Kota Malang | Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah provinsi harus bertumpu pada kerja bersama. Upaya menghadapi kebakaran, menurut dia, tidak dapat diserahkan kepada satu instansi saja, karena kondisi wilayah, medan, dan tingkat ancaman dapat berbeda di setiap lokasi. Penyatuan langkah diperlukan agar seluruh unsur memahami prioritas yang sama dan dapat bergerak secara terarah ketika situasi berkembang. Khofifah menyampaikan keterangan tersebut di Malang pada Jumat malam. Pendekatan kolaboratif ini menjadi landasan untuk memperkuat kesiapsiagaan, mulai dari upaya sebelum kebakaran terjadi hingga penanganan saat api muncul di lapangan.
Kerja bersama tersebut ditujukan untuk menekan risiko dan membatasi dampak karhutla terhadap masyarakat maupun lingkungan. Kesiapsiagaan yang kuat membantu pihak terkait mengenali potensi ancaman lebih awal, menyusun langkah pencegahan, serta menyiapkan respons sesuai kebutuhan wilayah. Dengan koordinasi yang baik, informasi mengenai kondisi kebakaran dapat diteruskan secara lebih cepat kepada unsur yang berwenang, sehingga keputusan dan tindakan dapat diselaraskan. Perlindungan warga, terutama mereka yang berada di sekitar kawasan terdampak, menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Pada saat yang sama, pengendalian kebakaran juga diperlukan untuk mengurangi kerusakan ekosistem dan gangguan terhadap kualitas lingkungan. Karena itu, kerja bersama bukan hanya respons ketika api sudah meluas, melainkan juga upaya membangun kesiapan sejak dini.
Koordinasi para pemangku kepentingan mencakup tahapan mitigasi hingga penanganan langsung di lapangan. Setiap pihak diharapkan menjalankan peran sesuai kewenangan dan kapasitasnya, sekaligus menjaga komunikasi dengan unsur lain yang terlibat. Pada tahap mitigasi, perhatian diarahkan pada pengurangan potensi bahaya dan kesiapan menghadapi keadaan darurat. Jika kebakaran terjadi, koordinasi membantu mendukung pengerahan sumber daya, pertukaran informasi, serta langkah penanganan yang diperlukan berdasarkan kondisi aktual. Penyelarasan proses dari hulu hingga respons lapangan membuat upaya pengendalian lebih terarah dan mengurangi risiko keterlambatan. Khofifah menekankan bahwa kolaborasi yang konsisten menjadi kunci agar penanganan karhutla di Jawa Timur berjalan efektif, melindungi masyarakat, dan meminimalkan dampak terhadap lingkungan.
Catatan situasi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur menunjukkan skala kejadian yang tersebar luas. Tercatat 184 kejadian karhutla, dengan total luas lahan terbakar mencapai 11.449 hektare. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di 26 kabupaten, sehingga penanganannya tidak terbatas pada satu wilayah atau satu jenis bentang alam. Angka kejadian dan luasan ini menggambarkan besarnya tantangan dalam merespons api sekaligus mencegah penjalaran ke area lain. Sebaran lintas kabupaten juga menuntut koordinasi, pemantauan, dan pertukaran informasi yang memadai antarpihak di tingkat daerah.
Di kawasan yang disebut dalam laporan situasi adalah Taman Nasional Baluran. Nama kawasan ini penting dicatat karena kebakaran di area berhutan atau kawasan konservasi dapat menimbulkan tekanan terhadap habitat dan ekosistem setempat. Namun, penyebutan Baluran tidak dengan sendirinya menjelaskan bahwa seluruh kejadian atau seluruh luasan terbakar berada di kawasan taman nasional. Data mengenai 26 kabupaten memberikan gambaran administrasi sebaran kejadian, sedangkan keterangan tentang lokasi tertentu menunjukkan tempat-tempat yang menjadi perhatian. Kedua jenis informasi tersebut perlu dibedakan agar pembaca tidak menarik kesimpulan yang melampaui keterangan yang tersedia.
Sejumlah nama gunung juga muncul dalam konteks pembahasan karhutla di Jawa Timur, yaitu Gunung Raung, Argopuro, Bromo, Arjuno, Semeru, Butak, dan Ijen. Daftar ini menyebut kawasan pegunungan yang relevan dalam laporan, tetapi tidak seharusnya otomatis diperlakukan sebagai daftar lengkap lokasi kejadian di 26 kabupaten. Demikian pula, penyebutan setiap gunung tidak membuktikan bahwa seluruh kawasan tersebut mengalami kebakaran dengan skala atau kondisi yang sama. Pembedaan angka agregat, wilayah kabupaten, taman nasional, dan kawasan pegunungan membantu menyajikan situasi secara akurat. Dengan konteks yang jelas, masyarakat dapat memahami luasnya sebaran karhutla tanpa mencampur kategori lokasi yang berbeda, sementara upaya penanganan dapat diarahkan sesuai kondisi dan informasi lapangan yang terverifikasi.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur memerlukan koordinasi lintas lembaga, karena kondisi medan, cuaca, dan luas area terdampak dapat berubah dengan cepat. Pemerintah daerah bekerja bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, serta elemen masyarakat untuk memperkuat mitigasi sekaligus menekan risiko dan dampak kebakaran. Kerja bersama ini mencakup pertukaran informasi, pemantauan titik api, kesiapan personel, dan dukungan peralatan. Dengan pembagian peran yang jelas, langkah pencegahan maupun respons di lapangan dapat dilakukan lebih terarah, sementara kebutuhan warga dan keselamatan petugas tetap menjadi perhatian.
