Jakarta | Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menyampaikan bahwa terdapat dugaan penyimpangan dalam pembangunan dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keterangan itu disampaikan dalam acara Transformasi MBG 2.0 dan dikutip pada Jumat, 30 Oktober 2026. Pernyataan tersebut menempatkan penggunaan anggaran negara untuk fasilitas dapur sebagai perhatian, sekaligus menegaskan bahwa persoalan ini masih berada dalam tahap pemeriksaan.
Menurut keterangan Sudaryono, perkara terkait pembangunan tersebut sedang diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Proses penanganan oleh aparat penegak hukum itu diperlukan untuk menelusuri informasi mengenai pelaksanaan proyek dan dugaan ketidaksesuaian yang muncul. Hingga pemeriksaan berlangsung, dugaan tersebut belum dapat diperlakukan sebagai temuan akhir ataupun bukti bahwa pihak tertentu telah melakukan pelanggaran. Penetapan tanggung jawab memerlukan proses pemeriksaan dan penilaian berdasarkan bukti yang tersedia.
Karena itu, informasi mengenai dugaan penyimpangan perlu disampaikan secara hati-hati. Penyebutan adanya pemeriksaan tidak sama dengan kesimpulan hukum, dan pihak yang terlibat dalam pembangunan tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum proses yang berwenang menghasilkan keputusan. Keterangan Sudaryono memberi konteks bahwa penggunaan APBN untuk pembangunan dapur MBG sedang mendapat perhatian, sementara rincian hasil pemeriksaan belum menjadi dasar untuk menarik kesimpulan tentang siapa yang bertanggung jawab.
Pembangunan dapur merupakan bagian dari dukungan infrastruktur bagi pelaksanaan program MBG. Dalam proyek yang menggunakan dana publik, tata kelola, kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan, serta pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran menjadi aspek yang penting untuk ditelusuri. Namun, penilaian atas hal-hal tersebut harus merujuk pada hasil pemeriksaan, bukan asumsi. Informasi lanjutan mengenai perkembangan perkara dapat membantu publik memahami prosesnya secara lebih utuh, termasuk apakah terdapat ketidaksesuaian dan bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan.
Dengan demikian, pokok keterangan yang disampaikan dalam forum Transformasi MBG 2.0 adalah adanya dugaan yang tengah diperiksa Kejaksaan Agung. Pernyataan itu belum menetapkan adanya penyimpangan sebagai fakta yang terbukti, juga tidak mengidentifikasi pihak yang bersalah. Publikasi mengenai perkara ini sebaiknya tetap membedakan dugaan, proses pemeriksaan, dan keputusan resmi, sembari menunggu informasi yang dapat dikonfirmasi dari pihak berwenang.
Sudaryono menjelaskan bahwa pembangunan dapur dalam pengadaan yang menjadi sorotan tidak selalu ditampilkan sebagai satu paket pekerjaan konstruksi utuh. Menurut keterangannya, pekerjaan tersebut dibagi menjadi sejumlah pekerjaan lebih kecil yang tercantum dalam e-katalog. Dengan cara ini, bagian-bagian yang secara keseluruhan membentuk sebuah bangunan muncul sebagai pengadaan komponen atau jasa pemasangan, bukan sebagai satu pekerjaan pembangunan rumah atau dapur yang berdiri sendiri.
Dalam gambaran yang disampaikan Sudaryono, pekerjaan membangun rumah atau dapur dapat dikemas sebagai jasa pemasangan berbagai unsur bangunan. Ia menyebut komponen seperti jendela, pintu, dan atap sebagai contoh bagian yang dapat muncul dalam pengadaan terpisah. Penjelasan ini merujuk pada cara pekerjaan dipresentasikan dalam pengadaan: masing-masing unsur ditangani sebagai bagian tersendiri, sementara hasil akhirnya merupakan bangunan yang tersusun dari bagian-bagian tersebut. Uraian itu tidak dengan sendirinya menjelaskan rincian teknis setiap paket atau proses pelaksanaannya.
Untuk menerangkan pola tersebut, Sudaryono menggunakan gambaran penyusunan sedikit demi sedikit, seperti merangkai lego. Analogi itu membantu menggambarkan bagaimana sejumlah bagian yang tampak terpisah dapat membentuk satu kesatuan. Dalam konteks dapur, komponen yang diadakan satu per satu pada akhirnya berkaitan dengan pembangunan fasilitas secara menyeluruh. Karena itu, perhatian terhadap bentuk paket dan cara pekerjaan dicatat di e-katalog menjadi penting dalam memahami keterangannya. Pembagian tersebut merupakan pokok penjelasan yang ia sampaikan, bukan dasar untuk menambahkan asumsi mengenai spesifikasi, nilai, atau tahapan pengadaan yang tidak disebutkan. Dengan demikian, sorotan diarahkan pada perbedaan pekerjaan konstruksi sebagai satu kesatuan dan pengadaan komponen yang disusun secara bertahap. Analogi lego menekankan susunan itu, sementara contoh jendela, pintu, serta atap memberi gambaran tentang jenis unsur yang disebut dalam penjelasan. Keseluruhan uraian tetap perlu dipahami sebagai keterangan Sudaryono mengenai modus pengadaan yang dibicarakan, bukan uraian teknis lengkap tentang pelaksanaan setiap pembangunan dapur.
