JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Kementerian Kesehatan menyiapkan transformasi pada sejumlah mekanisme dalam pelayanan kesehatan nasional. Rencana tersebut diarahkan untuk memperbaiki alur layanan, meningkatkan kesesuaian penanganan pasien, serta menciptakan sistem pembiayaan yang lebih terukur. Perubahan ini terutama berkaitan dengan pelayanan peserta BPJS Kesehatan, sehingga pelaksanaannya akan berdampak pada hubungan pasien, fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit, dan penyelenggara jaminan kesehatan.
Tiga aspek utama yang disiapkan mencakup sistem rujukan pasien BPJS Kesehatan, penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), dan sistem pembayaran klaim rumah sakit. Dalam skema rujukan baru, kompetensi serta kemampuan fasilitas kesehatan akan menjadi pertimbangan yang lebih penting ketika pasien membutuhkan penanganan lanjutan. Sementara itu, KRIS dirancang untuk menyeragamkan standar ruang rawat inap, termasuk kapasitas kamar yang ditargetkan maksimal menampung empat pasien. Pemerintah juga menyiapkan penyesuaian terhadap mekanisme pembayaran klaim agar prosesnya lebih sesuai dengan layanan yang diberikan dan kebutuhan pengelolaan rumah sakit.
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya, menyampaikan rencana tersebut dalam acara Health Summit 2026 pada Kamis, 8 Oktober 2026. Penyampaian itu menjadi penanda bahwa pemerintah sedang mematangkan arah perubahan, bukan bahwa seluruh ketentuan baru telah berlaku secara menyeluruh. Penerapan berbagai kebijakan tersebut akan dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan presiden baru mengenai jaminan kesehatan. Dengan demikian, masyarakat dan fasilitas kesehatan masih perlu menunggu dasar hukum serta petunjuk teknis sebelum menyesuaikan prosedur pelayanan. Tahapan ini penting agar perubahan sistem rujukan, standar ruang rawat inap, dan pembayaran klaim dapat diterapkan secara terkoordinasi tanpa mengganggu akses peserta terhadap layanan kesehatan.
Perubahan pertama dalam layanan BPJS menyangkut mekanisme rujukan pasien. Sistem yang direncanakan tidak lagi semata-mata menggunakan jenjang kelas rumah sakit sebagai dasar utama. Selama ini, pasien umumnya diarahkan mengikuti alur berurutan berdasarkan klasifikasi fasilitas kesehatan, mulai dari rumah sakit kelas D, kemudian kelas C, kelas B, hingga kelas A. Pola tersebut membuat pasien harus melewati beberapa tingkatan sebelum memperoleh penanganan di rumah sakit dengan kapasitas yang sesuai.
Dalam mekanisme baru, rujukan BPJS akan lebih mempertimbangkan kompetensi fasilitas kesehatan dan kebutuhan penyakit yang dialami pasien. Artinya, pasien dapat dirujuk langsung dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, ke rumah sakit yang memiliki kemampuan menangani kondisi medisnya. Pasien tidak harus melalui seluruh jenjang rumah sakit apabila fasilitas pada tingkatan tertentu memang tidak memiliki layanan, tenaga medis, peralatan, atau keahlian yang dibutuhkan.
Azhar menjelaskan bahwa penentuan rujukan dapat didasarkan pada kompetensi rumah sakit maupun kebutuhan penyakit pasien. Dengan pendekatan tersebut, puskesmas dapat mengarahkan pasien ke rumah sakit yang paling sesuai dengan diagnosis dan tingkat kompleksitas penyakitnya. Sebagai contoh, pasien dengan kondisi yang membutuhkan layanan spesialistik tertentu dapat langsung dirujuk ke fasilitas yang memiliki dokter spesialis, peralatan penunjang, serta kapasitas perawatan yang relevan.
Peralihan ini menempatkan kebutuhan medis pasien sebagai pertimbangan utama dalam proses rujukan. Klasifikasi kelas rumah sakit tetap dapat menjadi salah satu informasi, tetapi bukan lagi satu-satunya penentu arah layanan. Rumah sakit tujuan dipilih berdasarkan kemampuan nyata dalam memberikan penanganan yang diperlukan. Dengan demikian, rujukan diharapkan menjadi lebih tepat sasaran, mengurangi perpindahan pasien yang tidak perlu, serta mempercepat akses terhadap pelayanan kesehatan yang sesuai.
