Jakarta | Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan mendukung keputusan Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Ahrie Sonta. Dukungan tersebut disampaikan dalam keterangan pada Selasa (10/11/2026), setelah Ahrie dijatuhi sanksi terkait perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Habiburokhman menilai keputusan institusi kepolisian itu tepat, mengingat perkara tersebut diproses melalui mekanisme etik yang berlaku di lingkungan Polri.
Sanksi PTDH dijatuhkan setelah Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Sidang tersebut menjadi forum untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik serta menentukan konsekuensi kedinasan bagi personel yang bersangkutan. Dengan demikian, keputusan pemecatan itu merupakan hasil proses pemeriksaan internal, bukan sekadar pernyataan atau penilaian di luar mekanisme kelembagaan. Habiburokhman menyampaikan bahwa langkah tersebut sejalan dengan penilaian terhadap perkara yang dihadapi Ahrie.
Perkara penyadapan terhadap kepala negara menjadi perhatian karena berkaitan dengan keamanan, privasi, dan pelaksanaan tugas kenegaraan. Dalam konteks itu, dukungan dari pimpinan Komisi III DPR menunjukkan bahwa keputusan Polri tersebut mendapat perhatian dari lembaga legislatif yang membidangi urusan hukum dan keamanan. Namun, penjatuhan sanksi etik tetap perlu dipahami sesuai ruang lingkup proses yang telah ditempuh, termasuk dasar pemeriksaan dan keputusan sidang KKEP.
Habiburokhman tidak hanya menyatakan dukungan terhadap hasil sidang, tetapi juga menegaskan bahwa pemecatan tersebut dinilai layak dalam kasus ini. Penilaian itu menempatkan ketegasan penegakan kode etik sebagai bagian penting dari tanggung jawab institusi kepolisian. Bagi Polri, proses etik merupakan sarana menjaga disiplin dan akuntabilitas anggota, terutama ketika dugaan pelanggaran menyentuh isu sensitif. Keputusan PTDH terhadap Ahrie pun menjadi langkah administratif yang menandai berakhirnya status kedinasannya di kepolisian.
Pernyataan tersebut menegaskan posisi Habiburokhman bahwa Polri telah mengambil keputusan yang sesuai setelah menyelenggarakan sidang etik. Perkembangan perkara ini selanjutnya bergantung pada proses dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Dengan merujuk pada mekanisme KKEP, dukungan Komisi III DPR disampaikan dalam kerangka penilaian atas sanksi yang dijatuhkan, sementara rincian perkara tetap perlu mengikuti informasi resmi yang tersedia.
Habiburokhman menilai pemecatan Ahrie Sonta merupakan langkah disiplin yang sebanding dengan bobot pelanggaran dalam kasus penyadapan. Menurutnya, dugaan penyalahgunaan wewenang tidak dapat dipandang sebagai kekeliruan administratif biasa, terutama ketika tindakan tersebut berkaitan dengan penggunaan kewenangan strategis dan berpotensi mengganggu hak pihak lain. Karena itu, sanksi tegas dinilai diperlukan untuk menunjukkan bahwa setiap anggota Polri tetap tunduk pada aturan serta bertanggung jawab atas tindakannya.
Dalam pandangan Habiburokhman, penindakan yang proporsional bukan hanya menyangkut individu yang dijatuhi sanksi. Keputusan tersebut juga menjadi sinyal bahwa institusi tidak membenarkan tindakan yang melampaui batas kewenangan. Jika dugaan pelanggaran ditangani secara ringan atau tidak transparan, masyarakat dapat mempertanyakan keseriusan Polri dalam menegakkan disiplin di internalnya. Sebaliknya, tindakan tegas dapat memperlihatkan bahwa jabatan dan posisi strategis tidak memberi kekebalan dari pertanggungjawaban.
Ia memandang tindakan penyadapan yang menjadi pokok perkara telah mencederai kehormatan Polri. Kasus tersebut disebut sebagai peristiwa kelam yang mencoreng sejarah kepolisian modern, karena memperlihatkan risiko ketika kewenangan yang dipercayakan kepada aparat diduga digunakan secara tidak semestinya. Dampaknya tidak berhenti pada nama baik pihak-pihak yang terlibat, melainkan dapat merambat pada kredibilitas lembaga penegak hukum secara keseluruhan.
