Jakarta | Pemerintah menilai daya beli masyarakat Indonesia tetap terjaga dan tidak mengalami pelemahan, meskipun terdapat perubahan permintaan terhadap sejumlah barang. Penilaian tersebut disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Wibowo di Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Pernyataan itu menegaskan bahwa perkembangan konsumsi saat ini lebih mencerminkan pergeseran pola belanja daripada kemerosotan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan.
Menurut pemerintah, penurunan permintaan pada komoditas atau kelompok barang tertentu tidak dapat langsung dijadikan indikator bahwa masyarakat semakin kesulitan berbelanja. Konsumen dapat mengubah pilihan produk, menyesuaikan frekuensi pembelian, atau mengalihkan pengeluaran ke kebutuhan lain sesuai perubahan harga, preferensi, dan kondisi ekonomi. Karena itu, pembacaan terhadap daya beli perlu mempertimbangkan keseluruhan struktur konsumsi, bukan hanya kinerja satu jenis barang.
Drajad menjelaskan bahwa perubahan perilaku konsumen merupakan bagian dari dinamika ekonomi yang perlu dianalisis secara menyeluruh. Masyarakat mungkin mengurangi pembelian barang tertentu, tetapi tetap mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pokok, layanan, transportasi, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan lainnya. Pergeseran tersebut dapat membuat permintaan terlihat melemah pada sektor tertentu tanpa menunjukkan penurunan konsumsi secara umum.
Pemerintah pun menggunakan data yang lebih luas untuk menilai kondisi ekonomi rumah tangga, termasuk perkembangan konsumsi, pendapatan, harga, dan aktivitas perdagangan. Pendekatan ini diperlukan agar perubahan pola konsumsi tidak keliru dibaca sebagai penurunan daya beli. Dengan melihat berbagai indikator secara bersamaan, pemerintah berupaya memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai ketahanan konsumsi masyarakat di tengah perubahan kebiasaan berbelanja.
Drajad menjelaskan bahwa perubahan pola konsumsi masyarakat terlihat dari meningkatnya aktivitas pada sejumlah sektor berbasis layanan. Pengeluaran tidak semata-mata diarahkan untuk membeli barang, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan mobilitas, rekreasi, pengalaman, dan kemudahan transaksi. Sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel disebut mengalami peningkatan aktivitas, seiring masyarakat kembali bepergian, makan di luar rumah, serta memanfaatkan layanan akomodasi dan perjalanan.
Pergeseran tersebut turut memengaruhi permintaan terhadap produk tertentu. Ketika anggaran rumah tangga lebih banyak dialihkan untuk perjalanan, kuliner, dan hiburan, konsumsi barang seperti alas kaki dapat mengalami perubahan. Perubahan itu tidak selalu berarti masyarakat berhenti berbelanja, melainkan menunjukkan perbedaan prioritas dan waktu pembelian. Permintaan terhadap produk fisik dapat bergerak lebih selektif, sementara belanja untuk layanan dan kegiatan di luar rumah meningkat.
Aktivitas ekonomi melalui marketplace dan transaksi online juga menjadi bagian penting dari perubahan tersebut. Masyarakat tetap berbelanja, tetapi salurannya semakin beragam dan tidak seluruhnya tercermin dalam pola konsumsi konvensional. Pembelian melalui platform digital memberikan kemudahan, pilihan produk yang lebih luas, serta akses terhadap promosi. Karena itu, perubahan perilaku belanja perlu dibaca dengan melihat keseluruhan kanal transaksi, bukan hanya penjualan di toko fisik.
Drajad juga menyoroti pertumbuhan transaksi QRIS yang disebut melampaui 100 persen. Angka tersebut menjadi salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk menunjukkan bahwa masyarakat masih melakukan pembelanjaan dan aktivitas ekonomi tetap berlangsung. Dalam konteks itu, pernyataan mengenai “perubahan pola konsumsi” menegaskan adanya pergeseran bentuk pengeluaran, bukan hilangnya permintaan. Drajad membantah anggapan bahwa daya beli melemah hanya karena beberapa kategori barang mengalami perlambatan. Menurut penjelasan tersebut, daya beli tetap tercermin melalui belanja pada transportasi, pariwisata, restoran, hotel, marketplace, serta transaksi online.