Perubahan kedua dalam layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berkaitan dengan penerapan Kelas Rawat Inap Standar. Kebijakan ini mengatur kondisi ruang perawatan yang diterima peserta selama menjalani rawat inap di rumah sakit. Salah satu ketentuan utamanya adalah jumlah tempat tidur dalam satu kamar dibatasi paling banyak empat. Dengan demikian, rumah sakit tidak lagi diperbolehkan menempatkan pasien di ruang rawat inap yang memiliki kapasitas lebih dari jumlah tersebut.
Pembatasan ini menjadi bagian penting dari upaya menyeragamkan standar ruang perawatan bagi peserta JKN. Kamar rawat inap tidak hanya dinilai berdasarkan jumlah tempat tidur, tetapi juga harus memenuhi persyaratan fasilitas yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah ketersediaan kamar mandi di dalam ruang rawat inap. Selain itu, ruangan tersebut perlu dilengkapi fasilitas tambahan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
Penerapan Kelas Rawat Inap Standar diharapkan dapat menciptakan lingkungan perawatan yang lebih layak dan mendukung kebutuhan pasien selama berada di rumah sakit. Jumlah penghuni yang dibatasi dapat membantu menjaga kenyamanan ruang, sementara keberadaan kamar mandi di dalam ruangan memberikan kemudahan bagi pasien. Fasilitas tambahan sesuai standar pelayanan juga menjadi unsur pendukung agar layanan rawat inap dapat diberikan secara lebih baik.
Azhar menegaskan bahwa kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas layanan pasien. Penataan ruang rawat inap melalui batas maksimal empat tempat tidur menunjukkan perhatian terhadap pengalaman pasien, bukan hanya aspek administratif penyelenggaraan jaminan kesehatan. Dengan standar yang lebih jelas, rumah sakit diharapkan menyediakan ruang perawatan yang memenuhi ketentuan sekaligus mendukung proses pemulihan pasien secara lebih nyaman.
Perubahan ketiga dalam layanan BPJS Kesehatan menyasar mekanisme pembayaran klaim kepada rumah sakit. Pemerintah berencana mengganti sistem Indonesia Case Base Groups (INA-CBG) dengan Indonesia Diagnosis Related Groups (IDRG). Peralihan ini diharapkan membuat pengelompokan diagnosis dan tingkat keparahan penyakit menjadi lebih tepat, sehingga pembayaran layanan kesehatan dapat mencerminkan kebutuhan penanganan pasien secara lebih akurat.
Menurut Azhar, INA-CBG yang selama ini digunakan mengelompokkan tingkat keparahan penyakit ke dalam tiga kategori umum, yaitu ringan, sedang, dan berat. Pembagian tersebut membantu menyederhanakan proses penentuan tarif, tetapi belum selalu mampu menggambarkan kondisi pasien yang berada di dua kategori. Akibatnya, penyakit dengan karakteristik atau kebutuhan perawatan yang berbeda dapat masuk ke kelompok yang sama, meskipun sumber daya yang diperlukan rumah sakit tidak sepenuhnya setara.
IDRG dirancang dengan pengelompokan yang lebih terperinci. Sistem ini diharapkan dapat mengenali variasi penyakit secara lebih spesifik, termasuk kondisi yang berada di kategori ringan, sedang, dan berat. Dengan klasifikasi yang lebih rinci, dokter memiliki dasar yang lebih jelas untuk menentukan kategori penyakit berdasarkan diagnosis, kondisi klinis, serta kebutuhan pelayanan pasien. Ketepatan tersebut berpotensi memperbaiki perhitungan pembayaran klaim dan membantu rumah sakit memperoleh kompensasi yang lebih sesuai dengan layanan yang diberikan.
Selain meningkatkan akurasi, penerapan IDRG diharapkan mengurangi potensi fraud dalam pengajuan klaim BPJS Kesehatan. Pengelompokan diagnosis yang lebih detail dapat mempersempit ruang untuk memasukkan layanan ke kategori yang tidak sesuai, sekaligus memperkuat transparansi dan pengawasan. Rujukan berbasis kompetensi, penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), dan perubahan sistem klaim dari INA-CBG ke IDRG menjadi bagian dari transformasi pelayanan kesehatan nasional. Ketiga kebijakan tersebut akan diterapkan pemerintah untuk mendorong layanan yang lebih tepat, adil, dan terukur bagi pasien maupun fasilitas kesehatan.
