Jakarta | Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC) menilai Indonesia tidak kekurangan perencanaan untuk transisi energi. Berbagai kebijakan, target, dan dokumen arah pembangunan rendah karbon telah tersedia. Tantangannya bukan terutama menyusun strategi baru, melainkan menyelaraskan kebijakan tersebut dan menerjemahkannya menjadi pelaksanaan yang terukur, konsisten, dan dapat dipantau. Kesenjangan rencana dan penerapan berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku pasar. Investor perlu mengetahui keputusan apa yang akan diambil, pihak yang bertanggung jawab, jadwal pelaksanaan, serta cara kemajuan akan dinilai. Kejelasan unsur-unsur ini membantu mereka memahami bagaimana sasaran pemerintah akan memengaruhi proyek dan keputusan investasi.
CEO AIGCC Rebecca Mikula-Wright menekankan bahwa investor membutuhkan jalur implementasi yang dapat dijadikan acuan, bukan strategi baru. Kerangka yang sudah ada perlu dihubungkan dengan langkah konkret, pembagian tanggung jawab, dan sinyal kebijakan yang konsisten dari waktu ke waktu. Dengan demikian, rencana dapat memberi gambaran yang lebih pasti mengenai urutan perubahan, prioritas proyek, dan kondisi yang diperlukan agar modal swasta dapat masuk. Kepastian pelaksanaan juga dapat mengurangi risiko bahwa komitmen yang diumumkan tidak diterjemahkan ke dalam keputusan nyata. Bagi investor, arah yang dapat ditelusuri lebih berguna daripada tambahan dokumen perencanaan tanpa mekanisme penerapan yang jelas. Fokus pada eksekusi memungkinkan kebijakan yang tersedia menjadi dasar untuk menilai peluang, risiko, dan kebutuhan pembiayaan.
Sektor ketenagalistrikan menjadi landasan penting bagi transisi iklim karena banyak upaya pengurangan emisi di sektor lain bergantung pada pasokan listrik. Dekarbonisasi industri, transportasi, dan bangunan membutuhkan listrik yang andal, terjangkau, serta semakin bersih. Jika pasokan tidak cukup atau terlalu mahal, peralihan dari bahan bakar fosil dapat terhambat; jika listrik tetap berintensitas karbon tinggi, elektrifikasi pun tidak otomatis menghasilkan pengurangan emisi yang besar. Karena itu, perencanaan pembangkit, jaringan, penyimpanan, dan pengelolaan permintaan perlu mendukung perubahan di berbagai sektor secara bersamaan. Korea Selatan, Indonesia, dan Malaysia merupakan pasar listrik utama di kawasan yang masing-masing telah memiliki kerangka perencanaan komprehensif. Prioritasnya adalah memastikan kerangka tersebut terhubung dengan implementasi yang jelas, sehingga investor dapat menilai bagaimana sistem listrik akan berkembang dan mendukung kebutuhan transisi.
Bagi investor, ambisi transisi energi perlu diterjemahkan menjadi peta jalan yang dapat dibiayai, bukan hanya sasaran jangka panjang. Peta jalan tersebut perlu menunjukkan proyek mana yang akan dibangun atau diperbarui, kapan proyek siap dilaksanakan, dan bagaimana proyek itu terhubung dengan kebutuhan sistem kelistrikan. Investor juga memerlukan gambaran model pendapatan yang masuk akal, seperti mekanisme penjualan listrik, kontrak pembelian, atau sumber pembayaran lain yang dapat diprediksi. Kejelasan mengenai pihak yang menanggung risiko konstruksi, perubahan kebijakan, harga, dan permintaan turut menentukan apakah modal dapat dihimpun dengan biaya yang wajar.
Dalam kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP), Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) berperan menghubungkan tujuan transisi dengan kebutuhan investasi dan kebijakan. Rencana ini menawarkan jalur yang lebih ambisius serta berorientasi kepada investor, dengan arah program dan kebutuhan pendanaan yang lebih terstruktur. Namun, CIPP tidak mengikat secara hukum. Karena itu, kredibilitasnya bergantung pada tindak lanjut pemerintah, perusahaan, dan mitra pendanaan: proyek perlu disiapkan, aturan pendukung perlu diperjelas, dan pembagian tanggung jawab harus dapat diterapkan. Daftar proyek yang konkret dapat membantu investor menilai peluang, membandingkan risiko, serta menentukan kapan dan dalam bentuk apa mereka dapat berpartisipasi.
Menurut Asian Investor Group on Climate Change (AIGCC), kelayakan investasi di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor yang saling terkait. Proyek harus mampu memperoleh pembiayaan, sementara keberlanjutan keuangan PT PLN (Persero) penting bagi kemampuan perusahaan menjalankan perannya sebagai pembeli dan pengelola sistem. Pembangunan jaringan listrik juga menentukan apakah pembangkit energi bersih dapat tersambung dan menyalurkan listrik ke pusat permintaan. Selain itu, arah transisi pembangkit batu bara perlu lebih jelas, termasuk pembangkit captive yang memasok kawasan industri dan tidak selalu terhubung dengan jaringan umum.