Menurut Habiburokhman, penyalahgunaan kewenangan strategis juga berpotensi memengaruhi rasa aman masyarakat. Publik perlu yakin bahwa aparat bekerja berdasarkan hukum, bukan kepentingan pribadi atau tindakan sewenang-wenang. Ketika keyakinan itu melemah, kepercayaan terhadap proses penegakan hukum ikut terancam dan tatanan hukum dapat kehilangan wibawa. Atas pertimbangan tersebut, pemecatan dipandang sebagai konsekuensi yang layak sekaligus upaya menjaga integritas institusi. Penegakan disiplin yang konsisten, disertai proses yang akuntabel, menjadi penting agar masyarakat memperoleh kepastian bahwa pelanggaran ditangani secara adil dan kehormatan Polri tetap dijaga.
Dalam sidang etik terkait perkara penyadapan, Ahrie Sonta dinyatakan melakukan perbuatan tercela. Atas pelanggaran tersebut, ia dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Putusan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban institusional atas perilaku yang dinilai melanggar ketentuan dan standar etik kepolisian. Penjatuhan sanksi tersebut juga menegaskan bahwa proses etik dapat berujung pada konsekuensi serius bagi anggota yang terbukti melakukan pelanggaran. Habiburokhman menilai keputusan itu tepat, sekaligus mengingatkan bahwa penanganan perkara tidak semestinya berhenti pada satu orang apabila pemeriksaan mengungkap keterlibatan pihak lain.
Habiburokhman menekankan perlunya prinsip tanpa toleransi diterapkan secara konsisten terhadap pelanggaran berat. Menurutnya, ketegasan penegakan aturan harus berlaku bagi seluruh anggota, tanpa membedakan pangkat, posisi, ataupun jabatan yang mereka miliki. Kesetaraan perlakuan tersebut penting agar proses penegakan etik dipercaya dan tidak dipandang tebang pilih. Setiap orang yang diduga terlibat perlu diperiksa berdasarkan bukti dan mekanisme yang berlaku, sedangkan keputusan atas kesalahan harus ditetapkan secara objektif. Dengan demikian, sanksi tidak ditentukan oleh kedudukan seseorang, tetapi oleh fakta, tingkat pelanggaran, dan aturan yang mengikat. Sikap ini, menurutnya, juga menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas institusi kepolisian.
Ia juga mendesak agar pihak lain yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut dijatuhi hukuman setimpal. Tuntutan itu mencakup siapa pun yang berdasarkan pemeriksaan memiliki peran atau tanggung jawab, sehingga penanganan kasus berjalan menyeluruh. Habiburokhman menyatakan Komisi III DPR akan mengawal proses etik maupun pidana yang berkaitan dengan perkara ini. Pengawalan tersebut dimaksudkan untuk memastikan setiap proses berlangsung sesuai ketentuan, transparan, dan tidak berhenti pada sanksi terhadap Ahrie Sonta semata. Jalur etik dan pidana memiliki mekanisme masing-masing, tetapi keduanya perlu berjalan dengan berpedoman pada bukti serta prosedur hukum. Dengan perhatian parlemen, ia berharap penanganan terhadap semua pihak dilakukan secara adil dan konsisten, tanpa perlakuan khusus berdasarkan pangkat atau jabatan.
Perkara dugaan penyadapan tersebut memasuki perkembangan baru setelah Ahrie Sonta ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (3/11). Penetapan itu menambah perhatian terhadap proses penyelidikan, terutama karena sejumlah nama perwira tinggi lain turut disebut dalam bahan sumber terkait perkara. Informasi mengenai status hukum para pihak tetap perlu dipahami sebagai keterangan dalam perkembangan penyidikan, bukan sebagai kesimpulan bahwa mereka telah terbukti melakukan tindak pidana. Penentuan bersalah atau tidaknya seseorang berada pada kewenangan pengadilan setelah proses hukum berjalan dan bukti diperiksa.
Menurut bahan sumber, tiga perwira lain yang disebut berstatus tersangka ialah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi, yang muncul dalam perkembangan berikutnya. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyatakan bahwa para tersangka diduga menyadap nomor Presiden secara ilegal. Pernyataan tersebut merupakan dugaan yang disampaikan dalam konteks penanganan perkara. Setiap keterangan mengenai keterlibatan masing-masing pihak perlu ditelaah melalui alat bukti dan prosedur yang berlaku, serta harus disertai kesempatan bagi pihak terkait untuk memberikan penjelasan maupun membela diri.
Sumber juga memuat dugaan bahwa penyadapan tidak hanya menyasar nomor Presiden, tetapi turut dilakukan terhadap pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, jurnalis, dan pengusaha. Tindakan itu disebut diduga berlangsung sepanjang 2025–2026 tanpa dasar penegakan hukum yang sah. Selain itu, terdapat dugaan upaya menghapus jejak log digital pada Oktober 2026. Rangkaian informasi tersebut masih harus diperlakukan sebagai dugaan atau keterangan yang dilaporkan, bukan fakta yang telah diputus pengadilan.
10 kunjungan