Khofifah menyebut sejumlah upaya operasi yang mendukung penanganan karhutla. Salah satunya ialah operasi modifikasi cuaca yang dilaksanakan Kementerian Kehutanan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Upaya ini ditujukan untuk membantu menghadirkan hujan di wilayah sasaran sehingga kondisi lingkungan lebih mendukung pengendalian api. Wilayah yang dicantumkan sebagai sasaran meliputi Gunung Ijen, Arjuno-Welirang, Gunung Butak, serta kawasan pegunungan lain yang menjadi perhatian. Penentuan sasaran dan pelaksanaan operasi perlu menyesuaikan pemantauan cuaca serta kebutuhan penanganan, agar dukungan tersebut dapat melengkapi langkah pemadaman langsung, bukan menggantikannya.
Di samping modifikasi cuaca, pemadaman dari udara dilakukan melalui water bombing dengan bekerja sama bersama BNPB. Pesawat menjatuhkan air pada titik yang sulit dijangkau atau memiliki potensi api meluas, sebagai dukungan bagi petugas di darat. Pemerintah juga memanfaatkan drone water spray untuk membantu mengatasi kebakaran di kawasan terdampak. Perangkat ini dapat mendukung penyaluran air pada lokasi tertentu, terutama ketika akses terbatas, sesuai kondisi operasional dan kemampuan peralatan. Seluruh upaya lapangan tetap membutuhkan koordinasi dengan unsur yang bertugas di lokasi agar sasaran pemadaman dapat dikenali dan risiko bagi personel diminimalkan.
Kombinasi koordinasi kelembagaan, dukungan teknologi, dan keterlibatan masyarakat memperkuat respons terhadap karhutla. Pemantauan berkala membantu menentukan prioritas, sedangkan komunikasi antarpihak memungkinkan perubahan kondisi segera ditindaklanjuti. Peran warga juga penting dalam menyampaikan informasi awal dan mendukung pencegahan di sekitar kawasan rawan. Dengan menghubungkan mitigasi, operasi udara, dan tindakan pemadaman di darat, pemerintah daerah bersama para mitra berupaya mengurangi kemungkinan kebakaran meluas serta membatasi dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
Dalam rangkaian penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jawa Timur, dukungan terhadap pelaksanaan salat istisqa menjadi salah satu ikhtiar yang ditempuh. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 400.8.1/37860/011.2/2026 tentang pelaksanaan istisqa. Penerbitan surat edaran tersebut memberikan dukungan bagi pelaksanaan salat sebagai bagian dari upaya bersama menghadapi kondisi karhutla. Langkah ini ditempatkan dalam rangkaian ikhtiar yang lebih luas, seiring kerja lintas pihak untuk merespons kebakaran. Dengan demikian, dukungan terhadap istisqa hadir bersama berbagai langkah penanganan lainnya, bukan berdiri sendiri sebagai satu-satunya cara untuk menghadapi persoalan.
Pelaksanaan istisqa tidak menggantikan koordinasi antarpihak maupun tindakan langsung untuk memadamkan api. Penanganan karhutla tetap memerlukan kerja bersama, komunikasi yang terarah, serta upaya pemadaman yang dijalankan sesuai kebutuhan di lapangan. Surat edaran gubernur menjadi dukungan bagi pelaksanaan salat, sementara koordinasi dan penanganan kebakaran terus menjadi bagian penting dari respons terhadap situasi tersebut. Memahami posisi setiap langkah secara proporsional membantu menjaga agar ikhtiar keagamaan berjalan seiring dengan kerja operasional. Keduanya merupakan bagian dari rangkaian respons yang berbeda peran, tetapi sama-sama berada dalam upaya menghadapi karhutla di Jawa Timur.
Baca juga: Perkuat Sinergi Penanganan Karhutla, Tim Sesko TNI Bersama Forkopimda Kukar Tatap Muka Virtual Bersama Camat | Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla | Perkuat Kesadaran Warga, Tim Penyuluh Karhutla Sesko TNI Bersama Pasis Sesko TNI Sosialisasikan Pencegahan Karhutla
