Jakarta | Pemerintah mulai menelaah berbagai regulasi yang dinilai dapat menghambat kegiatan ekspor. Langkah ini dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar aktivitas ekspor dipermudah, dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk melihat kembali ketentuan yang berlaku dan menilai apakah aturan tertentu perlu disesuaikan agar kegiatan usaha yang berorientasi ekspor dapat berjalan lebih lancar. Pemerintah belum menyampaikan daftar regulasi yang masuk dalam kajian.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan informasi mengenai penelaahan tersebut dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, pada Kamis, 5 November 2026. Ia menjelaskan bahwa arahan Presiden menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengkaji ketentuan yang berpotensi membatasi atau menyulitkan kegiatan ekspor. Pernyataan itu menandai dimulainya proses evaluasi, tetapi belum menunjukkan bahwa perubahan aturan tertentu telah diputuskan. Karena itu, peninjauan regulasi perlu dipahami sebagai langkah pemeriksaan kebijakan yang sedang berlangsung, bukan sebagai pengumuman mengenai aturan baru yang telah ditetapkan.
Selain mengevaluasi regulasi ekspor, pemerintah juga sedang menyiapkan kebijakan kemudahan impor untuk tujuan ekspor. Kebijakan tersebut berkaitan dengan kebutuhan kegiatan produksi yang hasilnya ditujukan bagi pasar luar negeri. Namun, Airlangga belum menguraikan regulasi mana yang akan dievaluasi maupun bentuk kemudahan impor yang sedang disiapkan. Belum ada pula keterangan terperinci mengenai cakupan kebijakan, pihak yang akan terdampak, atau jadwal penerapannya. Dengan demikian, rincian tersebut belum dapat dipastikan dan tidak sebaiknya diasumsikan sebelum pemerintah memberikan penjelasan resmi.
Penelaahan ini menempatkan kelancaran ekspor sebagai perhatian dalam kebijakan ekonomi pemerintah, sejalan dengan arahan Presiden untuk mendorong pertumbuhan nasional. Tahap berikutnya akan bergantung pada hasil kajian atas regulasi yang dianggap menghambat serta penyusunan kebijakan terkait impor bagi produksi ekspor. Sampai ada keterangan lebih lanjut, informasi yang tersedia terbatas pada dimulainya evaluasi dan persiapan kebijakan. Pemerintah belum mengumumkan keputusan final ataupun waktu pelaksanaan, sehingga perkembangan mengenai substansi aturan masih perlu menunggu pernyataan resmi berikutnya.
Upaya pemerintah memperlancar ekspor menjadi salah satu bagian dari strategi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada 2026, sebagaimana tercantum dalam APBN. Evaluasi aturan ekspor dan penyiapan kemudahan impor bagi kebutuhan produksi ekspor diarahkan untuk mendukung kegiatan usaha dan menjaga kelancaran produksi. Ketika hambatan dalam rantai pasok dapat ditangani, pelaku usaha diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri. Kinerja ekspor yang terjaga dapat ikut menopang aktivitas ekonomi, meskipun pencapaian target pertumbuhan juga bergantung pada sumber pertumbuhan lain.
Pemerintah turut mengandalkan konsumsi masyarakat dan investasi hingga akhir tahun. Konsumsi rumah tangga berperan penting dalam menggerakkan permintaan domestik, sehingga daya beli perlu dijaga di tengah dinamika ekonomi. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah menyiapkan insentif sebesar Rp31 triliun yang ditujukan menjaga daya beli masyarakat pada akhir tahun. Langkah ini diharapkan membantu mempertahankan aktivitas belanja, sekaligus memberi dukungan bagi usaha yang melayani kebutuhan konsumen. Di sisi lain, investasi diharapkan terus terealisasi dan memperkuat kapasitas kegiatan ekonomi. Kedua faktor tersebut melengkapi upaya mendorong ekspor sebagai bagian dari sasaran pertumbuhan dalam APBN.
