Makassar | Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sedang menyusun formulasi untuk memperluas keterlibatan UMKM dalam penyediaan bahan makanan bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini menjadi bagian dari upaya menyiapkan skema yang dapat mendukung kebutuhan pasokan program, sekaligus membuka ruang partisipasi bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan informasi tersebut di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Minggu.
Formulasi yang tengah disiapkan diarahkan agar keterlibatan UMKM dapat mendukung pelaksanaan MBG secara maksimal dan tepat sasaran. Dengan adanya skema yang dirancang, penyediaan bahan makanan diharapkan dapat berjalan sejalan dengan tujuan program. Pemerintah masih menyusun pendekatan yang sesuai, sehingga rencana tersebut perlu dipahami sebagai proses perumusan, bukan sebagai pengaturan yang telah ditetapkan secara final.
Perluasan peran pemasok lokal dapat menjadi salah satu cara untuk menghubungkan kebutuhan program dengan kapasitas usaha di berbagai daerah. Dalam konteks ini, UMKM berpotensi dilibatkan sebagai bagian dari rantai pasok bahan makanan. Namun, rincian mengenai bentuk keterlibatan, mekanisme pengadaan, maupun ketentuan bagi pelaku usaha belum disampaikan dalam keterangan tersebut. Karena itu, fokus saat ini adalah penyusunan formulasi agar dukungan UMKM dapat dirancang secara terarah.
Pernyataan Maman menegaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema untuk menunjang penyelenggaraan MBG, bukan sekadar memperluas partisipasi usaha tanpa mempertimbangkan tujuan program. Arah yang disebutkan adalah membantu pelaksanaan agar berlangsung maksimal serta mencapai sasaran yang dituju. Penyusunan formulasi diharapkan memberi landasan bagi keterlibatan UMKM dalam penyediaan bahan makanan ketika skema itu nantinya diterapkan. Informasi mengenai proses ini disampaikan di Makassar pada Minggu, tanpa keterangan tanggal tertentu. Dengan demikian, perkembangan berikutnya bergantung pada hasil perumusan yang sedang dilakukan kementerian.
Menurut Maman, Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini tengah melakukan penataan internal di bawah kepemimpinan Kepala BGN Sudaryono. Langkah tersebut berlangsung ketika lembaga itu juga berkoordinasi dengan Kementerian UMKM mengenai peluang keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penataan internal dan koordinasi tersebut menjadi bagian dari proses yang sedang berjalan, bukan pengumuman mengenai skema pelaksanaan yang sudah ditetapkan. Karena itu, pembahasan mengenai peran UMKM masih perlu ditempatkan sebagai upaya merumuskan arah dukungan, sambil menunggu formulasi yang dinilai sesuai oleh pihak-pihak terkait. Maman menyampaikan perkembangan ini dalam konteks rencana perluasan partisipasi usaha kecil dalam pasokan program.
Seiring dengan proses tersebut, Kementerian UMKM tengah mencari formula yang dinilai tepat untuk mendorong partisipasi UMKM sebesar-besarnya dalam mendukung MBG. Artinya, kementerian sedang menelaah pendekatan yang dapat membuka ruang keterlibatan pelaku usaha, tanpa mengabaikan kebutuhan program dan proses koordinasi dengan BGN. Pernyataan itu menunjukkan adanya perhatian pada peluang kontribusi UMKM, tetapi belum menjelaskan bentuk partisipasi yang akan ditempuh. Tidak ada rincian mekanisme, persyaratan, jadwal, ataupun kebijakan khusus yang dapat dipastikan dari informasi tersebut. Dengan demikian, pembahasan masih berfokus pada pencarian formulasi, sementara penataan internal BGN berjalan di bawah kepemimpinan Sudaryono.
Koordinasi BGN dan Kementerian UMKM menjadi konteks penting dalam penyusunan langkah ke depan. Namun, informasi yang disampaikan belum menyebutkan hasil final atau keputusan operasional tentang bagaimana UMKM akan dilibatkan dalam rantai pasokan MBG. Karena itu, ruang lingkup peran pelaku usaha, cara pengadaan, serta waktu penerapan belum dapat diasumsikan. Maman hanya menjelaskan bahwa BGN sedang melakukan pembenahan internal dan kementerian tengah mencari formula untuk memperluas partisipasi UMKM. Perkembangan berikutnya bergantung pada proses penataan dan koordinasi yang masih berlangsung. Pendekatan ini menjaga agar harapan terhadap keterlibatan usaha kecil tetap sejalan dengan informasi yang telah tersedia, tanpa mendahului keputusan resmi dari pemerintah maupun merinci kebijakan yang belum diumumkan.