Sudaryono menjelaskan bahwa mitra dalam program dapur MBG tidak berada dalam satu kategori yang sama. Ia menyebut terdapat dua klasifikasi mitra, salah satunya adalah pihak yang berperan sebagai kontraktor pembangunan dapur dengan pembiayaan dari APBN. Pembedaan ini penting agar pembahasan mengenai pekerjaan konstruksi dan pembayaran tidak digeneralisasi kepada seluruh pihak yang terlibat sebagai mitra. Keterangan tersebut menempatkan kontraktor sebagai kelompok dengan peran khusus, yakni membangun fasilitas dapur berdasarkan skema anggaran pemerintah.
Menurut Sudaryono, pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya membuat dapur dengan menggunakan pembiayaan dari anggaran BGN. Dalam konteks pekerjaan yang didanai melalui anggaran tersebut, pembayaran kepada kontraktor belum dilakukan. Ia menyampaikan bahwa proses pembayaran masih menunggu peninjauan serta rekomendasi yang diperlukan. Dengan demikian, status pembayaran yang tertunda perlu dipahami sebagai proses yang belum tuntas, bukan sebagai kepastian mengenai hasil akhir evaluasi ataupun keputusan yang akan diambil terhadap pekerjaan tersebut.
Sudaryono juga mengaitkan peninjauan itu dengan perkara yang sedang ditangani kejaksaan. Kaitan tersebut menjadi alasan proses pembayaran belum berjalan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran oleh setiap kontraktor maupun seluruh mitra program. Informasi yang tersedia hanya menjelaskan bahwa pekerjaan tertentu, sumber pembiayaannya, dan proses pembayaran sedang menjadi perhatian dalam pemeriksaan. Karena itu, uraian mengenai perkara sebaiknya tetap terbatas pada keterangan tersebut, tanpa menyimpulkan lebih jauh tentang pihak yang bertanggung jawab atau cakupan dugaan yang belum dijelaskan.
Pemisahan kategori mitra dan penjelasan mengenai sumber dana membantu memperjelas pokok persoalan: kontraktor pembangunan dapur yang dibiayai anggaran BGN menunggu tindak lanjut peninjauan dan rekomendasi. Perkembangan pembayaran selanjutnya bergantung pada proses yang sedang berlangsung serta keterangan resmi dari pihak berwenang. Sampai ada penjelasan lanjutan, status itu tidak sepatutnya diperlakukan sebagai gambaran bagi semua mitra MBG, sebab peran, bentuk keterlibatan, dan hubungan masing-masing pihak dengan pembangunan dapur dapat berbeda.
Sudaryono menjelaskan bahwa pembayaran kepada kontraktor dalam pengadaan dapur MBG dengan APBN akan mengacu pada rekomendasi lembaga pemeriksa dan penegak hukum. Dengan demikian, keputusan pembayaran tidak hanya didasarkan pada penyelesaian pekerjaan atau klaim dari pihak kontraktor, tetapi juga menunggu penilaian dari instansi yang menangani pemeriksaan dan perkara terkait. Rekomendasi tersebut menjadi dasar yang perlu diperhatikan sebelum langkah pembayaran ditetapkan.
Penjelasan itu menempatkan proses pemeriksaan dan penanganan perkara sebagai bagian penting dari penyelesaian persoalan pengadaan. Selama kedua proses tersebut masih berjalan, status pembayaran yang disampaikan adalah masih tertunda. Artinya, hingga ada rekomendasi dari lembaga yang berwenang, belum terdapat kepastian bahwa pembayaran kepada kontraktor akan segera dilakukan. Penundaan ini berkaitan dengan perlunya menunggu hasil peninjauan, bukan dengan kesimpulan bahwa pembayaran pasti dibatalkan atau dipastikan akan disetujui.
Karena itu, perkembangan berikutnya bergantung pada rekomendasi lembaga pemeriksa serta penegak hukum, sebagaimana dijelaskan Sudaryono. Informasi yang tersedia belum menyebutkan kapan rekomendasi akan diterbitkan, berapa lama proses penanganan perkara berlangsung, ataupun bagaimana hasil pemeriksaan nantinya. Tidak ada pula dasar untuk menyimpulkan lebih awal keputusan akhir mengenai hak pembayaran kontraktor. Untuk saat ini, posisi yang dapat dipastikan hanya bahwa pembayaran masih menunggu rekomendasi dan tetap tertunda selama proses peninjauan serta penanganan perkara berlangsung.
Baca juga: PNS Diduga Jadi Istri Kedua, PP 45/1990 dan PP 94/2021 Jadi Sorotan | Solar dari Lapak Penampungan di Tuban Diduga Diambil PT Trisaka Adi Rajasa, Legalitas Jadi Sorotan
