Jakarta | Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menanggapi sindiran Ketua Umum Relawan Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan, mengenai sikap PDIP terhadap Pilpres 2024. Kepada wartawan pada Minggu, 25 Oktober 2026, Deddy menyatakan bahwa kontestasi tersebut telah lama berlalu. Menurutnya, perhatian publik semestinya juga melihat agenda politik yang akan datang, sebab pemilihan berikutnya sudah semakin dekat.
Deddy menilai pihak yang menyindir PDIP masih terpaku pada peristiwa Pilpres 2024. Ia membedakan pandangan itu dari sikap partainya, yang menurut keterangannya tidak lagi menjadikan kontestasi sebelumnya sebagai pusat perhatian. Dengan demikian, respons Deddy menekankan jarak waktu sejak pemilihan dan pentingnya memperhatikan perkembangan menuju pemilihan berikutnya, bukan terus membahas persaingan yang telah berlangsung.
Sementara itu, pernyataan Andi Azwan menjadi latar bagi tanggapan tersebut. Sebagai Ketua Umum Relawan Militan Gibran 08 Nusantara, ia menyampaikan sindiran kepada PDIP, yang kemudian dijawab Deddy dengan pandangan berbeda mengenai relevansi Pilpres 2024 saat ini. Perbedaan keduanya terlihat pada cara mereka menempatkan peristiwa itu dalam percakapan politik: satu pihak melontarkan kritik terhadap PDIP, sedangkan Deddy menegaskan bahwa pemilihan telah lama usai dan perhatian perlu bergeser.
Dalam keterangannya, Deddy tidak menyebut bahwa Pilpres 2024 sama sekali tidak penting; ia menyoroti bahwa waktunya telah lewat dan pemilihan selanjutnya kian dekat. Respons itu juga tidak mengubah sindiran Andi Azwan, melainkan memperlihatkan perbedaan penekanan kedua pihak. Pokok pernyataan yang disampaikan kepada wartawan adalah bahwa PDIP, menurut Deddy, tidak seharusnya dipandang masih terpaku pada hasil atau dinamika kontestasi sebelumnya. Ia menilai justru pihak yang melontarkan sindiran tersebut masih membicarakan 2024, sementara agenda pemilihan berikutnya sudah semakin dekat. Pernyataan itu menggambarkan perbedaan pandangan mereka tanpa menjelaskan lebih jauh alasan di balik sindiran maupun respons yang disampaikan.
Polemik yang melibatkan relawan Gibran dan PDIP bermula dari pernyataan Andi Azwan yang menyindir partai tersebut. Ia menilai PDIP membenci Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena kalah dalam Pilpres 2024. Penilaian itu disampaikan sebagai kritik terhadap sikap partai, bukan sebagai keterangan mengenai keputusan atau pandangan resmi seluruh pihak di PDIP. Dengan demikian, pernyataan tersebut perlu dipahami sebagai pendapat Andi Azwan dalam menanggapi dinamika politik setelah pemilihan presiden.
Waktu penyampaian kritik itu menjadi bagian penting dari latar polemik. Andi Azwan menyampaikan sindirannya ketika merespons catatan PDIP mengenai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Catatan tersebut menjadi konteks tanggapan, tetapi bahan yang tersedia tidak menguraikan isi maupun butir-butirnya. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan substansi catatan atau mengaitkan pernyataan Andi dengan rincian tertentu yang tidak dijelaskan. Informasi yang dapat dipastikan terbatas pada hubungan waktu dan konteks respons tersebut.
Dalam pernyataannya, Andi menghubungkan kritik yang ia lihat dari PDIP terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dengan kekalahan partai itu dalam Pilpres 2024. Ia kemudian menyampaikan penilaian bahwa PDIP membenci Jokowi dan Gibran. Hubungan sebab-akibat tersebut merupakan tafsir yang dinyatakan oleh Andi, sehingga sebaiknya tidak diperlakukan sebagai fakta yang telah dibuktikan secara independen. Pembedaan pernyataan narasumber dan fakta terverifikasi penting agar pembaca dapat memahami batas informasi yang tersedia.
Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana catatan mengenai pemerintahan dapat memicu tanggapan dari pihak yang memiliki posisi politik berbeda. Namun, tanpa uraian lebih lanjut tentang isi catatan PDIP ataupun respons resmi partai terhadap sindiran itu, polemik sebaiknya dijelaskan secara terbatas. Pokok informasinya adalah bahwa Andi Azwan menyindir PDIP, mengaitkan sikap partai dengan hasil Pilpres 2024, serta menyampaikan kritik tersebut saat merespons catatan mengenai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Konteks itu membantu menjelaskan asal pernyataan tanpa menambahkan klaim di luar bahan yang tersedia.
