Jakarta | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sanksi atas pelanggaran ketentuan pasar modal yang berkaitan dengan penawaran umum saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Surat sanksi tersebut diserahkan secara langsung kepada pihak-pihak yang dikenai tindakan. Keterangan mengenai penetapan dan penyerahan sanksi disampaikan OJK pada Rabu, 21 Oktober 2026. Penyerahan berlangsung di Jakarta, sesuai dengan dateline keterangan yang menjadi rujukan pemberitaan ini.
Dalam kegiatan tersebut hadir Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Khoirul Muttaqien. Turut hadir Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol. Suhasto. Kehadiran kedua pejabat menunjukkan bahwa penanganan perkara melibatkan unsur pengawasan sektor jasa keuangan dan aparat penegak hukum. OJK menyampaikan tindakan kepada pihak yang dikenai sanksi secara langsung, bukan hanya mengumumkan keputusan administratif kepada publik.
Keterlibatan pejabat Bareskrim Polri juga mencerminkan koordinasi OJK dan Polri dalam penegakan hukum di bidang pasar modal. Kerja bersama tersebut penting terutama ketika dugaan pelanggaran memerlukan penanganan yang berkaitan dengan tindak pidana, selain pengawasan dan penindakan administratif. Dalam perkara yang menyangkut penawaran umum saham CUAN, koordinasi antarlembaga memberi konteks mengenai upaya otoritas untuk menegakkan ketentuan pasar modal serta menindaklanjuti temuan pemeriksaan melalui jalur yang sesuai. Penyerahan surat secara langsung menandai penyampaian resmi sanksi kepada pihak terkait; rincian mengenai jenis tindakan dan pihak yang dikenai sanksi menjadi bagian dari pokok perkara. OJK dan Polri menjalankan peran masing-masing sesuai kewenangan, dengan tujuan memastikan proses penegakan berjalan berdasarkan aturan yang berlaku. Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa pengawasan atas kegiatan emiten dan transaksi efek dapat disertai koordinasi penanganan perkara apabila ditemukan indikasi tindak pidana di pasar modal.
Dalam perkara penawaran umum saham CUAN, OJK menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100 miliar kepada TC Pte Ltd. Besaran denda tersebut menjadi salah satu tindakan yang disebut dalam penanganan perkara CUAN, dengan dasar pelanggaran terkait pengaburan informasi mengenai pihak yang melakukan pemesanan saham. Dengan demikian, pokok persoalan yang mendasari sanksi ini adalah informasi tentang identitas pemesan saham yang tidak disampaikan secara jelas sebagaimana dipaparkan dalam perkara tersebut.
Dasar pelanggaran yang dicantumkan adalah Pasal 107 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 48 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUPPSK). Ketentuan tersebut disebut dalam kaitan dengan pengaburan informasi mengenai pihak pemesan. Uraian sanksi ini berfokus pada dasar yang tercantum dalam bahan perkara, tanpa memperluasnya menjadi penafsiran atas ketentuan hukum atau menambahkan unsur pelanggaran lain yang tidak disebutkan.
Denda Rp100 miliar tersebut secara khusus berkaitan dengan perkara CUAN dan dijatuhkan kepada TC Pte Ltd. Informasi yang tersedia untuk bagian ini tidak memuat rincian lebih lanjut mengenai identitas, peran, atau latar belakang perusahaan tersebut, sehingga uraian tidak menarik kesimpulan tambahan tentang hal-hal itu. Demikian pula, tidak ada rincian yang disebutkan di sini mengenai proses penetapan nilai denda, tanggal penjatuhan, atau tahapan administratif lainnya. Pemisahan fakta sanksi dan informasi yang tidak tersedia penting agar pembaca memahami ruang lingkup keterangan secara proporsional. Fakta pokok yang dapat disampaikan adalah adanya denda administratif Rp100 miliar dalam perkara penawaran umum saham CUAN, serta kaitannya dengan dugaan pengaburan informasi tentang pihak yang melakukan pemesanan saham berdasarkan pasal-pasal yang disebutkan. Penyebutan dasar pasal tersebut mengikuti keterangan perkara dan tidak dimaksudkan sebagai penjelasan hukum yang lebih luas. Dengan batas informasi tersebut, sanksi ini dapat dipahami sebagai tindakan administratif yang diberitakan dalam konteks transparansi identitas pemesan saham pada penawaran umum CUAN.