Realisasi belanja pemerintah juga menjadi tumpuan dalam mendukung pertumbuhan. Sejumlah program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, diharapkan mendorong pelaksanaan belanja sekaligus menggerakkan kegiatan di berbagai wilayah. Dampaknya bergantung pada realisasi program dan penyaluran anggaran secara tepat, sehingga pelaksanaan menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Pemerintah berupaya memastikan belanja berjalan dan memberi dukungan kepada aktivitas ekonomi, bersamaan dengan penguatan konsumsi serta investasi. Airlangga menyatakan investasi diharapkan dapat mencapai angka yang ditargetkan sampai akhir tahun. Pernyataan itu menegaskan bahwa investasi tetap menjadi salah satu unsur yang diperhatikan dalam menjaga momentum pertumbuhan. Dengan demikian, kelancaran ekspor berjalan beriringan dengan konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah untuk mendukung pencapaian target ekonomi 2026.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia tumbuh 5,47% secara tahunan pada kuartal III-2026. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 5,04% pada kuartal III tahun sebelumnya. Perbedaan itu menunjukkan laju ekonomi menguat dibanding periode yang sama setahun sebelumnya, meskipun kinerja setiap komponen pengeluaran tetap perlu dicermati untuk melihat sumber penggerak pertumbuhan. Dalam paparan BPS, konsumsi domestik masih memegang peranan penting dalam menjaga kegiatan ekonomi nasional. Kinerja tersebut menjadi petunjuk bahwa permintaan masyarakat terus menopang produksi dan peredaran barang maupun jasa di berbagai sektor. Angka pertumbuhan tahunan juga memberi gambaran perbandingan yang sepadan kuartal ketiga tahun ini dan tahun lalu.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, menyampaikan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan. Pada kuartal III-2026, komponen ini tumbuh 5,04% secara tahunan, naik dari 4,89% pada kuartal III tahun sebelumnya. Selain mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi, konsumsi rumah tangga juga menjadi sumber pertumbuhan terbesar di komponen pengeluaran, dengan kontribusi 2,62 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi. Kontribusi tersebut menegaskan besarnya peran belanja masyarakat dalam membentuk kinerja agregat. Karena itu, perubahan pola belanja dan kemampuan rumah tangga mempertahankan pengeluaran menjadi hal yang relevan untuk membaca kesinambungan momentum ekonomi pada kuartal berikutnya.
Sejumlah aktivitas turut mendukung peningkatan konsumsi. Transaksi barang dan jasa secara daring meningkat, memperluas akses masyarakat untuk berbelanja sekaligus mendorong kegiatan usaha di berbagai sektor. Mobilitas masyarakat yang lebih tinggi juga berkaitan dengan meningkatnya aktivitas pariwisata, termasuk permintaan terhadap transportasi, akomodasi, makanan, dan layanan lain. Di sisi lain, kebijakan pemerintah untuk mengendalikan inflasi membantu menjaga kestabilan harga dan daya beli rumah tangga. Kombinasi faktor tersebut memberi ruang bagi konsumsi untuk terus berkembang. Data kuartal III-2026 dengan demikian memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya lebih tinggi daripada setahun sebelumnya, tetapi juga ditopang oleh aktivitas belanja rumah tangga dan kondisi yang mendukung permintaan domestik.
Selain konsumsi rumah tangga, investasi menjadi salah satu komponen yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2026. Pembentukan modal tetap bruto (PMTB), yang mencakup belanja untuk aset tetap seperti bangunan, mesin, dan peralatan, tumbuh 6,06% secara tahunan. Capaian ini menunjukkan peningkatan aktivitas pembentukan kapasitas produksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Investasi berperan penting dalam mendukung kegiatan usaha, baik melalui pembangunan fasilitas baru maupun pengadaan sarana yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Dalam konteks kebijakan ekspor, ketersediaan modal dan peralatan juga berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha memenuhi kebutuhan produksi dan merespons permintaan pasar. Namun, angka pertumbuhan PMTB tersebut merupakan gambaran kinerja pada satu kuartal dan tidak dengan sendirinya menjelaskan perkembangan seluruh sektor secara merata.
Komponen lain yang mencatat pertumbuhan lebih tinggi adalah konsumsi pemerintah. Pada kuartal III-2026, pengeluaran pemerintah meningkat 8,95% secara tahunan, dibandingkan pertumbuhan 5,66% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya realisasi belanja pegawai, terutama pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN), serta belanja barang dan jasa. Realisasi anggaran tersebut menambah aktivitas belanja pemerintah selama periode pelaporan. Belanja pegawai mencakup pengeluaran rutin untuk mendukung pelaksanaan tugas aparatur, sedangkan belanja barang dan jasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional maupun penyediaan layanan.
Baca juga: Dudung Minta Putusan MK soal Gibran Disikapi Bijak, Pemerintah Siapkan Koordinasi Politik | Pemerintah Siapkan Verifikasi Wajah dalam Sistem Data Penerima Bansos | Pemerintah Kaji Penyesuaian PTKP 2027, DJP Siapkan Strategi Perluasan Basis Pajak
42 kunjungan
