JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Outstanding pembiayaan melalui layanan pinjaman daring di Indonesia mencapai Rp106,94 triliun hingga Agustus 2026. Nilai tersebut mencatat pertumbuhan sebesar 22,07 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Perkembangan ini menjadi salah satu gambaran mengenai penguatan aktivitas pembiayaan digital dalam ekosistem industri jasa keuangan nasional.
Data tersebut disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK September 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Senin. Penyampaian angka outstanding itu memberikan gambaran terbaru mengenai skala pembiayaan pinjaman daring yang tercatat hingga akhir Agustus 2026. Dengan demikian, perhatian terhadap sektor ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam layanan keuangan, tetapi juga dengan posisi pembiayaan digital dalam perkembangan industri keuangan Indonesia.
Secara nominal, outstanding Rp106,94 triliun menunjukkan besarnya nilai pembiayaan yang masih tercatat dalam layanan pinjaman daring pada periode tersebut. Sementara itu, pertumbuhan tahunan sebesar 22,07 persen memperlihatkan perubahan positif dibandingkan posisi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kedua indikator ini menjadi bagian dari informasi perkembangan industri jasa keuangan yang dipantau dan disampaikan oleh OJK secara berkala.
Informasi hingga Agustus 2026 tersebut memperkaya gambaran mengenai dinamika sektor keuangan nasional pada tahun berjalan. Pertumbuhan pembiayaan digital menjadi catatan penting dalam melihat perkembangan layanan keuangan berbasis teknologi, terutama karena nilainya telah menembus Rp100 triliun. Data OJK juga menjadi rujukan untuk memahami posisi pinjaman daring dalam keseluruhan perkembangan industri jasa keuangan Indonesia tanpa melepaskan konteks pencatatan berdasarkan periode pelaporan.
Profil risiko industri pinjaman daring masih berada dalam kondisi terkendali di tengah pertumbuhan pembiayaan hingga Agustus 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut Agusman, perkembangan pembiayaan digital perlu terus diikuti dengan pemantauan kualitas penyaluran dan kemampuan penyelenggara dalam mengelola risiko kredit.
Salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat kondisi risiko tersebut adalah tingkat wanprestasi lebih dari 90 hari atau TWP90. Secara agregat, TWP90 industri pinjaman daring tercatat berada pada level 4,73 persen. Angka ini menjadi indikator bahwa kredit bermasalah tetap dipantau dalam perkembangan industri yang terus bertumbuh. OJK menempatkan data tersebut sebagai bagian dari pemantauan terhadap kesehatan dan stabilitas penyelenggaraan pinjaman daring.
Agusman menyampaikan bahwa profil risiko industri pinjaman daring tetap terkendali meskipun pembiayaan mengalami pertumbuhan. Pernyataan ini menggambarkan bahwa peningkatan aktivitas pembiayaan belum mengubah penilaian umum OJK terhadap kondisi risiko industri secara agregat. Pengawasan tetap dilakukan terhadap perkembangan kualitas kredit, termasuk pergerakan TWP90, sehingga kondisi pembiayaan dapat terus diamati berdasarkan indikator yang tersedia.
Posisi TWP90 sebesar 4,73 persen memberikan gambaran mengenai tingkat kredit yang mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari 90 hari pada industri pinjaman daring. Dalam konteks pertumbuhan pembiayaan digital, indikator tersebut menjadi rujukan penting untuk menilai perkembangan risiko kredit secara berkala. OJK terus mencermati kondisi industri melalui pengawasan terhadap lembaga dan penyelenggara terkait, sementara pernyataan Agusman menegaskan bahwa profil risiko secara agregat masih berada dalam kondisi terkendali hingga periode pelaporan Agustus 2026.
Industri perusahaan pembiayaan atau multifinance mencatat pertumbuhan positif hingga Agustus 2026. Nilai pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp514,08 triliun, atau meningkat 1,68 persen secara tahunan (year on year/yoy). Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pembiayaan tetap bertumbuh, meskipun laju peningkatannya relatif terbatas. Data ini menjadi gambaran perkembangan penyaluran dana oleh perusahaan pembiayaan dalam mendukung kebutuhan pembiayaan di Indonesia hingga periode tersebut.