Deddy Sitorus menegaskan bahwa menurut pandangannya, PDIP telah lama beranjak dari urusan Pemilihan Presiden 2024. Ia menyampaikan bahwa partai tidak lagi menjadikan dinamika pilpres sebagai fokus pembahasan internal sehari-hari. Pernyataan itu disampaikan dalam konteks polemik sindiran relawan Gibran dan respons terhadap situasi politik setelah kontestasi berlangsung. Deddy juga menyebut bahwa Jokowi beserta keluarganya sudah lama tidak lagi menjadi anggota PDIP, karena keanggotaan mereka, menurut keterangannya, telah berakhir melalui pemecatan. Dengan demikian, ia memandang hubungan tersebut sebagai perkara yang sudah berlalu dan bukan persoalan yang terus dibicarakan dalam kegiatan partai.
Dalam penjelasannya, Deddy membedakan pembicaraan rutin di internal PDIP dan penggunaan suatu peristiwa sebagai bahan pembelajaran kader. Ia menyatakan bahwa Jokowi dan keluarganya bukan bahan diskusi internal partai. Pengecualian yang ia sebut adalah kegiatan sekolah partai, ketika kasus yang oleh Deddy disebut sebagai pengkhianatan dijadikan studi kasus bagi kader muda. Penyebutan istilah tersebut merupakan penilaian Deddy sendiri, bukan kesimpulan yang perlu dipahami sebagai penilaian narator. Menurutnya, pembahasan dalam konteks pendidikan politik itu bertujuan menjadi pelajaran bagi peserta, bukan tanda bahwa partai terus membahas individu atau keluarga tersebut dalam agenda hariannya.
Penegasan Deddy itu sekaligus menunjukkan cara ia menjelaskan posisi PDIP terhadap masa lalu politik yang berkaitan dengan Pilpres 2024. Ia menggambarkan partai telah mengalihkan perhatian, sementara keterlibatan Jokowi dan keluarganya di PDIP, menurut versinya, telah lama berakhir. Ketika kasus tersebut muncul dalam sekolah partai, Deddy mengaitkannya dengan upaya menyampaikan pelajaran kepada kader muda. Karena itu, keterangannya perlu ditempatkan sebagai pandangan seorang politikus mengenai sikap dan pembicaraan internal partainya. Pernyataan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bagaimana setiap kader memaknai peristiwa itu, tetapi memperlihatkan pesan yang ingin ia tekankan: PDIP, menurut Deddy, tidak lagi berkutat pada urusan pilpres dan tidak menjadikan keluarga Jokowi sebagai pokok diskusi, selain sebagai studi kasus yang ia gambarkan secara khusus.
Deddy Sitorus menanggapi Andi Azwan dengan kritik terhadap sikap dan pernyataan yang dinilai mewakili cara pandang tertentu di sekitar kekuasaan. Dalam responsnya, Deddy menyebut Andi sebagai contoh pemimpin yang dikelilingi para penjilat dan orang-orang yang ia anggap medioker. Sebutan tersebut merupakan penilaian Deddy terhadap Andi dan lingkungan yang ia gambarkan, bukan fakta objektif yang dapat dilekatkan begitu saja kepada pihak-pihak yang disebut. Kritik itu muncul dalam polemik mengenai sindiran relawan Gibran dan respons politik menjelang Pilpres 2024.
Deddy juga menggunakan istilah bernada tajam untuk menyebut orang-orang yang, menurutnya, mendekati kekuasaan demi kepentingan pribadi. Ia menggambarkan mereka sebagai petualang dan parasit kekuasaan, serta menilai bahwa kepentingan pribadi menjadi tujuan utama mereka. Dengan demikian, pernyataan itu menunjukkan pandangan kritis Deddy terhadap perilaku yang ia anggap oportunistis, bukan uraian netral tentang karakter semua orang di sekitar seorang pemimpin. Penilaian tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari respons politiknya terhadap Andi, tanpa mengubahnya menjadi kesimpulan umum atau menambahkan motif lain yang tidak disampaikan.
Di tengah kritik tersebut, Deddy menegaskan bahwa PDIP tidak mencampuri urusan Jokowi maupun keluarganya. Ia juga menyatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP telah lama berakhir. Penegasan ini menjadi batas yang ia sampaikan dalam menjawab polemik, sekaligus menjelaskan posisi partai terkait urusan pribadi keluarga Jokowi. Pernyataan Deddy tidak menguraikan rincian lain mengenai hubungan itu, sehingga konteks yang dapat disampaikan cukup pada klaim bahwa hubungan tersebut telah berakhir dan bahwa PDIP tidak ikut mencampuri urusan Jokowi beserta keluarganya.
Baca juga: Respons Cepat Diperkuat, Lanud Sjamsudin Noor Siagakan Tangki Portable Untuk Penanganan di Titik Rawan Karhutla | Puspsi TNI Berikan Trauma Healing bagi Relawan TNI dan Persit Penyintas Gempa NTT | HADR Latgabma SGS 2026 Perkuat Respons Terpadu Hadapi Bencana