Dalam penanganan kasus saham CUAN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak hanya menjatuhkan tindakan kepada pihak-pihak yang terkait dengan emiten. Regulator juga mengenakan sanksi administratif kepada dua anggota bursa, yaitu PT HPS dan PT BDS. Sanksi untuk kedua perusahaan tersebut berupa denda. Langkah ini menunjukkan bahwa pemeriksaan OJK turut mencakup peran perantara perdagangan efek dalam aktivitas pasar modal yang menjadi objek pemeriksaan.
Nilai denda yang dikenakan kepada PT HPS dan PT BDS tidak disebutkan dalam informasi yang tersedia. Karena itu, besaran sanksi finansial tersebut tidak dapat dipastikan dan sebaiknya tidak diasumsikan atau diperkirakan. Hal yang dapat ditegaskan adalah bahwa denda merupakan sanksi administratif bagi masing-masing badan usaha sebagai anggota bursa. Sanksi tersebut berbeda dari tindakan yang dijatuhkan kepada seorang pejabat perusahaan secara perseorangan.
Selain sanksi terhadap perusahaan, OJK membekukan izin seorang direktur PT HPS untuk bertindak sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek selama tiga bulan. Pembekuan izin ini melekat pada kapasitas individu yang bersangkutan dalam menjalankan fungsi profesi di pasar modal. Dengan demikian, tindakan itu bukan denda kepada direktur, bukan pula pembekuan izin usaha PT HPS. Perusahaan dan individu menerima jenis sanksi yang berlainan, sesuai dengan pihak yang dikenai tindakan.
Perbedaan tersebut penting dipahami ketika merangkum konsekuensi pemeriksaan. PT HPS dan PT BDS dikenai denda sebagai anggota bursa, sedangkan direktur PT HPS dikenai pembekuan izin profesi selama jangka waktu tertentu. Informasi mengenai sanksi ini tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh temuan pemeriksaan atau dasar rinci penetapan setiap tindakan. Oleh sebab itu, uraian yang akurat perlu membatasi diri pada jenis sanksi dan pihak penerimanya sebagaimana diumumkan, tanpa menambahkan angka denda, dugaan pelanggaran, maupun dampak lain yang tidak dinyatakan. Pemisahan tanggung jawab badan usaha dan konsekuensi bagi pemegang izin membantu pembaca melihat cakupan penegakan aturan secara lebih jelas, sekaligus menghindari kesan bahwa seluruh tindakan diarahkan kepada satu pihak saja. Dalam konteks pengawasan pasar modal, ketepatan menyebut subjek dan bentuk sanksi merupakan bagian penting dari pemberitaan yang berimbang.Dalam pemeriksaan terkait saham CUAN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan adanya tindakan yang dinilai menyesatkan dalam proses pemesanan saham. Temuan tersebut berkaitan dengan pihak-pihak yang terhubung dengan pengendali perusahaan dan memperoleh penjatahan saham dalam jumlah sangat besar. Dalam proses itu, identitas pihak-pihak terkait disebut dikaburkan, sehingga hubungan mereka dengan pengendali tidak terlihat secara jelas. OJK menilai praktik tersebut perlu dipandang dalam konteks keterbukaan informasi dan kewajaran proses pembentukan kepemilikan saham, terutama ketika pemesanan dilakukan menjelang atau dalam rangka penawaran saham kepada publik.
Menurut keterangan mengenai hasil pemeriksaan, penjatahan dalam skala besar kepada kelompok yang berkaitan dengan pengendali menyebabkan kepemilikan saham terkonsentrasi pada pihak-pihak tertentu. Dampaknya, jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan oleh publik di pasar menjadi terbatas. Kondisi tersebut dapat memengaruhi gambaran mengenai sebaran kepemilikan dan ketersediaan saham yang beredar, dua hal yang relevan bagi investor dalam menilai aktivitas perdagangan. Temuan ini disampaikan sebagai bagian dari dasar penegakan hukum OJK atas perkara saham CUAN, bukan sekadar persoalan administratif pemesanan. Dalam menilai kasus, pengawasan juga menyangkut apakah informasi dan pelaksanaan transaksi mendukung proses perdagangan yang terbuka serta memberi gambaran yang memadai kepada pelaku pasar.
OJK menyatakan bahwa langkah penegakan hukum dalam kasus ini bertujuan menjaga integritas pasar modal Indonesia dan mendorong perdagangan yang teratur, wajar, serta efisien. OJK juga menyebut upaya tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar dan memberi efek jera kepada pihak yang melakukan pelanggaran.
Baca juga: Tingkatkan Literasi Kesehatan, Koramil Trucuk Bojonegoro dan Puskesmas Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis | Kodim 0906/Kkr Hadir Untuk Masyarakat, Gelar Donor Darah Serta Pengobatan Dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Menyambut HUT TNI | TNI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis Sambut HUT ke-81