Maman menyebut lebih dari 68 ribu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) saat ini telah terlibat sebagai pemasok bagi dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia. Angka tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha lokal sudah mengambil bagian dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama untuk memenuhi kebutuhan operasional dapur yang melayani masyarakat.
Pasokan dari UMKM mencakup beragam kebutuhan, mulai dari bahan makanan hingga telur dan barang lain yang diperlukan untuk menyiapkan hidangan. Produk-produk tersebut berasal dari daerah masing-masing dan disalurkan kepada dapur SPPG yang membutuhkan. Dengan pola ini, pengadaan dapat melibatkan pelaku usaha di sekitar lokasi layanan, sekaligus memanfaatkan ketersediaan komoditas setempat yang telah terdata.
Keterlibatan pemasok lokal dinilai penting karena kebutuhan dapur SPPG berlangsung secara rutin dan memerlukan ketersediaan bahan yang memadai. UMKM yang berada di wilayah sekitar berpotensi membantu menjaga kelancaran suplai, sementara pembelian dari daerah sendiri dapat membuka peluang ekonomi bagi produsen dan pedagang setempat. Namun, besarnya jumlah UMKM yang sudah berpartisipasi belum dianggap sebagai capaian akhir.
Maman menilai jumlah pemasok UMKM tersebut masih perlu ditingkatkan agar jangkauan partisipasi pelaku usaha semakin luas. Perluasan ini diharapkan memberi lebih banyak UMKM kesempatan untuk terhubung dengan kebutuhan pengadaan program, termasuk mereka yang memiliki kapasitas dan produk sesuai kebutuhan dapur. Upaya peningkatan jumlah pemasok juga perlu memperhatikan kecocokan jenis barang, ketersediaan pasokan, dan kebutuhan masing-masing SPPG.
Menurut Maman, formulasi untuk mendorong peningkatan keterlibatan UMKM masih disiapkan. Dengan demikian, langkah lanjutan belum dirinci sebagai skema yang sudah berjalan, tetapi diarahkan untuk memperbesar kontribusi usaha lokal dalam penyediaan kebutuhan MBG. Persiapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas basis pemasok, sehingga lebih banyak pelaku usaha dapat berperan secara terdata dan sesuai kebutuhan. Perkembangan ini menempatkan UMKM sebagai mitra penting dalam rantai pasok program, dengan ruang partisipasi yang masih dapat dikembangkan di berbagai daerah.
Perluasan keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pasokan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditempatkan dalam konteks kebijakan yang memberi perhatian pada ekonomi kerakyatan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih agar memberikan perhatian besar kepada ekonomi kerakyatan. Arahan tersebut dijalankan dalam pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Penekanan pada ekonomi kerakyatan berkaitan dengan skala UMKM yang luas di Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024 mencatat terdapat 64,2 juta unit usaha UMKM. Jumlah itu mencakup sekitar 99,99 persen dari seluruh unit usaha di Indonesia. Angka tersebut menggambarkan besarnya porsi UMKM dalam struktur unit usaha nasional, sekaligus menjadi salah satu konteks bagi pembahasan mengenai peluang keterlibatan pelaku usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi, termasuk pasokan untuk program pemerintah.
Dari sisi ketenagakerjaan, sektor UMKM disebut menyerap sekitar 123 juta pekerja, atau kurang lebih 97 persen dari total tenaga kerja nasional. Maman menilai keberadaan UMKM menjadi penopang dalam mengurangi pengangguran. Penilaian itu merujuk pada peran sektor tersebut dalam menyerap tenaga kerja, sebagaimana tercermin dalam data yang disampaikan. Dengan demikian, besaran unit usaha dan jumlah pekerja menjadi latar penting saat pemerintah membicarakan upaya memperluas peran UMKM.
Arahan presiden dan data tersebut turut memberi konteks bagi rencana pelibatan UMKM dalam rantai pasok MBG. Pembahasan mengenai perluasan peran pelaku usaha kecil tidak berdiri terpisah dari perhatian pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan maupun posisi sektor ini dalam struktur usaha dan tenaga kerja.
Baca juga: Pastikan Pasokan Air Tetap Siaga, Satgas Pam Irigasi Embung Jokowi Lanud Sjamsudin Noor Rawat Kesiapan Pompa Untuk Penanganan Karhutla | TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla | Pasokan Beras ASN Tiba di Yahukimo, Diangkut Hercules C-130 TNI AU
