JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan sejumlah inisiatif baru yang ditujukan untuk memberikan manfaat bagi dunia usaha. Sinyal tersebut disampaikan dalam acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Kamis, 8 Oktober. Pernyataan ini menunjukkan adanya langkah lanjutan pemerintah untuk memperkuat dukungan terhadap aktivitas usaha melalui kebijakan yang tengah dipersiapkan.
Dradjad menjelaskan, inisiatif yang disiapkan mencakup aspek regulasi serta transformasi ekonomi. Kedua bidang tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam merespons kebutuhan dunia usaha dan mendukung perkembangan perekonomian. Namun, ia belum menyampaikan rincian mengenai bentuk program, mekanisme pelaksanaan, maupun waktu penerapannya. Pemerintah masih menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan kebijakan tersebut secara resmi kepada publik.
Dalam kesempatan itu, Dradjad juga menegaskan bahwa terdapat beberapa hal yang belum dapat diungkapkan. Ia menyatakan belum berhak mengungkap beberapa hal terkait inisiatif yang sedang disiapkan pemerintah. Karena itu, informasi yang tersedia untuk sementara masih terbatas pada cakupan umum kebijakan, yakni regulasi dan transformasi ekonomi, serta manfaat yang diharapkan bagi dunia usaha. Penjelasan lebih lengkap akan disampaikan setelah pemerintah menentukan waktu pengumuman. Sikap tersebut mencerminkan bahwa proses perumusan dan koordinasi kebijakan masih berlangsung. Dunia usaha dan masyarakat masih perlu menantikan keterangan resmi pemerintah untuk mengetahui arah, sasaran, serta bentuk dukungan yang akan diberikan melalui kebijakan baru tersebut. Pemerintah belum memberikan detail tambahan mengenai substansi inisiatif, sehingga berbagai kemungkinan terkait program tidak dapat dipastikan sebelum pengumuman resmi dilakukan.
Dradjad mengingatkan para pelaku usaha agar tidak bersikap pasif dalam menghadapi rencana kebijakan baru pemerintah. Menurutnya, komunikasi yang berkelanjutan dunia usaha dan pemerintah penting untuk memastikan setiap perkembangan dapat dipahami secara tepat. Pelaku usaha perlu terus mengikuti pembahasan, menyampaikan masukan, serta membangun hubungan kerja yang terbuka dengan kementerian dan lembaga terkait. Langkah tersebut membantu perusahaan menyiapkan diri terhadap perubahan yang akan diterapkan.
Ia menekankan bahwa pelaku usaha harus selalu engage dengan pemerintah. Keterlibatan itu bukan hanya diperlukan ketika kebijakan telah diumumkan, melainkan juga selama proses komunikasi dan persiapannya berlangsung. Dengan mengikuti informasi resmi dan menjaga saluran dialog, pelaku usaha memiliki kesempatan lebih baik untuk memahami arah perubahan. Dradjad juga mengimbau agar dunia usaha tidak “ketinggalan kereta”, yaitu tidak terlambat mengetahui atau merespons kebijakan ketika pelaksanaannya sudah dimulai.
Setelah acara tersebut, ketika kembali ditanya mengenai inisiatif yang sedang disiapkan, Dradjad tidak memberikan penjelasan lebih terperinci. Ia hanya menyatakan bahwa pemerintah akan menyampaikannya pada waktunya. Pernyataan itu menunjukkan bahwa informasi mengenai langkah tersebut masih menunggu penyampaian resmi dari pemerintah. Karena itu, pelaku usaha diharapkan mengacu pada keterangan yang disampaikan melalui saluran resmi dan tidak mendasarkan keputusan pada dugaan atau informasi yang belum terverifikasi.
Dradjad menegaskan bahwa sebagian inisiatif pemerintah berkaitan dengan regulasi, sedangkan bagian lainnya berhubungan dengan transformasi ekonomi. Kedua aspek tersebut dapat memengaruhi cara dunia usaha menjalankan kegiatan dan merencanakan pengembangan ke depan, meskipun rincian kebijakannya belum disampaikan. Komunikasi aktif menjadi penting agar pelaku usaha dapat memahami konteks setiap perubahan ketika informasi resmi tersedia, sekaligus memberikan masukan yang relevan sesuai kondisi sektor masing-masing.
Dradjad menegaskan bahwa sektor swasta dan korporasi memiliki peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjalankan agenda ekonomi nasional. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri untuk mencapai berbagai sasaran pembangunan, sehingga kontribusi dunia usaha dibutuhkan dalam skala besar. Kemitraan tersebut mencakup kerja sama pemerintah dengan perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN).
Menurut Dradjad, dunia usaha berada pada posisi penting karena memiliki kapasitas untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Perusahaan dapat berkontribusi melalui kegiatan usaha, investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan produksi dan layanan. Dalam konteks ini, korporasi dipandang sebagai bagian penting dari upaya memperkuat aktivitas ekonomi dan memperluas manfaat pembangunan.
Peran tersebut juga berkaitan dengan sasaran pemerataan. Keterlibatan perusahaan swasta dan BUMN diperlukan agar kegiatan ekonomi dapat menjangkau lebih banyak wilayah dan kelompok masyarakat. Dengan demikian, kontribusi korporasi tidak hanya ditempatkan dalam kerangka peningkatan kinerja ekonomi, tetapi juga sebagai dukungan terhadap upaya pemerintah memperluas kesempatan dan manfaat pembangunan.
Selain pertumbuhan dan pemerataan, pemerintah membutuhkan dukungan dunia usaha untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dradjad menyampaikan bahwa korporasi mempunyai posisi penting dalam membantu pemerintah mencapai berbagai sasaran tersebut. Penegasan ini menempatkan perusahaan swasta dan badan usaha milik negara sebagai mitra yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian target ekonomi, dengan kontribusi yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional.
Pemerintah terus memetakan berbagai hambatan yang dapat memperlambat investasi dan mengganggu kelancaran operasional dunia usaha. Pemetaan tersebut mencakup persoalan perizinan, baik dari sisi proses, kepastian waktu, maupun koordinasi antarinstansi. Selain itu, masih terdapat ketidaksinkronan kebijakan kementerian dan lembaga dengan pemerintah daerah. Perbedaan aturan, prosedur, serta prioritas di setiap tingkatan pemerintahan dapat meningkatkan biaya kepatuhan dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
Upaya mengurangi hambatan itu menjadi bagian penting dari agenda pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang lebih efisien dan kompetitif. Dradjad membantu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam mengidentifikasi serta mengurangi berbagai kendala tersebut. Hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan media di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Rabu, 7 Oktober. Koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diperlukan agar kebijakan yang diterapkan tidak saling bertentangan dan dapat memberikan kepastian yang lebih baik bagi investor.
Selain membenahi hambatan investasi, pemerintah mengidentifikasi sektor-sektor yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pariwisata menjadi salah satu sektor prioritas karena memiliki keterkaitan luas dengan transportasi, akomodasi, ekonomi kreatif, usaha mikro, serta berbagai layanan pendukung. Pengembangan destinasi, peningkatan kualitas infrastruktur, dan penyederhanaan akses bagi wisatawan diharapkan dapat memperluas dampak ekonomi di daerah.
Industri pengolahan juga dinilai memiliki peran strategis, terutama dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya dan memperkuat rantai pasok domestik. Penguatan sektor ini dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan ekspor, serta membuka peluang kemitraan bagi pelaku usaha nasional. Berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027.