Salah satu komponen yang mengalami peningkatan adalah pembiayaan modal kerja. Segmen ini tumbuh 5,4 persen secara yoy. Pertumbuhan pembiayaan modal kerja tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan total pembiayaan multifinance yang mencapai 1,68 persen secara tahunan. Perkembangan itu memperlihatkan adanya peningkatan penyaluran pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja, sebagaimana disampaikan dalam bahan sumber. Namun, angka tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan faktor yang melatarbelakangi perubahan penyaluran pada segmen tersebut.
Dari sisi risiko, kualitas pembiayaan tercermin melalui rasio non-performing financing (NPF). Hingga Agustus 2026, NPF gross tercatat sebesar 3,04 persen, sedangkan NPF net berada pada level 0,83 persen. NPF gross menggambarkan tingkat pembiayaan bermasalah sebelum memperhitungkan pencadangan, sementara NPF net mencerminkan pembiayaan bermasalah setelah memperhitungkan pencadangan sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua indikator tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi risiko pembiayaan perusahaan multifinance pada periode pelaporan.
Dengan demikian, perkembangan hingga Agustus 2026 memperlihatkan dua catatan utama pada sektor multifinance, yakni peningkatan nilai pembiayaan menjadi Rp514,08 triliun dan pertumbuhan pembiayaan modal kerja sebesar 5,4 persen secara yoy. Pada saat yang sama, rasio NPF gross sebesar 3,04 persen dan NPF net sebesar 0,83 persen menjadi indikator yang menyertai kinerja penyaluran pembiayaan tersebut. Seluruh angka itu merujuk pada kondisi perusahaan pembiayaan hingga Agustus 2026.
Perkembangan sektor keuangan Indonesia hingga Agustus 2026 juga terlihat pada pembiayaan modal ventura. Nilainya tercatat mencapai Rp16,50 triliun, tumbuh 1,05 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa industri modal ventura masih mempertahankan perannya dalam menyediakan sumber pendanaan alternatif, terutama bagi kegiatan usaha yang membutuhkan dukungan modal untuk pengembangan dan ekspansi. Meskipun laju pertumbuhannya relatif moderat, peningkatan ini tetap mencerminkan adanya penyaluran pembiayaan yang berkelanjutan di tengah dinamika industri keuangan nasional.
Di sisi lain, penyaluran pembiayaan melalui pegadaian mencatat pertumbuhan yang jauh lebih tinggi. Hingga Agustus 2026, total pembiayaan pegadaian mencapai Rp156,61 triliun, meningkat 44,60 persen secara yoy. Capaian tersebut memperlihatkan kuatnya permintaan terhadap layanan pembiayaan berbasis gadai, sekaligus menegaskan posisi pegadaian sebagai salah satu kanal penting dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan masyarakat. Dari keseluruhan nilai itu, produk gadai mendominasi dengan pembiayaan sebesar Rp132,84 triliun. Kontribusinya mencapai 84,82 persen dari total pembiayaan pegadaian, sehingga menjadi penopang utama pertumbuhan sektor tersebut.
Penguatan industri keuangan juga berjalan bersamaan dengan upaya menjaga integritas dan keamanan ekosistem keuangan digital. Hingga akhir Agustus 2026, Satgas PASTI menghentikan 1.222 entitas ilegal. Data ini menunjukkan adanya langkah pengawasan dan penertiban terhadap aktivitas yang berada di luar kerangka resmi sektor keuangan. Penghentian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan masyarakat serta menjaga kepercayaan terhadap layanan pembiayaan dan keuangan yang beroperasi secara legal. Rangkaian perkembangan pada modal ventura, pegadaian, serta penindakan entitas ilegal memperlihatkan bahwa pertumbuhan sektor keuangan berlangsung bersamaan dengan penguatan tata kelola dan pengawasan.
