalan internal dibiarkan berkembang, energi organisasi akan terserap untuk menghadapi perselisihan, sementara kerja politik dan pelayanan kepada masyarakat menjadi terabaikan. Situasi tersebut pada akhirnya dapat mengancam keberlangsungan organisasi.
Ia menegaskan bahwa soliditas merupakan modal sosial partai yang harus dijaga bersama. “Soliditas adalah modal sosial partai,” ujar Said, seraya menekankan bahwa kekuatan organisasi tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah kader, melainkan oleh kemampuan seluruh unsur untuk bekerja dalam satu arah. Hubungan yang saling menghormati, komunikasi yang terbuka, dan kepatuhan terhadap keputusan organisasi dinilai menjadi fondasi penting untuk mempertahankan kepercayaan internal maupun publik.
Said juga mengingatkan agar arahan organisasi dalam satu komando tidak diterjemahkan ulang atau ditafsirkan secara berbeda oleh masing-masing kelompok. Arahan tersebut harus dipahami secara utuh dan dilaksanakan melalui koordinasi yang bertanggung jawab. Perbedaan pandangan tetap dapat disampaikan melalui mekanisme internal, tetapi tidak seharusnya berkembang menjadi sikap yang memecah barisan. Konsolidasi yang berkelanjutan, menurutnya, hanya akan efektif apabila seluruh kader menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
Selain membenahi struktur dan memperkuat organisasi, Said menekankan pentingnya membangun hubungan langsung dengan masyarakat. Konsolidasi kader tidak cukup dilakukan melalui rapat internal atau penataan administratif, tetapi juga harus tercermin dalam kehadiran partai di tengah kehidupan warga. Kader perlu memahami persoalan yang dihadapi masyarakat, mendengarkan aspirasi mereka, serta menunjukkan kepedulian melalui tindakan yang nyata dan berkelanjutan.
Menurut Said, kepercayaan rakyat merupakan salah satu perhatian utama untuk mencapai target politik pada 2029. Kepercayaan tersebut tidak terbentuk secara instan, melainkan tumbuh dari interaksi yang konsisten dan sikap yang menghargai masyarakat. Hal sederhana, seperti menyapa warga ketika bertemu, dapat memberikan kesan penting karena membuat mereka merasa diperhatikan dan dihargai. Dari hubungan yang dekat, kader dapat membangun komunikasi yang lebih terbuka sekaligus memahami kebutuhan publik secara lebih tepat.
Pesan itu berangkat dari pandangan bahwa rakyat merupakan pemilik kehormatan dan kedaulatan. Sementara itu, wakil rakyat menjalankan amanah untuk mewakili mereka, bukan menempatkan diri sebagai pihak yang lebih tinggi. Karena itu, kerja politik perlu dilandasi kerendahan hati, tanggung jawab, serta kesediaan untuk hadir dan melayani. Kedekatan dengan masyarakat harus menjadi kebiasaan dalam kerja kader, bukan sekadar pendekatan yang dilakukan menjelang pemilihan.
Nilai tersebut juga terlihat dalam kegiatan sosial yang menjadi bagian dari acara konsolidasi. Penyaluran bantuan kepada 300 penerima manfaat dan pemberian santunan kepada 20 anak yatim menunjukkan bahwa perhatian kepada rakyat dapat diwujudkan melalui kepedulian konkret. Kegiatan ini bukan hanya memiliki manfaat langsung bagi penerima, tetapi juga memperkuat pesan bahwa politik perlu berorientasi pada kemanusiaan. Dengan menggabungkan pembenahan organisasi dan pelayanan sosial, kader diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat sebagai modal penting menghadapi agenda politik 2029.
Target politik PDIP Jawa Timur tidak berhenti pada upaya meraih kemenangan dalam pemilihan legislatif. Konsolidasi kader juga diarahkan untuk memastikan semakin banyak kader partai yang mampu menempati posisi kepala daerah. Sasaran tersebut dipandang penting karena keberadaan kader di pemerintahan daerah dapat memperkuat kerja politik, memperluas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menunjukkan kapasitas partai dalam memimpin daerah.
Perhatian khusus disampaikan Said terhadap Kabupaten Malang. Hingga kini, daerah tersebut belum memiliki bupati yang berasal dari kader PDIP. Kondisi itu menjadi salah satu pekerjaan politik yang perlu dipetakan secara serius, termasuk dengan menilai potensi kader, membangun komunikasi dengan berbagai unsur masyarakat, serta menyiapkan strategi pencalonan sejak jauh hari. Said meminta DPD bersama seluruh jajaran partai mulai mengambil langkah konkret untuk mewujudkan target tersebut.
Persiapan tidak hanya diperlukan untuk tingkat kabupaten dan kota. Said juga menyoroti belum adanya kader PDIP yang menjabat sebagai gubernur Jawa Timur. Karena itu, partai diharapkan dapat mempersiapkan figur dan mengusung calon sendiri dalam kontestasi gubernur pada masa mendatang. Proses tersebut membutuhkan pemetaan kekuatan politik, penguatan popularitas dan elektabilitas kader, serta konsolidasi yang berkelanjutan di seluruh wilayah Jawa Timur.
Penempatan kader sebagai kepala daerah menjadi bagian dari agenda jangka panjang partai, bukan sekadar target elektoral sesaat. Kader yang diberi mandat memimpin daerah diharapkan mampu menjaga hubungan dengan struktur partai sekaligus mengutamakan kepentingan masyarakat. Saat ini, sejumlah kader PDIP telah menjadi kepala daerah di Jawa Timur, yaitu Eri Cahyadi dan Armudji di Surabaya, Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Hanindhito Himawan di Kabupaten Kediri, serta Mochamad Nur Arifin di Trenggalek. Keberadaan mereka menjadi modal penting untuk memperkuat kepercayaan publik dan mendorong lahirnya kader-kader baru di daerah lain.