Drajad menilai kekuatan industri pengolahan di suatu daerah menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kinerja ekonominya. Wilayah yang memiliki basis industri kuat, baik dalam pengolahan hasil pertanian, manufaktur, maupun produk bernilai tambah lainnya, cenderung mampu mencatat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Aktivitas industri menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas rantai pasok lokal, dan mendorong perputaran konsumsi. Karena itu, perkembangan sektor pengolahan tidak hanya berpengaruh terhadap produksi daerah, tetapi juga memperkuat daya tahan ekonomi ketika terjadi perubahan pola konsumsi.
Namun, Drajad menilai perkembangan harga tidak selalu dapat dijelaskan sebagai akibat lonjakan permintaan. Tekanan inflasi dalam sejumlah komoditas lebih banyak berkaitan dengan kenaikan biaya produksi dan keterbatasan pasokan. Ketika biaya bahan baku, energi, transportasi, atau distribusi meningkat, pelaku usaha perlu menyesuaikan harga agar kegiatan produksi tetap berjalan. Situasi tersebut dapat terjadi meskipun permintaan masyarakat tidak mengalami peningkatan yang besar.
Ia mencontohkan terbatasnya pasokan cabai dan alpukat yang dapat mendorong kenaikan harga di pasar. Komoditas pangan tersebut sangat dipengaruhi oleh hasil panen, kondisi cuaca, kelancaran distribusi, serta kemampuan produksi dari sentra-sentra utama. Di sisi lain, produk elektronik masih bergantung pada impor, sehingga perubahan harga global, nilai tukar, dan biaya pengiriman dapat ikut memengaruhi harga di dalam negeri. Ketergantungan tersebut menunjukkan bahwa gangguan pasokan dari luar maupun dalam negeri dapat segera diteruskan kepada konsumen.
Oleh sebab itu, pengendalian inflasi perlu diarahkan pada penguatan sisi pasokan, bukan hanya membatasi permintaan. Pemerintah perlu mendorong peningkatan produksi, memperbaiki distribusi, menjaga ketersediaan bahan baku, serta memperkuat industri pengolahan domestik. Langkah tersebut dapat membantu menekan biaya dan menjaga kelancaran pasokan, sehingga harga lebih terkendali. Dengan pasokan yang memadai dan distribusi yang efisien, tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga dapat dikurangi dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Agenda pemerintah ke depan diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat sejumlah sumber pertumbuhan yang dinilai penting. Drajad menekankan perlunya peningkatan ekspor neto sebagai salah satu upaya untuk mendukung kinerja ekonomi. Penguatan ekspor neto menjadi perhatian karena dapat membantu memperluas kontribusi perdagangan terhadap pertumbuhan, terutama ketika pola konsumsi masyarakat mengalami pergeseran.
Upaya tersebut perlu berjalan seiring dengan pemahaman yang lebih baik mengenai aktivitas ekonomi di berbagai wilayah. Karena itu, pemerintah akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memperbaiki pencatatan kegiatan ekonomi. Perbaikan ini mencakup aktivitas perusahaan negara di daerah, yang perlu tercermin secara lebih lengkap dalam informasi ekonomi yang tersedia.
Penyempurnaan pencatatan tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan administratif, tetapi juga dengan kualitas basis informasi yang digunakan dalam membaca perkembangan ekonomi. Data yang lebih menyeluruh diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kegiatan produksi, perdagangan, dan aktivitas perusahaan di daerah. Dengan demikian, perubahan dalam struktur ekonomi maupun pola konsumsi dapat dipahami berdasarkan informasi yang lebih kuat.
Langkah tersebut ditujukan agar basis data Badan Pusat Statistik semakin lengkap dan mampu mendukung perumusan kebijakan ekonomi. Ketersediaan informasi yang lebih baik akan membantu pemerintah menilai kondisi ekonomi secara lebih menyeluruh, termasuk dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan pertumbuhan dan daya beli. Koordinasi antarkementerian dan lembaga menjadi bagian penting untuk memastikan pencatatan berjalan lebih konsisten serta mencakup aktivitas ekonomi yang sebelumnya belum tergambarkan secara optimal.
Melalui peningkatan ekspor neto dan pembenahan data, pemerintah berupaya membangun dasar yang lebih kuat bagi agenda pertumbuhan ekonomi berikutnya. Kedua langkah ini ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas analisis serta memastikan kebijakan disusun berdasarkan informasi yang lengkap dan relevan.
Baca juga: TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla
