Jakarta | Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia pernah menjadi sasaran ejekan dan penghinaan dari sejumlah negara terkait kebakaran hutan. Pernyataan itu ia sampaikan saat berpidato dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIExpo Convention Centre, Kamis, 22 Oktober 2026. Prabowo menyoroti bagaimana persoalan kebakaran hutan dapat memengaruhi pandangan pihak luar terhadap Indonesia. Ia mengangkat pengalaman tersebut di hadapan peserta rapat koordinasi nasional yang membahas percepatan akses keuangan daerah.
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut adanya negara-negara yang mengolok-olok sekaligus menghina Indonesia. Ucapan itu menggambarkan bahwa isu kebakaran hutan tidak hanya berkaitan dengan penanganan lingkungan di dalam negeri, tetapi juga dapat menjadi bahan penilaian dan komentar dari luar. Presiden menyampaikan hal tersebut sebagai bagian dari pandangannya mengenai cara Indonesia diperlakukan ketika menghadapi persoalan tersebut. Ia tidak menyebut, dalam inti pernyataan yang disampaikan, bahwa ejekan itu merupakan kejadian baru yang berlangsung pada hari rapat. Pokok yang disampaikan ialah adanya pengalaman Indonesia menghadapi olok-olok dan hinaan dari sejumlah negara terkait kebakaran hutan.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah forum TPAKD, yang mempertemukan unsur pemerintah dan pemangku kepentingan dalam koordinasi untuk memperluas akses keuangan di daerah. Prabowo menggunakan kesempatan berpidato itu untuk menyinggung persoalan kebakaran hutan dan respons negara lain terhadap Indonesia. Dengan menyebut ejekan dan penghinaan, ia menekankan dimensi reputasi yang menyertai isu tersebut, selain persoalan yang dihadapi di dalam negeri. Namun, inti keterangan yang disampaikan tidak merinci negara mana saja yang dimaksud ataupun waktu terjadinya komentar tersebut. Karena itu, pernyataannya dapat dipahami sebagai sorotan presiden atas pengalaman Indonesia menghadapi penilaian dari luar, bukan sebagai uraian rinci mengenai pihak atau peristiwa tertentu. Fokusnya tetap pada apa yang ia sampaikan dalam pidato Rakornas TPAKD 2026.
Pernyataan Prabowo tentang ejekan sejumlah negara perlu dipahami dalam konteks pembicaraan mengenai kebakaran hutan di Indonesia. Isu tersebut menjadi latar yang ia gunakan untuk menanggapi cara pihak luar memandang persoalan lingkungan di dalam negeri. Dalam penjelasannya, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia menghadapi kritik atau ejekan terkait kebakaran hutan, sementara tanggung jawab atas kejadian itu, menurut pandangannya, tidak semata-mata berada pada pihak Indonesia. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan dugaan keterlibatan perusahaan asing. Karena itu, pokok keterangannya bukan hanya soal reaksi terhadap komentar negara lain, melainkan juga soal siapa yang ia nilai turut memiliki peran dan tanggung jawab dalam persoalan kebakaran hutan tersebut.
Hal penting dalam membaca pernyataan itu adalah membedakan pandangan Prabowo dari kesimpulan yang telah dipastikan secara independen. Ia menyebut adanya indikasi bahwa perusahaan asing terlibat dan bertanggung jawab atas kebakaran hutan di Indonesia. Keterangan tersebut mencerminkan penilaiannya terhadap persoalan yang sedang dibicarakan, bukan dengan sendirinya bukti bahwa keterlibatan atau tanggung jawab itu telah ditetapkan. Dengan demikian, penyampaian konteks perlu tetap menggunakan atribusi yang jelas, seperti “menurut Prabowo” atau “Prabowo menyatakan”. Pilihan kata semacam ini membantu pembaca memahami bahwa dugaan mengenai perusahaan asing berasal dari pernyataan tokoh tersebut, tanpa mengubahnya menjadi fakta terverifikasi.
Konteks kebakaran hutan juga menjelaskan mengapa isu tanggung jawab muncul berdampingan dengan sorotan terhadap ejekan dari sejumlah negara. Prabowo menempatkan kedua hal itu dalam satu pembicaraan: kritik yang diarahkan kepada Indonesia dan pandangannya mengenai pihak yang mungkin turut bertanggung jawab. Namun, bahan yang tersedia tidak memberikan rincian mengenai perusahaan, kejadian tertentu, ataupun dasar lebih lanjut dari indikasi tersebut. Oleh sebab itu, penjelasan mengenai pernyataannya sebaiknya tidak menambahkan informasi yang tidak disebutkan. Pembaca dapat menangkap inti pesannya sebagai tanggapan terhadap ejekan sekaligus pengajuan pandangan tentang dugaan keterlibatan asing, dengan tetap membedakan klaim Prabowo dari kepastian mengenai penyebab atau pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan.
Dalam menanggapi kritik dari luar negeri mengenai kebakaran hutan di Indonesia, Prabowo menilai sebagian negara yang melontarkan ejekan tidak sepenuhnya berada di luar persoalan. Menurutnya, perusahaan yang berasal dari negara-negara tersebut juga beroperasi di Indonesia dan dapat terkait dengan kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Pernyataan itu menyoroti apa yang ia pandang sebagai sikap yang tidak konsisten: Indonesia dikecam, sedangkan keterlibatan pelaku usaha dari negara pengkritik perlu turut diperhatikan.
Penilaian tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas cemoohan yang, menurut Prabowo, diarahkan kepada Indonesia terkait kebakaran hutan. Ia mempertanyakan apakah kritik itu disertai pengakuan atas tanggung jawab perusahaan yang beroperasi di wilayah Indonesia. Dalam kerangka pandangannya, isu kebakaran hutan tidak semestinya dibahas hanya sebagai kesalahan satu negara, tetapi juga perlu mempertimbangkan peran berbagai pihak dalam kegiatan usaha dan pengelolaan lahan.
Namun, tudingan mengenai tanggung jawab perusahaan perlu dipahami sebagai pandangan atau klaim Prabowo, bukan sebagai kesimpulan yang telah dibuktikan dalam pernyataannya. Penjelasan itu tidak menyebut nama negara maupun perusahaan tertentu, sehingga tidak tepat untuk mengaitkan kritik tersebut dengan pihak khusus tanpa informasi tambahan. Penetapan tanggung jawab memerlukan pemeriksaan atas bukti, lokasi kejadian, kegiatan perusahaan, serta hubungan sebab-akibat yang dapat diuji. Dengan membedakan kritik politik dari temuan yang terverifikasi, pembaca dapat memahami pesan Prabowo tanpa menganggap seluruh pihak dari negara tertentu terlibat.
Pernyataan itu juga mengangkat dimensi kerja sama lintas negara dalam menangani kebakaran hutan. Jika perusahaan yang beroperasi di Indonesia memiliki hubungan dengan negara lain, pembahasan mengenai praktik bisnis, kepatuhan terhadap aturan, dan pengawasan dapat melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. Meski demikian, langkah untuk menilai kontribusi setiap pihak tetap perlu bertumpu pada data dan proses yang transparan. Fokus pada akuntabilitas, menurut sudut pandang yang disampaikan Prabowo, semestinya berlaku bagi pemerintah maupun pelaku usaha, tanpa mengubah kritik terhadap ejekan menjadi tuduhan umum terhadap suatu negara atau perusahaan.
Menutup pernyataannya, Prabowo menyampaikan bahwa nama-nama perusahaan asing yang disebut terkait persoalan kebakaran hutan Indonesia akan diumumkan pada waktunya. Pernyataan itu menunjukkan adanya rencana untuk mengungkap identitas perusahaan yang dimaksud, tetapi belum menjadi pengumuman resmi mengenai nama tertentu. Ia tidak menyebutkan dalam pernyataan tersebut kapan pengumuman akan dilakukan ataupun perusahaan mana yang akan dicantumkan. Karena itu, rencana tersebut perlu dibedakan dari tindakan yang sudah terlaksana. Sampai informasi yang disampaikan dalam sumber tersedia, nama-nama perusahaan itu belum diumumkan secara terbuka.
Selain rencana pengumuman, Prabowo menegaskan bahwa izin usaha dapat dicabut apabila pemegangnya terbukti melanggar ketentuan. Ia mengatakan tidak ragu mengambil langkah pencabutan terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran. Pernyataan ini menempatkan kepatuhan terhadap aturan sebagai dasar bagi kemungkinan tindakan pemerintah, tanpa membatasi penerapannya hanya pada perusahaan asing. Namun, pernyataan mengenai sikap dan kemungkinan sanksi tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa suatu perusahaan telah dinyatakan melanggar atau bahwa proses pencabutan izin telah dimulai. Penetapan pelanggaran dan tindak lanjutnya tetap memerlukan langkah resmi.
Dengan demikian, informasi yang dapat dipastikan dari pernyataan Prabowo adalah komitmen untuk mengumumkan nama perusahaan asing pada waktu yang dianggap tepat serta kesediaan mencabut izin usaha bagi pihak yang melanggar. Sumber yang memuat pernyataan itu tidak menyebut bahwa nama perusahaan telah diumumkan, dan tidak memberikan keterangan bahwa izin usaha perusahaan mana pun sudah dicabut. Pembedaan ini penting agar rencana dan ancaman sanksi tidak disajikan sebagai hasil tindakan yang telah terjadi.
Baca juga: Cegah Kebakaran Hutan Dan Lahan Meluas, Tim Penyuluh Alpha Mabes TNI Berikan Sosialisasi Dan Wawasan Kepada Anggota Bayan Resourse | Cegah Karhutla, Tim Sesko TNI Edukasi Warga Sanggulan tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | TNI Kerahkan Sejumlah Alutsista Dukung Operasi SAR KM Virgo Transport 8