Pasokan listrik yang andal dan terjangkau tetap penting bagi rumah tangga, kegiatan industri, dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, transisi tidak dapat hanya berfokus pada pengurangan emisi; perubahan pasokan dan infrastruktur harus dikelola agar kebutuhan listrik tetap terpenuhi. Rencana yang dapat dibiayai membantu menjaga keseimbangan tersebut dengan menyelaraskan proyek, pendanaan, jadwal, dan tanggung jawab. Dengan sinyal kebijakan yang konsisten serta risiko yang dibagi secara transparan, modal dapat mengalir ke infrastruktur bersih sekaligus mendukung sistem listrik yang aman dan kompetitif.
AIGCC mengidentifikasi lima prioritas kebijakan untuk membuat investasi transisi energi Indonesia lebih dapat diprediksi dan dibiayai. Pertama, pemerintah perlu menyelaraskan peta jalan nasional, rencana sektor ketenagalistrikan, dan kemitraan transisi energi yang adil (JETP). Keselarasan ini mencakup target pengurangan emisi yang konsisten, jadwal pelaksanaan yang jelas, serta penanganan pembangkit listrik captive yang memasok kebutuhan industri. Tanpa kesepakatan mengenai cakupan dan tahapan transisi, investor akan sulit menilai risiko proyek maupun kontribusinya terhadap sasaran iklim.
Kedua, kepastian komersial dan pembagian risiko perlu diperjelas sejak tahap pengadaan. Aturan pemilihan proyek, struktur tarif, jaminan pembayaran, dan mekanisme penyesuaian terhadap perubahan nilai tukar sebaiknya transparan. Pemerintah juga dapat menjelaskan bentuk dukungan yang tersedia serta langkah menjaga kesehatan keuangan dan kemampuan pendapatan PLN. Kejelasan ini membantu penyandang dana memperkirakan arus kas, menilai kelayakan proyek, dan menetapkan biaya modal secara lebih akurat, sekaligus mengurangi ketidakpastian kontrak jangka panjang.
Ketiga, Indonesia perlu menetapkan arah yang terukur untuk transisi pembangkit batu bara, termasuk fasilitas captive. Rencana tersebut sebaiknya menerangkan pilihan pembiayaan dan kompensasi, waktu penghentian operasi, serta kapasitas energi pengganti yang dibutuhkan. Kebijakan juga perlu memasukkan prinsip transisi berkeadilan: mempertimbangkan pekerja, masyarakat terdampak, dan daerah yang bergantung pada kegiatan batu bara. Kerangka yang dapat dipercaya akan menunjukkan bagaimana pengurangan emisi dapat berjalan seiring dengan keandalan pasokan dan perlindungan sosial.
Keempat, kesiapan teknologi dan jaringan harus berkembang sejalan dengan target energi bersih. Investor memerlukan informasi tentang kemampuan jaringan menyerap energi terbarukan, kebutuhan penyimpanan, serta tahapan peningkatan infrastruktur. Pemerintah dan pelaksana proyek dapat memperkuat keterbukaan dengan menyediakan data proyek yang relevan dan mudah diakses. Kelima, transparansi pasar karbon penting, termasuk asumsi harga, metodologi, dan aturan penggunaan kredit. Pelaporan kemajuan secara berkala, disertai dialog rutin dengan investor dan pemangku kepentingan, memungkinkan masalah terdeteksi lebih awal. Dengan lima langkah ini, kebijakan dapat memberi sinyal konsisten, meningkatkan kepercayaan, dan membuka peluang modal swasta untuk proyek transisi energi yang berkualitas.
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 menetapkan sasaran penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt. Sekitar tiga perempat dari kapasitas baru itu direncanakan berasal dari energi terbarukan dan penyimpanan energi. Skala target tersebut menunjukkan arah perubahan sistem kelistrikan Indonesia, sekaligus menegaskan besarnya pekerjaan yang harus disiapkan selama satu dekade mendatang. Untuk merealisasikannya, kebutuhan investasi diproyeksikan mencapai 188 miliar dolar AS.
Besarnya angka itu membuat kualitas perencanaan menjadi sama pentingnya dengan ambisi target. Asian Investor Group on Climate Change (AIGCC) menilai bahwa upaya Indonesia dalam merencanakan transisi energi telah berjalan. Namun, tahap berikutnya adalah memastikan rencana tersebut layak dibiayai. Artinya, sasaran kapasitas dan bauran teknologi perlu diterjemahkan menjadi peluang investasi yang dapat dinilai, disiapkan, dan didanai oleh beragam penyedia modal.
Target jangka panjang saja belum cukup untuk meyakinkan investor.
Baca juga: Janji Keuntungan dan Pemberangkatan Umrah Dipersoalkan, Dugaan Investasi MCI Tuban Dilaporkan
